Bahwa dengan adanya Objek Gugatan sangat merugikan Penggugat karnaPenggugat akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganuntuk digantikan oleh Saudara FREDERIKUS ADO dan sekaligus merugikanPenggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang serta merugikankonstituen/Pemilin yang telah memilin Penggugat pada Daerah PemilihanKetapang 3, sedangkan Masa Jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRDKabupaten Ketapang dan sekaligus sebagai

Bahwa kemudian tanpa menunggu adanya Keputusan dari Mahkamah Partaimengenai sah atau tidak "Pemecatan/Pemberhentian terhadap Penggugat dariKeanggotaan Partai selanjutnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Ketapangmengajukan usul Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat atasalasan Penggugat telah dipecat/diberhentikan dari Keanggotaan Partai melaluiSurat dari DPCPDI Perjuangan Nomor : 017/EX/DPCKTP/II/2017 tanggal 10Februari 2017 Perihal : Pengajuan dan Kelengkapan persyaratan PAW AnggotaDPRD Kabupaten

Bahwa karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan/diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ketapang dilakukan/dilaksanakan tanpamenunggu hasil Keputusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganmengenai sah atau tidak "Pemecatan/Pemberhentian terhadap Penggugat dariKeanggotaan Partai maka Penggugat beranggapan bahwasanya DPCPDIPerjuangan Kabupaten Ketapang telah melakukan "Perouatan MelawanHukum" SEHINGGA Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan NegeriKetapang yang terdaftar

Selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi dengan uraian sebagaiberikut:1.Gugatan Error in persona, bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten/Kota diresmikan secara administrasi dengan KeputusanGubemur atas namaPresiden sebagai Kepala Negara.

Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat pada Bagian IV point 2dapat ditanggapi sebagai berikut :Bahwa terkait adanya objek gugatan yang menurut Penggugat telahmendatangkan kerugian Penggugat dengan dilakukannyaPenggantian Antar Waktu) (PAW) sebagai Anggota DPRDKabupaten Ketapang yang baru berakhir masa jabatan Penggugatpada tahun 2019 dst....

Bahwa, dalam hal PARA TERGUGAT selaku AnggotaDPRD mengajukan permohonan mengundurkan diri makaterhadapnya akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),berdasarkan ketentuan hukum, peraturan perUndangUndanganyang berlaku;2.3.

Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampaiada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrackht vangewijsde);3.

DalilDalil Tuntutan Provisi Dalam Surat Gugatan Kabur alias Tidak Jelas danTidak Tepat.Selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan oleh ParaPenggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyatajuga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepadaMajelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1) MemerintahkanPara Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat..." dan 2) Memerintahkan Para Tergugat

Gugatan Para Penggugat Kurang PihakBahwa selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan olehPara Penggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugatternyata juga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain memintakepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1)MemerintahkanPara Turut Tergugat untuk menangguhkan/ menundaproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat...dan 2) Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugatmenjalankan, menerima

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/1X/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melakukan pernikahan selanjutnyapada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggal dunia,selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/IX/2002; Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penatapan AhliWaris (PAW

No. 745 K/PID/2015dunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW) sehingga terbit kartu tanda penduduk yang berdomisili diKp.Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan KotaBogor.

No. 745 K/PID/2015bahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW)

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

wilayah Partai NasDem Provinsi NTTmenginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah PartaiNasDem Kabupaten Kupang untuk segera melakukanproses pergantian antar waktu sesuai dengan aturan danmekanisme yang berlaku, dengan melampirkan surat DPPdan DPW ini sebagai bagian takterpisahkan (Bukti P. 2) ;Bahwa berdasarkan surat Tergugat Ill dan NV tersebut No. 2 diatas, maka Tergugat V dan Tergugat VI membuat dan menandatangani surat No. 008/SE.I/VD PDNasDemKAB.KPG/IV/2016tanggali5 April 2016 perihal Usulan PAW

(Pergantian Antar Waktu) yang ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Kupang dengan isi surat yang pada pokoknyatertulis :a.Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDemProvinsi NTT Nomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi dan surat DewanPimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 tanggal 16 Maret 2016 perihalRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr.

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRDBahwa dalam PP No. 16 tahun 2010 tersebut di atas jelasmenentukan secara khusus tentang PAW Anggota DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dirumuskan dalam :a.

Pasal 29 ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikannama calon pengganti antarwaktu yang memperolehsuara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRDKabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejakditerimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yangdibuktikan dengan tandaterima oleh KPUKabupaten/KotaBahwa dengan mengacu dari UU dan PP tersebut di atas, makasangat terang dan jelas bahwa masalah PAW anggota DPRDKabupten/Kota sudah melibatkan lembaga DRPD, KPUD,Bupati/Walikota, dan Gubernur.

Surat Tergugat V dan Tergugat VI No. 008/SE.IVDPDNasDemKAB.KPG/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Putusan Nomor :36/Pdt/201 7/PT KPG halaman 43 dari 58Usulan PAW (pergantian antar waktu) dan seluruhlampirannya tidak memiliki kKekuatan mengikat secara hukum ,oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk = masingmasingmembaltakan atau mencabut suratsurat tersebut No. 3 a, b, dancdi atas.5.

20112015. makarapat angota (RA) tanggal 16 Juni 2014 tersebut sah dan mengikatanggota KPPD ataupun kepada pihakpihak yang berkepentingandengan Koperasi ;Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan tergugat danTergugat Il, sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015 . yang sahmenurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595 /S.KP/KPPDVil 2014 , tertanggal, 8 maret 2014 , dengan susunan KepengurusanKPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a.

Sagimo Hadiprawoto selaku KetuaPengurus masa bakti 20112015, karena kesehatannya, sehinggaTerggugat Rekonvensi, pada tanggal 28 Febuari 2012, ditetapkansebagai Ketua Pengurus Pergantian Antar Waktu, (PAW) KPPDuntuk masa bakti priode 20112015, berdasarkan hasilHal 22 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk2.22.32.42.52.6KEPUTUASAN RAPAT ANGGOTA (RA) sebagaimana berita acarayang dibuat oleh Penggugat sendiri ;Bahwa setelah + 25 hari ditetapbkan menjadi Pengurus PAW KPPDpada tanggal 3 April 2012,Terggugat

Bahwa tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPDyang Ke Il (dua) dengan keputusan Penggugat Rekonvensidikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015.keputusan rapat angota (RA) sah serta mengikatanggota KPPDdan pihakpihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraanBadan Hukum Koperasi ;5.4.

Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya Tergugat dan TergugatIl adalah sebagai Pengurus KPPD, yang sah dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan suratkeputusan Nomor : 595 /S.KP/KPPD /VI/ 2014, tertanggal 8Maret 2014, susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a. Ketua : H. Syuhada BA ( Tergugat 1!)b. Seketaris : Darmadi (Tergugat II)c. bendahara: Gintar Meliala6. TERKAIT TERGGUGAT REKONVENSI MERAMPASKEPENGURUSAN YANG SAH.6.1.

Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan Tergugat danTergugat Il, sebagai PENGURUS KPPD PAW 20112015. yang sahmenurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595/S.KP/KPPD/VI/2014, tertanggal 8 Maret 2014, dengan susunanKepengurusan KPPD PAW Priode 20112015 yang sah adalah :a. Ketua : H. Syuhada BA ( Tergugat I)b. Seketaris : Darmadi (Tergugat II)c. bendahara: Gintar Meliala15.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, setiap orangdengan sengaja dan tanpa hak wmendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

Timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;e Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;e Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di Jl.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkansesuatu hai, yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum;:diancam karena pencemaran,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:Halaman 4dari 12 halaman Putusan No.156/PID/2017/PT.SMRBerawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di JI.

pelanggaranPeraturan Tata Tertib ataumelanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat No. 225/DPPPDA/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jaya untukHalaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.31.32.33.melakukan pergantian antar waktu (PAW

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belum pernah dibahas dan diputuskan olehMahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukum usulan PergantianAntar Watu (PAW) Penggugat belum memenuhi syarat dan harusdinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.I), suratperingatan kedua (SP.II), surat Teguran Keras, Surat permintaan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan SuratPeringatan Pertama (SP.Satu) dan Surat Pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan

Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat), adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat..

Surat Tergugat II Nomor 052/SpIl/DPWPDA/PJ.2015 tanggal 29Agustus 2015 perihal Surat Peringatan (Il) yang ditujukan kepadaPenggugat sebagai utusan Partai di DPRK Pidie Jaya, bukan dalamkapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.*" Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk.

Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Sumberlesung;

SK825/DPP01/V/2013, tanggal 21 Mei 2013,yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, pada 14 Juni 2013, telahmengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) KepadaPimpinan DPRD, kabupaten Jember terhadap diri Para Penggugat,sebagaimana Suratnya sebagai berikut ;e Surat No.

Kabupaten Jember dan kepada Instansi Pemerintahlainnya Tentang Pengajuan PAW, adalah sangat bertentangan denganhukum dan oleh karenanya semua surat surat yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Surat Surat Keputusan yang di Terbitkan oleh TergugatIl dan Tergugat Ill, kepada Tergugat , adalah tidak sah dan cacat hukum,serta Surat Surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat , yang disampaikankepada Pimpinan DPRD, Jember dan kepada Instansi Pemerintah

Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD, KabupatenJember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatadalah tidak dapat dilaksanakan terlebinh dahulu sampaiadanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa dari seluruh faktafakta tersebut diatas, sudah sangat jelas dannyata Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, , telah dapat dikatakan telahmelakukan Perbuatan melawan Hukum yang sangat meresahkan,membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Para Penggugat sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat

Menyatakan bahwa Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD,Kabupaten Jember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatsebagai mana suratnya ;e Surat No. B0161/DPC01/VI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktuterhadap ZAINUL HASAN ( Penggugat Ill) tertanggal 14 Juni 2013,yang di tandatangani oleh Abdul Latif,N, s,Th.I,M,Si, ( Ketua ) danAhmad Wafa, S,Sos,.M.Ag ( Sekretaris ).e Surat No.

Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Para Penggugat belum terbukti bahwa permasalahaninternal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulumelalui Mahkamah Partai dan/atau internal PKNU ;Bahwa untuk itu Hakim wajib berhati hati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik sepertiPergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sehingga dengan demikianapabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah danatau Komisi Pemilihan

; dan/atau (6)Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan bagian darikewenangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan UndangUndangtersebutuntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Bahwa, pada awalnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan (Tergugat IT) mengusulkan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) agar Penggugat diberhentikan darikeanggotaan Partai Bintang Reformasi sekaligus dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

Selatan, dan Gubernur untuk melancarkanagenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugatmemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama WawanMattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (inkracht vangewijsde);Bahwa, Penangguhan seluruh Proses PAW

Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkaninstrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadialat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaandi DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnyaeksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemahserta sangat

Yangmemiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proses hukumdimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap berada pada partai yang sama(tidak pindah partai), Akibatnya makna "agar menghentikan seluruh proses PAW"menjadi kabur dan tidak jelas;Posita Dan Petitum Yang Tidak Berhubungan:Bahwa, surat gugatan yang dibuat Penggugat telah keliru karena antara posita denganpetitum tidak berkolerasi, dengan alasan sebagai berikut:a.

lanjut dibahas sebagai berikut:Pasal (11) ayat 3: Usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karenaalasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinanpartai disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperolehkeuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan; "Apa kaitan antara Pasal (11) ayat 3tersebut yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten,Dengan permintaan penghentian proses PAW

Effendy Choirie telah melakukan pelanggaranpelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankankewuajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggardisiplin partai dengan tidak mematuhi keputusankeputusan yang telahdiambil oleh PKB" ;Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penggugat sebagaianggota Partai Politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu(PAW) terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah beranimengajukan hak angket Century dan hak angket mafia

Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalamrapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsiserta tugas dan wevenang DPR;Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyatPenggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 sd. 3sebagaimana disebutkan Tergugat di dalam konsideran Surat KeputusanHal. 5 dari 24 hal. Put.

Pengambilan keputusan oleh Rapat Pleno DPPPKB tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pengambilankeputusan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai ;Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai anggotaPKB dan proses PAW sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimanatersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quokemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor7190/DPP03/V/A.1/IIV2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RIatas Nama Dr. H.A. Effendi Choirie dengan calon pengganti Drs. H. AndyMuawiyah Ramly, M.Pd.

Effendy Choirie (Penggugat) darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karenaPenggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, makasegala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota DPRRl, maka Tergugat mengajukan usulan kepada Ketua DPR RI (TurutTergugat) sebagaimana Surat Tergugat kepada Turut TergugatNomor 7190/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal :Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HARIS SAPUTRA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

dan saksi HARIS SAPUTRAbeserta satres narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADIRFANI Als IFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (Satu)Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No 356/Pid.Sus/2018/PN BJBlembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam, 1(satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unit sepeda motor HondaSpacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Yang ditujukankepada ketua DPRD Kota Pasuruan Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat harus juga dinyatakancacat hukum dan harus dibatalkan.14. Bahwa akibat perbuatan para tergugat sebagimantersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat menderitakerugian materil karena telah membayar jasa pengacara,maka berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata Para tergugatharus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.1. ( Satu rupiah ) saja.15.

Menyatakan cacat demi hukum atau setidaktidaknya mohonuntuk dibatalkan surat Dewan Pimpinan Cabang PPP kotaPasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012 Yang ditujukan kepadaKetua DPRD Kota Pasuruan perihal pengajuan pergantianantar waktu (PAW).5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugikepada penggugat sebesar Rp 1.00(Satu rupiah).;116. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepadaPenggugat dan keluarga melalui media masa di Pasuruanselama tujuh hari kerja berturutberturut.7.

Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT yang mengirimkan suratNomor: 063/IN/M32/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 adalah sesuaidengan hukum (rechmatige daad), yaitu sesuai dengan hukum danperundangundangan serta sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan.31.Bahwa berkaitan dengan isu hukum (legal issue) yangkedua, maka TERGUGAT menjawab sebagaimana dalildalilberikut:Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu (selanjutnya dalam halini disebut PAW) merupakan hak Partai

Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan adalah perbuatan yang sesuai denganhukum (rechtmatige daad);32.Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakanTERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya harusdinyatakan ditolak.3333.Bahwa berkaitan dengan dalil Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), maka TERGUGAT menjawab sebagaimanadalildalil berikut:Bahwa rumusan Perbuatan Melawan

Menyatakan sah dan berharga Surat DPC PPP Kota PasuruanNo. 102/Eks/M32/X/2012 Perihal Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan;5.

Muhasim bin Lian.18.Dan putusan Pengadilan Permohonan Penetapan ahli waris yangdimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon ditolak oleh Pengadilanagama Tangerang sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalammasa Persidangan baik PAW yang diajukan oleh Para Pemohon sekarangPara Penggugat dan Para Turut Tergugat Nomor: 024/Pdt.P/2014/PA.TNGdalam perkara aquo , dan Pengajuan Permohonan PAW oleh Para Tergugatyang melengkapi Putusan PAW Para Penggugat 157/Pdt.P/2014/PA.TNG.19.Bahwa ke dua Penetapan

Muhasim bin Liandan Bano binti Kairan), dan berdasarkan putusan Penetapan ahli waris(PAW) Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG pada tanggal 3 April 2014,yangdiajukan oleh Para tergugat Intervensi I/ Pemohon PAW dalam Perkaranomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG dengan tidak menetapkan PenggugatKonpensi/Para tergugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah darialmarhum H.

Muhasim bin Lian/ditolak, dengan pertimbangan hukumbahwa Para Pemohon dahulu dalam PAW/Penggugat Konpensi/TergugatIntervensi adalah saudara sepupu (Saudara jauh) dari almarhum H.Muhasim sesuai dengan maksud pasal 182 KHI, maka para Pemohondalam PAW Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG permohonannya dinyatakanditolak sebagai para pewaris dari almarhum H.

Muhasim bin Lian,berdasarkan PutusanPenetapan Ahli waris(PAW) Nomor:024/Pdt.P/2014/ PA.TNgdan Putusan PAW yangNomor 157/Pdt.P /2014/PA.TNG, yang dalamPutusannya menolak ParaPenggugat sebagai abhiwaris dari H. Muhasim binLian, dan tidak berhak Hal. 132 dari 177. Pen.No. 824/Pdt.G/2016/PA. Tng. mewarisi hartapeninggalan H.

Romli danberdasarkan Putusan PAW Nomor: 024/Pdt.G/2014/PA. TNG dan Putusan PAWNomor: 157/PDT.P/2014/PA.

dipersidangan terungkap bahwa:Bahwa Pemohon tidak menjelaskan ada tidaknya harta ahli warisyang merupakan persyaratan pormal diajukannya Penetapan ahli wariskarena masalah kewarisan baru terbuka apabila ada tiga (3) syarat yaitu:adanya Pewaris (yang meninggal duniai), adanya ahli waris, dan adanyaharta peninggalan dari Pewaris;Bahwa perlu dipertegas hal tersebut diatas perlu dipertanyakankarena peristiwa hukumnya tidak jelas (mengenai harta peninggalan yangharus ada sebagai syarat pormal diajukannya PAW

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakimmempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris iniadanya terdapat ketidak jelasan;Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon tidak memasukkanobyek hukumnya (harta warisannya); Bahwa karena apabila terjadi seperti tersebut diatas obyekhukumnya (harta warisannya) tidak sebutkan, maka surat permohonantidak memenuhi syarat pormal diajukannya PAW

kabur ;Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidakjelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristwa hukumnya dan tidak jelasobyek benda/harta yang diselesaikan (yang merupakan tujuan hukumsehingga perkara diajukan) kalau tidak ada hartanya maka pengajuan inidianggap hanya main main saja, sekedar hanya ingin mengetahui siapaahli warisnya tanpa adanya harta peninggalan tidaklah harus kePengadilan, yang demikian tidak dilayani karena tidak memenuhi syaratpormal mengajukan perkara PAW

10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar

dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitarpukul 18.00 atau lebih, KM.Moga Jaya bertolak dengan tujuan keTanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 08.00 dan 09.00 WIB, adaboat pancung yang sandar di lambung kiri KM.Moga Jaya dimanaJamal naik ke KM.Moga jaya dan menyerahkan dokumen ke boatpancung tersebut.

pukul 21.30 WIB; Bahwa Terdakwa merupakan ABK KM.Moga Jaya yang bertugas sebagaijurumudi yang mengemudikan kapal;Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa kronologis pergerakan KM.Moga Jaya mulai dari Puakang TanjungBalai Karimun, Indonesia sampai dengan Jurong Port Singapura adalahsebagai berikut:v Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;v Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 12

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin; Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret

berdasarkanKeputusan Presiden No. 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014telah dilaksanakan dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2014.Oleh sebab itu, Penggugat selaku Anggota DPR RI memiliki dan melekatsegala hak dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 17Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.Bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV telah berupayamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Politik,telah membuktikan bahwa Tergugat telah memengaruhi Tergugat IVdan menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya dahulu Periode 20102015 sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan LuarNegeri; dan sekarang untuk Periode 20152020 sebagai Ketua BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan demi kepentingan pribadinyasebagai pengurus PDIP (Tergugat Il).Bahwa upayaupaya Tergugat dan Tergugat Il yang menggangguPenggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 20142019 dan melakukan PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat Il untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR RIsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU Kabupaten Endeselaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turut digugatagar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhanTergugat dan Tergugat Il bahwa Penggugat telah melakukan pencuriansuara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusan ini TurutTergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV danTurut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, sertatidak melakukan perbuatan apapun dalam rangka melakukan PergantianAntar Waktu (PAW

).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl)selaku Turut Tergugat XIll sebagai Lembaga Tinggi Negara RepublikIndonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yang nantinya akanberwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP DapilNTT atas nama Sdra.

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaksahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan llirperiode 2014 2019;2.

(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan DPRD Kabupaten Patidiwujudkan dengan Surat DPC PDI Perjuangan Pati kepada Pimpinan DPRDKabupaten Pati berupa surat permohonan PAW

PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah;Bahwa oleh karena Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menolak surat PAW

Putusan Nomor. 235 K/TUN/201519202122Gubernur terhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangbersangkutan;Bahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentangusulan pemberhentian Penggu gat I, II dan III, juga hal yang harus dicamkan olehTergugat adalah bahwa tidak diresponnya permohonan PAW dari DPC PDIPerjuangan Pati oleh Pimpinan Dewan karena surat pemberhentian Penggugat I,I dan UI dari keanggotaannya di PDI Perjuangan, telah dicabut saat ParaPenggugat mengajukan

Suratpencabutan itu dituangkan dalam perjanjian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggap bahwausulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secara hukum;Bahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yang diuraikan padapoin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugat serta mengabaikanketentuanketentuan hukum yang terkait dengan prosedur pemberhentiananggota DPRD.

tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat(1), (3), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objek perkara)yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poin menimbang huruf a,dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusan tersebut sematamatadidasarkan pada Surat dari Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tentang PAW