M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 58/1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang pada tanggal 01 April 1971 sebatas dari semula tertulis SRI UTAMI menjadi THERESIA SRI UTAMI;

3. Memerintahkan

tanggal 23 Mei 1992 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lembeyan, Kabupaten Magetan yang semula ditulis nama Ibu Pemohon I, tertulis Boirah dan nama Pemohon II , tertulis Sujatmi binti Harjo Tukijo dan tempat / tanggal lahir Pemohon II, tertulis Magetan 21 tahun; diubah menjadi nama Ibu Pemohon I, Waginem dan nama Pemohon II , tertulis Suyatmi binti Tukijo dan tempat / tanggal lahir Pemohon II, tertulis Magetan, 03 Agustus 1971

;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Akta Perkawinan 1904-KW-12092022-0003 yang dikeluarkan dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten bangka tengah pada tanggal 12 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan akta Kelahiran Nomor 1971

XXXX (ALM) (Paman) 2.XXXX (Alm) (Paman) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1000, dalampernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0120/Padt.P/2017/PA.Bks3.Bahwa orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia yang bernamabapak XXXX (Alm) bin Fulan yang meninggal pada tahun 1971 dan IbuXXXX XXXX XXXX (Alm) binti XXXX (Alm) yang meninggal pada tanggal 4Mei 2017;4.Bahwa dari pernikahan antara XXXX (Alm) bin Fulan dengan XXXX XXXX(Alm) binti (Alm) sudah

serta duaorang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas dan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas sah Pemohon, P.2berisi identitas sah dari ibu Pemohon, bukti P.3 merupakan keterangan tentangpernikahan orang tua Pemohon yang tidak tercatat, bukti P.4 menjelaskanbahwa Pemohon adalah anak sah dari orang tua Pemohon yakni MohamadXXXXXXXX dengan XXXX XXXX XXXX, bukti P5, P.6 dan P.7, menjelaskanMohamad XXXXXXXX, telah meninggal dunia tahun 1971

Pemohon dan untuk mengurus administrasi lainnya yang terkait denganPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danpemeriksaan buktibukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa peristiwa perkawinan orang tua Pemohon yang bernamaMohamad XXXXXXXX dengan XXXX XXXX XXXxX benar telah terjadi padatanggal 22 Mei 1956 secara Islami namun pernikahannya tidak tercatat, dantelah dikaruniai Seorang anak bernama XXXX; Bahwa orang tua Pemohon Mohamad XXXXXXXX telah meninggaldunia tahun 1971

(tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas persegi)yang berada dijalan Pulau Sumatera bekas Lokasi Pasar Sentral Poso yangdikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Poso dari tahun 1971 sampai sekarangyang batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hi. Basri Hamid, tanah Hi. Arsyaddan tanah bekas almarhum Umar Nui yang telah dieksekusi berdasarkanKeputusan Mahkamah Agung Nomor No. 2171 K/Pdt/1995 ; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Karim Bua, Parit (Saluran air),bangunan toko Hj.

tiga puluh tigaribu enam ratus empat belas persegi) saat ini terletak dikelurahanKayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso sebagaimanabatasbatas tersebut diatas ; Bahwa sebidang tanah tanah sebagaiannya menjadi obyek sengketadigarap oleh almarhum Umar Nui sejak tahun 1935 dijadikan lahanperkebunan dengan menanam tanaman palawija, pohon kelapa dan lainnyaserta perkuburan keluarga yang didalamnya terdapat makam almarhumUmar Nui dan beberapa keluarganya dan masyarakat lainnya ;e Pada tahun 1971

luas tanah , menaksirdan menetapkan jumlah ganti rugi dan menghitung banyaknya tanah yangakan dimusnahkan (loksasi yang menjadi obyek sengketa);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaTergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang menolak memoribanding Pembanding semula Penggugat yang isinya pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa seluruh tanah obyek gugatan bukanlah milikPenggugat/Pembanding ; Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo telah selesai diganti rugipada tahun 1971

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal5 Maret 2015, dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bko, telah mengajukan gugatansebagai berikut:1 Bahwa Tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yangtelah di periksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini tetahHalaman dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bkomemperoleh kekuatan hukum tetap dengan Dakwaan sebagai berikut : Primair :Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a Jo Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971

Subsidiair :Melanggar Pasal 1 ayat 1 sub c Jo Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 415 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1KUHP;Bahwa pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangko denganputusan Nomor : 751Pid.B/2001/PN.BK tanggal 12 Desember 2001 yang dalamamar putusannya:Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisol Bin Hasan telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

Bahwa pidana membayar uang pengganti merupakan bentuk pidana syah dan diaturdalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar dakwaan bagitergugat yakni UU.No.3 tahun 1971, artinya kewajiban hukum dari tergugat untukmembayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undangundang dan dariputusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tergugat haruslah mematuhi aturanhukum dan isi putusan tersebut;12.Bahwa kewajiban Tergugat membayar uang pengganti kepada Negara tetap mengikatTergugat

Sebidang tanah seluas 2670 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluhmeter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Gambar Situasi No.118/1971 tertanggal 29 Mei 1971, berikut bangunan rumah tinggal yangberdiri diatasnya , terletak dan dikenal oleh umum di KelurahanTenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso Jawa TimurT156.

Sebidang tanah seluas 2670 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluhmeter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh HakMilik No. 228/Tenggarong tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Gambar SituasiNo. 118/1971 M 2773 tertanggal 29 Mei 1971, berikut bangunan rumahtinggal yang berdiri diatasnya , terletak dan dikenal oleh umum diKelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang,

WARARENTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI HANEDANTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI MAHESTI, lahir di Jakarta tanggal 04 Desember 1977 ( yangdiampu) ;Bahwa suami Pemohon yang bernama R. WASISTO telah meninggal dunia diYogyakarta pada tanggal 12 Maret 1982 ;Bahwa saat ini, anak Pemohon Rr.

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1345/DT/1971 atas namaRaden Roro Warareni, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil JakartaTimur tanggal 14 Oktober 1971 , dibubuhi tanda P4 ;252. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1741/JT/1973 atas namaRaden Roro Sri Hanedanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilJakarta Timur tanggal 30111973, dibubuhi tanda P5 ;253.

WARARENTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr. SRI HANEDANTI, SE, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 1971 ; Rr.

kalaubenar Para Tergugat mempunyai sertifikat, sertifikat tersebut bukan untuk tanahsengketa tetapi untuk tanah ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan putusan MahkamahAgung RI:MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973: yang berkaedah hukum "Tanahyang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantumdalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974

petitum tidak saling mendukung harus dinyatakan gugatantidak dapat diterima" ;Kemudian kembali ditegaskan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 358 K/Pdt/2001 Yang berkaedah hukum "harta warisan harus dikembalikan kepada paraahli warisnya untuk dibagi waris, sebab ternyata masih ada ahli waris yang sahselain dari Para Penggugat " Dan juga gugatan Para Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima karena belum jelas siapa ahli waris yang berhak menerimawarisan sebagaimana putusan MA No. 332 K/Sip/1971

tanggal 10 Juli 1971 yangberkaedah hukum "gugatan tidak dapat diterima karena belum jelas siapa ahliwaris asal" ;Il.

No MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yangberkaedah hukum "gugatan harus dinyatakan ditolak, apabila tanah yang dikuasaiTergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan,lagipula, Pengadilan tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntut,sebagaimana Putusan MA RI No. 339 K/Sip/ 1969, tgl. 21 Februari 1970, yangberkaedah hukum "dalam putusannya, Pengadilan tidak boleh menyimpangdaripada yang dituntut dalam surat gugatan dan putusan tidak boleh melebihi dariapa yang

kalaubenar Para Tergugat mempunyai sertifikat, sertifikat tersebut bukan untuk tanahsengketa tetapi untuk tanah ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan putusan MahkamahAgung RI:MA RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 : yang berkaedah hukum "Tanahyang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantumdalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus

tanggal 23 Januari 1971 JoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasadengan Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang syaratsyaratnya, sebagai berikut : Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat kuasa, untuk berperan diPengadilan.

