Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai dua anakyaitu: XXxXxXxXxX, Umur 18 Tahun; XXXXXXxXxXxX, UMur 10 tahun;5.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdatadan Pasal 1365 KUHPerdata itu telah menyimpang menurut Hukumketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat HMNo. 648 luas 4120 M2 Haruslah di Batalkan

Oleh karena penekanan dalam perkara a quo adalahketidak hadirannya Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertamadengan mendasarkan kepada Pasal 149 R.Bg. yang diputus dengan verstek.Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti saksi dalam perkara a quo tidakbersifat mutlak tapi lebih bersifat penguat yang dapat dikomulasikan dengandalil syar'i tersebut diatas karena verstek.

No. 117 K/Pid/2011dalam penjatuhan pidana hendaknya ditetapkan~ secaraProporsional dengan memperhatikan tujuan pemindanaanyang antara lain adalah penekanan jumlah kejahatan danresosialisasi pelaku.

jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) padapangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas,permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulangtulang dada kiri dankanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal,dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depansetentang luka terbuka didahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecahsaluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan

disimpulkanmenjadi hukum pidana atau sebagai perbuatan pidana;Bahwa khusus mengenai dugaan adanya tindak pidana pemalsuan makamenurut pendapat saksi untuk membuktikan suatu surat dikatakan suratpalsu harus dilakukan melalui proses pengujian di pengadilan pidanasebagai mana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yangmenyatakan atau memutuskan bahwa objek surat dalam bentuk ijazahtersebut sebagai surat palsu atau dipalsukan;Hal 25 dari 46 Halaman Putusan No.958/Pid.B/2016/PN.Pbr.Bahwa salah satu yang menjadi penekanan

Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhnkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap subsistem (komponen) yang beriteraksi didalamnya, juga yang sangatpenting

lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifatimperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dansegi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalam batasan yangtelah diuraikan dalam maten surat dakvaan dan tidak dibenarkan menjadi biasyang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana yang menjadi fokus pembuktian dalam perkara a quo hanyamengacu kepada uraian

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berikutdasar hukum yang melandasi perbuatan dimaksud serta juga dibatasi denganlocus dan tempus delicti kejadian delik yang nyatanyata telah diuraikan secaralimitatif dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa dengan kerangka akan hakekat dan eksistensi suratdakwaan sebagaimana diuraikan diatas maka selanjutnya majelis hakim perlumemberikan beberapa penekanan yang terkait dengan segala sesuatu yangsecara formalitas telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

suratyang dimaksud bukan surat biasa tetapi merupakan sebuah akte yang bersifatpembuktian suatu hak serta tidak hanya yang memasukkan keterangan yangbisa mempergunakannya tetapi bisa juga orang lain yang mempergunakannya.Akan tetapi hakekat yang terkandung dalam Pasal 266 KUHP pada prinsipnyasama dengan perbuatan yang bersifat membuat surat palsu atau menggunakansurat palsu sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 263 KUHP;Menimbang, bahwa dari pembagian pola sifat pemalsuan diatas secarayuridis memiliki penekanan

Pembalasan tidak selalu dalam bentukbentukpenyiksan fisik tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis, tertuju padapelaku maupun keluarga. Wujud pembalasan ini jelas membawa dampaknegatif terhadap pelaku dan anggota keluarganya.Berdasarkan AlasanAlasan Tersebut Diatas, saya selaku terdakwaMohon Agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Menetapkan /Memutuskan :Hal. 6 dari 11 Putusan No.187/PID/2019/PT MKS1. Menerima Permohonan Memori Banding terdakwa.2.

asas kepastian hukum dan asas kecermatan,karena in casu terkait dengan hubungan istimewa yang oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali walaupun telahmelakukan analisis transfer pricing untuk membuktikan bahwa prinsipkewajaran dan kelaziman usaha dari biaya jasa intragroup dalamDokumentasi Transfer Pricing Tahun Pajak 2015 ("TPD Tahun Pajak2015"), dan paling tidak bahwa pada Analisa penerapan prinsipkewayaran dan kelaziman usaha (Arms length principle), atas kasusTransfer Pricing, penekanan

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI ADtelah mengetahui adanya peraturan yang melarangpenyalahgunaan Narkotika, hal tersebut diketahuiTerdakwa antara lain dari penyuluhan hukum yangdiberikan oleh personel Kumdam /BB ataupun daripersonel Kumrem 023/KS serta penekanan dari PimpinanKorem 023/KS.15.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang PrajuritTNI AD telah mengetahui adanya peraturan yangmelarang penyalahgunaan Narkotika, hal tersebutdiketahui Terdakwa antara lain dari penyuluhan hukumyang diberikan oleh personel Kumdam /BB ataupun daripersonel Kumrem 023/KS serta penekanan dari PimpinanKorem 023/KS.16.

Putusan Nomor 17K/PM.102/AD/1/2018Menimbangmelarang penyalahgunaan Narkotika, hal tersebutdiketahui Terdakwa antara lain dari penyuluhan hukumyang diberikan oleh personel Kumdam /BB ataupun daripersonel Kumrem 023/KS serta penekanan dari PimpinanKorem 023/KS.13.

gunaan Narkotika dapat merusakgenerasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI,dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanandan keamanan negara oleh karena itu harus diisi olehprajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani danrohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindaktegas maka sama juga dengan membiarkan negaradalam ambang kehancuran.2.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan

Putusan Nomor 17K/PM.102/AD/1/2018selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudahsering mendengar penekanan tersebut baik di setiap hariSenin selesai upacara bendera, dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikutterlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggotaTNI seharusnya menjadi ujung tombak dalampemberantasan penyalah gunaan Narkotika.3.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkanTerdakwa tidak lagi peduli terhadap

jaringan otak hancur, teraba butiran kasar berwarna hitam (jelaga) padapangkal serta saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas,permukaan dada hingga perut terbuka disertai patah tulangtulang dada kiri dankanan, serta gumpalan darah pada pembuluh darah di hati limpa dan ginjal,dijumpai patah dasar tulang tengkorak, pada bagian kepala kiri sebelah depansetentang luka terbuka didahi kiri (pelipis), dijumpai buih halus sukar pecahsaluran nafas bagian atas dan bawah serta pada pemotongan dan penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama YOFI FITRA JAYA AliasYOFI sebagai Terdakwa

Bahwa dikesatuan Yonif 516/CY sering diberikan penekanan danpenyuluhan dari komandan sampai tingkat pimpinan yang paling bawahbawah setiap prajurit dilarang mendekati apalagi mengkonsumsinarkoba dan hal tersebut sudah seringsekali diperingatkan olehpimpinan.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa 1 orang Saksi yaitu Saksi 4 yang telah dipanggil oleh OditurMiliter untuk hadir ke persidangan untuk memberikan keterangannyasecara langsung akan tetapi Saksi 4 tersebut tidak

Bahwa benar sejak semula sudah Terdakwa mengetahui danmenyadari jika mengkonsumsi atau) melakukan tindak pidanapenyalahgunaan narkoba tidak boleh dilakukan oleh setiap orangtermasuk setiap prajurit karena hal ini sudah merupakan programpemerintah dan merupakan penekanan pimpinan mulai pimpinantingkatan atas sampai tingkat pimpinan paling bawah dikesatuanTerdakwa namun oleh karena Terdakwa sudah terlanjurmengkonsumsinya maka Terdakwa tidak lagi mengindahkan ketentuandan perintah pimpinan tersebut

Bahwa benar sejak semula sudah Terdakwa mengetahui danmenyadari jika mengkonsumsi atau melakukan tinda pidanapenyalahgunaan narkoba tidak boleh dilakukan oleh setiap orangtermasuk setiap prajurit karena hal ini sudah merupakan programpemerintah dan penekanan pimpinan mulai tingkatan atas sampaitingkat pimpinan paling bawah dikesatuan Terdakwa namun oleh karenaTerdakwa sudah terlanjur mengkonsumsinya maka Terdakwa tidak lagimengindahkan ketentuan dan perintah pimpinan tersebut dan tetap sajamelakukannya

(Penekanan oleh Tergugat)Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat)6.

(Penekanan oleh Tergugat)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal iniseharusnya Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan Syahbandarsesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) huruf a UU Pelayaran.9.

(Penekanan oleh Tergugat)Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKetentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat)Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmBentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138.11.12.13.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bahwa Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotika daripenyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilan apelpagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.11...

Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.12.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa Narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannyadiberikan sanksi yang tegas.10.

2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:Setiap Orangdilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul3. bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancamankekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupakekerasan fisik seperti memukul, menendang dan sebagainyayang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapat bulaberupa kekerasan mental seperti penekanan

penekanan tertentubaik seperti mengancam akan melakukan kekerasan atausetidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan ketakutanatau rasa tidak tenang dan tidak aman ;4.

Bahwa para Terdakwa mengetahui para pimpinan atas selalumemberikan penekanan atau arahan bahwa anggota TNI AD dilarang kerasterlibat dalam perkara Narkotika dan obatobatan terlarang dengan alasanapapun dan para Terdakwa tahu kalau Perbuatan itu dilarang dalam HukumNegara dan dalam Tatanan Hukum Militer Indonesia.AtauBahwa Terdakwa pada wakiuwaktu dan tempattempat tersebut dibawahini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tujuh atau setidaktidaknyadalam bulan Juni tahun 2007 atau setidaktidaknya

Bahwa para Terdakwa mengetahui para pimpinan atas selalumemberikan penekanan atau arahan bahwa anggota TNI AD dilarang kerasterlibat dalam perkara Narkotika dan obatobatan terlarang dengan alasanapapun dan para Terdakwa tahu kalau Perbuatan itu dilarang dalam HukumNegara dan dalam Tatanan Hukum Militer Indonesia.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan para Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana berdasarkan :Hal. 6 dari 18 hal. Put.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang1813.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota INI tidak boleh terlibat Narkotika.7.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan memakai ataumenguasai narkotika jenis shabusabu tersebut.12.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota INI tidak boleh terlibat Narkotika.2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan memakai ataumenguasai narkotika jenis shabusabu tersebut.3.

jalannya persidangan.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan :1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi disiplin di kesatuannya, bertentangandengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.4 Terdakwa mengabaikan penekanan

berikut :1Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaanNarkoba sangat serius dilakukan karena penyalah gunaan Narkobadapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI,tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negaradan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah seringdilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudasering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan olehTerdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selakuanggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalah gunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnyanamun justru Terdakwa melakukannya.Bahwa

Putusan Nomor 4455/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairs function), olehkarenanya Keputusan Tergugat