Ditemukan 1555 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tehnical technics technic
Penelusuran terkait : But china national technical import export corporation Direktur jenderal pajak vs but china national technical import corporation; Direktur jenderal pajak vs but china national technical import export corporation Direktur jenderal pajak vs but china national technical import export corporation; Direktur jenderal pajak vs but china national technical import export corporation;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ADIDAS INDONESIA
221 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manfaat yangdiperoleh dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual berupa .merkadidas yang dilisensikan oleh a1 MBV antara lain:e Trade mark adidas sangat terkenal sehingga Pemohon Banding bisamendapatan penghasilan melalui penggunaan merk adidas;e Atas teknologi dan technical knowhow yang melekat pada produkadidas, Pemohon Banding mendapatkan tambahan nilai jual;e Merk adidas yang dilisensikan kepada perusahaan Pemohon Bandingmerupakan merk yang sudah dikenal di tingkat dunia, hal ini akanmemudahkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-05-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 343/Pdt.G.Plw/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2017 — 1.PT MARUTA BUMI PIMA 2.PT PELANGI HAURGELIS RESOURCES lawan PT. CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA
176 — 97
  • kreditor/Pemohon Eksekusi jelas mempunyaikepentingan agar Penetapan Sita Eksekusi itu tidak sampai dikurangiHal.9 dari 27 hal Putusan No.343/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.apalagi dibatalkan atau diangkat oleh Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Apabila Penetapan Sita Eksekusi itu dibatalkan baik sebagian atauseluruhnya, maka sudah pasti akan timbul kerugian yang akandiderita oleh Terlawan selaku pihak kreditor/Pemohon Eksekusi, yanghingga kini belum menerima pembayaran sepeserpun dari PT BumiHasta Mukti dan Technical
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/2015604/MK.017/1998menyatakan bahwa PPH 26 atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeantertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangsehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakyangpelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.production sharing akan ditanggung oleh PemerintahPemeriksa tetap mempertahankan koreksi atas PPh Pasal 26 sebagaimanadiperinci di bawah ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK >< PT. TECHNOPIA JAKARTA
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Technology Transfer Agreement;On 17 July 2002, the company entered into aTechnologyTransfer Agreement with Fumakilla MalaysiaBerhard (Fumakilla) and PT Technopia Jakarta (Technopia),related parties, in wich Fumakilla agreed to grant the companyand Technopia a license to use technical information and knowhow in connection with the manufacture, development and useHalaman 23 dari 30 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ADIDAS INDONESIA
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1902/B/PK/PJK/2017 Trade mark adidas sangat terkenal sehingga Pemohon Banding bisamendapatan penghasilan melalui penggunaan merk adidas; Atas teknologi dan technical knowhow yang melekat pada produk adidas,Pemohon Banding mendapatkan tambahan nilai jual; Merk adidas yang dilisensikan kepada perusahaan Pemohon Bandingmerupakan merk yang sudah dikenal di tingkat dunia, hal ini akanmemudahkan perusahaan Pemohon Banding untuk masuk ke dalampasar domestik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BIOTHANE ASIA PACIFIC REPRESENTATIVE OFFICE;
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • & Rekayasa.Bahwa Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dariBadan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia DPURI Nomor 1K.01.01.06/EC/KST/123/2007E4 tanggal 09November 2007 menerangkan bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan izinperwakilan perusahaan jasa konstruksi asing di bidang KonsultanKonstruksi.Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) berdasarkan hasil pemeriksaan adalah dalambidang pengadaan alat limbah dan jasa technical
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
310 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dapat dipastikan bahwa pengertian waterproof yangdimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya, bukan alas kaki yang mampumemberikan perlindungan tahan air terhadap kaki.Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi World Customs Organization (AccreditedCustoms Expert) Bidang Harmonized System, dan selaku Penasehat Teknis danOperasional World Customs Organization (Technical and Operational Advisor)bidang Penerimaan (Revenue Package) Taufik Ismail, dalam keterangannyamenyampaikan hal hal pada intinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
183 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sesuai data ledger milik Wajib Pajak;Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan NomorS604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangmenyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yang timbuldari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukanoleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte, Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan NomorS604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangmenyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daorah Pabeansehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;3.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Umum
Register : 30-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Pga
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ALFIAN,SH
Terdakwa:
M. Rizaldy bin Hasyimi Amin
177 — 191
  • Penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh technical error darikendaraan dan human error dari pengemudi.
    Penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh technical error darikendaraan dan human error dari pengemudi.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengajamemberikan kesempatan, sarana kepada Feri Agus Mulyadi (alm)karena kealpaannya menyebabkan 35 (tiga puluh lima) orangmeninggal dunia sebagaimana Visum et Refertum dari Rumah SakitUmum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang ditandatangani dr.Mansuri, SP.
    Penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh technical error darikendaraan dan human error dari pengemudi. Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besemah KotaPagar Alam yang ditandatangani dr. Mansuri, SP.
    Penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh technical error darikendaraan dan human error dari pengemudi.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintasyang mengakibatkan 35 (tiga puluh lima) orang meninggal duniasebagaimana Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah BesemahHalaman 169 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN PGAKota Pagar Alam yang ditandatangani dr. Mansuri, SP.
    Penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh technical error darikendaraan dan human error dari pengemudi.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintasyang mengakibatkan 35 (tiga puluh lima) orang meninggal duniasebagaimana Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah BesemahHalaman 181 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN PGAKota Pagar Alam yang ditandatangani dr. Mansuri, SP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT QUEEN PACIFIC SUKSESABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dapat dipastikan bahwa pengertian waterproof yang dimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya, bukan alas kaki yangmampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki.Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi World Customs Organization(Accredited Customs Expert) Bidang Harmonized System, dan selakuPenasehat Teknis dan Operasional World Customs Organization(Technical and Operational Advisor) bidang Penerimaan (RevenuePackage) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan hal halpada intinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4137/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — PT ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dapat dipastikan bahwapengertian waterproof yang dimaksud disini adalah dari bahanpembuatnya, bukan alas kaki yang mampu memberikan perlindungantahan air terhadap kaki:13.Bahwa Ahli Kepabeanan Terakreditasi World Customs Organization(Accredited Customs Expert) Bidang Harmonized System, dan selakuPenasehat Teknis dan Operasional World Customs Organization(Technical and Operational Advisor) bidang Penerimaan (RevenuePackage) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan halhalpada intinya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-12-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — JUDIS APOLOS VS PT. HM SAMPOERNA, Tbk
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerja:Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbuka yang didirikanberdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Surabayadan bergerak di bidang industri rokok (Bukti P1) ;Bahwa Tergugat adalah karyawan dari Penggugat yang mulai bekerjasejak tanggal 1 September 1998 sebagai Wide Area Network Engineerpada Departemen/Divisi MIS berdasarkan Perjanjian Kerja No. 37/PERSSPK/VIII/ 8 (Bukti P2) ;Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai IS Analyst TechInfrastructure pada Departemen IS Technical
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1638/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Trademark LicenseAgreement with Unilever N.V, a related party, in which theCompany is entitled to use Domestos Nomos trademark inIndonesia in connection with manufacture, packaging,advertising and sales of products in Indonesia...Technology Transfer AgreementOn 17 July 2002, the Company entered into aTechnologyTransfer Agreement with Fumakilla MalaysiaBerhard (Fumakilla) and PT Technopia Jakarta (Technopia),related parties, in wich Fumakilla agreed to grant the Companyand Technopia a license to use technical
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangmenyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daorah Pabeansehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
57 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 984/B/PK/PJK/2015sehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi atas PPN atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean sebagaimana diperinci di bawah ini: Uraian Jumlah Rupiah Meinl KoreksiPKP FiskusDasar Pengenaan PajakPemanfaatan JKP dari Luar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
89 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manfaat yangdiperoleh dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual berupa merk adidasyang dilisensikan oleh alMBV antara lain:e Trade mark adidas sangat terkenal sehingga Pemohon Banding bisamendapatan penghasilan melalui penggunaan merk adidas;e Atas teknologi dan technical knowhow yang melekat pada produk adidas,Pemohon Banding mendapatkan tambahan nilai jual;e Merk adidas yang dilisensikan kepada perusahaan Pemohon Bandingmerupakan merk yang sudah dikenal di tingkat dunia, hal ini akanmemudahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 14-05-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — Firma SALIM TRADING CO VS 1. DONG A PENCIL CO., LTD, DKK
649 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Members may provide that such protection shall not extendto design dictated essentially by technical or functional considerations(Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baruatau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desainyang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggotadapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desainyang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional) ;14.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 6/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H.MUHAMMAD HILMI APDANIE Bin H.M.HIFNIE Diwakili Oleh : MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H, DKK
431 — 227
  • Tabalong;
    250) 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari KONI Tabalong, uang sebesar Rp. 4.400.000,- Untuk Pembayaran Rakor Technical Delegate di Banjarmasin 4 Org x Rp. 4.400.000,- tanggal Juli 2017;
    251) 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 047/KONI-TAB/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, ditandatangani oleh an. Ketua Umum Koni Tabalong Ir.H.M. HILMI APDANIE;
    252) 3 (tiga) lembar SPPD Berangkat dari Tanjung ke KONI Prov.
    Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal- Agustus 2017;
    271) 1 (satu) lembar tanda terima hotel Royal Jelita, Keterangan Pelunasan biaya event Koni tgl 12/ 08 2017, uang sejumlah Rp.8.620.000,-. tanggal 12 Agustus 2017;
    272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia Porprov X, uang sejumlah Rp.1.000.000,-, Untuk Pembayaran biaya supir jemputan technical delegate pulang pergi Tanjung Banjarmasin. tanda tangan an. H.
    RUSMADI, tanggal 02 Maret 2017;
    273) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI Kabupaten Tabalong, uang sebesar Rp.1.450.000,- Keperluan biaya makan minum tim technical delegate Porprov, cap stempel Koni Kab.
    Tabalong, tanda tangan tanpanama, tanggal Agustus 2017;271) 1 (satu) lembar tanda terima hotel Royal Jelita, KeteranganPelunasan biaya event Koni tgl 12/ O08 2017, uang sejumlahRp.8.620.000,. tanggal 12 Agustus 2017;272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia PorprovX, uang sejumlah Rp.1.000.000,, Untuk Pembayaran biaya supirjemputan technical delegate pulang pergi Tanjung Banjarmasin.tanda tangan an. H.
    RUSMADI, tanggal 02 Maret 2017;273) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI KabupatenTabalong, uang sebesar Rp.1.450.000, Keperluan biaya makanminum tim technical delegate Porprov, cap stempel Koni Kab.Tabalong, tanda tangan tanpa nama, tanggal Maret 2017;274) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari KONI KabupatenTabalong, uang sebesar Rp.1.450.000, untuk pembayaran snack &makan siang rombongan Koni @ Rp.29.000 x 50 pax, tandatangandan stempel diatas meterai 3000 an. Lilis.
    Tabalong, tanda tangan tanpanama, tanggal Agustus 2017;271) 1 (Satu) lembar tanda terima hotel Royal Jelita, KeteranganPelunasan biaya event Koni tgl 12/ O08 2017, uang sejumlahRp.8.620.000,. tanggal 12 Agustus 2017;272) 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari Panitia PorprovX, uang sejumlah Rp.1.000.000,, Untuk Pembayaran biaya supirjemputan technical delegate pulang pergi Tanjung Banjarmasin.tanda tangan an. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD vs. BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangmenyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansehubungan dengan biaya Overhead, Technical Services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing akan ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;3.