Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor : 1641 yang telah dikuasai penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan harta benda ( asset ) milik Partai Golongan Karya ( Penggugat );5. Menghukum Turut Trgugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;6.

ABURIZAL BAKRIE : KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR Dkk melawan Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, MM Dkk

harta benda (aset) dari Partai Golongan Karya.2.

Disebutkan :Ayat (1) Perselisian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagai mana diatur didalam AD dan ART.Ayat (2) Penyelesaian internal Partai politik sebagai mana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh Suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik; dan seterusnya;5.

tidak tahu asset Partai Golkar Kab.

Sidoarjomenjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo dansebelumnya saksi sebagai pengurus Partai Golkar di tingkat Kecamatan;Bahwa pada waktu saksi menjadi Sekretaris Partai Golkar KabupatenSidoarjo yang menjadi Ketua Partai Golkar adalah tergugat selama limatahun sejak tahun 1999 s/d tahun 2004 dan setelah masa jabatan sebagaiKetua Partai Golkar tergugat habis maka digantikan oleh Pak Unggul;Bahwa pada tahun 1999 era Orde Baru / Reformasi Kantor Partai Golkarmau direbut oleh

ADNAN KASOGI, S.HMELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (DPP-PPPI), DK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DANPEKERJA INDONESIA (DPPPPPD, beralamat di Jalan ImamBonjolNo. 44 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya bernama Kasman M. Djafar, S.H., Ketua DPD PPPIPropinsi NTB, alamat Jalan Sembada Asri D 12 BTN KekalikJaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 21 Juni 2013, semula sebagai Tergugat I sekarangsebagai Terbanding I;2.

dari Partai Pengusaha danPekerja Indonesia (PPPI) ;.

Ketika telah resmi diangkat, dilantik serta disumpah dan berkarya mengabdisebagai wakil rakyat /legislative pada Dewan Perwakilan Rakyat ProvinsiNTB, lalu Penggugat tidak lupa untuk tetap melakukan koordinasi sertakonsolidasi terkait keberlangsungan akan keberadaan partai pendukung10.Penggugat yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang telahsangat berjasa kepada Penggugat dan telah merestui serta telah mendukungkarir politik Penggugat sehingga dapat mengabdi lebih lama bagi masyarakat

;Bahwa Penggugat tetap loyal sebagai kader dan anggota partai PPPI terkaitadanya kewajiban bagi seluruh kader termasuk Penggugat untuk memberikankontribusi dan sumbangan kepada Partai yang tujuannya adalah demikeberlangsungan eksisnya partai serta bertujuan juga sebagai sumberpembiayaan kebutuhan partai dan pengurusnya ;Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkanPenggugat adalah kader partai PPPI yang sangat

Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri di forumorganisasi ;Jadi dalam BAB XVIII Sanksi Organisasit AD/ART partai PPPI pasal 33 inijelasjelas menggariskan tentang larangan untuk berbuat arogan dan juga adanyaaturan tentantang tata cara pemecatan yang mesti dan wajib melakukan upayaperingatanperingatan sebelum menjatuhkan sanksi bagi kade ratauaghota PartaiPPPI ;11.

., VS KETUA DIVISI PEMBINAAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR,DK

Jatim dan tanpa dasar hukum yang kuat, selaku Ketua DivisiPembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Prov.

Politik;Pasal 32 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: (1) PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam ADdan ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik, (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atauHal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor

MajelisHakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya tidakcermat, bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berkalikali melakukan upayakonsultasi/pengaduan kepada DPD PD Partai Demokrat Dewan Kehormatan/DPPPartai Demokrat baik pada Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat atau kesemuakomponen Partai Demokrat yang membidangi Permasalahan Partai, Penggugat/Pemohon Kasasi meminta/memohon permasalahan yang sedang dihadapi untuksegera diselesaikan, yaitu:e Permasalahan pemecatan 12 Ketua

DPAC Partai Demokrat Kabupaten Kediri,yang mana dilanggar oleh Termohon Kasasi I yang selanjutnya Termohon KasasiIll dan IV, perbuatan Termohon Kasasi I, III dan IV telah melanggar AD/ARTdan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, yaitu:e Pasal 1 ayat (1) s/d (3) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 09/PO01/DPP.PD/II/2007;Pasal 8 ayat (1) s/d (5) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO14/DPP.PD/XI/2007;Pelaksanaan Muscab IIT DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri oleh ParaTermohon Kasasi

Jatim Masa Bakti 20122017adalah sarat penyimpangan dan cacat hukum/tidak sah/batal demi hukum;Bahwa sebagai catatan dalam Partai Demokrat tidak ada/tidak terbentuk MahkamahPartai dan Partai Demokrat sekarang dalam masalah hukum;Bahwa permasalahan perselisihan partai politik yang diajukan oleh Pemohon Kasasia quo tidak direspon sama sekali oleh Para Pemohon Kasasi maupun institusi PartaiDemokrat yang mengatakan: DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri tidak adamasalah, sehingga dari katakata tersebut

.- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (DPD-PPPI), DK

. ; Lakilaki, Umur 44 tahun, Agama Islam, Beralamat di RT/1RW.008/004, Dusun Jelateng Timur, Desa Jelateng,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, PekerjaanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi NTB, Kader Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (DPDPPPI) Provinsi NTB, NomorKTA :050018/DPPPPPI/LBR/VIII/08, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya : GABRIEL GAHINGTOKAN, SH.

lama bagimasyarakat ;Bahwa PENGGUGAT tetap loyal sebagai kader dan anggota partai PPPI terkaitadanya kewajiban bagi seluruh kader termasuk PENGGUGAT untuk memberikankontribusi dan sumbangan kepada Partai yang tujuannya adalah demi10keberlangsungan eksisnya partai serta bertujuan juga sebagai sumber pembiayaankebutuhan partai dan pengurusnya ; Bahwa tidak pernah sekalipun PENGGUGAT pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkan PENGGUGATadalah kader

partai PPPI yang sangat loyal dan sanggup untuk berkorban jiwamaupun raga demi tegaknyaParta PPPI dimana PENGGUGAT dibesarkan selamaBahwa namun tibatiba bagai petir di siang bolong PENGGUGAT sangatdikagetkan ketika menerima surat Pemecatan dan usulan PAW yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang

ADNANKASOGI, SH.., diberi tanda P1 ;2 Foto copy Kartu Angota Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja IndonesiaNo. KTA : 050018/DPPPPPI/LBR/VIII/08 atas nama H. M. ADNAN KASOGI, SH.,diberi tanda P2 ;3.

Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: TIM CARETAKER DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MOJOKERTO, yang susunannya terdiri dari: 1. Drs. H. ACHMAD HERI, 2. H. ACHMAD BAIDLOWI, 3. H.M. TADJID, 4. Drs. AGUS TOHA, 5. H.M. ROMLAN, BA, 6. AANG BAIHAKI, 7. H.M. NURHADI, 8. Drs. ABD. HAMIM, 9. Drs. ALI MUSTOFA, 10. H. EM. HARSONO, 11. SOLEHUDDIN, SE., 12. Dr. KH. ACHMAD DIMYATI ROSYID, MA., 13. H. MOH. AMIN ACHMAD tersebut;

TIM CARETAKER DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MOJOKERTO, VS 1.H. ABD. ROHMAN, DKK

", serta "Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga PerwakilanRakyat Daerah".

Selain itu berdasarkan AD/ART PKB serta Peraturan Partai, kepemimpinanPartai Kebangkitan Bangsa adalah bersifat kolektifkolegial, unsur pimpinanpartai dalam hal bertindak untuk dan atas nama partai baik kedalam maupunkeluar, apalagi mewakili partai di Pengadilan tidak bisa bertindak sendirian,harus ada unsur Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro serta unsur Ketua danSekretaris Dewan Tanfidz;.

