Ditemukan 2284 data
86 — 48
., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; ++ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn7. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrabaya 22 o= ene noe nee nnn eon nnn en nnn ene ene8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 2 noe ne nnn nnn one nen nee nee nee ne9.
Terbanding/Terdakwa : ABD. SAMAD
57 — 29
Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial:;Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial:;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial:;g.
Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial:;i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,pbedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.
152 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;4. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM., jabatan Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;5. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianHalaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;6.
PT. MULTI KARYA PRATAMA diwakili oleh : MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
210 — 181
(Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum KementerianPerhubungan);5. Ratry Febriana Amin, S.SIT., M.Sc. (Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat danKereta Api, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara, Kementerian Perhubungan);6. Agustinus Firllanto, S.H. (Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan);7.Niko Arief Setyawan, S.H. (Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan);8. Dwi Kurniawan, S.T.
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
429 — 316
OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H. sebagai Kepala SubBagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;3. VITA PUSPITASARI, S.H., M.A. sebagai Pelaksana SubBagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;4. RIZKI UMI KULSUM, S.H. sebagai Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5.
57 — 11
pangan dan saksi menerima uang Rp. 5.000.000,00 dari PakGinajar karena pada waktu itu Pak Ginanjar yang meminta kepadaterdakwa tetapi terdakwa tidak melihat penyerahan uangnya;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut diatasdipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa ;29Menimbang, bahwa terdawa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pkoknya sebagai berikut :KETERANGAN TERDAKWA IWAN IRAWAN LAISOUW bin ABDUL KARIMLAISOUW :e Bahwa terdakwasebagai pegawai negeri sipil pada staf di SubBagian
unsur Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyaisuatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukumbahwa terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom adalah Staf Sub BagianPertanian dan Ketahanan Pangan Bagian Ekonomi Setda KotaTasikmalaya bersama dengan saksi Taryan Ginanjar selaku Kepala SubBagian
62 — 20
(Staf SubBagian Bantuan Hukum), 5. YULIA SAFITRI, SH. (Staf Sub BagianBantuan Hukum), berdasarkan surat kuasa khusus No. 82/SKA/I/2013,tanggal 25 Januari 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 104/SK/2013/PN.PBR,tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT I;. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.
217 — 162
Saksi BADRUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mulai dinas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat sejak akhir Tahun 2012;Bahwa saksi bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat di bagian Tata Usaha (TU) dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha;Bahwa Penggugat sebagai bendahara rutin atau bendahara pengeluaran diKantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Bahwa saksi masuk bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung
156 — 91
., MM;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum SETDA Provinsi JawaTengah; Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 4. Nama : AGUS CAHYONO, SH; Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum padaBiro Hukum SETDA Provinsi JawaAlamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 5. Nama : KABUL SUTRIYONO, SH; Jabatan =: Kepala Subbagian Hak Asasi Manusiapada Biro Hukum SETDA ProvinsiJawa Tengah; Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; 6.
34 — 16
Berdasarkan konfirmasi padaSabtu, 2 Mei 2015 kepada Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan danPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementrian PertanianRepublik Indonesia, PENGGUGAT masih berstatus sebagai PNS pada SubBagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian dengan pangkatgolongan terakhir 3b. Karena menginginkan perceraian, PENGGUGATmengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS per 5 Februari 2015. Suratpengunduran diri tersebut sampai saat ini belum diproses.
Bahwa, fakta yang sebenarnyaadalah PENGGUGAT sudah menyampaikan langsung permohonanpengunduran diri PENGGUGAT dan juga menyampaikan surat permohonanpengunduran diri PENGGUGAT kepada atasan langsung PENGGUGAT,lbu Naniek Suryaningsih, Kepala Subbagian Data SDM danKetenagakerjaan Pertanian pada bulan Januari 2015, yang menyatakanpertanggal 5 Februari 2015 PENGGUGAT mengundurkan dari dari PNSKementerian Pertanian.
113 — 104
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan TelukSegara Kota Bengkulu,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan sebagai saksi ; Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada penyidik Polres kotaBengkulu dan keterangan tersebut adalah benar ; Bahwa saksi diangkat sebagai Kabag Umum PDAM Tirta Dharma KotaBengkulu sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang yangbertugas mengkoordinir 4 (empat) sub bagian, yaitu : SubbagianKepegawaian, Subbagian
Umum, Subbagian Pembelian dan SubbagianGudang; Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaandaerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang didirikan berdasarkanPerda No : 01/I3/HUK/1974; Bahwa mulai bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 pihakpenyedia tawas adalah PT.
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
868 — 371
dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;c. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakanPIMPINAN 772 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnd. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tandapenghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawal;e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaanprogram dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, SubBagian
Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDGc. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; won a nnn nnn anna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn a =d. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tandapenghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawal;e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaanprogram dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, SubBagian
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simon Patabang, M.M. selaku Kepala Bagian Umum padaSekertariat DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : SK. 821.201, tanggal 25Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkanSurat Keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : 1.6 tahun2010, tanggal 28 Januari 2010, tersangka Paulina Ayomi Selaku Kepala SubBagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2008serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TersangkaYohanis Eluay, S.H. selaku Ketua DPRD
Pembanding/Penggugat II : Baharuddin Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Muh. Tahir Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Syaharuddin Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Syahabuddin Bin Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Hajra Binti Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Hasna Binti Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Fatimah Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Hijri Binti Rahimi Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat X : Muaddibah Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Kisman Yusuf Bin Yusuf Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Martang Yusuf Bin Yusuf Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XIII : Sudarna Yusuf Bin Yusu
60 — 45
Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I semula Tergugat ;2.
1.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
2.ADI SETIAWAN ,S.H
Terdakwa:
HENDRIKUS BALI
111 — 74
tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN PtsBahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
YULIANA Alias YULI Anak dari SARIANG Alm
105 — 62
tersebut ditolak karenaHalaman 16 dari 61 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ptsada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
64 — 33
Muba, sehingga dengandiberhentikannya Penggugat tidak mengalami kekosonganjabatan yang ditinggalkan oleh Penggugat denganmenunjuk Pelaksana Tugas (PLT) yaitu Kepala SubBagian Penyelesaian Batas Setda Kab. Muba, yangsetingkat lebih rendah dari Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatanangka 9 huruf b dan c adalah tanggungjawab dan tugasyang dipegang Penggugat terdahulu telah diserahkan2112.13.benar, ??.
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;JUADI A.R., S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianTelaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro HukumSetda Provinsi Papua;LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua;ELSIUS F.
108 — 60
., Jabatan Kepala Subbagian Bantuanhukum II, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;Mulyanto, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan HukumI, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum
88 — 60
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Dan HAMSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;2. RAHMAT NURYADIN, SH., MH, JabatanKepala Sub Bagian Produk HukumSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;3. EVI KUSUMAWARDHANI, SSTP, Jabatan Kepala Sub.