Ditemukan 12502 data
23 — 4
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414/K/Pid/1984 tanggal 11Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutanketerangan terdawa dipersidangan tidak dapat diterima karenapencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidakberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamajelis hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secarasah menurut
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
UPK Non Aktif 15Des09 V 300.000200 Asep BP UPK Non Aktif 15Okt10 1 1.800.000Jumlah 552.260.000 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414
No. 1782 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS
UPK Non Aktif 15Des09 V 300.000200 Asep BP UPK Non Aktif 15Okt10 V 1.800.000Jumlah 552.260.000 Bahwa selanjutnya pada tanggal17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
1960 No. 225 K/Kr/1960,tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa : pengakuan yangdiberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.d) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September1961, dinyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak mengerti;e) Semasa telah diberlakukannya KUHAP, yurisprudensi yang sama dapat dilihatdalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 414
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quoberpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadiladilnyamenurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2010/PN.MDN tanggal 3 Agustus 2011yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:e Menyatakan eksepsi TergugatVI ditolak seluruhnya;Dalam Pokok Perkara
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka terbuktiPanitia Pilkades dan BPD telah melakukan penambahan~ waktupencoblosan, tanpa disertai alasan yang jelas;Bahwa Panitia Pilkades dan BPD pada pukul 15.30 WIB menghentikanpencoblosan, dan selanjutnya panitia melakukan penghitungan kertas suarayang dipakai sebanyak : 5897 kartu suara, dan sisa kartu Suara sebanyak :445 kartu suara, dan kartu cadangan tidak dipakai 414 kartu suara danselanjutnya Panitia Pilkades dan BPD melakukan penghitungan suara padapukul 16.00 WIB Dan disaksikan wakilwakil
Kartu cadangan yang tidak dipakai : 414 kartu suara5. Jumlah hasil perhitungan suara sah : 5.828 kartu suara6. Kartu yang dipakai tidak sah : 92 kartu suara.
30 — 4
Putusan No.690/Pid.B/2010/PN.SIMPerbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI No. 41 tahun 1999tentang Kehutanan Jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 414 tahun1999 tentang kehutanan Jo Pasal 56 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa SAIDA PURBA, pada hari Minggu tanggal 28 Juni2009 sekira pukul 19.30 wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Desa Pagar Jandi Kec.Silou Kahean Kab.
), berdasarkanhasil pengecekan/pengambilan titik koordinat yang dilakukanOleh Ahli dari Balai pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayahI Medan pada tanggal 29 Juni 2009 terhadap tunggul bekaspenebangan pohon kayu yang diangkut tersebut merupakankawasan Hutan Produksi tetap, selanjutnya terdakwa dibawa kePolda Sumut guna proses lebih lanjut.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 tahun 1999tentang Kehutanan Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 414
65 — 19
PENGGUGAT;Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada SLAMET WIDODO, SH Advokat yangberkantor di JI Raya Pos WonokertoTambakbulusanKm 1 Desa Wonowoso Rt 03 Rw 01 Karangtengah,Demak, Jawa Tengah berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klatentanggal 24 Nopember 2015 dengan No 414/2015 ;MELAWAN;THOMAS LAXHOLM, pekerjaan CEO (Chief Executive Officer) padaCV LAXHOLM FURNITURE alamat Jalan PakisSoloKm 5 Babadan Rt 02 Rw 08 Telomoyo
24 — 6
menguntungkan (ade charge) yang menerangkanbahwa terhadap Terdakwa dilakukan penekanan, pemukulan atau paksaandalam memberikan keterangan di hadapan penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 23 Februari 1960 No. 299K/Kr/1959 pada pokoknyaPengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilandicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahanTerdakwa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11Desember 1984 Nomor 414
30 — 17
perbedaan tersebut tersebut justru menunjukkan tentang kesalahanTerdakwa, hal ini senada dengan yurisprudensi sebagai berikut :1) Putusan Mahkamah Agung Registrasi no : 117 K/Kr/1965, tanggal 20 September1967, yang menyatakan bahwa pengakuanpengakuan tertuduh dan II dimukapolisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dipergunakansebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor23/Pid Sus/2016/PT AMB2) Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor : 414
56 — 16
Kampar Utara Kab.Kampar;Agama : Islam;Pekerjaan : Ibu rumah tangga;Pendidikan : MTs (Tamat);Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2014;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik, tanggal 15 September 2014 Nomor: SP.Han/27/IX/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal04 Oktober 2014;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 September 2014 Nomor:414/T4/09/2014, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal13 November 2014;
27 — 5
Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Juni 2017 Nomor:414/Pid/2017/PT.SMGSejak tanggal : 12 Juni 2017 s/d 11 Juli 20177.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JULIUSNANSYAH HARAHAP ALIAS UCOK ALIAS KOCU Diwakili Oleh : GUNTUR SURYA DARMA,SH
22 — 8
Nomor : 414 K/Pid/1959tanggal 11 Desember 1984 ;Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadapseluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, ditambah dengansemua fakta hukum (judex facti) yang telah termuat di dalam berkas perkara ini,yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta fakta dalam persidangan yangjuga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19Agustus 1987 mengatakan pencabutan keterangan Terdakwayang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk ataskesalahannya; putusan Mahkamah Agung R.I No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11Desember 1984 mengatakan pencabutan keterangan Terdakwadi persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebuttidak beralasan, Putusan Mahkamah Agung No. 177 K / Kr / 1965 tanggal 20September 1967 mengatakan Bahwa pengakuan pengakuanpara tertuduh dan Il di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalamhubungannya
1.DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH
2.DESI DWI HARIYANI,SH
Terdakwa:
SUNARTO Als KEMPLONG Bin PAIMIN MADIYO WIYONO
100 — 19
(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para AhliTerkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpatahun, hal:414);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan dilarang untukkepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasipenggunaannya Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik dan reagensia laboratorium
184 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
SODIKAN, 414. SOEKIR, 415. AHMADNAWI SIREGAR, 416. ANDRIYANTO, 417. MUHAMMAD SURYONO, 418. PAINO, 419. RAMALAN, 420. SUMITRO, 421. SUSWANTI, 422.SUWARDI, 423. SUYEKNO, 424. ZULKIFLI, 425. DEDI, 426. AHMADSUTAJI, 427. ABNER HASIBUAN, 428. AHMAD NAWAWI, 429.ASMADI, 430. DARIMAN SANJAYA, 431. DAIYAN, 432. JASIMAN,433. MICO HARTARTO, 434. MULYONO, 435. NGATNO, 436. PARNOSUJARSO, 437. KOMBANG HASIBUAN, 438. MISROK, 439. MISRI,440. SUKIMAN, 441. SUKANDAR, 442. SELAMET, 443. SODIKUN,444. SUHARDI, 445.
SODIKAN, 414. SOEKIR, 415. AHMADNAWI SIREGAR, 416. ANDRIYANTO, 417. MUHAMMAD SURYONO,418. PAINO, 419. RAMALAN, 420. SUMITRO, 421. SUSWANTI, 422.SUWARDI, 423. SUYEKNO, 424. ZULKIFLI, 425. DEDI, 426. AHMADSUTAJI, 427. ABNER HASIBUAN, 428. AHMAD NAWAWI, 429.ASMADI, 430. DARIMAN SANJAYA, 431. DAIYAN, 432. JASIMAN,433. MICO HARTARTO, 434. MULYONO, 435. NGATNO, 436. PARNOSUJARSO, 437. KOMBANG HASIBUAN, 438. MISROK, 439. MISRI,440. SUKIMAN, 441. SUKANDAR, 442. SELAMET, 443. SODIKUN,444. SUHARDI, 445.
25 — 10
Penyidik tanggal 29 September 2014 Nomor : SP.Han/414/IX/2014/ DitReskrimsus, sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;3. Penangguhan Penahanan tanggal 19 Oktober 2014 Nomor :SP.Han/41.b4/X/2014/Dit.Reskimsus4. Penuntut Umum (TAHANAN RUMAH) tanggal 05 November 2014 Nomor: 849/Q.3.10/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 24Nopember 20145. Perp.
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sejak tanggal 7 Desember 1994 terjadi Kesepakatan jual beli tenagalistrik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalamSurat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 414 PJ/8418/MED/1994/M,dimana pelanggan tercatat atas : LAMA BARUNama : Sabaruddin Nama : SabaruddinAlamat : Jl. Besar Sunggal No. 358 Alamat : Jl.
64 — 5
sebagai petunjuk untuk menetapkankesalahan para tertuduh ; e Putusan MARI tanggal 23 Pebruari 1960 No. 229 K/Kr/1959, bahwa berdasarkanpasal 309 HIR pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidangPengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentangkesalahan terdakwa ; e Putusan MARI tanggal 27 September 1961 No. 85 K/Kr/1961, bahwa suatupengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti ; 232.Setelah KUHAP berlaku : Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor49 /B/PK/PJK/201 414 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal13 Juli 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan
107 — 7
Surat Keterangan Nomor 474/414/430.12.11.2/2018 atasnama Calon Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SukowiryoKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Juli 2018,bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.11) ;12.