Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.RAP Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
lagi, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran di antara mereka,dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah lima bulan lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidupbersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan (
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Mn Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai;2.
Register : 08-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat selama pisah tersebut telah menikahdengan wanita lain;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 11-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Mtw Tanggal 21 Oktober 2013 — - Penggugat
- Tergugat
47 — 5
47 — 5
Maka dengan demikian daliltersebut dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa pada posita angka (7) Penggugat menyatakan sikapnya yangtidak ridha terhadap sikap dan/atau tindakan Tergugat yang telah melanggar takliktalaknya, serta bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Pernyataan ini telah ditegaskan kembali oleh Penggugat di persidangan disertai denganpembayaran uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh Tergugat selama prosespersidangan dan dibarengi dengan kesediaan Penggugat untuk membayar uang iwadhsejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak Tergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keempat unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraiandengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terkait
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
16 — 4
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 03-04-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Tkl Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
sudah pisah tempat tinggal tiga tahunlamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkahkepada penggugat;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonissenantiasa dapat dilinat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimanadapat dilinat dari adanya aktivitas keseharian suami istri yang membina rumahtangganya dengan baik dalam satu atap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskanbahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 19 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KompilasiHukum Islam ditegaskan
Register : 06-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 17-10-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1952/Pdt.G/2016/PA.PLG Tanggal 17 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Halmana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertaldengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tintaatau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di ataskertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 20-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 30 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
Putusan Nomor 1015/Pat.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 27-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Bky Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 21
60 — 21
Bahwa dalam hubungan suami istri Tergugat selalu menggunakan obatkuat sehingga Penggugat tidak mampu melayani nya sebatas normalmanusiaDalam UUP No tahun 1974 pasal 34 ayat dijelaskan suami wajibmelindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ditegaskan lagi kewajibanHal. 4 dari 18 Put. No. 206/Pdt.G/2018/PA.Bkysuami dalam komplikasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 diatur bahwa sesuaidengan penghasilannya suami menanggung :a.
Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan keduabelah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan sarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali denganTergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tanggaadalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istrisebagaimana ditegaskan
Register : 03-01-2022 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA Tamiang Layang Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Tml Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 23
49 — 23
Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon,karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebaniwajib membuktikan dalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Surat Permohonan Pemohon; Termohonbertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx
Islam telah membuka kemungkinan perceraianwalapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yangsangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidakterjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda NabiMuhammad saw :Md! lla all GJ USI ZaatiArtinya :Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.TmlPerbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalag (perceraian).
Register : 20-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 16 Agustus 2016 — perdata
- pemohon
91 — 28
91 — 28
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata,sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskandengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih
perwalian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukandalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namunpemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengankerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undangundang.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untukmengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat,instansi, atau pejabat harus ditegaskan
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 2 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.
Register : 14-09-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 17 Desember 2015 — Drs. HIDAJAT RAHARDJO, S.E.,A.K.,CPA, ;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,2.AYUB MUHAMAD SAID
109 — 67
109 — 67
diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal 27Juli 2015, berdasarkan surat balasan dari Tergugat dengan Nomor Surat:1743/3.3174.200/VIV/2015 ; on eeeGugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7082/Bintaro, tanggal 20 Juni2006, Pengugat daftarkan pada pada tanggal 14 September 2015 dan olehkarenanya pengajuan gugatan pembatalan sertipikat dalam perkara ini masihdalam tenggang waktu menggugat sesuai ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Lebih lanjut telah ditegaskan
Negara Jakarta :1.Tergugat dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat TUN telahmengeluarkan Objek Gugatan dalam perkara ini telah mengakibatkan timbulnyasengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU tentang Peradilan TUN makaPengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam objek perkara dalam perkara ini :Lebih lanjut telah ditegaskan
(delapanratus duapuluh meter persegi) :Sebagaimana yang telah diketahui umum, sertipikat hak atas tanah adalahsurat tanda bukti atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dimana penerbitan sertipikat adalah salah satu bagian dari prosespendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum(Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf C UndangUndang Pokok Agraria) ;Lebih lanjut ditegaskan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) PPRI Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi
Pasal 1319 KUHPerdata, berbunyi: semua perjanjian,baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenaldengan suatu nama tertentu, yang tunduk pada ketentuan umum dariKUHPerdata Buku HI Bab I dan Bab II.18 Syarat sahnya perjanjianberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2) cakap untuk membuat suatu perikatan ; 3) suatu hal tertentu; dan ; 4) suatu sebab yang halal ; Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal la Peraturan Lelang
Putus : 15-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2012 Tanggal 15 Januari 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) BANDAR LAMPUNG, DK vs. PT. BUMI MADU MANDIRI
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha terletakdiluar Register 46 ;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal31 Januari 1991 Nomor 67/KPTSII/1991 Tentang Tata GunaHutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal Ex. HPH PT. BGDasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan ArealPenggunaan Lain (APL) ;Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang telah disetujuioleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor416/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 ditegaskan bahwa arealEx. HPH PT.
Perkebunan Nusantara VII(Persero) melalui surat Pemda Kabupaten Way Kanan tanggal28 Agustus 2006 Nomor 100/634/01/WK/2006, dimana dalamsurat tersebut juga ditegaskan bahwa Pemda Kabupaten WayKanan selanjutnya akan menyerahkan kepada kelompokmasyarakat claimer untuk menentukan perusahaan yangberkenan menyelesaikan masalah areal bidang tanah 4.650 Hamelalui ganti kerugian sesuai apa yang dikehendaki ;Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2012c.
Sampai sekarang belum ada penyelesaian sengketa lahanantara warga masyarakat kedua kabupaten tersebut;Dalam Novum PKI.5 ditegaskan bahwa tanah seluas 4.650 hektaryang terletak di Rayon Ill PTPN VII (Persero) Unit Usaha BungaMayang/Pemohon PK I merupakan milik masyarakat 4 (empat)kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten TulangBawang. Sedangkan tuntutan para ahli waris Raden Mangku NegaraKampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, tidak dapat diterima/ditolak.2.4.
Termohon Peninjauan Kembali/semula TermohonKasasi/semula Pembanding/semula Penggugat belum memenuhikewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, dan sebagai konsekuensiyuridisnya pihak PT. Bumi Madu Mandiri ic.
Putus : 11-06-2012 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 311 / Pdt.P / 2012 / PN.Kds Tanggal 11 Juni 2012 — RINA HARYUNI
14 — 3
14 — 3
Tahun 2006 tcntang AdministrasiKependudukan telah ditegaskan, di mana suatu pencatatan kelahiranyang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negcri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohonyang dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, dan bukti suratsuratyang diajukan olehPemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarangbertempat
Putus : 12-06-2012 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN KUDUS Nomor : 321 /Pdt.P/2012/PN.Kds. Tanggal 12 Juni 2012 — MASRUCHIN
8 — 3
8 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatan kelahirananak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang Undang No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan