Tergugat Ill),melalui Jasa Pralelang P.T. Trimitra Lelang Mandiri (i.c.

Tergugat III), melalui Jasa Pralelang P.T.Trimitra Lelang Mandiri (i.c.

Bahwa kemudian sementara itu pada sekitar Oktober 2014PENGGUGAT mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan praLelang eksekusi dari TERGUGAT II melalui copy surat kabar harianTERBIT tanggal 24 Oktober 2014 Edisi : 9946 thn XXXXI;8. Bahwa pada harian TERBIT tertera Pengumuman Lelang Keduamengenai pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi tertanggal tNopember 2014 bertempat di alamat TERGUGAT III;9.

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengacu pada surat direksi BankIndonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan surat edaranBank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dalam rangkamembantu nasabah untuk Restrukturisasi Kredit dengan jalan Penjadwalankembali ( Rescheduling ), Persyaratan Kembali ( Reconditioning ) danpenataan kembali ( Restrukturing ) adalah merupakan perbuatan melawanhukum ;3 Menyatakan tindakan Tergugat menunjuk jasa pralelang

Bank Mandiri Pusat (Persero) Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Suyadi Bayu Sukmono
4.Kantor Jasa PraLelang Balai Lelang PT. Power Asetindo Selaras
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
2.Kantor Notaris Hj. Greta Noordiana. SH

Sistem pelelangan dilaksanakanberdasarkan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan dari pejabatsebelumnya setelah harga dan pemenangnya sudah ditetapkan terlebih dahuludalam rapat pra lelang;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan notulen rapat pralelang pada tanggal 12 Oktober 2011, tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 25September 2013 pelaksanaan lelang dilakukan dibalai kelurahan dan dihadiirioleh seluruh peserta lelang dan panitia lelang yang memutuskan pemenanglelang adalah seluruh

Sistem pelelangan dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan lelangyang telah dilaksanakan dari pejabat sebelumnya setelah harga danpemenangnya sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat pra lelang;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan notulen rapat pralelang pada tanggal 12 Oktober 2011, tanggal 17 Oktober 2012 dan tanggal 25September 2013 pelaksanaan lelang dilakukan dibalai kelurahan dan dihadiirioleh seluruh peserta lelang dan panitia lelang yang memutuskan pemenanglelang adalah seluruh

menerima Surat keputusancamat untuk kegiatan lelang, maka kami panitia dan LPMK, Ketua RWmelaksanakan kegiatan rapat Pra lelang dengan kegiatan berupa membahasatau menentukan harga sewa untuk setiap 1.750 M2 baik untuk sawah maupuntegal, setelan harga disepakati maka calon pemenang mengikuti tahunsebelumnya namun jika terjadi penambahan atau pergantian pemenang makadilakukan perubahan , dan setelah tahap pra lelang tersebut ditetapkan makapanitia mengundang semua calon pemenang dan menyampaikan hasil pralelang

Sistem pelelangan dilaksanakan berdasarkanpelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan dari pejabat sebelumnya setelahharga dan pemenangnya sudah ditetapkan terlebin dahulu dalam rapat pralelang;Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Terdakwa AGUS SUTIKNO, SE., selakuKepala Kelurahan Bawang berdasarkan Surat Keputusan Keputusan CamatPesantren Nomor : 104 Tahun 2012 tentang Panitia Teknis Lelang Sewa AsetBekas Milik Desa Kelurahan Bawang Tahun 2012, diangkat sebagai KetuaPanitia Teknis Lelang Sewa Aset

CITRA LELANG NASIONAL) sebagaiperusahaaan Jjasa pralelang;9. Bahwa PELAWAN I kemudian menerima Surat Pemberitahuan Lelangdari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk No. 192/SA/SMEJKT/LWOMSME/VI/2017, tertanggal 21 Juni 2017 dan Surat PenetapanJadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangSerang No.

BANKCIMB NIAGA, Tbk) yang mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadaptanah dan bangunan milik PELAWAN II melalui TURUT TERLAWAN IIHalaman 6 dari 45 Putusan Perdata Nomor 54/Pat.Plw/2017/PN Srg(KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)SERANG) dengan menggunakan perusahaaan jasa pralelang PT.

Bank CIMB Niaga, Tbk) yangmengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap tanah dan bangunanmilik Pelawan Il melalui Turut Terlawan Il (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Serang) dengan menggunakan perusahaaanjasa pralelang PT.

Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.28.Bahwa berdasarkan faktafakta dan dasardasar hukum tersebut, nyatanyata bahwa lelang atas jaminan yang diikat Hak tanggungan in casu telahmelalui prosedur pelelangan, nyata nyata Termohon Keberatan selakuDebitur telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, telahdiberikan surat pemberitahuan pra lelang nomor 004/PraLelang

sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehinggamemenuhi ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai jo PPNo. 24 Tahun 2000 dan tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dan dapatdijadikan sebagai bukti dipersidangan:;Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, TermohonKeberatan dan Turut Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat:Bukti TK.TTK1 : Foto copy Surat Pemberitahuan PraLelang

Nomor : 001/PraLelang/7398/II/2016 Rantau Prapat tanggal 23 Februari2016 atas nama Saudara Rudi Rahmat Nur, diberi materaicukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;Bukti TK.TTK2 : Foto copy Surat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan, Rantau Prapat tanggal 11 Desember 2015,diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;Bukti TK.TTK3 : Foto copy Surat Transaksi Bank BTPN, diberi materai cukupdan dilegalisir sesuai dengan aslinya;Bukti TK.TTK4 : Foto copy Putusan Badan Penyelesaian

Tergugat dan Tergugat Il (Perusahaan Jasa PraLelang), sebagaipenjual atau kreditur Bank Syariah, tidak melakukan kewajibannyamengoptimalkan nilai limit berdasarkan Prinsip Syariah dan pendekatanpenilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehinggaakibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Tergugat danTergugat II terlalu rendah;b.

Bahwa berkaitan dengan Posita No.8 diatas, hendaknya Tergugat danTergugat Il (Perusahaan Jasa PraLelang), sebagai penjual atau krediturBank Syariah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan terlebihdahulu secara langsung kepada Ketua Pengadilan Agama bukan malahlangsung mengajukan lelang umum melalui Perantaraan Tergugat III danakibatnya disini jelas terlihat bahwa Tergugat dan Tergugat II (PerusahaanJasa PraLelang) tidak menerapkan prinsipprinsip perbankan = syariahsebagaimana kesepakatan perjanjian

/Pdt.G/2017/PALpk11.Bahwa adapun kerugian moril yang dialami olen Penggugat adalah rasamalu terhadap masyarakat dan hilangnya harkat dan martabat penggugatkarena adanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II (Perusahaan Jasa PraLelang) melalui perantaraan Tergugat III diMedia Massa yang apabila ditaksir dalam jumlah uang senilaiRp.50.000.000.

Balai Lelang Indonesia (BALINDO)mengirim surat Pemberitahuan PraLelang Eksekusi Hak Tanggungan atasJaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 8681/Baktijaya denganluas tanah 118 M?

Balai Lelang Indonesia (Balindo) tanggal 8Oktober 2013 perihal Surat Pemberitahuan PraLelang Eksekusi Hak Tanggunganatas jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8681/Baktijaya atas namaAgung Winarso dan surat tanggal 31 Oktober 2013 perihal Surat PemberitahuanLelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kredit berupa Sertipikat Hak MilikNomor 8681/Baktijaya atas nama Agung Winarso, selanjutnya Penggugatmelakukan permohonan pemblokiran dan permintaan informasi publik atassertipikat a quo.

Balai Lelang Indonesia (Balindo) tanggal 8 Oktober2013 perihal Surat Pemberitahuan PraLelang Eksekusi Hak Tanggungan atasjaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8681/Baktijaya atas nama AgungWinarso dan surat tanggal 31 Oktober 2013 dari PT.Balai Lelang Indonesia perihalSurat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kreditberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8681/Baktijaya atas nama Agung Winarso,selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2013 Penggugat melakukan permohonanpemblokiran

Sebelumpelaksanaan lelang eksekusi, telah dilakukan appraisal ulang berdasarkanLaporan Penilaian No. 491/KJPP TJK/LRP/XII/2017 tanggal 11 Desember2017 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih dankegiatan pralelang dilakukan oleh PT.

Pelaksanaan lelang dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pralelang ;Halaman Putusan Perkara No. 444/Pdt/2018/PT SMGIV.7.10.11.g.

Pelaksanaan lelang dapat melibatkan Balai Lelang pada jasa pralelang ;G. Dokumen persyaratan lelang antara lain :1. Salinan/ foto copy Penetapan Aanmaning ;Salinan/ foto copy Penetapan Sita Pengadilan ;Salinan/ foto copy Berita Acara Sita ;Salinan/ foto copy Penetapan Lelang Pengadilan ;ae &Salinan/ foto copy Perincian Hutang atau jumlah yang harusdibayar/ dipenuhi ;6.

Berdasarkanketentuan Vendu Reglement Staatsblad1908 : 189 jo Peraturan Menteri KeuanganRI No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006tentang petunjuk Pelaksanaan lelang jo.Peraturan Menteri Keuangan RI No.118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang,Tergugat II selaku Balai lelang swasta3211.menjalankan kegiatan usaha berupa Jasa PraLelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dan lainlain. Oleh kerana itu, tindakan PT.

BankDanamon Indonesia Tbk yang menunjukTergugat II melaksanakan kegiatan Pralelang berdasarkan Surat Perintah KerjaNo. B. 058/DA/RBC.Reg.07 adalah tindakanyang sah dan berdasar hukum. Oleh karenaitu. dalil gugatan posita angka 3 haruslahditolak atau setidak tidaknyadikesampingkan ;Bahwa dalil gugatan posita angka 5 tidakbenar dan sangat mengada ada. Penggugatmendalilkan bahwa penjualan lelang tidakdiberitahu kepada Penggugat.

timbul;Halaman 20 dari 28 hal Putusan No.551/Pdt.G/2018/PN DpsMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Ilmelalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus2018, yang isinya sebagai berikut :Dalam hal materi Pokok Perkara yang diajukan Ni Made Siti Aminati,selaku Penggugat menyatakan : Bahwa Tergugat II dapat dianggap sebagaiPerbuatan Melawan hukum (Onrecht Matige daad) adalah kurang tepat, karenakami selaku BALA LELANG SWASTA, melaksanakan kegiatan Pralelang

denganmenyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang tertanggal 02 April 2018, danditerima tanggal 02 April 2018 oleh Mesinah selaku ibu kandung dari Ni Made SitiAminati sesuai PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo pasal 16tentang kegiatan usaha balai lelang meliputi jasa pralelang dan jasa pasca lelanguntuk semua Jenis lelang.Untuk itu gugatan yang diajukan Ni Made Siti Aminati Prematur (ExeptieDilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini TERGUGAT II masihmemberikan kesempatan

Bahwa akibat cicilan Penggugat kepada Tergugat telah mengalami10.11.12.13.kemacetan, sehingga Tergugat pada tanggal 19 April 2010 telahmengirimkan surat kepada Penggugat sesuai dengan suratnya Nomor :025/PPJ/DSP2250/0410 Perihal Permintaan Pengosongan dan Penyerahanjaminan;Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tertanggal 19 April 2010, di manaPihak Tergugat juga telah mengirimkan surat kepada Penggugat sesuaidengan suratnya pada bulan Agustus 2010 Perihal Pemberitahuan PraLelang;Bahwa, kemudian

Restrukturisasi) yang diajukan dengan itikad baik oleh PENGGUGATtidak mendapat tanggapan/jawaban dari TERGUGAT , tetapiTERGUGAT langsung memberikan SPK kepada Turut TERGUGATuntuk melaksanakan proses lelang Jaminan, sehingga penunjukanTERGUGAT II oleh TERGUGAT untuk melaksanakan Lelang EksekusiHak Tanggungan Batal Demi Hukum;Bahwa ternyata TERGUGAT telah menerbitkan surat kepadaTERGUGAT II yaitu Surat Perintah Kerja bernomor RRC/3/0285/Rtanggal 18 Juli 2019 kepada TURUT TERGUGAT sebagai pelaksana PraLelang

buktibukti : P2 s/d P12 sebagaimana yang telah disepakatinya,dan yang pada akhirnya eksistensi kedua jaminan kredit atas nama pihak PENGGUGATtersebut di atas oleh pihak TERGUGAT telah dilakukan Lelang IV Eksekusi HakTanggungan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 di tempat pihak TURUTTERGUGAT II melalui perantaraan pihak TURUT TERGUGAT II yang telah pulabekerjasama dengan pihak TURUT TERGUGAT III sebagai Pejabat Lelang Kelas I, danjuga telah melibatkan pihak TURUT TERGUGAT IV sebagai pemberi Jasa PraLelang

keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Lelang IV Eksekusi Hak Tanggunganterkait, akan dapat memengatahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukumterhadap tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 174/PMK.06/2010, tentang PejabatLelang Kelas I;pihak TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak ketiga pihak formil, dalam hal ini yangsecara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaan pelelangan terkait sebagaipihak pemberi Jasa PraLelang

Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang dan JasaPascalelang untuk semua jenis lelang.Bahwa benar Tergugat IV menerima Surat Perintah KerjaNo.1SISANQ08S8 tanggal 05 November2015 dariPT.

berlaku .Bahwa Hak Tanggungan telah diatur dengan jelas dalam PeraturanMenteri KeuanganNomor : 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Homor : 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Bahwa apabila memang Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baikmaka sudah seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat ,lergugat Il, dan Tergugat Ill sebelum proses pralelang

Balai Lelang Royallah yang bertindak sebagaipenyelenggara pralelang atas objek a quo;Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNomor 212/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar tanggal 27 Januari 2004 adalah sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Menolak tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniberjumlah Rp509.000,00

Wanprestasi atas satu akta kredit demikian dapat mengakibatkan keempatObyek Hak Tanggungan di eksekusi (pralelang) oleh Tergugat.I sesuai denganSPK dan PKS.Bahwa baik Akta Kredit No. 259 maupun Akta Kredit No. 260 menyatakan bahwa; bank dengan ini menerima pemberian jaminan atas tanahtanah dan bangunanbangunan yang berada diatas tanahtanah tersebut... begitu pula dalam alternativeconvenant Pasal 11 menegaskan bahwa obyek hak Tanggungan yang menjadisengketa telah menjadi pemenuhan terhadap jaminan

Hal manapelunanasan dapat dilakukan lewat penjualan agunan dibawah tangan denganseizin kreditur meski toleransi tersebut tidak pernah digunakan; serta suratpemberitahuan kerja sama jasa pralelang antara Tergugat.I dan Tergugat.II No.0019/CABLJKT/HI/2013 tertanggal 01 maret 2013 yang ditujukan kepadaGurnia Alam Hanawa (Bukti T.I19).14.

Untuk itu adalah tidak tepat dan tidak berdasarkanhukum bila kini Tergugat.I dimintakan pertanggung jawaban secara rentengatas kerugian yang senyatanya timbul akibat lelang.19, Pasal 22 Permenkeu No. 176 mengatur, yang menjadi hak dari Balai Lelang,dalam halini Tergugat.I ialah :a) Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pralelang;Mengadakan kesepakatan dengan pembeli barang untuk untuk melaksanakan jasapasca lelang.b) Menerima imbalan jasa pra lelang dan/atau pasca lelang

Cipadung Kidul, kesemuanya atasnama Gurnia Alam Hanawa, ditandai P2;Fotocopy surat No. 0019/CABLJKT/II/2013, tanggal 01 Mei 2013, perihalpemberitahuan kerjasama jasa pralelang antara PT. Central Asia Balai Lelang danPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantro Cabang Bandung Dago, ditandaiP3;Fotocopy surat No. B.990VI/KC/ADK/04/2013 tanggal 18 April 2013 perihalpemberitahuan lelang, ditandai P4;Fotocopy Berita Acara Tanda terima Dokumen/Berkas tanggal 30 November 2009,ditandai P5;913.

.3202VI/KC/ADK/11/2011, tertanggal 9 November 2011, perihal: Peringatan II (Ketiga), ditandaiT.I16;Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: R.19 VI/KC/ADK/02/2013, tertanggal 14 Februari 2013, ditandai T.I17;Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: B.885VI/KC/ADK/04/2013, tertanggal 12 April 2013, perihal: Pemberitahuan Lelang, ditandaiT.I18;Surat PT Central Asia Balai Lelang Nomor: 0019/CABLJKT/III/2013, tanggal 01Maret 2013, perihal: Pemberitahuan Kerjasama Jasa Pralelang

diatur pada pasal 20ayat (2) dan ayat (5)UndangUndang Hak Tanggugan No.4 tahun 1996, selain ituseharusnya Tergugat dan Tergugat Il mengupayakan terlebih dahulupenyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan first wayout melalui restrukturisasi dan jika gagal barulah mellakukan second wa outdengan cara melelang/menjual melalui lembaga hukum sebagaimana diatur dalamKeputusan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998;terlebih lagi Tergugat telah menunjuk pelaksana praLelang