Ditemukan 4028013 data
CRISTOPER OKTAVIA Selaku direktur CV.MAJU TERUS
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN BOGOR CQ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR
2.HERMAN GUNAWAN Selaku direktur CV.PUTRA CIPTA MANDIRI
69 — 18
Penggugat:
CRISTOPER OKTAVIA Selaku direktur CV.MAJU TERUS
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN BOGOR CQ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR
2.HERMAN GUNAWAN Selaku direktur CV.PUTRA CIPTA MANDIRI
45 — 31
Ibu Sutri Binti Sakwad dkk melawan Pemerintah Kabupaten Tegal Cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kramat Cq. Kepala Desa Jatilawang, yang berkantor di Balai Desa Jatilawang Jalan Projosumarto, Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dkk
di Desa Jatilawang RT. 002 RW. 004 KecamatanKramat Kabupaten Tegal;.
Bapak Sali Bin Sakwad, WNI, Agama Islam, Umur 57 tahun, PekerjaanBuruh, bertempat tinggal di Desa Kemantran RT. 004 RW. 005 KecamatanKramat Kabupaten Tegal;. lbu Jamiah Binti Sakwad, WNI, Agama Islam, Umur 44 tahun, Pekerjaanlou Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jatilawang RT. 002 RW.004 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaSiti Ghoyatin Nufus, SH Dan Retnowati,SH, Advokat, Di JI.
Pemerintah Kabupaten Tegal Cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kramat Cq.Kepala Desa Jatilawang, yang berkantor di Balai Desa Jatilawang JalanProjosumarto, Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ;Hal 1 Puts. No. 326/PDT/2017/PT SMG. Bapak Kaya Bin Kasam, WNI, Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, bertempattinggal di Desa Jatilawang RI. 002 RW. 004 Kecamatan KramatKabupaten ;.Ny. Ana Sultana,S.H.
Bapak Sudarno Bin Sakmad (als Darno), WNI, Umur 49 tahun, pekerjaanSupir ;Keduanya lou dan Anak, bertempat tinggal di Desa Jatilawang RT. 001RW. 004 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;.
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tegal, berkantor di JalanAhmad Yani No. 7 (Procot) Slawi Kabupaten Tegal;Sekarang sebagai PARA TURUT TERBANDING semula sebagai TURUTTERGUGAT I, Il dan Ill ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Agustus2017 Nomor 326/PDT/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut diatas ;Berkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungandengan
1.AENUR ROHMAN
2.LUTFIYATUL HIDAYAH
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK
2.KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK
137 — 10
Penggugat:
1.AENUR ROHMAN
2.LUTFIYATUL HIDAYAH
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK
2.KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
88 — 80
CAMAT KECAMATAN PUHPELEM selaku PROTOKOL PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN PUHPELEM, KABUPATEN WONOGIRI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
Tergugat:
1.SARIKAM
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang / Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
3.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
Turut Tergugat:
3.ALWI SETIAWAN
4.ERWIN PRIHANDANI
5.MUHAMMAD MARZEN, S.H., M.Kn., selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
44 — 0
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG/KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN Serang, 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG dan Para Turut Tergugat: 1. ALWI SETIAWAN, 2.
FAHRUROZI
Tergugat:
1.SARIKAM
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang / Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
3.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
Turut Tergugat:
3.ALWI SETIAWAN
4.ERWIN PRIHANDANI
5.MUHAMMAD MARZEN, S.H., M.Kn., selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) Wilayah Kabupaten Serang
6.RINI FAJARINI DEWI, S.H., selaku Notaris dan PPAT
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Dea Kebon Agung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Sumenep cq Camat Kalianget
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep di Sumenep
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Sumenep
38 — 20
,MM Diwakili Oleh : WIYONO SUBAGYO, S.H
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Dea Kebon Agung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Sumenep cq Camat Kalianget
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep di Sumenep
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kabupaten SumenepKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep diSumenep berkedudukan di Jalan Payudan Barat No. 02Pabian Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAndiek Setyo Riwanto, S.H., Achmad Taufik, Ratna YusmelaSarie, S.ST, berdasarkan surat kuasa Khusu Nomor161/35.29/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019 selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;4. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkedudukan diJI. Dr.
Bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat Tersebut di ataspada tanggal 21 November 1995 dikeluarkannlah keputusan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.317 / HP /BPN / 1995 tentang pemberian hak pakai atas nama YayasanUniversitas Wiraraja Sumenep atas tanah di Kabupaten Sumenep;5.
Bahwa terhadap tanah dengan sertifikat Hak pakai No.06 PropinsiJawa Timur Kabupaten Sumenap Kecamatan KaliAnget Desa Kalimookatas nama Penggugat tersebut dalam rencana jangka panjangUniversitas Wiraraja Sumenep akan dijadikan perluasan kampus 2namun rencana tersebut terhalang karena di atas tanah tersebut munculsertifikat baru atas nama Pemerintah Desa Kebon Agung KecamatanKota Sumenep berkedudukan di Sumenep ( Tergugat 1) dengan Nomorsertifikat hak pakai No.13 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenepkecamatan
Bahwa, pada point 14 dan 15 Surat Gugatnya, Penggugatmenyatakan bahwa ketika dilakukan mediasi di Kantor PertanahanKabuipaten Sumenep, Tergugat dan Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sama sekali tidakmembawa Sertipikat Hak Pakai No. 13 Atas nama : Pemerintah DesaKebunagung;3.
Bahwa, tentu saja Tergugat dan BPPKA Kabupaten Sumenep tidakbisa menunjukkan Sertipikat Hak Pakai No. 13 tersebut, karenaSertipikat a quo disimpan di DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA (DPMD) Kabupaten Sumenep. Perlu diketahui bahwa segalaAset Desa se Kabupaten Sumenep, disimpan di DPMD KabupatenSumenep;4.
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
277 — 108
Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba SamosirBupati Kabupaten Simalungun, yang berkedudukan di Komplek SKPDPematang Raya Jalan saribu Dolok, Bahapal Raya, KabupatenSimalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiTergugatV;6. Bupati Kabupaten Samosir, yang berkedududkan di Jalan Raya RianiateKm.5,5 Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai TergugatVI;7.
Toba Samosir; BupatiHalaman 14 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst17.18.Kabupaten Humbang Hasundutan; Bupati Kabupaten Samosir;Bupati Kabupaten Simalungun; Bupati Kabupaten Karo; BupatiKabupaten Dairi; Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiSumatera Utara; Dinas Kebudayaan dan Provinsi Sumatera;Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ProvinsiSumatera Utara; Badan Promosi dan Penanaman Modal PropinsiSumatera Utara; Badan Pelayanan dan Perijinan TerpaduPropinsi Sumatera Utara; dan Badan
Kegiatan ini serentak dilaksanakan di 5 kabupaten antaralain: Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Toba Samosir (Tobasa),Simalungun dan di Kecamatan Sigumpar. Semula ada 7 kabupatenyang bersedia mengikuti GCDT, tetapi 2 kabupaten, yaitu: Samosirdan Simalungun menarik diri dari kegiatan GCDT ini.
Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Simalungun Nomor188.45/503/650/IUP/BPPTPM/2014 Tentang Izin UsahaPerikanan, Tertanggal 28 Agustus 2014;b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Simalungun Nomor188.45/503/936/IUP/BPPT/2015 Tentang Izin UsahaPerikanan, tertanggal 31 Agustus 2015;c.
Toba Samosir;Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan; Bupati KabupatenSamosir; Bupati Kabupaten Simalungun; Bupati KabupatenKaro; Bupati Kabupaten Dairi; Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Sumatera Utara; Dinas Kebudayaan dan ProvinsiSumatera; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahHalaman 63 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstDesa Provinsi Sumatera Utara; Badan Promosi dan PenanamanModal Propinsi Sumatera Utara; Badan Pelayanan dan PerijinanTerpadu Propinsi Sumatera Utara; dan Badan KoordinasiPengelolaan
162 — 0
- La Ita, S.Pd.SD (Penggugat I)- La Ifu (Penggugat II)- Nur Haida (Penggugat III)- La Uda (Penggugat IV)- Drs.La Ode Pute (Penggugat V)- Dewan Gereja Katolik Kabupaten Muna (Tergugat I)- Pemerintah Kabupaten Muna Cq Pemerintah Kecamatan Tongkuno Selatan Cq Pemerintah Kelurahan Lawama (Tergugat II)- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna (Tergugat III)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
241 — 38
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
Nana Rusyana
Tergugat:
1.1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya c.q.
40 — 22
Penggugat:
Nana Rusyana
Tergugat:
1.1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya c.q.Bupati Tasikmalaya
2.2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura sekarang bernama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
3.3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura sekarang bernama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Unit Salawu
Turut Tergugat:
4) Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
1.MUHAMAD MUGNI
2.SULISTYOWATI
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG
81 — 0
Penggugat:
1.MUHAMAD MUGNI
2.SULISTYOWATI
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
MUH. KHOYUM
4 — 0
Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
MUH. KHOYUM
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
LUQMAN HAKIM
5 — 2
Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
LUQMAN HAKIM
NUR FAIZAH
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
25 — 16
Penggugat:
NUR FAIZAH
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
DEVIN MIESLIANA
19 — 2
Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
DEVIN MIESLIANANomor "Gol A... 2649.2 1AeK 2 fynyang ataspertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yangtertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkanketerangan saksisaksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :4. a GPAR)ene ee ee eRe Owe e ee teem m etna te eee eee eeHakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudianHakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten
Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sukri Safar, S.H. Panitera Pengganti dengandihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;Panitera Pengganii, Hakifn, Evan Setiawan Dese, S.H.
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
Termohon:
1.Ahmad Safai
2.Asep Sudrajat
49 — 23
Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang , di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten kepada Termohon :
1. AHMAD SAFAI, ALAMAT : KP. BARU RT.08 RW.04 DESA SENTUL, KEC. KRAGILAN., KABUPATEN SERANG.
2. ASEP SUDRAJAT, DAHULU ALAMAT : JL.
SEBAGAI PARA TERMOHON KONSINYASI
sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Daftar Nominatif, terdaftar dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 75 dengan luas 647 M2, berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan nilai
Pemohon:
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
Termohon:
1.Ahmad Safai
2.Asep Sudrajat
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
RISA ROMADONA
18 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
RISA ROMADONAPB Sudirman Kecamatan PareKabupaten Kediri;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa RISA ROMADONA, tersebut diatas;Catatan Putusan Nomor 137/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 halMembaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat
Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 28 Januari 2021, olehkami Lila Sari, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Penggantidengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa
HUSAIN DG MONE BIN NINDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
110 — 75
Penggugat:
HUSAIN DG MONE BIN NINDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWAPelita Lambengi Perum, Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ProvinsiSulawesi Selatan, domisili elektronik: khaerillawyers@gmail.com;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;Tempat Kedudukan : JI.
;Nip. : 19950302 201903 1 001;Pangkat/Gol. : Penata Muda / Illa;Jabatan : Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowayang beralamat kantor di JI.
Objek Sengketa;Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor:01/Pbt/BPN73/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.903/Sungguminasa Atas Nama Nindo Bin Tampeng Seluas 3.194 M? (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi),Sesuai Surat Ukur Sementara Tanggal 16 Desember 1986 No.810/1986 Terletak di Kelurahan Batangkaluku (Dahulu DesaSungguminasa), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten GowaBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;ll.
Sebab objek sengketaditerbitkan langsung oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa), yang seharusnya diterbitkanlangsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BadanPertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan selakuHalaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.
Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanahyang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya; b.
TRIYANTORO
Tergugat:
MUNIROH
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
68 — 1
Penggugat:
TRIYANTORO
Tergugat:
MUNIROH
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
55 — 5
PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal, Kabupaten Kepulauan Meranti, disebut sebagai
PUTUSANNomor : 57/Pdt.G/2012/PA.SIpBISMILLAHIRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusandalam perkara Cerai Talak antara pihak pihak :PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal,Kabupaten Kepulauan Meranti, disebut sebagaiPEMOHONMELAWANTERMOHON, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Tempat
tinggal , Kabupaten Kepulauan Meranti, disebutsebagai TERMOHONPengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti surat danketerangan saksisaksi dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjangdengan Register Nomor : 57/Pdt.G/2012/PA.Slp, tanggal 01 Maret 2012 yang megajukanhalhal
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telahmelangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2001, dan telah di catat olehPegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten KepulauanMeranti, sesuai dengan Duplikat Kutipan akta nikah nomor : KK.04.3/5/PW.01/55/2011 Tanggal 13 Desember 2011;Halaman 1 dari 10 halaman Putusan nomor : 57/Pdt.G/2012/PA.Slp2.
Pemohon Nomor :1416911511780002tanggal 01 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatansipil Kabupaten Kepulauan Meranti, telah dimeterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya ternyata sesuai, di beri tanda (P.1);2.
Indra Giri Hulu, hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandungPemohon, memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sahyang menikahnya saksi tidak ingat lagi, karena sewaktu mereka menikah saksi tidakhadir karena sedang berada di Rengat, Kabupaten Indra Giri Hulu;Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belummempunyai anak, akan tetapi mempunyai anak angkat;Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dengan