Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan ataunamabaik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT(Memorie van Toelichting) dari KUHP diartikan sebagai willen en wetens yangmempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untukmelakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar normanorma hukum,kesusilaan, kebiasaan, dan juga normanorma agama dan menyadari akanakibat yang akan terjadi

saksikorban merasa malu dan terhina ;e Bahwa rumah saksi bertetangga dengan Terdakwa dan letaknyaberada di pingir jalan ;e Bahwa Terdakwa memaki saksi korban karena sebelumnya adamasalah dimana Saksi Korban menegur istri Terdakwa karenamasalah tanaman pagar hidup, kemudian Terdakwa keluar darisamping rumahnya dan mencacimaki saksi korban ;Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwaTerdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatanyang bersifat melanggar normanorma hukum, kesusilaan

/Pdt.P/2019/PN BbsMenimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanyaSaja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang teruS menerussehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnyalembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

dalam masyarakat;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak pemohon sebagaipenggantian atas nama anaknya bukanlah berupa gelar kebangsawanan jugatidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baiknorma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, alasan pemohonuntuk penggantian nama anaknya yang semula bernama TAHTA SYAKILAATMARINI menjadi ASIFA NIMATUL MAOLA

Bertentangan dengan kesusilaan, atau4.

Syamsu gelar Datuk Kayo (anakSauan tidak sekaunvsejurai dengan para Tergugat) menerangkanHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 173/PDT/2015/PT PDGbahwa objek sengketa awalnya dikuasai ka setalah itu Kelong dilaniutkan Kiri Kemudian Syafi Karak (Tergugat ) ;Menimbang, bahwa oleh karana itu penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, maka kriteria dari berouat atau tidakberbuat yaitu : Melanggar hak subjektif hukum si pelaku, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau Bertentangan dengan kesusilaan

SUMISTO danEDI MINANTO bin SUPARMAN telah lama berhubungan/berpacaran dankeduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anaktersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut,sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk salingbertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masingmasing,dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinyaperbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dannorma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon yang bernama PUTRI UTAMI binti SUMISTObergaul dengan EDI MINANTO bin SUPARMAN, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat menunda pernikahan dari PUTRI UTAMI binti SUMISTO dan EDIMINANTO bin SUPARMAN, praktis akan mengakibatkan anak Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa

RASUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

RASUL telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan danatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumenelektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalamPasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat 1 UU RInomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2.

Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah Perbuatanyang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akankemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/ atau kesadaran akan kepastian;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2020/PN Pbr Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata

RASULtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secaraberlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Sukmana Bin Suryadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iman Sukmana Bin Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Anca Bin Tahir Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara

NURYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Unsur Tanpa Hak.Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dan bertentangan dengan undangundang serta melanggar normanorma agama, kesusilaandan masyarakat ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang

Bahwa jenis permainan judi kartu jenis lintrik adalah suatupermainan yang bertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan dan masyarakat sertajenis permainan judi kartu lintrik tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur initelah terbukti ;Ad.3.

Unsur Yang Diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

No. 11/Pdt.P/2020/PA.ApnMenimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan PemberianPerwalian merupakan akta sepihak, yang bermeterai cukup dan telahdinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalampembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani olehpihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohoanPemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alatbukti tersebut

kesediannya untuk menunjukPemohon sebagai wali dari Khalil Djibran Sadi dan Ajwa Aliyah Sadi;Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penyataan BersediaMenjadi Wali, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidakada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk Khalil Djibran Sadidan Ajwa Aliyah Sadi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

No. 11/Pdt.P/2020/PA.ApnMenimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Penyataan bahwa TidakPernah dan Tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, danperlakuan salah terhadap Anak merupakan akta sepihak, yang bermeteraicukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabatdalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatanganioleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut relevan dengan permohoanPemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

, agamadan ketertiban umum, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg MajelisHakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, danoleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dantidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuansalah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapuntermasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;Menimbang, bahwa

TmgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah: melakukanpengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuatsesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akanberbuat demikian itu,Menimbang, bahwa selanjutnya juga perlu dipertimbangkan terlebin dahulumengenai pengertian dari melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang berkaitandengan tindakantindakan yang melanggar kesusilaan

yang menurut doktrin diartikansebagai tindakantindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual,yang dilakukan dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan carayang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (cabul) ;Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjutapakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pengertiantindakantindakan melanggar kesusilaan (cabul) ataukah tidak ;Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh

denganpengertianpengertian sebagaimana disebut diatas, juga dikaitkan dengan akibatperbuatan Anak tersebut saksi VIRGINIA RIZKY ANGGRAINI Binti ISRONOmengalami Iluka robek pada kemaluan arah jam 6 + 0,5 cm akibat kekerasan bendatumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/261755/VRH/V1/2018/RSUtanggal 03 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, menurut Majelisadalah suatu perbuatan cabul yaitu suatu perbuatan di bidang kegiatan seksual yangdilakukan tanpa mengindahkan normanorma kesusilaan

sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMA dan saat ini anaksaya sudah berhenti sekolah karena anak saya sakit tulang akibat jatuh darikendaraan bermotor, setelah di operasi, anak Pemohon tidak lagi sekolah;Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karenakeduanya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhirakhir ini hubungan keduanya, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidaksegera dinikahkan akan terjadi halhal yang melanggar hukum dan normanorma agama dan kesusilaan

lakilakinya bernama CALON SUAMI ANAKPEMOHON;Usia anak kami 20 (dua puluh) tahun;Anaknya tamat SMP dan telah bekerja sebagai Supir di PTPN V BuantanLestari;Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahantersebut, namun merupakan keinginan anak Pemohon dan anaknya;Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari1 (satu) tahun dan akhirakhir ini hubungan keduanya erat sehingga kamisangat khawatir terjadi halhal yang melanggar hukum dan normanormaagama dan kesusilaan

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calonsuaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkanperkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cintadalam waktu yang lama dan hubungan keduanya semakin intim dan erat, hakimberpendapat hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkanpotensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan

Buktitersebut merupakan surat bukan akta yang isinya relevan dengan permohonanpara Pemohon, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg., Majelis Hakimmenilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti.Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwaorang tua kandung dari calon anak angkat telah menyerahkan anak tersebutkepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat

Oleh karenanya berdasarkan buktibukti tersebutharus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sehat secara rohani dan tidakditemukan adanya gangguan kejiwaan;Him. 12 dari 24 Penetapan No. 0267/Pdt.P/2020/PA.PkjMenimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Daftar PembayaranGaji atas nama PEMOHON II Bukti tersebut merupakan surat bukan akta yangisinya relevan dengan permohonan para Pemohon, serta tidak bertentangandengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuaiketentuan Pasal 291

Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslahdinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah direkomendasikan oleh DinasSosial Kabupaten Pangkep untuk melakukan pengangkatan anak;Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataanakan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya.Bukti tersebut adalah akta sepihak yang isinya relevan dengan permohonanpara Pemohon, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal

Bukti tersebut merupakan akta sepihak yang isinya relevan denganpermohonan para Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,agama dan ketertiban umum, maka sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg., MajelisHakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alatbukti.

butirbutirkesepakatan yang sudah di Persiapkan sebelumnya oleh Tergugat serta Tergugatataupun Karyawannya tidak Menjelaskan terlebin dahulu setiap butir kKesepakatanperjanjian kepada Penggugat;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum yang dianut dalam hukumperjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untukmengadakan suatu perjanjian yang memuat syaratsyarat perjanjian macam apapun,sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggarketertiban umum dan kesusilaan

Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenaikausa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baikatau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Pasal1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya.

Hakim menilai bahwa denganditandatanginya perjanjian tersebut oleh Tergugat maka, Tergugat menyetujui hal halyang ada di dalam Perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai asas kebebasanberkontrak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabilaTergugat telah menandatangani Perjanjian dimaksud, maka perjanjian yang memuatsyaratsyarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sahdan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

Pasal 1337KUHPerdata yang pada pokoknya asalkan bukan mengenai kausa yang dilarangoleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertibanumum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat dari gugatan Penggugat yangmeminta agar Tergugat dinyatakan melakukan Perouatan Melawan Hukum tidakberalasan hukum sehingga dengan demikian petitum keempat dari Penggugatharuslah

Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanunsurunsur diatas secara berturutturut sebagai berikut :A.d.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN TteMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi.

Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Kesusilaan adalah halyang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuanyang baik, dan tata krama yang luhur.

Bahwa setelah salin membalas komentar lewat MaasangerHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Ttekemudian terdakwa menulis status tersebut diatas dan mengirimkan melaluiakun facebook atas nama Babhril Alil;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurutMajelis Hakim unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan,telah terpenuhi;Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 45 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UndangUndang Nomor

Tuntutan Pidana ( Requisiteir ) OditurMiliter yang diajukan kepada Majelis Hakim yang padapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwatelah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Dengan sengaja dan terobuka melanggar kesusilaan,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 281 ke1 KUHP.dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana sebagai berikuta. Pidana pokok: penjara selama 5 (lima) bulan.Pidana tambahan : nihilb.

Terhadappendapat atau rekaanyang di peroleh darihasil pemikiran sajabukan merupakanketerangan Saksi(pasal 185 ayat (1)dan ayat (5) KUHAPdan pasal 173 UU No.31 Th. 1997).2) Dalam menilaikebenaran keteranganSaksi harus sungguhsungguhmemperhatikan aspakaspek :13a) Persesuaian antara keterangan Saksisatu dengan yang lain.b) Persesuaian antara keterangan Saksidengan alat bukti yang lain.c) Alasan yang mungkin di pergunakan olehSaksi untuk memberikan keterangan yangtertentu.d) Cara hidup dan kesusilaan

Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaan : Bahwa ss mengenai dakwaaniwtersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut16 Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapamenurut Undang Undang adalah setiap orang yang tundukdan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawabartinya dapat dipertanggung jawabkan atasperbuatannya secara hukum.

Bahwa yang dimaksud Melanggar kesusilaan adalahperbuatan yang melanggar perasaan malu yangberhubungan dengan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainberupa suratsurat yang terungkap dalam persidanganterungkap fakta fakta sebagai berikut1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini(saksi ) di Wartel Kesrem 011/LW pada pertengahanbulan Juli 2006 kemudian berlanjut dengan hubunganpacaran.2.

Nomor 450 kK/Pdt.SusHKI/2016tegas dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut:Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atauketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimanaterdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a.

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001:(1) Permohonanharus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merektersebut:a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyadengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebin dahuluuntuk barang dan/atau jasa yang sejenis;13.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut;"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabilaMerek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan, atau ketertiban umum";Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan a quo telah diajukandalam batas waktu yang diperkenankan menurut ketentuanperundangundangan dan oleh karena itu sudah selayaknya jikaHalaman 7 dari 36 Hal. Put.

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;pengertian Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang15/2001 disebutkan bahwa adanya dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum sebagai berikut:"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama denganpengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5huruf a.

Tng.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;Menimbang, bahwa Akta Perdamaian (Vandading) yang dibuat dandisepakati oleh kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga AktaPerdamaian tersebut telah sah menurut hukum dan biaya perkara yang timbuldalam

telah berusaha memanggil Terdakwa kepersidangan secara sah melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak harisidang pertama tanggal 17 Desember 2009, Terdakwa telah melarikan diri (DPO)sampai dengan saat ini, sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkanTerdakwa ke persidangan.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur pada Oditur Militer I08Jakarta Nomor : Dak/176/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, telah melakukan tindakpidana :Pertama:"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa dalam Tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum memintakepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentangberat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa tindak pidana Perjudian dimasukkan dalam Bab XIV dariKUHPidana yang mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan

;Menimbang, bahwa kesusilaan yang dimaksud disini tidaklah berarti kesusilaandalam artian seksualitas akan tetapi kesusilaan yang berhubungan dengan etika yangberlaku dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Tindak Pidana Perjudian in casu bermainjudi, bukanlah merupakan tindak pidana yang dikwalifisier merupakan perbuatan sadisakan tetapi adalah merupakan suatu masalah sosial yang sudah menggejala yangmerupakan penyakit masyarakat ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat