No :108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI tanggal 1 Agustus 2006 Reg.

No : 06 PK/TUN/2005dan sengketa perdatanya masih dalam proses PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung RI, Pembeli yang tidak berikitadbaik tidak berhak mengajukan Perlawan ;Bahwa alasan Pelawan pada point Ill harus ditolak, karenaPelawan bukan Pelawan yang beritikad baik ;Bahwa alasan Pelawan pada point Ill.l1 harus ditolak, karenaPermohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, II dan IIISangat beritikad baik, sebab berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI No.: 74 PK/Pdt/2006 tanggal 5 Januari 2006 ;Bahwa

No : 108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RItanggal 1 Agustus 2006 Reg. No.: O06 PK/TUN/2005, yang17membatalkan Sertifikat Hak Milik No.: 26 tanggal O1Desember 2001, Surat Ukur No : 1520/DUKU/2001 tanggal07 Nopember 2001, berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) tersebut diatas seharusnya perkarapidana tersebut Terlawan dibebaskan (bebas murni), karena hakdari Pengadu (Theng Kim Thiam) telah dibatalkan olehPengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

No : 108 K/TUN/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RItanggal 1 Agustus 2006 Reg. No.: 06 PK/TUN/2005 ;2. Orang yang mengoperkan hak kepada Pelawan (Theng KimThiam) masih berperkara di Mahkamah Agung RI, dalam prosesPeninjauan Kembali ;3.

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

Konkrit, karena Objek Sengketa TUN nyatanyata dibuatoleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapatditentukan apa yang harus dilakukan oleh Sdr. Abd. Farid MarufSubur Rahayub. Individual, bahwa Objek Sengketa TUN ditujukan danberlaku khusus bagi Sdr. Abd. Farid Maruf Subur Rahayu untukmenjabat sebagai Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kab.DemakC.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan masingmasing Objeksengketa TUN telah bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik;b.

Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa TUN,Penggugat telah melakukan keberatan kepada terkait hasilseleksi kepada Tergugat;3. Bahwa Penggugat juga telah mendatangi Tergugatuntuk menyampaikan secara langsung alasanalasankeberatan.

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanobjek sengketa TUN telah bertentangan dengan asasakuntabilitas.Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan diatas dan penjelasan di atas, objek sengketa TUN bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.KESIMPULAN DAN PERMOHONANKami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dankeadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalampenegakan atas penghormatan dan perlindungan

Hak AsasiManusia.Berdasarkan argumentasi yang telah kami uraikan di bagiansebelumnya, Kami berpendapat bahwa:Objek Sengketa TUN bertentangan dengan;1.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai PaniteraPengganti tanpa hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Ketua MajelisTtdAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HIHalaman 3 dari 4 halaman perkara No. 0011/Pdt.G/2017/PA.GsgHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdAHMAD SAPRUDIN, S.Ag SOBARI, SHI.Panitera PenggantiTtdHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran ..........eeeeeee : Rp. 30.000.Biaye PrOS@S conensmnscnemunmneneeum : Rp. 50.000.Biaya Pemanggilan............. : Rp. 875.000,Biaya RedakSi ..........

Nomor 552 PK/Pdt/201711.PK/TUN/2012 juncto Nomor 310 K/TUN/2008 juncto Nomor34/B/2008/PT TUN.Sby juncto Nomor 60/G.TUN/2007/PTUN.Sby,yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2012dan baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4April 2013 (Bukti Pemohon PK 3), dimana dalam kedua perkaratersebut subjeknya adalah sama sedangkan objek dalam perkara yangdiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat ljin Pemakaian

/TUN/2012 telah memberikan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT Pancaran Bantala Sakti tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012tertanggal 22 Oktober 2012 tersebut telah menguatkan putusan JudexFacti (Hakim Banding) yang amar selengkapnya berbunyi

Bahwa, dalam perkara Nomor 60 PK/TUN/2012 tersebut, TermohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini, dahulunya adalah sebagaiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/TergugatIntervensi yaitu PT Pancaran Bantala Sakti;4.

Bahwa, sedangkan objek dalam Perkara Nomor 60 PK/TUN/2012adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratIjin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tentangPemakaian Tanah Milik Pemkot Surabaya yang terletak di Jalan RayaKutisari 54 56 Surabaya, yang mana objek perkara tersebut jugamerupakan objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor29 PK/Pdt/2013;5.

Nomor 552 PK/Pdt/2017Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012 tertanggal 22Oktober 2012 yang telah diputus terlebin dahulu yang didalampertimbangan hukumnya mengakui legalitas Yayasan Pendidikan BudiPekerti Surabaya dan mengesampingkan novum yang diajukan oleh PTPancaran Bantala Sakti (sekarang Termohon PK !)

Padaangka V (3) SEMA itu dikatakan:bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagimereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tenggang waktu sebagaimanadalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara7dihitung secara KASUISTIS sejak ia merasa kepentingannya dirugikan olehkeputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.Bahwa dengan adanya peristiwa atau fakta yuridis pada tanggal 19 Maret 2015oleh karena

Marliantokarena Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur secara limitatifpengajuan gugatan TUN haruslah dilakukan oleh orangperorang yangbenar kepentingannya dirugikan.

yang dapat diajukan kepengadilan TUN karena tidak bersifat final, maka Gugatan aquo harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard).GUGATAN AQUO TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANGDIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGANMajelis Hakim Yang Mulia,Bahwa, berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, tenggang waktu pengajuangugatan hanyalah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, yakni (i) bagi pihakyang dituju dengan keputusan TUN tersebut adalah 90 (sembilan puluh) harisejak keputusan TUN tersebut

Dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya dalamJawaban aquo disebut SEMA No. 2/1991) yang pada Bagian V Angka 3pada pokoknya menjelaskan penghitungan tenggang waktu in casu 90(sembilan puluh) hari adalah sejak pihak ketiga yang merasakepentingannya dirugikan atas keputusan TUN tersebut mengetahui adanyakeputusan TUN tersebut.Bahwa, sehubungan dengan pengaturan SEMA No. 2/1991 tersebut, PhilipusM.

kepengadilan TUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN karena pemaknaansebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP tidak menyebabkan tidakberlakunya ketentuanketentuan lainnya dalam UU PTUN.Bahwa, oleh karenanya pemaknaan bersifat final dalam arti luas,keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan keputusanyang berlaku bagi warga masyarakat juga tidak menyebabkan kemudianObyek Gugatan dan Obyek Gugatan II menjadi memenuhi kriteria sebagaikeputusan TUN yang dapat diajukan ke pengadilan TUN karena

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkanputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa selain itu. pula berdasarkan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, telahdinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI menolakpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehinggakarenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan a quo;.

gugatan tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensimohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;Bahwa Tergugat I, Il Konvensi (Penggugat I, Il Rekonvensi) menolakdengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap halhal diakui dengan tegas;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 08 PK/TUN

Putusan MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan putusanbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 123/TUN/1999/PT. TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/ 1999/PTUN.

yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, antara: Ketut Beter sebagai Penggugat;Melawan:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukungyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah dalam putusan kasasiMahkamah Agung No. 32 K/TUN

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 377.K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013;

6}. Gugatan Tata Usaha Negara antara : HA.MAMUN, SH Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dkk;

a}.

Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/G/2012/ PTUN- JKT tanggal 28 Juni 2012;

b}. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/B/2012/ PT.TUN- JKT tanggal 26 Nopember 2012;

c}. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 233.K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013;

d}. Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor : 13.PK/TUN

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor233.K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013;d. Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor13.PK/TUN/2015 tanggal 07 April 2015;Halaman 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 946/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.7. Foto Copy Surat Somasi dari saksi Tony Surjana ditujukan kepada:Sdr. Direktur Utama PT. Cipta Hasil Sugiarto Jl. Brigjend DharsonoNo. 42 Cirebon.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor233.K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013;d. Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor13.PK/TUN/2015 tanggal 07 April 2015;7. Foto Copy Surat Somasi dari saksi Tony Surjana ditujukan kepada:Sdr. Direktur Utama PT. Cipta Hasil Sugiarto Jl. Brigjend DharsonoNo. 42 Cirebon. Kesatu: Nomor : 14/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 26April 2013 dan Kedua: Nomor : 15/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 06Mei 2013;Plang Besi Berlogo CHAS, bertuliskan PT.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 233.K/TUN/2013tanggal 23 Juli 2013;Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor13.PK/TUN/2015 tanggal 07 April 2015;7. Foto Copy Surat Somasi dari saksi Tony Surjana ditujukan kepada: Sadr.Direktur Utama PT. Cipta Hasil Sugiarto JI. Brigjend Dharsono No. 42Cirebon. Kesatu: Nomor : 14/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 26 April 2013dan Kedua : Nomor : 15/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 06 Mei 2013;3. Plang Besi Berlogo CHAS, bertuliskan PT.

TUN JKT tanggal 09 April 2013;c. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 377.K/TUN/2013tanggal 17 Oktober 2013;6. Gugatan Tata Usaha Negara antara: HA.MAMUN, SH Melawan KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dkk;a. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:48/G/2012/ PTUN JKT tanggal 28 Juni 2012;Halaman 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 946/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.b.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 233.K/TUN/2013tanggal 23 Juli 2013;d. Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor13.PK/TUN/2015 tanggal 07 April 2015;7. Foto Copy Surat Somasi dari saksi Tony Surjana ditujukan kepada: Sadr.Direktur Utama PT. Cipta Hasil Sugiarto Jl. Brigjend Dharsono No. 42Cirebon. Kesatu.: Nomor : 14/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 26 April 2013dan Kedua: Nomor : 15/E/GPTJ.S/IV/2013 tanggal 06 Mei 2013;. Plang Besi Berlogo CHAS, bertuliskan PT.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

Tegaldlimo kami melihat ada pemuda yang dudukduduk dipinggir jalandan ketika kami dekati pemuda tersebut berusaha melarikan diri dan ketika digeledah / diperiksa di saku kirinya terdapat pil trex sebanyak 5 (lima) butir yangdibungkus dengan plastik kecil warna putih dan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukandi warung mbok tun dan saat itu pemuda itu membeli pil trex Sebanyak 10 butiryaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 selanjutnya

kami lakukan lidikatas dasar keterangan pemuda tersebut dan selanjutnya kami temukan 1(Satu) orang lakilaki bernama Wildan yang saat itu berada diwarung mbok tun;Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa adalahpil trex sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang dibungkus dengan plastikputin kecil dan dimasukkan di bungkus rokok gudang garam warna merahkosong, uang tunai sebanyak 25 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Hp merkXiaomi warna goldBahwa cara Terdakwa menjual pil trex

Banyuwangi tepatnya diwarung mbok tun;e Bahwa terdakwa bernama Moh. Wildan alamat Dsn. Dambuntung RT.04RW..01, Ds. Kedungasri, Kec. Tegaldlimo, Kab.

Diwarung Mbok Tun masuk Dsn.Gempoldampit Ds.

digeledah dan ditemukan 10 (Sepuluh) butir pil trexdari saudara Indra Setiawan terdapat 5 (lima) butir pil trex yang dibungkus palstikklip kecil warna putih dan yang bersangkutan membeli dari Wildan.Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bywe Bahwa benar, berdasarkan informasi pemuda yang digeledah dan ditemukan10 (Sepuluh) butir pil trex yaitu Saudara Indra Setiawan selanjutnya orang tersebutmengaku membeli pil trex dari terdakwa yang mana pembelian pil itu dilakukan diwarung mbok tun

Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk MengajukanGugatan Dengan Objek Sengketa TUN a = quo a.

a quo, namun Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan ObjekSengketa TUN a quo.

PutusanMahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard) ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMemeriksa Objek Sengketa TUN a quo (kompetensi relatif)a.

TUN a quo hanyalah Objek Sengketa TUN a quo, yaituKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTSII/2001 tanggal15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Kayu Pertukangan Kepada PT.

SRL sertaMasyarakat pada hari Kamistanggal 4 Juli 2019.Bahwa Kesepakatan tersebutdiatas tidak memiliki hubungandengan objek TUN II yang masaberlaku objek TUN II sampaidengan 23 Mei 2018.

Pengertian kepentingan dalamkaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua artiyang pada pokoknya :a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;danAdanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimaluntuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan diPengadilan TUN.

Yang dimaksud dengan kepentingandisini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkanmaupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yangmenurut nalar dapat diharapkan akan timbul olehkeluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusanHalaman 22 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKTpenolakan TUN.

Kepentingantersebut bukan diperoleh dari orang lain.e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan,baik mengenai luas maupun intensitasnya.Faktor kepentingan dalam kaitannya dengankeputusan TUN yang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugianyang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannyakeputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yangmenimbulkan akibat hukum yang dikehendaki olehHalaman 23 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKTBadan atau Jabatan TUN

Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/PTUN.SBYtanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MANomor: 207K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011;b. Putusan TUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUNJKT tanggal30 April 2009; danc.

Putusan Nomor 51/G/2010/PTUNJKT tanggal 06September 2010 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor201K/TUN 2011 tanggal 04 agustus 2011.Pada pokoknya Hakim berpendirian bahwa kualitas penggugatyang mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan yangdirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut,dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensialsifatnya dalam mengajukan sengketa TUN seperti dimaksudadagium tiada kepentingan tiada gugatan.3.

Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional Bogor dalam bentuk penetapan tertulis sehinggamerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bersifat konkrit danindividual, serta final;Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B,pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Bogor sebagaidasar

dapat mengajukan gugatan tertulis kePengadilan TUN yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Kemudian,Pengadilan TUN akan memberikan putusan yang dapat berupa (Pasal97 ayat (7) UU 5/1986): a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan;c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur; Bahwa menurut Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU 5/1986: dalam halgugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapatditetapbkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara (TUN).

Kewajiban tersebut berupa:a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutanatau;b. pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkanKeputusan TUN yang baru; atauc. penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan padaPasal 3;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pengadilan Tata UsahaNegaralah yang memiliki fungsi memerintahkan badan/pejabat Tata UsahaNegara untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Bogor tersebut atau mencabut kemudian menerbitkan SuratKeputusan

Jakarta No: 41/B/1994/PT.TUN JKT Tanggal12 Maret 1994; selanjutnya diberi tanda bukti T.I8.2;Fotokopi Putusan Kasasi No: 108K/TUN/1994 Tanggal 20 Juli 1995selanjutnya diberi tanda bukti T.I8.3;Fotokopi PK No: 14 PK/TUN/1996 Tanggal 27 Nopember 1998; selanjutnyadiberi tanda bukti T.18.4;Fotokopi Putusan PN Bogor No: 177/Pdt.G/1997/PN.Bgr; Tanggal 25 Juni1998 selanjutnya diberi tanda bukti T.19.1;Fotokopi Putusan Banding No: 525/Pdt/1998/PT.Bdg Tanggal 27 Januari1999 selanjutnya diberi tanda bukti

Samuel David Adhoe,S.H;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantordi Kantor Hukum Advokat & Konsultan HukumBildad Torino M.Thonak,SH & rekan, beralamat dikelurahan Nunleu RT/RW, 011/ 002, KecamatanKota Raja, Kota Kupang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/BT/TUN/ 2017 tanggal 19 November 201 7;Selanjutnya disebut sebagai..........

Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 028/FD&R/TUN/XII/201 7/SKK,tanggal, 18 Desember 2017, Selanjutnya disebutsebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENDIS/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentang LolosDismissal;202 2222200 e none een eeeeene eeePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:27/PENMH/2017/PTUNKPG, tanggal 20 November 2017 tentangPenunjukan Majelis

Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 sertaSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/213/VII/K/1991 tanggal 9 juli 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanHalaman 5 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGbeberapa Ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA1.

Kelapa Lima/2017 atas nama Ishak bastianBoling, B.Sc yang sudah beralih kepada Ilham, S.Pl) namunsengketanya bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkansengketa penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah;Fakta tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap MakamahAgung RI yang tertuang dalam beberapa putusan MahkamahAgung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 tertulis

/1993 tanggal 7 September1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/ TUN/1996 tanggal24 Februari 1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:16 K/ TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, dimana kaidah hukumnyamenyatahkan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dariadanya keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka terhadaphakhak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukanpengujian

284 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 284 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUANBANGKA BELITUNG, yang diwakili Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,beralamat di Jalan Mentok Nomor 313 A Pangkalpinang,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.

Nomor 284 K/TUN/2011persidangan terdiri atas : pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaansubstansi masalah, dan kami tidak pernah diberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3),Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008, dan Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, adanya Rekomendasi dari BadanPengawas Pemilu dalam hal pemberhentian Anggota KPU BangkaSelatan perlu meminta penjelasan Bawaslu, sebagaimana diatur dalamPasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 38

Nomor 284 K/TUN/201113.Bahwa oleh karena itu hasil sidang yang berupa PenetapanRekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsikepulauan Bangka Belitung Nomor 01/R/DKKPUBB/V/2010 tanggal 24Mei 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor 011/Kpts/KPUProv009/2010 tanggal28 Juni 2010 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang diterbitkan olehTergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah dan cacat

Nomor 284 K/TUN/201110Umum Kabupaten Bangka Selatan; atas Nama Sdr. Lutpi, SE danSdr.Ir. M. Ali Syahbana ;4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan surat kKeputusan baru yang berisipenetapan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Ketua danAnggota KPU Kabupaten Bangka Selatan periode 2008 dengan segalahak dan kewajiban yang melekat padanya atas Nama HAMBALI, S.Ag ;5.

Nomor 284 K/TUN/2011

Tergugat menyarankan Penggugat menempuh jalur hukum kejalur pengadilan (sebagaimana surat Tergugat nomorMP.02.01/111.A52.07/III/2020) sebagaimana telah diuraikan di atas.Keputusan tentang penerbitan sertifikat Obyek SengketaBertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.Beberapa asas yang dilanggar oleh Tergugat dalammemberikan keputusan obyek sengketa adalah sebagai berikute Asas kepastian hukum yaitu asas yang menghendakiagar Badan atau Pejabat TUN

No. 10/B/TUN/ PT.TUN SBY jo. PutusanMA RINo. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No.99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telahdiperoleh secara benar menurut UU.Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalammenerbitan obyek sengketa. Dalam UU No 30 tahun 2014tentang administasi pemerintahan.

Terhadap asas kecermatanini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatanterdapat dalam Putusan MARI No.150K/TUN/1992, PutusanMARI No.213 K/TUN/2007, Putusan MA RINo.101K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013/PTUN JKT.Indikator asas kecermatan adalah Badan atau PejabatAdministrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulumencari gambaran yang jelas mengenai

Pertanahan Nasional Nomor9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak pengelolaansehingga berdasarkan keseluruhan uraian diatassebagaimana dimaksud diatas, maka sangat terang dan jelasbila terbitnya Sertifikat Hak Wakaf No 1 (sertifikat ObjekSengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.e Tergugat juga telah melanggar asas proporsionalitassebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.81K/TUN

Penerapan asas proporsionalitas juga munculdalam Putusan MARI No.81K/TUN/2006 dan Putusan NomorMARI No.31K/TUN/2014.

Nomor 1409 kK/Pdt/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Para Pemohon Kasasi dan II dahulu sebagai Tergugat , Il, III/Pembanding , Il, Ill di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasapada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak diJalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru

), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa,berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dan di hadapan NotarisMakassar Hj. lra Adriana Adnan, S.H. di bawah Akta Nomor 31 tanggal 14 Juni2010;Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak(dahulu Jalan Hertasning Baru), Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SumboOpu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas 90 m* (sembilan puluh meterpersegi) tersebut telah bersertifikat dan masih atas nama Tergugat ,sebagaimana

berbatasan dengan tanahmilik tuan Dokter Kasim (masih kosong), sebelah Barat berbatasan dengan rukokosong (Tuan Alfian), sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan Jalan TunAbdul Razak, sebelah Timur berbatasan dengan ruko kosong (Tuan Alfian);Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pembayaran dengan caramengangsur dan kini pembayaran angsurannya telah mencapai sebesarRp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta) kepada Tergugat dan TergugatIl, dimana harga yang disepakati dari ruko terletak di Jalan Tun

terdapat bukti yang kuat Tergugat dan Tergugat Il telah cidera janji kepada Penggugat dan melanggarkesepakatannya sendiri yang telah dibuat dan disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31, makaadalah adil dan bijaksana apabila Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;Bahwa ternyata Tergugat dan Tergugat Il yang telah melakukanpenyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2078 atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun

Penggugat mohon kepada Pengadilan untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan terletakdi Jalan Tun Abdul Razak (dahulu Jalan Hertasning Baru), KelurahanPaccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Gowa/Sungguminasa, luas90 m* (sembilan puluh meter persegi), seraya menyatakan sah danberharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSungguminasa;Bahwa terhadap gugatan ini terdapat halhal yang sangat urgent danmendesak atas perkara ini selain