Bahwa masalah pembekuan kepengurusan partai politik dan pemberhentiankeanggotaan pada partai politik adalah urusan internal partai politik karenapara Penggugat melanggar aturan partai baik dalam anggaran dasar/rumahtangga maupun peraturan partai, maka sesuai dengan ketentuan dalamPasal 8 UU No. 31 Tahun 2002 yang mana menyatakan partai politik berhakmengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, makaatas dasar tersebut Mahkaman Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No.4/2003 tertanggal

SH, di Jakarta yang mana para Penggugat sekarang telahbergabung dengan PKNU, maka karena kelompok para Penggugat telahmendirikan/bergabung partai baru, sehingga secara hukum telah gugursebagai anggota partai lama yang selama ini diikuti sesuai ketentuan UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mana apabila seseorang terdaftarsebagai anggota partai lain, maka keanggotaan pada partai lama gugur;14.Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 371/Pdt/2007/PT.Sby tertanggal 10 Desember

SEMA No. 4 Tahun2003, kasus a quo termasuk urusan internal partai (PKB) yaitu mengenaipenggantian pengurus partai melalui Muscablub yang dibenarkan dalamAnggaran Dasar (AD/ART); bahwa gugatan a quo hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, apabilasengketa itu tidak dapat diselesaikan di dalam partai sendiri.

ISKANDAR VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SUMENEP (BADRUS SAMSI), DK

Hal ini secara jelas dan nyata sangatlah merugikan pihakPenggugat dan membuat goncangan batin pada diri Penggugat baik dalaminternal partai maupun dalam eksternal partai.

Partai Amanat Nasional denganTergugat dan II selaku pimpinan Partai Amanat Nasional di tingkatkabupaten, maka tahap penyelesaian perkaranya harus terlebih duludiselesaikan diinternal partai yang dalam hal ini adalah Mahkamah PartaiAmanat Nasional, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang RINo. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 02Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada

Terjadinya konflik yang bermuara ke Pengadilan,pada umumnya karna ingin mempertahankan kekuasaan yang tidakmemikirkan kepentingan partai dan hak politik anggota yang lain, hal iniyang harus disadari para anggota partai politik.

DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Kabupaten Trenggalek, dkk.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematurdengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenangmemeriksa mengadili dan memutus sengketa Penggugat yangmerupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada UndangUndang Partai Politik ini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmenyatakan dengan tegas sebagai berikut:Bab XIVPenyelesaian Perselisihan Partai PolitikHal. 7 dari 20 hal Put.

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Pasal 321 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.Gayungsari Timur No. 35 Surabaya;4 Bahwa seharusnya domisili hukum DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU(Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.

Politik menyebutkan:e Pasal 32ayat (1): = Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;ayat (2): Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;e Pasal 33ayat (1): Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukanmelalui Pengadilan

Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013dalam rapat fraksi dan banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi DapilPenggugat, sehingga alasan utama Partai PKNU memberhentikan Penggugatsebagai anggota partai adalah komulatif antara lain: 1. Adanya kasuspenggerebekan, 2. Tidak adanya kontribusi di dalam partai, 3.

Pembanding/Penggugat : DPD Partai Golkar Prov. Kaltim Diwakili Oleh : Lasila,SH
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA SAMARINDA

Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pembanding/Penggugat : DPP PARTAI DEMOKRAT Diwakili Oleh : IKHWAN FAHROJIH
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAM
Terbanding/ Intervensi I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) diwakili oleh H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A

., VS ABURIZAL BAKRIE selaku KETUA UMUM DPP PARTAIGOLKAR, DKK

Putusan Nomor 702 K/Padt/2015pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tahun 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (SekberGolkar) sekarang menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), telahmendapat pemberian sebidang/tanah seluas 584 m?

yang di atasnya berdirisebuah gedung terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjodari Bupati Sidoarjo, yang dipergunakan sebagai Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo (sekarang DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo), sehinggatanah dan gedung tersebut menjadi harta benda (aset) dari Partai GolonganKarya;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, Drs. Ec. H.M.

Imron Syukur, MM(Tergugat) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSidoarjo Masa Bakti 19982004, telah membuat pernyataan sebagai KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten, Sidoarjo mewakili mengatasnamakan tanahdan Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang terletak di JalanJenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dengan nama saya sebagaimanatercantum di dalam sertifikat hak milik, bahwa tanah dan gedungsebagaimana tersebut diatas adalah benarbenar milik organisasi/DPDPartai Golkar

Tentu saja tidak bisa, karena tanah tersebut bukan Tanah Negara Bebas,tetapi tanah negara yang dikuasai dan ditempati oleh Partai Golongan Karyauntuk Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo,sedangkan dalam kasus ini yang mengajukan dan yang menguasai tanahdan Gedung adalah orang yang sama yaitu Doctorandus Economy HajiMuhammad Imron Syukur Magister Management selaku Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, sehinggapermohonan hak milik bisa berjalan

Disebutkan :Ayat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.Ayat (2) Penyelesaian internal Partai politik sebagai mana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik; dan seterusnya;.

DEDY YULIANTO VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PUTUSANNomor 865 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEDY YULIANTO, bertempat tinggal di JalanBatin Tikal Senang Hati RT. 003 RW. 005,Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat,Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasakepada Ibrohim, S.H., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Blok A,Kelurahan Taman Bunga

Menyatakan Tergugat harus mencabut objek gugatan berupa Surat KetuaDewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor 010077/DPDGERINDRA/2018tanggal 5 Februari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku;4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril terhadapPenggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 terbilang seratus juta rupiah;5.

Tentang Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat bersifatprematur/terlalu dini yang masih menjadi kewenangan Partai Politik;2. Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (plurium litis consortium),Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinangtelah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2018/PN Pgp., tanggal24 April 2018 dengan amar sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 hal. Put.

Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat harus mencabut objek gugatanberupa Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan IndonesiaRaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 010077/DPDGERINDRA/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku;4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar kerugian materil danimmateril terhadap Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 terbilangseratus juta rupiah;5.

Nomor 865 K/Pat.SusParpol/2018 Bahwa gugatan kurang pihak karena yang menentukan pergantian unsurpimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra oleh karenanya Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Gerindra harus ditarik sebagai pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.SusParpol/2018/PN Pgp tanggal 24 April 2018 dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH, 2. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan, 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ;

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, dkk. vs TR. Hulu, S.H.

TR.HULU sebagai anggota Partai AmanatNasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berdasarkanrekomendasi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I, II dan IIImenunjukkan dengan jelas akan ketidaktahuan dan ketidakmengertian mengenaiAnggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

ART Partai Amanat Nasional sertaperaturan Perundangundangan lainnya.

atau Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik (vide Pasal118 ayat (1) HIR) Jo.

No. 669 K/Pdt.Sus/2012147 Bahwa, sebagai Anggota Partai Politik yang tergabung dalam Partai AmanatNasional (Partai PAN), yang juga tahu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yangdiamanatkan oleh Partai serta telah mengetahui UndangUndang Partai Politik hal apayang harus dilakukan sebagai upaya pembelaan diri melalui mekanisme partai maupunUndangundang (Vide Anggaran Dasar PAN Bab X Tentang Majelis Penasehat PartaiPasal 23, jo Bab XI Tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pasal 24 jo.

DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi17Sumatera Selatan, 3.

Penggugat:
ANDI NURBAI, SP
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3.BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
4.GUBERNUR RIAU

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP)melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;Bahwa pimpinan partai politik yang berwenang mengajukan pasangan calon gubernurdan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Kalimantan Timur bukanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), sehinggaapabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) merasa Dirugikan olehpenyelenggaraan pemilu dalam hal ini Tergugat, maka yang berwenang

mengajukangugatan adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPDPDIP) Provinsi Kalimantan Timur;2.

