Ditemukan 122640 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt/2014 Tanggal 24 September 2014 — SAPRIANTO ; KURNIATI,dkk
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahidin juga sangat penting dihadirkan dalam perkaraa quo agar membuat jelas dan terang duduk perkara dalam perkara a quo,hal ini juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yangmenyatakan Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikutditarik sebagai Tergugat, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatancacat formil dalam bentuk p/urium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagaipara pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. (vide: M.
YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 116).Selain itu juga ditegaskan dalam:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872K/Pdt/1998 tertanggal 28Desember 1998 yang menyatakan pihak ketiga yang erat kaitannya dengangugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalamgugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebutmengandung cacat hukum: plurium litis consortium;4.
Register : 23-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA MADIUN Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Mn Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
No.0041/Pdt.P/2018/PA.Mntersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
Register : 11-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Una Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 12
14 — 12
kurang lebih 6 tahunsecara berturutturut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteribukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonissebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : suami istri yangtidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukunkembali maka telah terbukti retak dan pecahMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri teruS menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekaduntuk bercerai dengan Tergugat, maka
Register : 30-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 553/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
untukmempertahankan Penggugat yang sudah sangat membenciTergugat, yang sudah sangat muak dengan Tergugat, yang sudahcapek dengan Tergugat, yang sudah bosan dengan Tergugat,apalagi sudah setahun ini Tergugat telah mengusir Penggugat darirumah di Balikpapan.Bahwa jika dicermati pointpoint yang tersebut dalam jawabanTergugat, maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakuijika bahtera rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugatsering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran.Bahwa, kiranya perlu ditegaskan
Maka tidakperlu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara A quo,terlebin usia Penggugat yang cukup tua.Tetapi karena memang keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat yang begitu parahnya, sehingga Penggugat sudah tidakkuat lagi untuk melanjutkan kehiddupan rumah tangga denganTergugat.Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi jika;Putusan Nomor 0553/Pat.G/2017/PA.Sby.hal. 5 dari 17 hal.a) Masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepadaPenggugat sejak 1995 sampai sekarang, bukan masuk akalatau
Register : 06-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 5
17 — 5
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 18-10-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1181/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
20 — 5
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA SANGATTA Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Sgta Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 12
41 — 12
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan
Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang
Register : 11-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0444/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
No 0444/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
Register : 14-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Lrt Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 9
57 — 9
., permohonanPemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus(lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturanperundangundangan
Pasal 116 huruf (6) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, namun bagaimana Pemohon dan Termohonmerealisasikan makna dari Pasal tersebut jika antara keduanya tidak pernahtimbul rasa saling mencintai dan memiliki antara satu sama
Register : 05-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 0916/Pdt.G/2018/PA.Rgt Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
sehinggatidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yangterusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang mengakibatkanantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga harusdinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinansebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 TahunHalaman ke11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0916/Pat.G/2018/PA.Rgt.1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRumayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suamiisteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa salingmencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, apabiladihubungkan
Putus : 30-10-2003 — Upload : 16-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3055K/PDT/2000 Tanggal 30 Oktober 2003 — CV. MIYAGI ; PT. BANK NEGARA INDONESIA
(Persero) ; HAJIME HIROMATSU.
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggisama sekali tidak pernah mempertimbangkan adanyaformalitas gugatan Penggugat, oleh karena dalamgugatan Penggugat tidak menyebutkan kapanperjanjian itu dilaksanakan dan bagaimana bentukperjanjian itu) dan dilain pihak dalam gugatanPenggugat.................13Penggugat tidak dimohonkan perjanjian itu adalah sahdan mengikat, dengan tidak diuraikan kejadian faktualyang menjadi dasar yuridis gugatan Penggugat, makasecara hukum gugatan Penggugat mengandung cacatformal, sehingga telah ditegaskan
Bahwa Pengadilan Tinggi Manado sama sekali dalampertimbangan hukumnya tidak pernah memperhatikanatau mempertimbangkan isi memori banding yangdiajukan Pemohon Kasasi, secara fakta hukumPengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkanhukum acara inipun telah ditegaskan olehYurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 11 April1958 No.112 K/Sip/1955 yang menyatakan bahwaputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karenakeberatankeberatan yang diajukan pembanding tidakdiperhatikan.
Register : 05-07-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 16 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
berusaha mencari keberadaan Tergugat namuntidak berhasil ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 10 dari 14 Put.
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 3
17 — 3
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah
Register : 22-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Batg Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 6
13 — 6
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meteral;2.
dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.BatgMenimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraianyang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 28-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 26-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 263/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
7 — 5
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RIHalaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0263/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlgnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 18-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1191/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Register : 22-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 634/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikealbsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.
Register : 21-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 147/Pdt.P/2017/PA.Tgrs Tanggal 10 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0147/Pdt.P/2017/PA. Tgrs1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 15-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 31-08-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Sgtaperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu
Register : 06-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1554/Pdt.P/2017/PA.Cjr Tanggal 12 Desember 2017 — Pemohon I Pemohon II
11 — 5
11 — 5
Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam hurufHalaman 10 dari 15 halaman PenetapanNomor 1554/Pdt.P/2017/PA.Cjr.(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.