Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan kutipan aktanikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX tanggal11 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak jujur, sering memimjamkan barangbarang kepadasaudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang memberikannafkah batin dan jika dinasehati melawan kepada Pemohon akibatnya terjadipisah

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;BidsBahwa dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang mendasari dalil gugatanPenggugat pada Posita butir 15 (lima belas) adalah Pasal 155 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sedangkan peristiwa (Feitelijke Grond) yang mendasari gugatan Penggugatsebagaimana posita gugatannya adalah tentang PKWT yang dilakukansecara langsung dan terus menerus hingga lebih dari dua kali;Bahwa dalam positanya butir (17), Penggugat menyatakan bersediamenerima

Mayor Inf Dono Pramesti NRP.11010032810677tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal28 Nopember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.MenimbangMenimbang5Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsentia).Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut

Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Mayor Inf DonoPramesti NRP. 11010032810677 tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.

Ataudiajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntutumumyang menghentikanpenyidikan atau penuntutanberkedudukan5, Bahwa, mendasari dari Posita (1, 2, 3, dan 4) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatassehingga PRA PERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYAberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala KejaksaanNegeri Brebes Nomor : PRINT 01/0.3.30.4/Fd.1/04/2018 pada tanggal 12 APRIL 2018, PEMOHON danTERMOHON memiliki kedudukan hukum dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo

Bahwa, mendasari dari Posita (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, dan 29) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN aquo dan berdasarkan Fakta Fakta Hukum tersebut diatassehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum TIDAK ADA IKTIKAD TIDAK BAIK /NIAT JAHAT DARI PEMOHON SECARA MELAWAN HUKUMDENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MAUPUNMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA

/PN..Bbs.34.0 Bahwa, mendasari dari Posita (31, 32, dan33) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarmenurut hukum dalam Perkara Pidana dugaan Tindak PidanaKorupsi Bantuan Excavator Merk Komatsu PC 130 F 7 dariKementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesiauntuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Muncul JayaKelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes KabupatenBrebes Tahun 2016 TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.sehingga PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT SECARAFORMIL40. ~ Bahwa, mendasari dari Posita (37, 38, dan39) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarHalaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018.

Bahwa, mendasari dari uraian uraiansesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam Posita (B,C dan D) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo,sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum PEMOHON DITETAPKANTERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA 2 (DUA) ALATBUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM oleh karenanyaPENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA yangdilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH Berdasarkan Posita (A, B, C, D, E, F dan G) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatas, sehinggasangat

Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.

sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari

gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari

Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

apalagi jikamereka tidak diakui oleh orang tua kandungnya sendiri tentu anakanak kitaakan lebih tersakiti lagi perasaannya, ketahuilah bahwa mereka tidakpernah meminta untuk dilahirkan justru sebaliknya kitalah yang mengharapkankedatangan mereka.Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari

RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikabulkansebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat dalamperkara rekonvensi dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal18 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 19September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

M sejak 1(satu) minggu terakhir ini; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usahadamaitelah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari kepadapertimbanganpertimbangan dan faktafakta hukum sebagai tersebut di atasMajelis Hakim menilai : di mana pernikahan yang pada dasarnya merupakanakad atau ikatan/perjanjian lahir bathin antara seorang pria sebagai suami danwanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membina

merupakanessensi dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayangdan saling percaya serta perlidungan, pemenuhan kebutuhan biologis punsangat diperlukan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis), perlindungan,pengayoman dan pemenuhan kebutuhan biologis itu telah ternyata pula tidakada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itusudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

., tanggal 25 Juni 2018,mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa yang mendasari Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangmenikah pada tanggal 01 September 2013, di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarindadan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 676/39/IX/2013 tanggal 01September 2013 M / 25 Syawal 1434 H;2.

Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,karena berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Seringmain judi, Narkoba dan menggadaikan barang, Puncaknya antara Penggugatdan Tergugat telah pisah ranjang

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/36

No.471 PK/Pdt/2007Bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara pemohonPeninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali telah diaturdalam pasal 1314 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi:Suatu persetujuan dibuat dengan CumaCuma atau atas beban.Suatu persetujuan dengan CumaCuma adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepadapihak yang lain tanoa menerima suatu manfaat bagi dirinya;Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang

Prestasi hanyadipenuhi oleh satu pihak untuk mana ia terikat;Bahwa dengan demikian perjanjian yang mendasari hubungan hukumPemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembalidalam perjanjian ini diakui serta dilindungi oleh hukum, dimana judex jurisseharusnya turut menegakkan perjanjian ini dan bukannya tidakmengakuinya;DENGAN DEMIKIAN NYATA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATAMELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;.

Selanjutnya mendasari informasitersebut saksisaksi bersama tim dari Polsek Jebres melakukanpenyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020sekitar pukul 16.00 Wib di jalan kandang sapi 124 Kel.

Bahwa , dengan diajukannya BUKTI TAMBAHAN baru tersebut ,akan ditemukan fakta baru yang sebenarnya bahwa sebenarnya bidangtanah dengan PETOK NO. 87 PERSIL 42 yang mendasari diterbitkannyaSHM (bukti P1 dan P2 tertulis bidang tanah adalah berasal daripetok 871 persil 42) atas nama PARA TERBANDING dan WAHYUDI(bukti P5 tertulis berasal dari petok 871 persil 42) adalah sudah tidakada lagi (Sudah dicoret/beralin karena jual beli) karena sudah dijualseluruhnya oleh SARIMO kepada PETOK 816 PERSIL 42 atasnama

Menyatakan sebagai hukum bahwa semua Ssuratsurat yang digunakanoleh PARA TERGUGAT REKONPENSI yang mendasari sebagai syaratpenerbitan KEDUA SHM atas OBJEK SENGKETA (Sertifikat HakMilik (SHM) No. 704/Desa Gunung Malang, Surat Ukur Tanggal14/11/2018, No. 00430/ Gunung Malang /2018 Luas 128 M2 atas namaSUNIL Alias P.