sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa oleh karena itu) sesuai dengan Yurisprudensi12tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan MahkamahAgung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970)ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dariTergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan MajelisKasasi pada halaman 19 alinea ke2, menyebutkanMenimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggiyang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankanyakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggihanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkanwaktu, maka perlu. ditegaskan bahwa bunga yang dibebankanadalah sebesar 6 %per tahun.Pertimbangan

pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;Menimbang, bahwa penggolongan narkotika dalam Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 ditegaskan

dalam pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa narkotika dalamUndang Undang ini digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu : narkotika golongan I,narkotika golongan II dan narkotika golongan III ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan narkotikagolongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanganilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangattinggi

golongan I, sehingga dengan demikian unsur menggunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis telah terpenuhi ;3) Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telahmengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika,antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan

Nasir telah memperkuat kedudukan anak angkat adatbernama Sulistyowati sebagai penyambung generasinya sekaligus sebagaiahli waris satusatunya dihadapan hukum, oleh Pengadilan Negeri Pemalangtelah ditetapbkan Pengesahan Anak Angkat Secara Hukum Adat Nomor25015/Tahun 1985 Pdt.G/PN.Pml. tanggal 9 Juli 1985, Pasal 1920KUHperdata menyebutkan penetapan tersebut memiliki daya mengikatpersangkaan undangundang kepada siapapun, ditegaskan pula dalamYurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Undang Undang R.1. tentang Perlindungan Anak,antara lain isinya menyebutkan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan hukumadat dan ketentuan perundang undangan begitu pula ditegaskan olehYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Tahun 1972 menyebutkanmenurut hukum adat anak angkat berhak atas seluruh harta gono giniorang tua angkatnya dan menutup hak waris saudara orang tua angkatnya",ditegaskan pula oleh Yurisprudensi M.A.R.I.

tahun, ditetapkan berada dalam asuhan danpemeliharaan Terbanding/Penggugat, kemudian menuntut agar anak tersebutberada dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat karena khawatirTerbanding/Penggugat akan kembali ke agamanya semula sebelum menikahdengan Pembanding/Tergugat; hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakimtingkat pertama dalam putusannya, dan untuk itu hakim tingkat bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan

Ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi HukumIslam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yangbelum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bilaibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanitawanita dalam garislurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5)wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;Menimbang, bahwa

Kemudiandalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anakberasaskan Pancasila dan berlandaskan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi HakHakAnak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaanterhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa ternyata dasar gugatan pemeliharaan anak yangdiajukan oleh Terbanding/Penggugat berikut alasanalasannya

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2)telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini.

tahun(belum mumayyiz) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (Sselakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

lahirtanggal 18 Oktober 2013 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugattelah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan tanpamengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimanalayaknya bapak terhadap anak kandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa dalam hal/kondisi menentukan lain sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, maka dapat ditunjuk sSeseorang yang memenuhipersyaratan untuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan melaluipenetapan atau putusan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

MajelisHakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dikabulkanmaka Majelis Hakim mencabut kekuasaan Tergugat selaku orang tua atasanaknya yang bernama Cucu Kandung Penggugat, lahir tanggal 14 April 2006sekaligus Majelis Hakim menetapkan anak a quo berada di bawah perwalianPenggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama Cucu Kandung

Penggugat tersebut, makaberdasar hukum Penggugat sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukumuntuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atauberumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana juga akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, makakepada Penggugat diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat(3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat

;Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama, oleh karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek /ex specialis dandengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, danuntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo

rumah tangga dimanakeduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanyaperselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahantempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan secara berturutturut dan selama tenggangwaktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tandatanda akan rukunlagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihakkeluarga;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadikarena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lilSyarh alMajal:aalb qolall ale glb lero aro il aty pre aul uly.Artinya: Di waktu si istri

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami Istri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tng2.

tempat kerjaPemohon;> Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Marettahun 2019 yang lalu, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami isteri telah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan sudah berpisahranjang dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi,Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2019/PA.Tngmaka telah menjadi indikasi sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumahtangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga keduabelah pihak baik pihak calon mempelai lakilaki maupun pihak calon mempelaiHlm. 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgiperempuan sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara inidilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UndangUndangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 1 tahun 1974tentang perkawinan ditegaskan

Kairo:Maktabah alDawah alIslamiyyah, hlm. 64) melalui insttumen penetapan usiabahwa perkawinan hanya diizinkan apabila lakilaki dan perempuan sudahmencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah denganundangundang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baiklakilaki maupun perempuan dalam usia tersebut secara hukum telah dianggapmatang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidakmenutup

kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep masi/ahahmursalah karena calon suamiistri itu haruslah telah masak jiwa raganya untukdapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baikdan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep mas/ahah mursalah ini harusHlm. 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pat.P/2020/PA.Prgidicegah adanya perkawinan antara calon suamiistri yang masih di bawah umursebagaimana ditegaskan

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

No 0406.G/2018/PA:S gtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

keterangan 2 (dua) orangsaksi Pemohon di persidangan ; Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohonsudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agarrukun kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian

Sgta.sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terusS menerus antara Ssuami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang

Putusan No. 0488/Pdt.G/2019/PA.TgrsMenimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lainmeliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang

BerdasarkanKHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskanbahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan itsbat nikahterhadap perkawinan yang dilakukan

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah

pisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianHal 10 dari 15 Put.

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut

tangga telah rapuh dan sulit untukditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan