Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama tahun 2016tahun ;;6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan diHal. 9 dari 12 Put.

Pasal 63 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara inimenjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonanPemohon ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum KabupatenSolok, maka sesuai ketentuan Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 17 Juni 2016Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan

Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat4.tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di DusunGunungsaren Lor RT. 80, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan,Kabupaten Bantul selama 4 bulan, kemudian pada bulan Januari 2016tahun Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat Tergugat denganalamat Punduhan RT. 01, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek,Kabupaten Bantul selama 1 bulan, kemudian pada Februari 2016Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat yangberalamat di

dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak 2006rumah tanggaPenggugatdan Tergugat sudah tidak rukun lag ; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran dalam rumah tangga; Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sering berbuat kasar dan Tergugat juga telahmenjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat; Bahwa sejak Agustus 2016tahun

No. 2687 K/PID.SUS/2016Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalamsurat dakwaan Primair kami;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaWAGIMUN tersebut dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan;3.

tidak dapat diterima permohonanpeninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyataan sebagaipihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkaradalam peninjauan kembaili ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016Tahun

No. 0211/Pdt.G/2016tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaKruiuntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat dan pernikahan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006, dan perubahan kedua Undangundang

mencarikeberadaan Tergugat melalui keluarga dan temanteman Tergugattetapi tidak berhasil; Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernahmengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatuharta sebagai pengganti nafkah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecahyang sulit dirukunkan, Tergugat telah pergi meninggalkan PenggugatHal. 8tanpa diketahui keberadaannya setidaknya semenjak bulan januari 2016tahun

No. 496 K/Pid/2016Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut.

Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016tahun yang lalu hinggasekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1.

Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dendamasingmasing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah), subsidair masingmasing 3 (tiga) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman air mineral yang telahdimodifikasi; 1 (satu) botol kaca yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (Satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biayaperkara masingmasing

Putusan Nomor 1723 K/PID.SUS/2016Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa I.DENNY FIRMANSYAH dan Terdakwa Il.

Nomor 819 K/Pid/2016tahun 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun2014, bertempat di Batang Anai, Kabupaten Pariaman, atau setidaktidaknyaberdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengadakan pernikahanpadahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yangtelah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan Terdakwadilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa antara

yang harus di dengar keterangannya, karenanya materikesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwaPenggugat dan Tergugat yang tinggal bersama di rumah Penggugat, sejaktahun 2013 sering bertengkar, saksisaksi sering melihat dan mendengarPenggugat dan Tergugat bertengkar yang pada pokoknya dipicu masalahTergugat yang sering meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah,bahkans sering meminta uang kepada Penggugat dan sejak awal tahun 2016tahun

Machmud AR, Nomor 474.3/308/2016Tahun 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jelutung KecamatanJelutung Kota Jambi lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P6);Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nofriasyah bin Junaidi Nomor3931/Um/1995 tanggal 13 November 1995 dikeluarkan oleh KantorCatatan sipil Kota Jambi lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.);8.

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9tahun 1975, jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Karenanyapermohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberikan izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depansidang Pengadilan Agama Wonosobo.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 50Hal 10 dari 12 hal.Put.No. 0261/Pdt.G/2016/2016Tahun

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00003/206/14/081/16 tanggal 26 Mei 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Baroid Indonesia, NPWP01.000.225.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI,Blok D No. 1 Setu, Setu, Tangerang Selatan 15314, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

Putusan nomor 1605/Pdt.G/2016/PA.BadgTanggal 21 Juli 2016tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untukmengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tersebut kepada pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta KUA Kecamatantempat perkawinan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Mengingat segala peraturan

Nomor 2062 K/Pdt/2016tahun 2011 tetap menguasai Tanah Sengketa dan secara tanpa hakhendak menghaki Tanah Sengketa milik Penggugat tersebut adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanyauntuk membongkar bangunan rumah yang berada diatas Tanah Sengketayang selama ini ditempati oleh Tergugat, mengosongkan Tanah Sengketa aguo, untuk selanjutnya Tanah Sengketa tersebut diserahkan kepadaPenggugat dalam keadaan semula dan secara lasia bila perlupelaksanaannya

Put.Nomor 70 PK/Pdt.SusPHI/2016tahun, maka Tergugat masih terdapat kekurangan membayar THR sebesar50% kali upah Para Penggugat sebulan;Bahwa Para Penggugat juga masih meninggalkan sisa cuti tahunan yangbelum diambil dan cuti merupakan hak Para Penggugat, sehingga sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a cuti tahunan yang belumdiambil dan belum gugur, masih merupakan hak yang seharusnya diterimaoleh Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Mediator dari DinsosnakertransKabupaten

Nomor 846 K/Pdt/2016Tahun 1985, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pembebasantanah adat/objek sengketa seluas 15 (lima belas) hektar are sesuaiBerita Acara Pembebasan Tanah Atas Tanah Adat serta PembayaranGanti Rugi Nomor 02/BA/ 1984 tanggal 22 Oktober 1984 yang dibuatoleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Biak Numfor.