• merk OXFORD seri XMET 7000 dan dilakukan 2(dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil ratarata sebagai berikut:Elemen (%) : Hg : 95,50% Fe : 3,8% Ru : 0,24% Pt : 0,17% Sb :0,11%Pb :0,11%Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti sampel pasirtersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercuri (Hg :95,50%)Kesimpulan :Barang bukti pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalahMercuri (Hg : 95,50%)Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 161

  hukum,karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal15 Agustus 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal 161

• 161 Pid.B/2012/PN Menggala

  P U T US ANNomor: 161 Pid.B/2012/PN.MGLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :1.Nama lengkap : YENDRI Bin HASANTempat lahir : MetroUmur / tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1987Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Terminal Menggala Kec MenggalaKabupaten Tulang Bawang.Agama

  tanggal 16 Mei s/d 4 Juni 2012Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d 14 Juli 2012Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Julii 2012 s/d 24 Agustus2012Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Agustus 2012s/d sekarang.Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiridipersidangan ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 161

• Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugatpada tanggal 15 Maret 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan,dengan Akta Nikah Nomor 161/22/III/2007 tanggal 15 Maret 2007;2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat,telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belumdikaruniai keturunan ;3.

  Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 161/22/III/2007 Tanggal 15 Maret2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan,bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksiyaitu :1.

• 161/Pdt.G/2011/PA.LB

  PUTUSANNomor 161/Pdt.G/2011/PA.LBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusandalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:ZAIMAR Binti ZAINUDDIN, umur 63. tahun, agama Islam,pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikanPGA, tempat kediaman di Batu RubiahJorong Padang Tongga Kenagarian ManggopohKecamatan Lubuk basung Kabupaten

  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp 211.000, (dua ratus sebelasribu rupiah);Demikian ditetapkan setelah permusyawaratan Majelis9Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Senintanggal 31 Oktober 2011 #Masehi, bertepatan dengantanggal 4 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Dra, Hj.DEWI WARTI sebagai Ketua Majelis serta SYAHRULLAH, SHIdan KOMARIAH,SHI sebagai Hakimhakim Anggota yang telahditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung denganpenetapan Nomor 161/

• Iwadh sejumlah Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);

  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

  5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 161

• .: DN 161 XX;

Dikembalikan kepada yang berhak

• 1 (satu) karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

• terdakwa melakukan pengangkutanterhadap air raksa (merkuri) tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Jakartapadahal terdakwa bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan terdakwa juga mengetahuibahwa air raksa (merkuri) yang diangkutnya tersebut berasal dari Sdr.ANDRE yang juga bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Perbuatan terdakwa HERDIN WABULAN alias EDIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 161

  UsahaPertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut di atas memilih lansung dakwaan alternativekeduasebagaimana diatur dalam Pasal 161

  Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan,dan Pemurnian,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dariPemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) atau Ijin Sebagaimana Dimaksud dalam UndangUndangPertambangan Meneral dan Baru bara;Menimbang, bahwa pasal 161 merupakan ketentuan pidana ataspelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

  dengan hukum dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku karena bertentangan dengan UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasipenambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalamsatu wilayah kabupaten / kota telah terbukti secara san dan meyakinkan menuruthukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 161

  hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehinggamelancarkan jalannya persidangan; Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya; Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 161

• Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II sangat terang benderang denganketentuan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak Pemutusan Hubungan Kerjayang dilakukan oleh Penggugat dan ingin tetap melanjutkan hubungankerja;Halaman 15 dari 27 hal. Put.

  menurut MajelisHakim tidak sama dengan pelanggaran berat yang terdapat pada eks Pasal 158UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, danPemutusan Hubungan Kerja dengan kategori alasan yang mendesak karenaberfotensi merugikan perusahaan, karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan Penggugat denganmerujuk ketentuan Pasal 58 angka 7 hurup k (PKB PT Zephyr Indonesia)tersebut, sedangkan yang mengatur proses pemberian Surat Peringatan sesuaiPasal 161

  No. 288 K/Pdt.Sus.PHI/2017kalimat Kecuali diatur lain sehingga pemberian surat peringatan tidak mutlakmengikuti ketentuan Pasal 161 ayat (1);Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksiPenggugat bernama Jefri, yamg menerangkan bahwa Tergugat dan TergugatIl mewakili karyawan sebagi pengurus di PT. BPR Usaha Rakyat untukmemfasilitasi permohonan pinjaman kredit yang diajukan karyawan danpinjaman tidak diajukan ke Penggugat (PT Zephyr Indonesia) tetapi langsungke PT.

  Ketenagakerjaan dan itupun telahdinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan MahkamahKonstitusi Nomor 012/PPU1/2003 tanggal 23 Oktober 2004 karenakesalahan tersebut harus dan telah dinyatakan terlebih dahulu olehputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); Dan lagilagi Penggugatopun tidak pernah melakukan upayaupayasebagaimana tersebut kepada Para Tergugat, karena fakta hukumnyabahwa memang Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yangmerugikan perusahaan;Pasal 161

  diatur dalam perjanjian kerja (PKB),pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelahkepada pekerja/oburuh yang bersangkutan diberikan surat peringatanpertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut";Bila pekerja tidak mengindahkan peraturan perusahaan dan pekerjatidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan oleh perusahaaninipun baru dapat bisa menjadi alasan PHK untuk pekerja;Dalam perkara a quo, Penggugatpun tidak melakukan apa sebagaimanayang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 161

• Saat itu pada 23 Juli 2009 tersisaRp76.500.000,00 dikarenakan adanya setoran Teller dan Teller Koordinasisebesar Rp14.800.000,00 serta insentif 2008 dan gaji Tergugat selamaskorsing;Terlampir Surat tertanggal 10 Juni 2009, sebagai Bukti P21;BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (3) PKB JO PASAL 4 AYAT (4) PDP DANPASAL 161 AYAT (3) UU NO.13/2003 PENGGUGAT MEMUTUSKAN UNTUKMELAKUKAN PHK TERHADAP TERGUGAT.Atas tindakantindakan pelanggaran oleh Tergugat tersebut Penggugatmemutuskan untuk memPHK Tergugat.

  Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti padahalaman 29 alinea keempat dan halaman 30 alinea pertama, kedua danketiga putusan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermatseluruh dalildalil gugatan dan replik Penggugat, Majelis Hakim menemukanfaktafakta dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalil paragraf 5 halaman 7 gugatan disebut bahwa berdasarkan Pasal 26ayat (3) PKB jo Pasal 4 ayat (4) PDP dan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13Hal. 13

  langsung, dimana pelanggarannya membawa akibatyuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum berupa pelanggaranhukum atau kejahatan hukum atau pelanggaran lain terhadapperaturan UndangUndang Negara Republik Indonesia yang berlaku;Contoh: Pelanggaran berulangkali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat(2) Peraturan ini, penggelapan, pencurian, pemalsuan, menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi, kolusi, dan lain lain."22.Atas PHK terhadap Termohon Kasasi tersebut dengan merujuk padaketentuan Pasal 161

  Oleh karena kedua pasal tersebut tidak mengatur mengenai besaranpembayaran yang dapat diberikan atas pelanggaran terhadap tersebutsedangkan di dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 13/2003 diatur bahwa dalamhal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan untukmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak maka Pemohon Kasasi bersedia memberikan pembayaranatas PHK kepada Termohon Kasasi dengan merujuk kepada ketentuanPasal 161 ayat (3) yaitu uang pesangon sebesar

  kepercayaan tersebut yaitu dengan menjaga integritasnyadengan tidak melakukan manipulasi terhadap pembukuan danpelaporan (pasal 49 ayat (1) UndangUndang Perbankan, dengandemikian oleh karena Tergugat melanggar Peraturan Disiplin Pegawaidan azas kepercayaan dan integritas maka apabila hubungankerjanya tetap dipertahankan tidak hanya akan merugikan Penggugatsaja tetapi juga merugikan masyarakat karenanya dalam perkara inipatut dan adil hubungan kerjanya diputus dengan memperoleh haksesuai ketentuan pasal 161

• jalan umum Desa Kayu BesarKecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau seharisebelum ditangkap dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotikajenis Shabu tersebut dari BRANDAN (DPO).Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik transparan yangberisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalahdengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih0,58 (nol koma lima delapan) gram, sesuai dengan Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti Nomor : 161

  2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Kayu BesarKecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saatpenangkapan Narkotika Shabu tersebut berada dalam penguasaanTerdakwa.Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik transparan yangberisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalahdengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih0,58 (nol koma lima delapan) gram, sesuai dengan Berita AcaraPenimbangan Barang Bukti Nomor : 161

  Terdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaatsebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2016 menggunakan shabushabu;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwewenang dalamkepemilikan ataupun penggunaan shabushabu;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh1.Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:Berita Acara Penimbangan Nomor : 161

  dari shabu yang Terdakwa beli dari BRANDAN, karenasebagian shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa pergunakan, yaitu padahari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumahTerdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelum Terdakwaditangkap;Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untukTerdakwa pergunakan;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untukmenggunakan Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161

  palstiktransparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram merupakan sisadari shabu yang Terdakwa beli dari BRANDAN, karenasebagian shabu tersebut sudan ada yang Terdakwapergunakan, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah Terdakwatepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelumHalaman 17 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN SrhAd. cTerdakwa ditangkap; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :161

• Sekolah (BOS) yang berdasarkan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 76 tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DanaBantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 101 tahun 2013 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DanaBantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161

  Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.Indonesia No. 161 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan danPertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TahunAnggaran 2015, dijelaskan bahwa Dana Bos diperuntukan untuk biaya operasinon personalia bagi satuan Pendidikan dasar sebagai penunjuang pelaksanaanprogram wajib belajar ;Bahwa Proses/mekanisme SMP Negeri 24 Bandar Lampung untukmendapatkan Dana BOS, adalah operator sekolah yang memasukan data keDapodik secara Online, kemudian

  Sedangkan berdasarkan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161 tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 besaran Dana BOSyang diterima SMP Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah)/siswa/tahun ;Bahwa untuk penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah)penggunaan BOS, dilakukan awal tahun dengan melibatkan Tim managementBOS sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan

  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 101 Tahun 2013 tentangPetunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DanaBantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, serta PeraturanMenteri Pendidikan RI Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana

  Sedangkan berdasarkan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 161 tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban KeuanganDana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 besaran Dana BOSyang diterima SMP Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah)/siswa/tahun ;Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdakwa selaku KepalaSekolah dan sekaligus selaku Penanggungjawab dana bos tidak membentukTim Managemen BOS, hanya mengangkat

• Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihaktanoa melakukan pembinaan terlebih dahulu dengan peringatan tertulis sesuaidengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) bahwa dalam hal pekerja/ouruhmelakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada Pekerja/Buruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan

  Bahwa apabila pihak Pengusaha tidak dapat mempekerjakan kembali,maka berdasarkan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pasal 156 ayat (2), dan ayat(4) dan pasal 161 (1) (2) danayat (3) pengusaha diminta dapat membayarkan hakhak pekerja sdr.Tasdik S. Adu dengan rincian sebagai berikut :Tasdik S. Adu Masa kerja 2 tahun Gaji : 1.900.000, Perhitungan Pesangon:3 Bulan Upah x 1.900.000: Rp. 5.700.000 Uang Penggantian Hak: 15% x Rp. 5.700.000 :Rp. 855.000, +Jumlah : : Rp. 6.555.0003.

  Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihaktanopa melakukan pembinaan terlebin dahulu dengan peringatan tertulissesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) bahwa dalam hal pekerja/ouruhmelakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PerjanjianKerja,Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama pengusaha dapatmelakukan PHK, setelah pekerja/ourun yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama,kedua dan ketiga

  Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Menimbang, bahwa Penggugat, dalam gugatannya mendalilkan padapokoknya, bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak tanopa melakukan pembinaan terlebin dahulu dengan peringatan tertulissesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) bahwa dalam hal pekerja/ouruh melakukanpelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat

  Tasdik S Adu telah melakukan kesalahan tidak masukkerja tanpa ijin telah cukup memenuhi unsur Pasal 161 ayat(1),(2) dan (3) UUK;Menimbang, bahwa jika fakta hukum seperti diatas ditambah keterangansaksi Sdri.

• (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);Bahwa, Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja denganPenggugat tidak melalui prosedur hukum dimana pemutusan hubungankerja dilakukan secara sepihak dan tanpa terlebih dahulu dilakukan teguransebagaimana diamanahkan oleh Pasal 161 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 serta juga tanpa izin dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku

  sistim suka rela / sosial sebab Yayasanadalah suatu Lembaga ke Agamaan, sehingga tuntutanPenggugat/Termohon Kasasi melalui gugatannya Nomor06/Pdt.Sus/PHI/2014/PNBNA, ke Pengadilan Hubungan Industrial BandaAceh dengan mengkedepankan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003belumlah adanya relevansi hukum dan sangat kontroversi denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2001, maka dengan demikian putusanJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh tanggal 23Februari 2015 dengan mengacu pada bunyi Pasal 150, 161

  nampak terang danjelas dari isi putusannya dimana Judex Facti telah menganggap Yayasansebagai suatu perusahaan yang beregrak dibidang industri, pada halYayasan berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 bergerakdibidang Pendidikan Agama dan Sosial lainnya yang tidakmengkedepankan keuntungan sebagaimana halnya perusahaan ataubandan usaha lainnya yang sematamata bergerak dibidang jasa danmengkedepankan keuntungan seperti tercantum dalam UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, sehingga penggunaan Pasal 150, 161

• Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerjapada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi NusaTenggara Timur, dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telahmemperoleh izin dari atasan Pemohon sesuai surat keputusan SekretarisJenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 161/K/XX.3/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 (terlampir/bukti P1) ;3.

  Fotocopy Surat Izin bercerai dari atasan Pemohon Nomor:161/K/X X.3/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KepalaBiro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jendral Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, bukti P1 ;2.

  Pasal 31 Peraturan PemerintahHalaman 11 dari 16 Put Nomor 199/Pdt.G/2019/Ms.BnaNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Izin Bercerai dari atasan Pemohon dengan Nomor : 161/K/XX.3/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro SumberDaya Manusia, Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia, hal

• dalampersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadipada tanggal 01 April 2013 dengan register Nomor : 0912/Pdt.G/2013/PA Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut ; 1 Bahwa pada tanggal 07 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Kutipan Akta NikahNomor : 161

  pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan suratgugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut ;1Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGATtanggal 19 Oktober 2009 dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan,dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 ; Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161

• Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon padatanggal 15 April 2011, dicatat di Kantor Urusan Agama Kota Cirebon,dengan Akta Nikah Nomor 161/29/IV/2011 tanggal 15 April 2011;2.

  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/29/N/2011 Tanggal 15 April 2011bukti telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yangternyata sesuai, bukti (P.2);Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksiyaitu :1.

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikahpada hari Senin, 22 November 2010, di Kecamatan Takkalalla KabupatenWajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 161/11/XV/2010, 22 November2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTakkalalla Kabupaten Wajo.2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan inidiajukan telah mencapai 4 tahun 6 bulan.3.

  Skg.melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umumyang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalildalilgugatannya.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/11/XV2010, 22 November 2010yang dikeluarkan

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1083/161/IX/2012 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya ;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah kontrakan di XXXX Kota Surabaya ;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakbernama : XXXX, 26052013;4.

  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1083/161/IX/2012 tanggal 24September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Semampir, Kota Surabaya yang telah dicocokkan denganaslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu :1.

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal tanggal 20 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx KabupatenTegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 491/161/V1/2009 tanggal 22 Juni 2009);Him. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 0939/Pdt.G/2018/PA.Slw.2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighotta'lik talak;3.

  Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 491/161/VI/2009, tanggal 22 Juni2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXX, KabupatenTegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksisaksi:1.

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 01 Juni 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanDoro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:161/01/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;2.

  Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/01/VI/2008 tanggal 2 Juni2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro,Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;B.