Ditemukan 12592 data
H. MOH. DAWAM, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRESTABES SURABAYA
2.Polda Jawa Timur Cq Wassidik Ditreskrimum Polda Jatim
79 — 29
SAKSI MENJADITERSANGKA, ditetapkan di Surabaya pada Tanggal 4 November2019 tidak menyertakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP)didalam konsideran surat ketetapan PERALIHAN DARI STATUSDARI SAKSI MENJADI TERSANGKA pada hari Selasa Tanggal 05Nopember 2019 tidak ditulis adanya SPDP yang telah dibuatPenyidik. sedangkan didalam pasal 109 ayat 1 KUHAP JOPeraturan Kalpolri No. 6 tahun 2019 Pasal 14 Ayat (1),menyatakan : SPDP sebagaimana dimaksud dalam Paal 13 ayat( 3 ) dikirimkan kepada penuntut unum
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
AJI SETYA PAMBUDI
153 — 383
Abd Saleh menjelaskan untuk luka padakorban antara lain 2 luka tusuk dileher kanan 2 cmdan 1 cm, luka tusuk sebelah kiri kurang lebih 1,5cm, luka lebam/memar di kelopak mata kiri bawah,luka memar pipi kanan dan kiri, di bagian dadaluka lebam, perut kiri atas lebam, paha kanan kirilebam, luka lebam di tangan kanan dan kiri, pantatluka lebam dan luka lebam sekujur punggung danluka leher yang tembus sebelah kanan yaitu lukatusuk bagian depan yang tembus ke leher sebelahkiri dan Saksi3 sebagai dokter unum
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyumanik, Kodya Semarang, terhadap PenggugatRekonvensi;e Menyatakan menurut hukum bahwa MOU tertanggal 14 Januari 2000beserta akta No. 3 tanggal 21 Januari 2000 tentang Pernyataankeputusan rapat, Akta No. 4 tanggal 2 Januari 2000 tentang Jual belisaham, Berita acara rapat unum pemegang saham luar biasa PT.
Lembaga Masyarakat Indonesia Fight Corruption IFC
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
188 — 122
Termohon ini dikuatkan dengan Putusan PraperadilanNomor 51/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Mei 2018, HakimPraperadilan dalam pertimbangannya pada halaman 56menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai bentukSP3 apakah harus berbentuk tertulis atau secara diamdiam,tetapi dengan berpedoman pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yangmengatakan bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikansuatu. peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikmemberitahukan hal itu kepada penuntut unum
131 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan: Sertifikatmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data fisik dan daya yuridis tersebut sesuai dengan data yangada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;Sedangkan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) disebutkan: dalamrangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahanmenyenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar unum
211 — 50
(PT Wiharta karyaagung) namun bila P2T meragukan tentang kulaitas aktepelepasan hak maupun HGU dapat berkonsultasi dengan kantorpertanahan.Bahwa dalam surat pernyataan antara almoud dengan agungrijoto tertanggal 8 desember 2006 tersebut tertuli peralihan hakdengaa jual beli akan tetapi dikarenakan sdr agung memintaadvis hukum guna mendapatkan tanah HGU tersebut saksiselaku Notaris/ pejabat unum memberikan penjelasan hukumbahwa HGU adalah dari negara dan kembali ke negara makayang dapat dilakukan
Pegawai negeri sipil pada BPN pusatdengan jabatan sebagai kepala sub direktorat pengaturanpenggunaan tanah Bahwa dalam kepanitian pengadaan tanah untuk kepentinganumunm maka panitia tersebut hanya berfung fasilittator antarapemilik dengan pemohon dan melaksanakan tugas tugasadministrasi Bahwa saksi sebagai menerangkan bahwa apabila tanah denganstatus HGU masa berlakunya habis maka kembali dikuasainegara tetapi bukan milk negara Bahwa pekpasan hak terhadap tanah HGU harus dilakukanmelalui pejabat unum
dirugikan, justeruapabila tidak terlaksana atau terjadi keterlambatan pembebasan tanah akanberdampak pada kerugian PT PLN persero, yaitu dikenakannya sanksi olehkontraktor proyek seniai Rp 27. milyard per hari.Menmbang, bahwa PT PLN sampai saat ini terhadap proyek PLTU Sumuradem belum dilakukan audit, sehingga belum ditemukan kerugian, serta menyatakanbahwa terhadap proyek PLTU sumur adem pernah masuk dalam sidang direksinamun tidak ditemukan adanya penyimpangan.Menmbang bahwa saksi ahli dari penuntut unum
40 — 50
perkara/PDM/365/Epp:/LPKAM 1/11/2012, yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukanpermohonan secara lisa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya karena terdorong amarahsehingga terdakwa menjadi hilap, terdakwa memapunyai seorang isteri dan anak yang masihsangat kecil, mohon diberikan hukuman yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut unum
Terbanding/Tergugat II : TUAN FRANS TANAMAL
Terbanding/Tergugat III : MESTARIANY HABIE, SH
Terbanding/Tergugat I : NY. ENNY JOSEFIAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
51 — 26
kedudukannya selaku Penjual untuk melakukan jual bellidengan aturan aturan seperti tersebut di atas kepada PIHAKKEDUA atau pihak lain siapapun;Cc) Mewakili Pihak Pertama dalam segala hal dan tindakan berkenandengan tanah tersebut, agar hak atas tanah tersebut dapat dibaliknama atas nama PIHAK KEDUA atas pihak lain yang di tunjuk olehPIHAK KEDUA ;Untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlumemberi keterangan keterangan, membuat, minta, dibuatkan danmenandatangani segala surat dan akta, unum
1.MAULIJAR, S.HI, S.H
2.AFRIMAYANTI SH
Terdakwa:
NAUFAL ALI TB Bin Alm M ALI TB
49 — 8
ALI TB tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan atau) menerima Narkotika Golongan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut unum dalam Pasal 114 ayat(1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimairpenuntut umum tersebut.2. Menyatakan Terdakwa NAUFAL ALI TB Bin (Alm) M.
