Ditemukan 51532 data
52 — 10
MH1JBB218BK076566, No mesin JBB2E1074213;e (satu) buah obeng bunga bertangkai warna kuningMenimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi dan terdakwa barang buktiserta petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut :1.Bahwa berawal sewaktu terdakwa BENI SANDRA NADEAK ALS BENI (menurutBuku Rapor SMP 9 Pekanbaru terdakwa masih berumur 17 tahun 6 bulan lahirpada tanggal 25 Nopember 1996) sedang mencari buahbuahan di kebun kelapasawit milik saksit RUSTAM EFENDI, terdakwa melihat
PDM264/PKN/06/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.
Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan masksud akan dimiliki secara melawan hukum; Menimbang, dimaksud dengan Mengambil yaitu beralihnya (pindahnya) sesuatubarang kedalam kekuasaan terdakwa dan dengan penguasaan nyata ini orangmengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Berdasarkan
tersebut.Menimbang, bahwa dengan uaraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain dengan masksud akan dimiliki secara melawan hukumtelah dapat dibuktikannya ;ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai padabarang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsuMenimbang, bahwa mendasari
motor tersebut dengan menggunkan oneng yang telahterdakwa persiapkan sebelumnya, dan mebuka kabelkabel kunci kontak sepeda motortersebut selanjutnya menyambungkannya kembali dan menghidupkan sepeda motortersebut selanjutnya terdakwa bersama Dimun Nadeak pergi berboncengan meninggalkantempat tersebutMenimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkanbahwa unsur ketiga telah dapat dibuktikan15ad.4. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa mendasari
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang mendasari putusan Judex Facti a quo untuk menyatakan cacat yuridisdan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) adalah hanya Menurut Saksi Sibo tersebut;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) secara hukum tidak dapatdinyatakan cacat juridis hanya menurut saksi Sibo bin Patetei sebagaimanadikemukakan di atas. Oleh karena itu, saksi Sibo bin Patetei khususmengenai objek sengketa bukan alat bukti sah;3.
Nomor 3114 K/Pdt./2014pertimbangan hukumnya) dengan alasanalasan kasasi sebagaimanadikemukakan di bawah ini;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili perkara ini telahdiliputi keraguaraguan dalam menerapkan hukum terhadap Sertifikat Hak MilikNomor 01702 (1T.1.21) karena sepanjang persidangan tidak ada yangmembuktikan sebaliknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01702 (T.1.21) tidakbenar dan cacat juridis;Bahwa sebaliknya yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti tersebut adalah alat
Nomor 10/1961harus dilakukan dengan pembuatan akta di hadapan PPAT/Notarissebagai pejabat yang berwenang"; Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1979 Nomor 554K/Sip/1976 yang berfatwa hukum:"Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atastanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;Ketua/Mejelis Hakim Agung Yang Mulia;Bahwa berdasarkan alasanalasan kasasi sebagaimana dikemukakan diatas yang mendasari permohonan kasasi ini, maka secara hukum Pemohonkasasi sebagai
hasil pembuktiansebagaimana Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusannya tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972 yang berfatwahukum:Dalam hal putusan Pengadilan dibatalkan, maka Mahkamah Agungdapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukumnyamaupun mengenai penilaian hasil pembuktian;Bahwa untuk semua, tidaklah berkelebihan jika Pemohon kasasi memohonkepada Majelis Hakim Agung, sudi membaca BAP saksi Sibo bin Petetei khususmengenai objek sengketa yang mendasari
Judex Facti dalam mengadili perkara ini telah lalai menerapkan hukum tanpamemberikan alasanalasan yang cukup yang mendasari pertimbanganhukumnya atau pertimbangan hukumnya tidak cukup dipertimbangkan(bersifat onvoeldoende gemotiveerd) dan sukar untuk dimengerti;2.
43 — 2
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2008, juga melalui wakil keluarga masingmasing dari Pemohon danTermohon, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon
belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Saksi Asli , paman Pemohon dan Saksi Il Asli , sepupuPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama Saksi Asli , paman Termohon dan Saksi Il Asli , pamanTermohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakimtelah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tanggaPemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yangakhirnya
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
91 — 64
Bahwa Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk memerintahkanTerdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuai prosedur setiapprajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.
Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST.
Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2012 setelah Terdakwa menjadi Danki HUT TNI diJakarta, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Surabaya menyusul KRI Sibolga536 melaksanakan latihanArmada Jaya di Sangata.5: Bahwa benar dengan mendasari ST. Pangarmabar No.
Bahwa benar Dandenma Koarmabar mempunyai kemampuan dan kewenangan untukmemerintahkan Terdakwa melaksanakan mutasi dari Koarmabar ke Lantamal I Belawan karena sesuaiprosedur setiap prajurit yang melaksanakan mutasi di Mako Koarmabar mendasari ST. Kasal danST.Pangarmabar harus tindak lanjuti dengan surat perintah dari Dandenma Mako Koarnabar.17.
Terbanding/Penuntut Umum II : SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Riachad SP. Sihombing, SH
28 — 10
Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 174/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 8 Maret 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
14 — 13
dan selanjutnya pisah tempat tinggal dengan Tergugatsejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilanmasingmasing, Penggugat dari gaji pensiun, sedangkan Tergugat dari gajisebagai pegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa ada dua teori pembuatan surat gugatan yangdikenal dalam literature hukum, yaitu; (i) subtantiering theorie, yaitu bahwasetiap gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadidasar gugatan, juga harus menyebut kejadiankejadian nyata yangmendahului atau mendasari
No. 184/Pdt:G/2016/PA Mrs.maka Majelis Hakim tentunya tidak dapat memeriksa lebih jauh materigugatan Penggugat.Menimbang, bahwa kedua, Penggugat juga tidak menguraikanalasanalasan faktual yang mendasari besarnya tuntutan nafkah Penggugat,yaitu sebesar 2 juta rupiah perbulan.
dalam penyusunan suatugugatan, gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dinilai belummemenuhi unsur suatu gugatan yang baik karena memuat ketidakjelasan,sehingga berakibat gugatan tersebut kabur (obscuur libe/).Menimbang, bahwa jika gugatan Penggugat dilihat dari perspektif teorikedua dalam penyusunan gugatan, yaitu /ndividualisering theorie, makauraian dalil gugatan Penggugat yang hanya memuat pokok peristiwa danpokok tuntutan saja, tanpa disertai uraian mengenai fakta atau keadaannyata yang mendasari
No. 184/Padt:G/2016/PA Mrs.gugatan Penggugat tetap dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang baik,dengan ketentuan bahwa dalam pemeriksaan perkara serta pengajuan buktibukti, Penggugat mampu menjelaskan faktafakta serta keadaankeadaannyata yang mendasari tuntutannya tersebut yang disertai dengan buktibuktiyang cukup.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, khususnya padatahap pembacaan gugatan, Penggugat ternyata tidak memberi penjelasanyang cukup, jelas, dan terang mengenai apa maksud frasa tidak
Dengan demikian, bukti P.2tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harusdikesampingkan.Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga tidak memberiketerangan yang lebih detail mengenai peristiwa atau keadaankeadaannyata . yang mendasari peristiwa pokok dan tuntutan pada gugatanPenggugat, khususnya untuk memperjelas makna frasa tidak dinafkahi danyang mendasari mengapa Penggugat menuniut nominal nafkah lampausebesar 2 juta rupiah perbulan.Menimbang, bahwa karena Penggugat
10 — 2
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan
49 — 9
Unsur barang siapa.Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwapelaku tindak pidana yang dimaksud
PDM432.PKN/II/2013tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;Ad.2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTeddy Jaya Rusli
Bangun Agung Perkasa tersebut ;Menimbang, bahwa dengan uaraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum serta memilikibarang sesuatu telah dapat dibuktikannya ;Ad.3. unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran cicilan rumah dari saksi Harianto,
Bangun Agung Perkasa yang berkantor di jalan Setia MaharajaKomplek Perumahan Villa Maharaja blok B No. 18 dirugikan oleh karyawannyaterdakwa sebesar Rp. 242.000.000,20Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkanbahwa unsur ketiga telah dapat dibuktikan ;Ad.4. unsur penguasaannya bukan karena kejahatan : Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan par saksi dan keterangan terdakwadalam persidangan juga barang bukti 7 (tujuh kwitansi) dapat diperoleh fakta sebagaiberikut
