Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Negara yangkeseluruhannya berjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus limapuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat pada tanggal 4 Februari 2020 kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17Februari 2020, sebagaimana ternyata

SusPHI/2020permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 18 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa hak pensiun Termohon Kasasi

Lagipula sesuaiketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT PITAGIRI RAYA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus

Menghukum Penggugat membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat sebesarRp260.637.907,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluhtujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah);Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp186.000,00(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanMahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutusperkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohonputusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 22 September 2017

hubungan kerja antara Penggugat danTergugat karena pelanggaran isi perjanjian kerja bersama makaberdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat berhak memperolehuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi EMMANUEL BORO BEBE tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang

KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini.Demikian isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatanganitanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadardan waras, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulistertanggal 16 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, makamereka masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isipersetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;Kemudian Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriAmbon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/Padt.SusPHI/2022/PN AmbPUTUSANNomor 4/Pdt.SusPHI/2022/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yangmengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertamadalam perkara antara:ALDRIN.W.HAURISSA, Umur 23 tahun. 03/09/1998, Eks Karyawan PT.ALBANY CORONA LESTARI, Agama Kristen Protestan, bertempattinggal

M.H DAN KAWAN, paraadvokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor AdvokatDan Konsultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN,berlamat di JIn Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, KotaAmbon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/PHI/YH &R/I/2022 tertanggal 2 Februari 2022,. yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 921/2022, tanggal 2 Februari 2022,Selanjutnya disebut sebagai

Syaranamual, Desa Hubuth / Durian Patah,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan ke persidangan;Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakatmenyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta suatuhak apapun kepada

PUTUSANNomor : 02/ G/ 2013 / PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihnan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantala 2222222 n nnn nnn nnn nnn nn eeISRO SUDARMANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : karyawanCV. Scomptec, Surabaya, beralamat di JI.

Kayun No. 24 Surabaya, yang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ; =n nn nnn nnn nnn nnnne Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; 2 22222 nn nnn nnn Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan olehPenggugat maupun Tetgugat 5 2ssss2essseneeneweeseseesTENTANG DUDUKNYA PERKARAwononoee Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 27Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2013 dengan1Hal.1 dari 34 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial ;12. Bahwa guna menghindari itikad tidak baik Tergugat sengaja menundanunda putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dibebaniuntuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000,/ bulan setiapketerlambatan dalam putusan sejak berkekuatan hukum tetap (Incrah) ;13. Bahwa guna menjalani tuntutan gugatan, Penggugat agar Tergugattidak mengalihkan asetnya kepada pihak lain dapat diletakkan sita jamian(Conservatoir Beslag) ;14.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No.03/G/2011/PHlLSmda tanggal 11 April2011 yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 4 dari 6 hal. Put.

No. 03/G/2011/PHI.Smda) yang dibuat oleh PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda,akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasanalasan permohonannya tersebutbaru di terima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 06 Mei 2011,dengan demikian telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985sebagai telah di ubah dan di tambah dengan UU No. 5 Tahun 2004, oleh karenaitu hak untuk mengajukan

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHalaman 3 dari 7 hal. Put.

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugatuntuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Pal., tanggal 6 Agustus2018;Dengan mengadili sendiri:1.

Nomor 169 K/Padt.SusPHI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARIAKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima

Setelah diputuskan Akta Perdamaian ini, masing masing pihak tidak akansaling mengadakan tuntutan dan atau gugatan apapun lagi dikemudian hari,baik secara Pidana, Perdata maupun upaya hukum lainnya;Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas AKhusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut;PUTUSANNomor 203/Pdt.SusPHI/2018/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus tersebut;Setelah membaca

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas AKhusus nomor : 203/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg, tanggal 3 Oktober 2018 danPutusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini,Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingiHakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DUMARIA HUTAGALUNG, SH,Halaman 2 dari 3 Halaman Akta Perdamaian nomor 203/Pdt.SusPHI/2018.PN.BdgPanitera Pengganti Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas A Khusus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,SETIA PERMANA, ST, MH H.

2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014 (itu juga);Bahwa memori kasasi dari para Penggugat tersebut telah diberitahukankepada Tergugat pada tanggal 12 September 2014 kemudian

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 04/PHI.G/2014/PN.JKT.PST, Tanggal 24 Juli 2014,diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka untuk itu selanjutnyaPara Pemohon Kasasi semula para Penggugat telah menyatakan Kasasi diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, pada Tanggal 14 Agustus 2014;2.

Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor: 04/PHI.G/2014/ PN.JKT.PST, tanggal 24 Juli 2014, adalahsebagai berikut:1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo telah salahmenerapkan hukum;2.

Ternyata Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, telah terjadikekeliruan dan kesalahan, sehingga konsekuensinya terhadap amarPutusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatanterhadap para Pemohon Kasasi semula para Penggugat.4.

Gugatan yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA / Penggugat pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara19/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Kdi secara mutatis dan mutandis dinyatakan telahselesai dengan adanya Perjanjian DAMAI iniPasal 6Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat Perjanjian DAMAI inidituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan Hubungan Industri yang diputuskanoleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Perkara19/Pdt.Sus PHI / 2019 / PN.KdiSetelah

persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, makamereka masing masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi Surat perjanjiantersebut di hadapan MajelisKemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendaritelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor : 19/Pdt.SusPHI/2019/PN.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas

Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp31.169.500,00 (tigapuluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp381.000,00(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta

Nomor 65/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST, tanggal2 Agustus 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh Dr.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empatpuluh enam ribu rupiah) kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi

yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 2 April 2018 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaraad), karena petitum tidakHalaman 5 dari 7 hal.

Nomor 652 K/Padt.SusPHI/2018sinkron, Penggugat meminta PHK dalam PKWT (Perjanjian Kerja WaktuTertentu) tidak sah dan berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu), namun tidak meminta mempekerjakan kembali melainkanmohon uang pesangon, lagipula putusan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarrd) sejalan dengan eksepsi Pemohon dahulu Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp811.000,00(delapan ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaHalaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 617 K/Pdt.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Klas 1A Khusus tertanggal 14 Maret 2019, perkara Nomor308/Pdt.SusPHI/2018/PN.Medan. ;Selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.2. Menyatakan pengunduran diri Pemohon Kasasi tidak sah;3. Memerintahkan Termohon Kasasi membayar hak hak Pemohon Kasasi;4Membebankan biaya perkara kepada Negara;Halaman 3 dari 6 hal. Put.

syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilantidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyataPutusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DODYSURYANDI tersebut, harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, makasebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada PemohonKasasi;Memperhatikan Undang

Para Advokad berkantor diAM & Partner* beralamat di Graha Tirta Bromelia 86 B, Jalan BrigjenKatamso Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11September 2020 yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Bahwa pada dasarnya diantara kedua belah pihak telah terjadimasalah perselisihan hukum yang menyangkut perselisihan pemutusanhubungan kerja, dari dan oleh karenanya kedua belah pihak telah bersepakatuntuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara perselisihannya yang sedangdiperiksa di Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya yang terdaftar di bawah Register Nomor : 92/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby tertanggal 24 Agustus 2020, melalui perdamaian sebagaimana yangtelah dituangkan dalam Persetujuan Bersama tertanggal 23 Nopember 2020Bahwa, Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat atau keduanyadisebut juga Para Pihak dengan ini telah mengadakan KesepakatanPerdamaian untuk menyelesaikan perkara Nomor92/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby dengan klausul sebagai berikut :Pasal 1PARA PIHAK sepakat

Sby.Pasal 58 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalamperkara ini dibebankan Tergugat sebesar Rp. 860.000, ( delapan ratus enampuluh ribu rupiah ) ;Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Setelah mendengar dan membaca akta perdamaian

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat sebesar Rp. 860.000, ( delapan ratus enam puluh ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, olehMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, Jan Manoppo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto,S.H.dan Jemain,S.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal23 Agustus 2017;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/20194. Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pdt.SusPHI/2016/PN. Jkt.Psttertanggal 19 September 2016:5.

mengenai Perselisihan PemutusanHubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan danperselisinan antar Serikat Pekerja/Serikat Burun dalam satu perusahaanberwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upayahukum dalam perkara PHI, yaitu. mengenai Perselisihan Hak danPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja,karena perkara Pengadilan

Hubungan Industrial pada prinsipnya harusdiperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepaty;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai puladengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengaturHalaman 5 dari 7 hal.

No. 243 K/Pdt.Sus/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa para Penggugat adalah buruh tetap Tergugat sejak : Penggugat 1sejak 15 Pebruari 2000 sampai di

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara;1.2.Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat membayar Upah para Penggugat, lebihrendah dari UMR Kota Semarang Tahun 2008, adalah bertentangandengan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah dirumahkan paraPenggugat sejak 30 Juni sampai sekarang dan Tunjangan Hari Raya(THR) Tahun 2008 adalah bertentangan dengan hukum;Menyatakan Tergugat

Menghukum Tergugat membayar THR Tahun 2008 kepada paraPenggugat masingmasing sebesar Rp.715.700,;Les Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali para Penggugat di tempatsemula;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 111.000, yang dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/G/2008/PHI.SMG pada tanggal 20Januari 2009 telah diputus dengan hadirnya kepada kuasa paraPenggugat

/para Pekerja dan kuasa Tergugat/Pengusaha, kemudianterhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantara kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2009), diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Februari 2009 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/II/2009/PHI.Smg yang dibuatoleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan

No. 243 K/Pdt.Sus/2009MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiADI SISTANTO, selaku Direktur REKAFURINDO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang No. 115/G/2008/PHI.SMG tanggal 20 Januari 2009;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak akhir bulan Oktober 2008;Menghukum

berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 5 September 2007, Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Terlawan :melawan :PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DKIJAKARTA (PERUM PPD), berkedudukan di Jalan DI.Panjaitan No. 1 Cawang Jakarta Timur, Termohon PeninjauanKembali dahulu Pelawan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu) Terlawan telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 114/PHI/PLW/2006/PN.JKT.PST. tanggal3 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan dengan posita gugatan sebagaiberikut :I.

Bahwa pada tanggal 9 November 2006 Pengadilan Hubungan Industrial(selanjutnya disingkat: PHI) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah menjatunkan putusan verstek dalam perkara ZAENAL/TERLAWAN (Penggugat Asal) melawan PERUM PPD (Tergugat Asal)dengan dictum putusan sebagai berikut :MENGADILIDALAM PROVISIHal. 1 dari 13 hal. Put.

;Menolak Gugatan Terlawan (Penggugat Asal) untuk seluruhnya ;Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 114/PHI/PLVWW/2006/PN.JKT.PST. tanggal3 Mei 2007 adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;2.

Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 114/PHI/PLVW/2006/PN.JKT.PST. tanggal3 Mei 2007 diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 10 Mei 2007 kemudianterhadapnya oleh Terlawan diajukan permohonan peninjauan kembali secaralisan pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana ternyata

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquoet bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Gugatan obscuur libel (kabur dan tidak jelas);2.

SusPHI/2021Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 2 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor33/Kas/Pdt.SusPHI/2021/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tertanggal 2 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor27/Pdt.SusPHI/2021/PN Srg;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Eksepsi:1.

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sebagaipekerja tetap, dengan masa kerja untuk masingmasing Penggugat antara9 (sembilan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan memperolehupah setiap bulannya sebesar Rp4.319.888,00 (empat juta tiga ratussembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT INDOBLOK MITRA LESTARI INDUSTRI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi

HADI PRAYITNO, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 31 Maret 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhitung pada tanggal 28 Februari 2019;3.

Menghukum segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara a quo,sesuai peraturan yang berlaku;Atau:apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya Memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvensi:1.

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini;Dan atau:Bilamana Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat Ilmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya Memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Nomor 1087 K/Padt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.2.3.Bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat/cacat hukum;Bahwa gugatan error in persona;Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maupun PenggugatI Rekonvensi adalah kabur,Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatunhkan dengan putusan denganNomor 135/Pdt.SusPHI/2019

,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 28 April2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 14 dari 18 hal. Put.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 135/Pdt.SusPHI/2019/PN. Sby, tertanggal 31Maret 2020;Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasiseluruhnya;2.

., dan kawankawan, para Advokat, berkantor di JalanTampomas Selatan I/15 Semarang ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat

No. 299 K/Pdt.Sus/201 16 Bahwa berdasarkan Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikutiyaitu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, maka akibatnyagugatan batal ;7 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak sistimatisserta kabur (obscuur libel) sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidakditerima (niet onvankelijk verklaard) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 8Pebruari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2011) diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 28 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanKasasi Nomor 05/Kas/II/201/PHI.Smg yang dibuat oleh Plt.

Panitera Muda/Kasub.Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang,permohonan mana diikuti oleh memori yang memuat alasanalasan permohonannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 14 Maret 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang ada pada tanggal 17Maret 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat/ Pemohon Kasasi,diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 93/G/2010/PHI.SMG tanggal 8 Pebruari 2011 ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi ;e Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara ;Hal. 13 dari 13 hal.

Alak Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT; o Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat dalam perkara ; Telah meneliti buktibukti surat; entenneNeRN Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi saksinya ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 09 Juli2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas L.A Kupang padatanggal 09 Juli 2013

Kekurangan THR tahun2012.......0.......0.0...0..............Rp. 910.000.Jumlah Rp. 13.435.000,(Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka dimohon denganhormat kepada majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil parapihak untuk dihadapkan dalam persidangan dan selanjutnya mengadili danmemutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :1

Hubungan Industrial untuk mewakilianggotanya; Sean RAR RSSRSRRSESERES wean Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Serikat Pekerja / SerikatBuruh dalam ketentuan tersebut, hal ini dikuatkan dalam penjelasan pasal tersebutyaitu meliputi Pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten / Kota,tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Anggota Federasi,maupun Konfederasi ; ies ere Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang dapat

diwakili kepentingannya oleh Pengurus Serikat yangbersangkutan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini tidakdijelaskan dalam ketentuan pasal 87 UU No. 2 tahun 2004, akan tetapi dalamketentuan pasal 13 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhjelas ditentukan bahwa K eanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh diatur dalam15Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya .

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ; ae aaMenimbang bahwa syarat formil suatu Gugatan perkara Perselisihanhubungan Industrial telah dipenuhi oleh Penggugat berupa Risalah PerundinganBipartit tertanggal 9 April 2013 dan Anjuran Mediator No.TKT.567/128/HSWAS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, halini sesuai dengan Pasal83 UU No. 2 tahun 2004 ; nono nnn n on = =H === 17Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan eksepsi