Oleh karenaKuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamPasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat EdaranMahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994tentang Surat Kuasa.Bahwa, surat gugatan yang menandatangani adalah penerima Kuasa Khususadalah Kuasa Hukum para Penggugat sehingga terhadap surat gugatantersebut dapat disimpulkan telah diajukan oleh orangorang yang tidakberhak

tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikNomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).3.

Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertaidengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harusditerima oleh para Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni1971.Halaman 19 dari 55 halamanPutusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.BgI6.2.

Uang paksa (Dwang Som) Bahwa dalam gugatan para Penggugat untuk menjamin pelaksanaanputusan tersebut para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiap harinyaapabila keterlambatan. pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harusdilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.496 K/Sip/1971 tanggal1 September 1971.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il

Bahwa,Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan mutlak diajukan terhadap orang yangmempunyai hubungan hukum & berkepentingan hukum. Bahwa, tidakditariknya PT.

Tergugat Il tidak berhubungan dengan Perkara Kepailitan, PKPUdan Perkara kekayaan intelektual (HKI) (meliputi Desain industry,desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merk, hak cipta) danLembaga penjamin Simpanan yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga ;Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yangmempunyai hubungan hukum.Oleh karena itu tanpa adanya hubungan hukumadalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum

No.1029 / Gadingrejo, SHM.No.1166 / Gadingrejo yang dituntut Para Penggugat baik dalam provisi maupundalam pokok perkara tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat .Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yangmempunyai hubungan hukum.

Karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapatditerima ( Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294K /Sip /1971 mensyaratkan bahwa gugatan mutlak diajukan terhadap orang yang mempunyai hubungan hukum) ;Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Gugatan.Lainlain/2014/P N.Sby28.29.30.31.32.Bahwa, mohon diperhatikan disini bahwa : Mahkamah Agung dalamputusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip /1971 mensyaratkan bahwagugatan harus diajukan orang yang mempunyai

Bahwa, MahkamahAgung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K /Sip /1971mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yang mempunyai hubunganhukum. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakanditolak atau tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.415K /Sip /1975 ); Bahwa,terbukti BPN Kota Pasuruan yang menerbitkan SHM. No.1025 /Gadingrejo, SHM. No.1028 / Gadingrejo, SHM. No.1029 / Gadingrejo, SHM.No.1166 / Gadingrejo dan sertifikat hak tanggungannya.

Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal07071971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Tergugat III sepatutnyadikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;Hal. 9 dari 19 hal. Put.

Sandra Wuringan bukan pihak yang menguasaiobjek sengketa sebagaimana dalam yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI tanggal 1 Agustus1983 Nomor 1072 K/Sip/1982 yang kaidah hukumnyaGugatan cukup diajukan kepada yang secara feiteliike menguasai barangbarang sengketa ;Bahwa dalam hukum Acara perdata telah menjadi Yurisprudensi tetaptentang siapasiapa yang akan digugat adalah hak sepenuhnya dariPenggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Rl,tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/sip/1971, yang

No. 497 K/Pdt/2012Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau KeputusanPengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan(ontvoldoende gemotiveerd) ;Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 1 September 1971, Nomor 372K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya dinyatakan :Putusan Pengadilan yang didasarkan pertimbangan hukum yangmenyimpang haruslah dibatalkan ;Keputusan Mahkamah Agung RI.

ternyata pada persidangan pada tingkat PengadilanNegeri Airmadidi maupun pada tingkat banding sebagai Judex FactiTermohon Kasasi/Penggugat tidak dapat mengajukan buktibukti maupunsaksi yang menerangkan dan menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga secara hukum Pertimbangan hukum Pengadilan TinggiManado tersebut menyimpang, dimana putusan semacam itu beralasanhukum untuk dibatalkan pada tingkat Kasasi, hal tersebut sesuai dengan :e Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 1 September 1971

No. 447 K/AG/2008menantu almarhumah Jumi binti Kastawi dan Tergugat II s/d Tergugat X adalahcucu kandung dari almarhumah Jumi binti Kastawi;Bahwa almarhumah Jumi binti Kastawi telah meninggal dunia padatanggal 22 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan tetahdikebumikan menurut tata cara agama Islam;Bahwa ayah kandung almarhumah Jumi bernama Kastawi telahmeninggal dunia pada tahun 1958 dan ibu kandungnya bernama Tumrong telahmeninggal pada sekitar tahun 1970;Bahwa semasa hidupnya almarhumah

Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Jumi binti Kastawiyang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagaiberikut:3.1. Atmorejo, sebagai suami;3.2. Saniman bin Sawal, sebagai anak lakilaki;3.3. Juminah binti Sawal, sebagai anak perempuan;3.4. Samiyem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;3.5. Wagirin binti Atmorejo, sebagai anak lakilaki;3.6. Wiji bin Atmorejo, sebagai anak lakilaki;3.7.

Ahli waris yang berhak dari almamumah Jumi binti Kastawi yang telahmeninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagai berikut:Atmorejo, sebagai suami;Saniman bin Sawal, sebagai anak lakilaki;Juminah binti Sawal, sebagai anak perempuan;Samiyem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;Wagirin binti Atmorejo, sebagai anak lakilaki;Wiji bin Atmorejo, sebagai anak lakilaki;NO aA FON >Leginem binti Atmorejo, sebagai anak perempuan;B.

Bahwa judex facti Pangadlan Tinggi Agama Medan dalam pertimbanganhukumnya halaman 11 paragraf 1 yang pada pokoknya menerangkanbahwa pada saat Jumi binti Kastawi meninggal dunia pada tanggal 22Juli 1971 saksl masih berumur + 10 tahun sahingga pengetahuan saksldipandang bukanlah didasarkan kepada pengetahuannya sendiri.Pertimbangan hukum tersebut adalah salah, karena alm.

Menetapkan ahli waris almarhumah Jumi binti Kastawi yang telah meninggaldunia pada tanggal 22 Juli 1971 adalah sebagai berikut:Atmorejo (suami/almarhum);Saniman bin Sawal (anak lakilaki);Juminah binti Sawal (anak perempuan);Samiyem binti Atmorejo (anak perempuan);Wagirin binti Atmorejo (anak lakilaki);Wiji bin Atmorejo (anak lakilaki);Leginem binti Atmorejo (anak perempuan);3. Menetapkan harta warisan almarhumah Jumi binti Kastawi adalah: 1 (satu)Hal. 15 dari 17 hal. Put.

dengan persetujuanseluruh anggota kaum;(Sumber: Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku Il, HukumPerdata Dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama PengadilanTinggi Sumatera Barat Riau Dan Fakultas Hukum &Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas Padang, 1977 1978);Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970Nomor 217 K/ Sip/1970 menentukan bahwa:Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggikaum, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971

Nomor180 K/ Sip/1971 menentukan bahwa:Mamak Kepala Waris adalah laki laki tertua dalam kaum;Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98K/ Sip/1972 menentukan bahwa:Mamak Kepala Waris sebagai laki laki tertua (umur) dalamkaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagaiKepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum;Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98K/ Sip/1972 menentukan bahwa:Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapatdipindahkan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 April 1971 Nomor 207K/Sip/ 1971 menentukan bahwa:Seorang yang bukan mamak kepala waris, dapat bertindaksebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, apabila telahdiangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalamkebulatan/permusyawaratan kaum;10.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Pebruari 1972 Nomor980 K/ Sip/1971 menentukan bahwa:Jika ternyata tindakan mamak kepala waris merugikan anggotakaum, dia dapat diganti atas kesepakatan seluruh anggota kaumtersebut;11. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1974Nomor 158 K/ Sip/1974 menentukan bahwa:Bila seorang mamak kepala waris meninggal, dapat digantidengan mengangkat lagi mamak kepala waris baru, ataspermufakatan dan persetujuan kaum;12.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapanPejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli1971 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06 Juli 1971 ;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon selama 34 tahun 9 bulandan dikaruniai orang anak3.

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenBanyuwangi; , Nomor : XXX , tanggal 06 Juli 1971 (bukti P.1) ;2. Surat Keterangan Goib dari Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi Nomor :XXX Tanggal 09 Agustus 2006 ;B. Bukti saksi :1.

tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal26 Pebruari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26Pebruari 2013 dibawah register Nomor : 563/Pdt.P/2013/PN.Cms, telah mengajukanpermohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman dari 7 halamane Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 25 Mei 1988 dari perkawinansah anatara AHMADI dan ATIKAH pada tanggal 10 Desember 1971berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/1971

tanggal 10 Desember 1971;e Bahwa oleh karena kealpaan orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri, makatentang kelahiran Pemohon sampai sekarang belum didaftarkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil ;e Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan sekali Akta Kelahiran tersebut,hal ini untuk kepentingan serta demi kepastian hukum atas kelahiran Pemohon;e Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas Dinas kependudukan dan PencatatanSipil, untuk mendaftarkan tentang kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan

PENETAPAN Nomor : 799/Pdt.P/2017/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan ataspermohonan yang diajukan oleh :MOODY PANGGALO, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 19 Maret 1971, Umur 46Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Warga Negara WNI, AlamatJl.

Darmo Permai Selatan XV52 kecamatan Dukuh PakisSurabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta, status PerkawinanKawin, Pendidikan SLTA ;JENNY , Tempat tanggal lahir Banjarmasin 04 April 1971, Umur 46Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara WNI,Alamat Jl.

No.20Tahun 1990) oleh Terdakwa selama bulan Oktober 1996 s/d bulan September 1998 mencapai sebesar + Rp.147.000.000, (seratus empat puluhtujuh juta rupiah) atau setidaktidaknya selama 3 (tiga) bulan terakhir (Junis/d Agustus 1998) sebesar + Rp.12.521.750, (dua belas juta lima ratusdua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat(1) sub c jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UndangUndang No.3 Tahun 1971

materi dakwaan dengan mengambilkesimpulan bahwa seharusnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 10 (2)PERDA No. 20 Tahun 1990, padahal judex facti berpendapat dakwaan tersebuttelah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2)KUHAP, sehingga seharusnya judex facti menyatakan dakwaan tersebut sebagaidasar pemeriksaan ;Bahwa selain itu sudah dengan tepat dan benar judex facti berpendapat bahwadakwaan tersebut dengan mengingat tempus delicti adalah berdasarkan UndangUndang No.3 Tahun 1971

Bahwa pada Akta Perseroan Komanditer CV LESTIANI no. 99dibuatdihadapan Djojo Muljadi.SH., notaris di Jakarta tanggal 29 Juli 1971,kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Pesero Pengurus (Wakil Direktur)dan Pendiri.Bahwa pada Anggaran Dasar Akta Pendirian CV Lestiani no. 99tertanggal 29 Juli 1971, tercantum pasalpasal yang sebagian diantaranyadisalin dibawah int:Pasal 5 disalin sebagai berikut : Para pesero penghadap tuan PURNOMO PRAWIROMANGKUSUDJONO dan nona MINTARSIH LESTIANIMANGKUSUDJONO tersebut, adalah

Jawaban yang diberikan dengan nomorW10.U113774.12.2013.03 tertanggal 9 Desember 2013 dalam menindaklanjuti Surat TURUT TERGUGAT tertanggal 27 Nopember 2013menjelaskan bahwa Minuta Akta Notaris mengenai CV Lestiani yang dibuatoleh Notaris Djojo Muljadi, SH., nomor 99 tanggal 29 Juli 1971 telahdidaftarkan dan telah dilegalisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 9 Agustus 1971 dengan nomor 2328.Surat tersebut ditembuskan keKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa inti dari permasalah

NOTARIS DI JAKARTATANGGAL 29 JULI 1971, DENGAN BERKEDUDUKAN SEBAGAIWAKIL DIREKTUR. BAHWA CV LESTIANI MERUPAKAN PENDIRIDARI PT BLUE BIRD TAXI YANG SEMULA BERNAMA PT SEWINDUTAXI.IV.

Lestiani semula didirikandengan aktaNomor 99 tanggal 29 Juli 1971 yang dibuat di hadapan Notaris DianParamita Tamzil, Pengganti Djojo Muljadi, Sarjana Hukum, dengan parapendiri sebagai berikut;a.

Lestiani, Akta Notaris Nomor99 tanggal 29 Juli 1971 yang dibuat di hadapan Notaris Dian ParamitaTamzil, Pengganti Djojo Muljadi, Sarjana Hukum. Sebagaimana dikutipPasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar CV.

Aziz bin Tan Tuo Alammeninggal Dunia di Pontianak karena sakit tanggal 12 Mei 1971 sebagaimanasurat Keterangan Kematian nomor : 474.3/76/AC.B/IV/2020 yang dikeluarkanoleh kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianaktertanggal 21 Juli 2020 sedangkan Ibunya Siti Raisah binti Ahmad meninggaldunia di Pontianak karena sakit tanggal 22 Juni 1972. sebagaimana suratKeterangan Kematian nomor : 474.3/77/AC.B/IV/2020 yang dikeluarkan olehkelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Azis Bin Tan Tuo Alam telah meninggal terlebihdahulu pada tahun 1971;Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.144/Pat.P/2020/PA.Sry Bahwa, ibu kandung dari almarhumah Hj. Nurifan Gombang, SH BintiH. A. Aziz yaitu Siti Raisah Binti Anmad juga telah meninggal terlebihdahulu pada tahun 1972; Bahwa, almarhumah Hj. Nurifan Gombang, SH Binti H. A. Azizmemiliki Seorang saudara lakilaki kandung bernama Mohammad ZainiAzis Bin H.A. Azis; Bahwa, almarhumah Hj. Nurifan Gombang, SH Binti H. A.

Azis Bin Tan Tuo Alam telah meninggal terlebihdahulu pada tahun 1971; Bahwa, ibu kandung dari almarhumah Hj. Nurifah Gombang, SH BintiH. A. Aziz yaitu Siti Raisah Binti Anmad juga telah meninggal terlebihdahulu pada tahun 1972; Bahwa, almarhumah Hj. Nurifan Gombang, SH Binti H. A. Azizmemiliki Seorang saudara lakilaki kandung bernama Mohammad ZainiAzis Bin H.A. Azis; Bahwa, almarhumah Hj. Nurifahn Gombang, SH Binti H. A.

Azis Bin Tan Tuo Alam telah meninggal terlebin dahulu padatahun 1971; Bahwa, ibu kandung dari almarhumah Hj. Nurifah Gombang, SH Binti H. A.Aziz yaitu Siti Raisah Binti Ahmad juga telah meninggal terlebin dahulu padatahun 1972; Bahwa, almarhumah Hj. Nurifah Gombang, SH Binti H. A. Aziz memilikiseorang saudara lakilaki kKandung bernama Mohammad Zaini Azis Bin H.A.Azis;Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.144/Pat.P/2020/PA.Sry Bahwa, almarhumah Hj. Nurifah Gombang, SH Binti H. A.