BangunAgung Perkasa sebagai pemilik Villa Maharaja Blok E No. 10 tersebut ;Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwaunsur keempat telah dapat dibuktikannya ;Ad.5. unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; Menimbang, bahwa dengan unsur ke lima tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa benar mendasari pada keterangan para saksi dan terdakwadalam persidangan
30 — 13
melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.JmrBahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari
Desa Kalisat, kec.Kalisat Kab.Jember Terdakwa telah melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari
Jember,dengan kesimpulan : leher sebelah kiri bengkak, anggota gerak atas : bahu kirimemar, pergelangan tangan kiri memar, keadaan tersebut menggangguaktifitas;Menimbang, bahwa permasalahan yang mendasari Terdakwa memukulsaksi korban adalah ketika saksi korban menyewa mobil iou Terdakwa, tapi ituhanya alasan untuk menutupi kesalahannya, bahwa sebenarnya saksi korbaningin dekat dengan bapak Terdakwa, sehingga mencari alasan sewa mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat
18 — 1
Hakim Pengadilan Agama Probolinggosebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalildalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk berceraidengan Penggugat ; Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalildalil yang mendasari
2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; eee e r r eee Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan KutipanAkta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yangsah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang 1 orang7anak meninggal dunia ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama ERIK YULIANTO bin YULIADI danANDI LASMONO bin ABDUL MANAN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari
59 — 15
CarBahwa terdakwa sering merental mobil saksi Sariyono untuk mengangkatpupuk.Bahwa terdakwa menerima uang dan pihak show room sebesar Rp100.000.000..Bahwa uangtersebut terdakwa gunakan untuk modal bisnis pupuk.Bahwa terdakwa sudah pemah dihukum.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti olehJaksa Penuntut Umum yang berupa yaitu :1 (satu) buah buku BPKB Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB atasnama Sariyono1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9942 TB.Menimbang, bahwa mendasari
hukurn selaku) pemeganghak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannyaserta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidakmampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUH Pidana.Bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini, = setelahdicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuaidan dalarn fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani danrohani sehingga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik.Menimbang, bahwa mendasari
PDM200/PEKAN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebutad.2. dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatuMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.
Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.SaifulMisranuddin Als Saiful Bin Karyo Suwitojuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikutPada awal bulan April 2012, saksi Sariyono Bin Suyat meminta tolongkepada terdakwa untuk membayarkan pajak mobil milik saksi Sariyono BinSuyat merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam BM 9942 TB, saat itu saksiSariyono Bin Suyat memberikan foto copy KTP, STNK
Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa M.
Odizeus Beanal, B.Sc
Tergugat:
1.Thomas Wanmang
2.Jannes Natkime, S.Th
3.Johanis Kasamol, SE
4.Drs. Yopi Yoseph Kilangin
116 — 88
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6,tanggal 14 Oktober tahun 1994, telah menetapkan syarat hukum atas suratkuasa khusus untuk bertindak di Pengadilan, akan tetapi mendasari pada suratkuasa khusus dari Penggugat, tidak memenuhi sebagaimana syarat kekhususanuntuk berperkara di pengadilan, yakni :SYARAT : Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :e Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak Menyebut secararingkas
Konsekuensi hukumnyaadalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dapatditerima.Bahwa walaupun antara perkara Jusuf Meruk tersebut diatas dengan perkara aquo tidak persis sama, tetapi keduanya memiliki subtansi permasalahan yangsama, yaitu mengenai masalah Legal Standing/Persona Standi In Judicio dalammengajukan gugatan.Bahwa dengan mendasari pada Yurisprudensi MARI dalam perkara Jusuf Meruktersebut diatas, maka Sdr.
Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), bahwaseharusnya Penggugat menarik LEMASA selaku badan hukum dalam perkaraa quo, karena mendasari gugatan Penggugat adalah permasalahan dalamLembaga LEMASA dimana Penggugat mempermasalahkan pemberhentianPenggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA dan Pengangkatan StingalJohnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos selaku direktur Eksekutif LEMASA yangbaru, yang merupakan produk hukum dari Lembaga selaku badan hukum.2.
Stingal Johnny Beanal,A.Md., Kom, S.Sos, karena mendasari pada gugatan Penggugat, Penggugatdalam gugatannya telah mempermasalahkan dan berkeberatan ataspengangkatan Sdr. Stingal Johnny Beanal, A.Md., Kom, S.Sos sebagaiDirektur Eksekutif yang baru, (Vide, posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4,5, 7, 9 dan 10 serta Petitum gugatan angka 3), akan tetapi dalam perkara initidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan.3.
Tim15.biaya perkara dalam perkara ini, oleh karenanya adalah sah dan berdasarhukum untuk ditolak.Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwa gugatanPenggugat tidak berharga/tidak bernilai dan terbukti tidak berdasar.
17 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari
JIL castoucatArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;CEUUUO CaUIUaAC 4 C Ai C 444 CAUBUACpArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
212 — 164
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;
- Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Konvensi) ;
- Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari
Bahwa, dalam perkara ini, gugatan Penggugat mempersoalkan prosesterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 yangditerbitkan oleh Tergugat Il dan segala proses penerbitannya dilakukanseca sah karena SHGB 6450 adalah hasil gabungan dari 50 SHGB danKe50 SHGB yang mendasari terbitnya (SHGB) No.6450 tersebutadalah berasal dari 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang juga terbitsecara sah pada tahun 1995 (sebelum terbit semua SHM atas namapara Penggugat yang terbit tahun 1997 dan 2002).
Dengan demikiangugatan Penggugat yang mempersoalkan penerbitan penggabunganSHGB No.6450 adalah gugatan yang sangat ngawur dan sebenarnyasoal proses penerbitan SHGB No.6450 adalah ranah Pengadilan UsahaNegara dan itupun telah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara(semua pertimbangan atas penilaian faktafakta termasuk buktibuktitidak ada yang dibatalkan termasuk tahun terbitnya ke50 SHMyang mendasari terbitnya SHGB No.6450/sesuai Yurisprudensitetap).
terbitnya SHGB No.6450 dimaksud.Perlu dijelaskan Kembali, ke50 SHM yang mendasari terbitnya SHGBNo.6450 terbit lebih dahulu dari SHM yang ada pada paraPenggugat dan ke50 SHM tersebut kemudian diturunkan statushaknya menjadi 50 SHGB dan setelah itu baru digabung menjadiSHGB.No.6450.
Menyatakan sah 50 (limapuluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarmadkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450atas nama PRITIKHalaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bkn5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegangHak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;6.
Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkkuntuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atasnama PRITIK ;5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegang Hakatas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desaBaru Kampar sebagaimana disebut diatas;6. Menyatakan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan(SHGB No.6450);7.
117 — 34
tanggal 5 Oktober 2012.bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1411/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010.bahwaberdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010Nomor 0084/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari
jawaban Tergugat denganSurat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak April 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan ataspengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp91.199.965,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal
112 — 31
tanggal 19 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1488/WPJ.04/2012 tanggal 19Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Maret 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret 2010 nomor0083/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari
jawaban tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp136.013.880,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00004/207/10/019/11 tanggal
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari
;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari
Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari
Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari
No. 1607 K/PID/2013Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03,Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa jugamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidimeninggal dunia ;Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.
., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korbanSarmidi meninggal dunia ;Dengan mendasari pada kKemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.
tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam penerapan hukum ;Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwadi persidangan dalam sikap dan gerakgerik dapat memahami apa yangditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapatmengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dandapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal,dengan mendasari
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia
apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,
Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari
Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari
gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari
60 — 19
KAESNUBE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari
yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari