No. 2368 K/Pdt/2008telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yakni putusan No.2170 K/Pdt/1989 dan 186 K/TUN/2001 ;Bahwa tentang Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak ini dapatdirujuk buku karangan Prof.

No. 2368 K/Pdt/2008Bahwa mencermati gugatan Penggugat, terang dan jelas bahwaperkara a quo, baik objek maupun subjeknya, sama dengan perkarayang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 186 K/TUN/2001, dimana yang dimintakan oleh Penggugat adalah agar Pengadilanmenyatakan cacat hukum sertifikat Hak Milik No. 11 dan Hak Milik No.12;Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara No.186 K/TUN/2001 juga adalah Danny Soetanto selaku Presiden DirekturPT.

Sebab Tergugat 1 Rekonpensi telah mengajukan sebuah perkara yang secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaknidua putusan Mahkamah Agung No. 2170 K/Pdt/1989 dan No. 186 K/TUN/2001 ;Bahwa gugatan Tergugat 1 MRekonpensi telah melecehkanwibawa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudikatif tertinggi dinegeri ini.

No. 186 K/TUN/2001 tanggal 20 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) menyatakan sah hakmilik No. 11/Pasar Laban dan hak milik No. 12/Pasar Laban atasnama Zainal Zein letaknya di Kelurahan Pasar Laban KecamatanBungus Teluk Kabung Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Baratadalah milik Pemohon Kasasi ;.

No. 186 K/TUN/2001tanggal 20 September 2002. Bahkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, dikuatkan lagi dengan penolakanpermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Kasasi sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan PeninjauanKembali Reg. No. 04 PK/TUN/2004, yang salinan resminya Pembanding terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang padahari Selasa tanggal 05 September 2006 ;.

YurisprudensiMahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidahhukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisiktanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebutperlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudiandapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karenadidasarkan atas data yang keliru serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum Bahwa gugatanmengenai

Untuk itu mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;4.

Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/KaryaBaru/2019 tanggal 30 April 2019 adalah kebijakan TUN dari Tergugattanggal 30 April 2019 diumumkan dan diterbitkan secara hukum, makadengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;b. Bahwa karena objek Tata Usaha Negara SHM Nomor : 5344 Kec.Alangalang Lebar Kel.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang menegaskan..tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN sebagai penggantisertifikat SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17 yang menegaskan...penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat kewenangan dancacat prosedur atas nama Linda Hakim dinyatakan batal atau tidak sah danmencabut objek sengketa TUN dalam sistem administrasi tanah..., adalahtidak benar, yang benar adalah Tergugat (Kantor Pertanahan KotaPalembang) telah menerbitkan Objek sengketa TUN penggantian sertifikatyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kab.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yangmemberikan arahan yang jelas dalam penerapanasas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RINo. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014,Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDGdan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT.

;Bahwa dari pengertian tersebut unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatasadalah sebagai berikut;1) Surat PenetapanTertulis;2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;3) Berisi tindakan hukum TUN;Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDG4) Berdasarkan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku;5) Bersifat Konkrit, Individual

termasukObjek TUN atau tidak ?.

Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Solok Bukan Subjek TUN.

Menurut nalar Badan atau jabatan TUN itu padaHalaman 87 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDGsuatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macamakibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatumacam akibat hukum definitif itu hanya ditentukan posisihukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya padasaat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telahditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutansecara final.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 103/B/2007/PT.TUN.Jkt., tanggal 19 Nopember 2007;c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 151 K/TUN/2008Tanggal 24 Agustus 2009 ;d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 48 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 ;Bahwa, Putusan Pengadilan TUN yang memenangkan gugatanWarga/Penghuni adalah berdasarkan Putusan Pada Tingkat KasasiMahkamah Agung R.I.

Nomor : 151 K/TUN/2008 Tanggal24 Agustus 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungR.l.

Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN Nomor 167/G/2006/PTUNJKT., Jo. Nomor103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo. Nomor 48PK/TUN/2016, menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hakprioritas, sehingga tidak berhubungan dengan objek sengketa padaperkara ini.

Dengan substansi demikian, maka Pengadilan TUN tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini.Bahwa dihubungkan dengan perkara perdata pada putusan Nomor 1831/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., Jo. Nomor 95/PDT/2009/PT.DKI., Jo. Nomor622K/Pdt/2010., Jo. Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN padaputusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.

