KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VC ACHMAD BASRI

PENETAPANNomor 6/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merpakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VS GITA RIYANTI

PENETAPANNomor 3/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Permohonan Penitipan Gant KerugianBerdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata caraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan ganti kerugian/konsinyasi kepada Pihak Pengadilan NegeriTanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;

PUTUSANNomor 126 PK/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembalitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Sri Lestari Rahayu, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Yudi Indrianto, SH., MH., jabatan Kepala Bagian

Zulistian, S.H., jabatan Kepala Hukum, Biro Hukum, DitjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Yustinus Danang Rusdihanto, S.H., M.Sc., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sarman Sihombing, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, DitjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sulaksono, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian

Perhubungan Republik Indonesia;Tomi Prasetyo, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Agustinus Firlianto, S.H., jabatan Staf Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Wandes T.

Untuk selanjutnya kapal asing dapatdigunakan lagi, sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersediaatau belum cukup tersedia, dan kapal asing yang digunakan tersebutwajid memiliki izin dari Menteri Perhubungan.

Tergugat Menteri Perhubungan Project Manager PT.R.I. PGAS Solution3. Pendaftaran 20 April 2015 3 Maret 2015Gugatan4. Objek Sengketa 1. Surat Menteri Surat Project Manager PTPerhubungan PGAS Solution NomorRepublik Indonesia 103740.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000.- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Adrianto Djokosoetono, MBAKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Kota Batam No : 1/PERNYDISHUB/VII/2012 tanggal 31Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan KotaBatam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin PenyelenggaraanAngkutan Orang dengan Kendaraan Taksi; Bahwa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam No :1/PERNYDISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan KepalaDinas Perhubungan Kota Batam No : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan KotaBatam Nomor : 1/PERNYDISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang PencabutanSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor:KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dengan kendaraan Taksi ;3.

Menyatakan sah dan kuat Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor:1/PERNYDISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi;3.

oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam A.N.

bidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yang meliputi:a.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV KALIMANTAN UTARA VS SILVIA HADRIANI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PPK SATKERPENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; -----------------------------2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; TERGUGAT I dan TERGUGAT II /TERBANDING

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJENPERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASAPENGGUNA ANGGARAN / PPKSATKERPENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS PERHUBUNGANPROVINSI BALI ;2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUANKERJA PENGEMBANGAN LLAJ.

Menyatakan batal atau tid.ak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum Keputusan Badan / Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat II No.602.1.52/PPLLAJB/V1I11/2008, tertanggal 6 Agustus 2008yaitu. tentang Pengumuman Penetapan Pernenang Pelelanganatas pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000M'. pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas AngkutanJalan Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ;3.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat (Iluntuk mencabut Keputusan aquo no.602.1/

Pradhana teknik atas'Pekerjaan Pengadaan dan pernasangan Marka Jalan sepanjang80.000 M' pada Satuan kerja Pengernbangan Lalu LintasAngkutan Jalan Bali ;4.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat Iluntuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara baru untukmengadakan "Pelelangan Ulang" atas Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Marka jalan sepanjang 80.000 M padaSatker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali,Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran2008 ; ee ee eee eee eeee5.

Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Pemohon:
Dinas Perhubungan Kota Singkawang
Termohon:
AFA

.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA.;PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk.;

., MH kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantoris Hukum Agusman Candra Jaya & Rekan, beralamat diJain Cut Mutia No. 30 Telukbetung Utara BandarLampung, Telp. 0721483061, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Maret 2015 selanjutnya disebutsebagai .PENGGUGAT/PEMBANDING; Melawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA; berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8Jakarta 10110, yang dalam sengketa ini memberikanKUBSE KEPACa = ~ amanHal. 1 dari hal.

Lossen, S.H., M.H.; Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara,Biro Hukum dan KSLN Kemenhub;Be Pa CUNSUAN, Balle mamma naman nw nermmnnnsmnnnnenKepala Bagian Perjanjian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan KSLN Kemenhub ; a YKasie Bimbingan Tata Guna Tanah dan PerairanDit.Pelpeng Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub ; Y ) PyKYPerancang, Peraturan PerundangUndangan Biro HukumLSdan KSLN Setjen Kemenhub ; ===( YPerancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukumdan KSLN Setjen Kemenhub 57.

No. 14/B/2016/PT.TUNJKTKesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai pada lKementerian Perhubungan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor : SU 7 Tahun2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING; PT. SEMEN PADANG, yang diwakili oleh Ir. Benny Wendry, M.M. SeuDirektur Utama PT.

Holcim Indonesia Tbkdi Desa Ranga Tunggal Kecamatan Ketibung, KabupatenLampung Statan, Provinsi Lampung.2) Surat yeeputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor2800 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan lokasi Terminal Khusus Industri Pengantongan Semen PT.Padang diDesa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung, Lampung SelatanProvinsi Lampung. 252" 22" 20222224.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat02) 6) 6 a1) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NomorKP 896 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang PenetepanLokasi Terminal Khusus Industri Semen PT. Holcim Indonesia TbkHal. 8 dari hal. 12 Put.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KEPALA KANTOR ADMINITRATOR PELABUHAN BALIKPAPAN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT Cq.

TOBING, SH.Mkn >< MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, JI. MedanMerdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT I.2. PT.

Konsep usulan tarif tersebut sebelum dikonsultasikan kepadaMenteri Perhubungan telebih dahulu diinformasikan secaratertulis kepada pengguna jasa (INACA, IATA dan Asosiasiterkait lainnya maupun pengguna jasa bukan anggotaasosiasi) dengan tembusan Menteri Perhubungan dan DitjenPerhubungan Udara, untuk mendapatkan masukan/tanggapan secara tertulis;c.

Setelah mempertimbangkan masukan/tanggapan = daripengguna jasa, Direksi menyampaikan secara tertulis usulantarif kepada Menteri Perhubungan disertai data dukungsecara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a;d. Usulan tarif sebagaimana huruf c dibahas oleh unit kerjaterkait dilingkungan Departemen Perhubungan bersamadengan Direksi;e.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana huruf c dan d,Menteri Perhubungan memberikan arahan dan pertimbangansecara tertulis kepada Direksi dalam jangka waktu 1 (satu)Halaman 9 dari 41 Putusan No.154/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.10bulan sejak diterimanya usulan lengkap dari Direksi kepadaMenteri Perhubungan;f.

tarifPJP2U tersebut harus melalui konsultasi dengan Menteri Perhubungan.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VS SAMUEL MATIUS

PENETAPANNomor 5/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merpakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Tinggal bin Mudam ; Latip bin Palam Cui ;Menteri Perhubungan RI ; Kepala badan diklat departemen perhubungan ; Trihatma Kusuma Haliman ; Mamiadini Haliman ; Singgih Haliman

.- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq DirjenPerhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,berkedudukan di Jin Dayanu Ikhsanuddin, KelurahanKatobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Dalam halini memberi Kuasa Kepada : WAHYUDDIN, S.H., RUSLAN,S.H., M.H., YUNIARTI, S.H., dan WA ODE NURNILAM, S.H.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Ri/Tergugat I, tanggal 18 September 1996, GS No: 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat ternadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

NomorWP.1V/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat KeputusanPemerintah Dati Il Buton(Tergugat II) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03tanggal 18 September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan RepublikHal. 19 dari 36 Putusan No. 65/PDT/2017/PT SULTRAIndonesia, Putusan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/1991/PN.BB tanggal 31Oktober

, hingga saatini dimiliki dan dikuasaioleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta ganti rugi kepadaPemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materi:Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar gantirugi, sementara semua hal yang menyangkuteksistensi tanah objek sengketa yangsaat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnyadengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat ini menjadimilik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO);DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8. Jakarta 10110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. SRI LESTARI RAHAYU,Sl Hal I IN mmm naan ae2. ADI KARSYAF,3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN,SH gM Hy22 aaa ann5. M. ISRAYADI,S.H.,M.H;j=22222222222 226. Drs. JHONY P.SIMBOLON >7. MARLEN MANURUNG,S.E8. FITRIYADI,S.H) 7722222 22229.

NURDIANSYAH,S.H) 22222 neeSemuanya Pegawai negeri Sipil pada Kantor DirektoratJenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : HH.47/1/4/DJPL10 tertanggal 1 April 2010,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI),berkedudukan di Jalan Panglima Batur No. 1.Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL09 tanggal 15 Juli 2009 tentang MekanismePembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan adalah sahsesuai peraturan perundangundangan.4. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL09 tanggal 15 Juli 2009 tentang MekanismePembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan tetap berlaku.5.

VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK' INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTAcq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, berkedudukandi Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikankuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H. Kepala Kejaksaan NegeriBaubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari2017 dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggalHalaman 2 dari 18 hal. Put.

, atas nama Departemen Perhubungan Ri/Tergugat , tanggal 18September 1996, Gambar Situasi Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadaptanah objek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 63.259 m?

, atas nama Departemen Perhubungan Ri/Tergugat , tanggal 18September 1996, GS Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996,adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objekperkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 63.259 m2;6.

VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA ODIJAKARTA cg KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU,dalam hal ini diwakili oleh Agus Sugeng Widodo, S.SIT.MM.,selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara BetoambariBaubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaM. Rasul Hamid, S.H.

, atas nama Departemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18September 1996, GS Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996,adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objekperkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 45.770 m?;6.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2. Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (Aptmi)

DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdekabarat Nomor 8, Jakarta 10110, dalam hal inimemberi kKuasa kepada : 1. SRI LESTARI RAHAYU, S.H., LLM. ;2. ADI KARSYAF , S.H :3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN, Msc. ;4. SAHAT, S.H., M.H. ;5. M ISRAYADI, S.H., M.H :6. Drs JHONY P. SIMBOLON ;7. MARLEN MANURUNG, S.E.;8. FITRIYADI, S.H ;9.

NURDIANSYAH, S.H :Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor156/G/2009/PTUN JKT.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: HH.47/1/5/DJPL 09tertanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebutSEDAGA avrwss wnacnie vx warwarwan a ws va x wm are wae TERGUGAT ;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA(APTMI), diwakili oleh1.

bersengketa ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2009, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 6 Oktober 2009, di bawah Register perkara Nomor156/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan

Bahwa dalam pasal 2, Peraturan Menteri PerhubunganNo. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan danPengusahaan Tally di Pelabuhan disebutkan bahwapenyelenggaraan tally yang dilakukan olehperusahaan tally berperan mewakil i kepentingan pemilik barang/muatan, pengangkut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, penyelenggara/pengelola pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat untuk memperlancar kegiatan arus lalulintas barang dan membantuPemerintah dalam hal iniDepartemen Perhubungan, Departemen

Laut Republik Indonesia mengeluarkan Obyek Sengketa yangmemuat materi mengenai : teknis pedomanpelaksanaan pembayarantarif pelayanan jasa tally dipelabuhan hal ini = menunjukkan bahwa DirekturJenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia telahmelampaui kewenangannya sebagai pengawas~ atasPeraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan Asas Kepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam membuat dan ataumengeluarkan Obyek Sengketa, Tergugat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdi Jakarta cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di Jakartacq.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNITPENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS MUTIARASIS ALJUFRIE PALU, yang diwakili oleh Kepala KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, Benyamin Noach Apituley, S.E., berkedudukan diJalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Sulawesi Tengah, dalamhal ini memberi kuasa kepada: Rudi Richardo, S.H., M.H.dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat diJalan Mardeka

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.

. & Partners beralamat di JalanBangau Putih Nomor 14 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA DI JAKARTA, cq.

., dan kawankawan, masingmasingKepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara,Kasubag. Advokasi Hukum, Kepala Seksi Teknik danOperasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu dan Para Staff pada Subag.Advokasi Hukum pada Bagian WHukum SetditjenPerhubungan Udara dan Para Staff pada UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufriHalaman 1 dari 8 hal. Put.