Presiden dan Wakil Presiden, calongubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, sertacalon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 19:1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukotakabupaten/kota;Putusan Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUNSMD Halaman 17 dari 31 HalamanMenimbang

, bahwa apabila ketentuan beberapa pasal tersebut di atas dikaitkandengan sengketa in litis, Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP).

Aji SofyanAlex mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur ProvinsiKalimantan Timur dengan diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (vide bukti T4);Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat Pembebastugasan H.Aji Sofyan AlexDari Jabatannya Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur DanEdy Kurniawan, SE Dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan ProvinsiKalimantan Timur Sekaligus Penunjukan

DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 2. DPP/ DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 3. DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN 1. KETUA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. MUHAMMAD YUSUF

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dkk

(BuktiSurat T.1);Bahwa alat perjuangan utama Partai adalah Organisasi Partai itusendiri ;Bahwa sesungguhnya organisasi partai politik akan efektif apabiladidalamnya terdapat KaderKader Partai Militan dan patuh terhadapAD/RT dan peraturan organisasi Partai ;Bahwa apabila ternyata seungguhsungguh terbukti didapat kaderpartai yang menjabat di Legislatif berprilaku menyimpang,menyeleweng, melanggar atau bahkan ingkar atas tugas, tanggungjawab dan wewenang yang melekat pada diri kader partai yang12bersangkutan

FRANS MICO COFIAN LUBIS(Penggugat) tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2 AD/RT dan pasal 5 butir4 Peraturan Partai No. 02/BAPPILU DPP PDS/V/2008 diatas, nyatanyata terbukti melanggar disiplin partai dengan kategori berat, karenatelah menjatuhkan wibawa Partai dimata masyarakat dengan sikap,tindakan dan perbuatan yang bertantangan dengan ketentuan,Keputusan dan garis kebijakan Partai ;13e Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untukmenerbitkan surat Keputusan Sanksi Organisasi berupa Pemecatan

Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal32 menyebutkan ;1. Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan RT ;2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.

Susunan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian ;4. Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;165.

Partai No 02/BAPPILU DPP PDS/VII/2008 Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Nomor 2 tahun 2008tentang Partai Politik disebutkan:1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA 2. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM dan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAJALENGKA 2. BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA 3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA 4. GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN ( PKN - PDP ); H. ROY BB. JANIS, SH., M. HUM., DKK.

Pembebastugasan dari jabatan Partai dan atau jabatan atas namaPartai ;3. Pemberhentian sementara sebagai anggota Partai ;4.

Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Partai ; Anggaran Dasar Pasal 16:Pimpinan Kolektif adalah Lembaga Tertinggi Partai ditingkatannyamasingmasing yang berfungsi :(1) Memimpin Partai dan mengambil kebijakan strategis Partai ;(2) Mengawasi pelaksanaan tugastugas Partai ;(3) Sebagai forum konsultasi masalahmasalah Partai ; Anggaran Dasar Pasal 18:Pimpinan Kolektif Nasional :(1) Pimpinan Kolektif Nasional merupakan Pimpinan Tertinggi Partaidan bertanggung jawab kepada Konferensi Nasional Partai

1.2.3.Menjadi anggota Partai Politik lain ;Membocorkan rahasia Partai ;Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentinganPartai ;.

Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

,Peraturan Disiplin Partai, Kode Etik Partai dan UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai hukum positifbagi Partai dan Majelis Hakim ketika berhadapan dengan perkaraperselisihan Partai Politik yang diajukan ke Pengadilan Negeri ;9.14.Dari uraianuraian di atas, membuktikan bahwa Judex Factie bukansaja tidak memiliki keberanian untuk memeriksa pokok perkara, akanHal. 37 dari 43 hal.