Nomor456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN pada putusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor : 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.Halaman 136 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKTNomor 48PK/TUN/2016, maka jelas bahwa yang terjadi adalah perikatan yangbelum sempurna antara Para Penggugat dan penghuni mess, yang tujuanakhirnya adalah memperoleh hak atas tanah.

LATAR BELAKANGKRONOLOGI HUKUM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NAGANRAYA NOMOR 141/04/KPTS/2018 TANGGAL 21 MEI 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEUCHIK GAMPONG(selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN TUN)1. Bahwa Sadr.

Bahwa Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, berawal dari adanya LaporanMasyarakat baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT.3. Bahwa dari Laporan Masyarakat tersebut, terdapat beberapa fakta Sdr.Zulchairal, S.Pd.i tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secarapenuh selaku Keuchik Gampong dan menimbulkan berbagai gejolak dimasyarakat.4.

Bahwa TERGUGAT untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugastugaspemerintahan, pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan diGampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Rayadipandang perlu memberhentikan Keuchik Gampong Latong, yang padaakhirnya diterbitkkan OBJEK GUGATAN TUN (Keputusan Bupati NaganRaya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong).8.

Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN TUN dilakukan setelah melakukankajiankajian yang mendalam dan sebagai pimpinan tertinggi di KabupatenNagan Raya harus membuat roda pemerintahan Gampong Latong terusberjalan sebagaimana mestinya, maka untuk sementara waktu telahdiangkat Penjabat keuchik Gampong Latong dengan masa jabatan selama1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN(Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/04/Kpts/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik

Karena tidak menjelaskan bentuk yangseperti apa yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT,sehingga TERGUGAT tidak dapat menjawab atas yang didalilkanoleh PENGGUGAT sebab seluruh asasasas pemerintahan yangbaik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dari proses penerbitanOBJEK GUGATAN TUN, sampai dengan pelaksanaannya;Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalamKonsideran OBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATANTUN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;Bahwa Asas Keterbukaan

Pst.Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat berisi kuasa untuk : Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mendampingi dan ataumewakili dalam mengurus pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 311 K/TUN/2008 Jo.

Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) mempunyai permasalahan hukumdengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 311 K/TUN/2008 dengan salah satu amar yaitu mengembalikan PihakPertama mendapatkan Posisi Setara Direktur. (terlampir);2.

Erman Radjagukguk, SH selaku perwakilan MenteriBUMN RI dalam rangka mendapatkan surat keputusan sebagaimanayang dimaksud dalam Putusan TUN yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut;Bahwa setelah upayaupaya advokasi dan negosiasi yang panjangdengan Pihak Menteri BUMN, maka pada tanggal 31 Agustus 2012,Penggugat menerima Draf Perjanjian Perdamaian dari KementerianBUMN RI terkait Menteri BUMN RI akan mengeluarkan keputusankeputusan sesuai putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

Pihak Pertama (TERGUGAT) meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA(PENGGUGAT) untuk mengupayakan agar Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara melaksanakan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No, 311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertama(TERGUGAT) mendapatkan Posisi Setara Direktur;b. Mengupayakan Pihak Pertama (TERGUGAT) mendapatkan hakhaknya selaku Direktur Personalia dan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);5.

Pihak pertama meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untukmengupayakan agar Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara RI melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertamamendapatkan Posisi SetaraDirektur; 2. Mengupayakan PIHAK PERTAMA mendapatkan hakhaknyaselaku Direktur Personalia dan Umum PT.

Terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentinganPengugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetapdilaksanakan;2.

dasar pengujian (toetsing gronden)apakah suatu Keputusan TUN tersebut sah atau tidak;e Bahwa Keputusan TUN in Iitis dari permohonan Penggugat merupakanobjek TUN yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN, yaitu mengujisah atau tidak Keputusan TUN yang dibuat olen Menteri Hukum dan HAMdikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai Politik, sehingga ada 2eksplorasi, Keputusan TUN yang diuji dengan mahkamah partai politik, ahlitidak mempersoalkan cacat dari putusan Mahkamah Partai Politik karena inibukan Objek

TUN, tetapi Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh MenteriHukum dan HAM adalah beschikking yang menjadi kewenanganPengadilan TUN untuk mengujinya.

Putusan Nomor 62/G/2015/dari perselisihan siapa yang disahkan, yang dalam konteksseperti itu benar, selama Mahkamah Partai tidak menyatakanmana yang benar dan mana yang menang atau disahkan dalamhal ini pendapatnya sama, sehingga perselisinan tersebut tidakdiputuskan, dan dalam kasus seperti itu Pejabat TUN tidakdapat menggunakan putusan Mahkamah Partai untukmenerbitkan Keputusan TUN;Bahwa hal Pejabat TUN menerbitkan keputusan TUN dalamfakta seperti itu, fakta faktual yang tidak pokok, tidak urgenmaka

memuat pengecualianpengecualian yang tidak boleh disidangkan di Peradilan TUN, oleh karenaHalaman 139 dari 194 halaman.

No.414K/TUN/2013;Tanah objek sengketa perkara No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No.75/Pdt/2012/PTA.MKS dan tanah objek sengketa perkara No.31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo. No. 30/B/2013/PT.TUN.MKS, jo.414K/TUN/2013 adalah SAMA dengan tanah objek sengketa perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);Putusan No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No. 75/Pdt/2012/PTA.MKS danputusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo.

TUN/2012/PTUN MKStanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT. TUN MKS tertanggal 23 April 2013yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/ 2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT MKS11.12.Selanjutnya Para Terlawan Tersita memohon kepada Pengadilan NegeriWatampone Cq.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telahdibatalkan dengan putusan No.30/B/2013/PT.

TUN MKS tertanggal 23 April2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa lebih jauh lagi, Para Terlawan Tersita juga membenarkan alasanperlawanan Para Pelawan terhadap eksekusi yang dimohonkan TerlawanPenyita karena bidang tanah yang pernah disewa oleh Turut Terlawan Cakatang adalah bidang tanah yang sama dalam perkara lain yakniperkara No. 50/Pdt.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT.

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali

Kasasi CV TJAHJA SARItersebut. .Bahwa CV Tjahjasari ( Tergugat Intervensi ) kKemudian mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.Amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara permohonanpeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV TJAHJA SARI tersebut.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18PK/TUN/2007 tanggal

Bahwa antara Para Penggugat Intervensi dan TergugatIntervensi (Semula Penggugat) telah terjadi gugat ginugat di24Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor 61/G/TUN/ 2002/PTUN.Smg.8. Bahwa terhadap perkara Nomor 61/G/TUN/2002/PTUN.Smgtelah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 528 K/TUN/2003 tanggal 25 Mei2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008.9.

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi perlu menanggapi dalil ParaPenggugat Intervensi tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara51No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg, No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY,No. 528 K/TUN/2003 dan No. 18 PK/TUN/2007. Bahwa Penggugat /Tergugat Intervensi mengakui keberadaan putusan dalam perkaratersebut. Akan tetapi spa yang disampaikan oleh Para PenggugatIntervensi mengenai isi putusan putusan dalamperkaraperkaratersebut adalah tidak benar.

Bambang Wijanarko, SH ...dist.Bahwa Putusan No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg tersebut dibatalkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, dalam putusan tersebut diputuskan antara,lain :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang No.61/G/TUN/2002/PTUN.SmgMenyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (ic.

Bukti P.Int 1 Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 61/ G/ TUN/ 2002/ PTUN Smg. tanggal 12 Mei2003.2. Bukti P.Int 2 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No. 85/B/TUN/ 2003/PT TUN SBY tanggal 6Agustus 2003.3. Bukti P.Int 3 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 528K/ TUN/ 2003 tanggal 25 Mei 2006.4. Bukti P.Int 4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. dalamperkara peninjauan kembali Nomor 18 PK/ TUN/ 2007 tanggal19 Desember 20085.

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalil permohonan dalam perkara a qou tanpamenjelaskan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN3.

Bahwa Termohon baru mengetahui informasi terkait adanyaPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 180PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor6/P/FP/2018/PTUNSmg, berdasarkan Surat Pemohon Nomor 007/SKLIDP/II/2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan PerangkatDesa, tertanggal 1 Februari 2019;7s

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 179PK/FP/TUN/2018 dan Putusan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 dalam pertimbangannya menyatakan: karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dinyatakan lulusdalam proses seleksi Sekretaris Desa, Pemohon PK/Termohon

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUNSmg dan mengadilisendiri dengan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka sudahseharusnya sejak perkara itu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 5 Juni 2018 hingga

Bahwa sesuai penjelasan pada poin angka 7, Termohon melaluiCamat Gajah telah memerintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan agarmenaati dan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 dimana pada pertimbangan putusan Peninjauan Kembali pada intinyaadalah diperintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan segera memintarekomendasi kepada Camat Gajah dan memperosesnya sesuai dengan peraturanperundangundangan

48 / G / TUN / 2004/ PTUN. Smg

Objek Sengketa : Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor48/Pen.WK/TUN/2004/PTUN.Smg tertanggal 7 Oktober 2004tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor48/Pen.HKM/TUN/2004/ PTUN.Smg tertanggal 11 Okober 2004tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan yaitu padahari Kamis tanggal 21 Oktober 2004; Dan telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal21 dan 25 Oktober 2004;

Negara Semarang pada tanggal 21 September 2004dengan register perkara Nomor : 48/G/TUN/2004/PTUN.Smg dantelah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2004 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikuta.

;Adapun alasan alasan keberatan Tergugat adalah sebagaiberikut : 1.Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo.48/Pen.WK/ TUN/ 2004/ PTUN.

Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9Juli 1991, kewenangan mengeluarkanPenetapan/Penundaan ada pada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara ; Bahwa, Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No.48/Pen.WK/ TUN/ 2004/ PTUN.

Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No.48/Pen.Wk/TUN/2004/PTUN.SMG tanggal 22 September 2004adalah tidak beralasan dan cacat hukum, oleh karenanyapatut untuk dicabut ; 2. Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 48/Pen.Wk/ TUN/2004/PTUN.SMG tanggal 22 September2004 terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaanperkara ini3.

Bahwa Walaupunkorban dan temantemannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwadan temantemannya yang lain tidak menghiraukannya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temantemannya 8 orang warga NegaraMyanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win,Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuaidengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yangditanda tangani oleh Dr.

Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaanterhadap mayat korban yaitu WIN TUN dengan hasil sebagai berikut :RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :e Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilangdengan penekanan. Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan.e Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis matakiri.e Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.

Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaanterhadap mayat korban yaitu WIN TUN dengan hasil sebagai berikut :RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR : e Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilangdengan penekanan.e Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan. Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis matakiri.e Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.e Dijumpai luka terobuka pada puncak kepala.

Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

(vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

Adapun Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 53/ Desa Buluh Pancur, tanggal 24Oktober 2007, Surat Ukur Nomor : 32/ Buluh Pancur/ 2007, tanggal22 Oktober 2007, seluas 23. 236 M?

(dua puluh tiga ribu dua ratustiga puluh enam meter persegi), atas nama Jhon Sinarta Sitepumerupakan objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalyang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukumperdata, dengan uraian sebagai berikut :Konkret : Keputusan TUN tersebut diterbitkan oleh Tergugat yangnyatanyata dan tidak abstrak yaitu berupa Sertifikat HakMilik Nomor 53/ Desa Buluh Pancur, tanggal 24 Oktober2007, Surat Ukur Nomor : 32/ Buluh Pancur/ 2007, tanggal22 Oktober 2007, seluas 23. 236 M* ( dua puluh tiga ribudua ratus tiga puluh enam meter persegi ), atas namaHalaman 7Putusan

Perkara No. 314/G/2019/PTUNMDNJhon Sinarta Sitepu, oleh karenanya Keputusan TUN inibersifat KONKRET ;Individual : Keputusan TUN ini ditujukan hanya kepada Jhon SinartaSitepu dan TIDAK ditujukan kepada khalayak umum, olehkarenanya jelas Keputusan TUN ini bersifat INDIVIDUAL.Final : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo TIDAKdiperlukan lagi keputusan instansi lainnya, dan telahmenimbulkan akibat hukum, oleh karenanya KeputusanTUN a quo jelas bersifat FINAL ..

Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 Jo.

3 (Tiga) Bulan kemudian membatalkan SHGB 800 danSHGB 840 berdasarkan SK Objek Gugatan TUN pada tanggal31 Maret 2008.

Jadidengan memakai patokan tanggal diterbitkannya SK OBJEKGUGATAN TUN, yaitu) pada tanggal 31 Maret 2008 sudahlahpasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UU PTUN. ; Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ataupejabat publik semestinya tidak sampai padapengambilan atau tidak menerbitkan SK Objek GugatanTUN atau dengan kata lain Tergugat telah berbuatsewenang wenang dengan cara menerbitkan SK ObjekGugatan TUN tanpa mendalami dahulu fakta fakta hukumyang ada

Bahwa dampak dari SK Objek Gugatan TUNdapat merugikan Penggugat sebab tanah danbangunan yang dimaksudkan dalam ObyekGugatan TUN dapat dipindahtangankan /dialinkan atau di jaminkan kepihaklainnya sehingga sekalipun sekiranyaPenggugat memenangkan perkara a quo namunPenggugat tetap menderita kerugian yangbesar sebab ada pihak ketiga lainnya yangmenguasai tanah dan bangunan yangdimaksudkan dalam SK Objek Gugatan TUN. ;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengeluarkansuatu. keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebihlanjut' sehubungan dengan materi dalam SK ObyekGugatan TUN = selama berlangsungnya pemeriksaanterhadap Gugatan termasuk tetapi tidak terbatas padamengumumkan melalui surat kabar isi SK Obyek GugatanTUN ~~ dan mempersilahkan Ikatan Wanita KristenIndonesia atau kuasanya untuk mengajukan hak atastanah sebagaimana yang dimaksud dalam SK ObyekGugatan TUN.

Obyek gugatan TUN dari Tergugatbertentangan dengan ketentuan perundang undanganPasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997.

TUN. SBY. tanggal 27 Nopember 2018 oleh Panitera;Isi Bundel A Perkara Nomor : 80/G/2018/PTUN. SBY. beserta seluruhAIM PIANINYdj~= === nn nnn nn rr isIsi Bundel B Perkara Nomor : 245/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruhlaMpirannya;~~~~=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnmn nnn nn nemennnnPenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 245/B/2018/PT. TUN. SBY.tanggal 7 Januari 2019 tentang hari sidang pembacaan putusan;Hal. 3 Putusan.

TUN. SBY. dengan menerimasegala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimanatercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 80/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 20 September 2018 yang amarnyaberbuny!

TUN. SBY. yang diberi entitassebagai premis minor (subsumsi) untuk diambil suatu kesimpulan mengenaiaspek formal yang dituangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:Hal.9 Putusan. No. 245/B/2018/PT.TUN.SBY. Wilayah NormaPremis MayorPremise Minor Wilaya MateriTerhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara dapatdimintakan banding yangdiajukan secara tertulisdengan disertai pembayaranuang muka biaya banding.Dalam bundel B perkara Nomor :245/B/2018/PT. TUN. SBY.ditemukan dokumen berupa :1.

TUN.

TUN. SBY. hendak mempertimbangkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding olehPembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakaneksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut, gugatan daluwarsa,Hal. 11 Putusan.

TUN SBYNomor: 83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 35K/TUN/2009 tanggal 17Nopember 2009 Jo. Putusan PT. TUN SBY Nomor:83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Denpasartanggal 14 April 2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps JoPutusan PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN. SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN.

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

Tompo,pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 11.30 witaatau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan November2015, bertempat di jalan Tun Abdul Rasak Depan Perumahan CitraLand Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab.Gowa atau setidaktidaknya pada tempattempat lain daerah hukum Pengadilan NegeriSungguminasa, telah mengambil barang sesuatu berupa pengikat cincinsebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah yang seluruhnya atau sebagianmilik orang lain yaitu milik saksi korban Ik.

Tun Abdul Razak depan perumahanCitraland telah mengambil barang milik Saksi/Korban berupa 67(enam puluh tujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium; Bahwa adapun cara terdakwa mengambil dengan cara denganberpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikatcincin yang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincintersebut ;e Bahwa Terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada di meja tempatSaksi/Korban memajang pengikat cincin jualannya tersebut danmemasukkannya kedalam kantong

Tun Abdul Razak depan perumahanCitraland telah mengambil barang milik Saksi/Korban berupa 67(enam puluh tujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium;e Bahwa adapun cara terdakwa mengambil dengan cara denganberpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikatcincin yang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincintersebut ;e Bahwa Terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada di meja tempatSaksi/Korban memajang pengikat cincin jualannya tersebut danmemasukkannya kedalam kantong

Tun Abdul Razak depan perumahan Citraland telah mengambil barang milikSaksi/Korban Zainal Akbar SE. bin Muhammad Zain berupa 67 (enam puluhtujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium;Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebutdengan berpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikat cincinyang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincin tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada dimeja tempat Saksi/Korban memajang pengikat