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
SRIYANTO Alias NANANG alias THENGUL bin SUKIMAN
57 — 24
Pada saat itu Saksi sedang dudukditeras depan rumah, setelah itu Saksi Suwarni Binti Iman Suhudi(Alm) mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi Siapa yangmembawa KBM Toyota Avansa warna hitam tersebut, selain itu jugamenanyakan kenapa KBM tersebut berada ditempat parkir tersebutkemudian Saksi menjawab tidak tahu karena tempat parkir tersebutadalah tempat parkir unum.
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Jumar
60 — 4
sarana cuel tangan dengan sabuny/hand sanitheet O Tidak menggunakon mosker 9S) Tidak oda alot pengubkuraubu badon/thermoguaO Thiok ada upayo mene jarok (phyweal difmang) bagi pengunjungs /Konwmen Spae Parea Pogawal tidak ( Meneeungkanmosker/tace shicid(pelindung mukodan mulut hinges dagu) *0 Menggunokonmasher think henor trenuiupl hiding0 Berkorumun / Melongfor ketentuon pombotosanInteraksl fistk (physical disfancingy/jaga jarak a Tidak menernapkan Penlaky Hidup Bersih dan Sehat (PHES). tempat Unum
YUDI IRAWAN, S.T., M.ENG.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
118 — 30
Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa pemberhentianPegawai Negeri Sipil menggunakan aturan khusus yang berkenaandengan kepegawaian yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur sipil Negara sehingga UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 dapat dikesampingkan karena berlaku asas LexSpecialis Derogate Lex Genaralis yang berarti ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat knhusus mengesampingkanketentuan yang bersifat unum.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf adan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara laindisebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan daratmerupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikansecara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat"sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam UndangUndang Nomor14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berartijalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas unum
267 — 66
Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundang nomor ; 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
46 — 14
memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik;Pasal 110 KUHAP(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukanpenyidikan, penyidik wajidb Ssegera menyerahkan berkasperkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwahasilpenyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutHalaman 12 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmbumum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut unum
39 — 11
pidanayang setimpal ;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa harus dijatuhi pidanamaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing ataustafttoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yangkirakira sepadan untuk dijatunkan kepada TerdakwaTerdakwa sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaanpidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi unum
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
1.Agus Suprapto Bin Klanteng
2.Sugito Bin Wakito
3.Pasno Bin Samsuri
4.Suradi Bin Samsu
5.Suratman Bin Kasman
6.Riyanto Bin Supar
82 — 26
Disisi lain, putusan yang dijatunkanharuslah benarbenar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehinggamemberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisakembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheoriedilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya(speciale preventie) serta masyarakat unum mengetahui bahwa
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat seperti disebutkan diatas maka Tergugat VII dan Tergugat VIII menganggap gugatanPenggugat tersebut, sebenarnya juga masih mengandung cacat formil,karena gugatan kurang pihak (p/unum litis consortium) atau tidak lengkap.Semestinya Penggugat juga harus menarik Kepala Desa Sei Dua Huludan Camat Simpang Empat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publikatau mewakili Pemerintah RI, untuk turut rnenjadi pihak Tergugat dalamperkara ini.Alasannya karena mereka
70 — 17
Bahwa untuk membentuk dan membina prajurit TNI sangat diperlukan dan tatatertib, baik yang bersifat unum maupun yang diatur secara khusus sehingga bagi1011setiap prajurit termasuk diri Terdakwa yang melanggar aturan dan tata tertibdimaksud akan dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam halpenjatuhan hukuman dimaksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam.2. Bahwa....
84 — 13
EMUT mengatakan kepadasaksi bahwa ada seorang lakilaki tergeletak di jalan unum Desa Lawang Kanjitepatnya di depan rumah Bapak TOMY, setelah menerima informasi tersebutlalu saksi langsung berkoordinasi dengan anggota Polsek Kahut yang lainnyasehingga saya bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi yang lainnyalangsung berangkat ke Desa Lawang Kanji, setibanya di Desa Lawang Kanjisaksi langsung ke tempat kejadian dan saya melihat mayat seorang lakilaki yangtergeletak di Jalan Umum Desa Lawang Kanji