KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor Bank Central Asia), (DokumenBukti Ke 4) beban cicilan pokok + bunga Rp. 2.299.991 per bulan.Alhamdulillah sudah dilunasi oleh Tergugat sejak tanggal 25 Mei 2015.c. Pinjaman kepada Bp.

Bank Mandiri dengan masa akhir pinjaman bulan April 2020; sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Senakma, Blok D21,Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kepemilikanmempunyai AJB, dibeli secara tunai dengan mengagunkan SHM No:1898 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2010, dengan Nomor Polisi B 1628BKH, yang dibeli dengan KKB BCA dan telah lunas tanggal 25 Mei 2015;3.

Setelah terjadiperceraian, (Desember 2013), Tergugatlah yang membayar angsuran KKB,Halaman 37 dari 45. Put.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 1628BKH dengan dibeli dengan KKB BCA dan lunas tanggal 25 Mei 2015 danmempunyai BPKB No.H02567111, kendaraan tersebut saat ini digunakan olehTergugat;.

Bahwa terdapat hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terjadisetelah perceraian atas angsuran KPR Mandiri dan KKB BCA yang selama inidibayar oleh Tergugat, yaitu sejumlah Rp.308.163.978,45, dengan rincian : pembayaran KPR Mandiri sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulanDesember 2019 sejumlah Rp.265.248.736,00 pembayaran KKB BCA sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mel2015 sebanyak 17 kali dengan angsuran per bulan Rp.2.299.991,85 yangkeseluruhan berjumlah Rp.39.099.861,45;Menimbang

Penggugat, memohon agar pengurus PUKFSPMI PT.Kurnia Anggun atas namaSdr.Suwoko dan Sdr.Khomsa (para Penggugat) diberi izin untuk mengikuti Latsar GardaMetal;Bahwa, atas Permohonan Dispensasi tersebut, pada prinsipnya pihak Pengusaha/Penggugat sangat menghargai dan mendukung kegiatan yang dilakukan pengurus PUKFSPMI PT.Kurnia Anggun, akan tetapi karena kegiatan tersebut tidaklah termasukfasilitas untuk Serikat Pekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Pasal 3 ayat (5) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yangberlaku pada Perusahaan, apalagi sebelumnya Sdr.Suwoko pernah datang menghadapPersonalia/ Sdri.Siti Nur Waki'ah,SH., untuk menanyakan tentang Surat PermohonanDispensasi yang telah diajukan dan oleh pihak Personalia/ Sdri.Siti Nur Waki'ah,SH.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 3 ayat (5) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku pada Perusahaan yangHal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 593 K/Pdt.Sus /2012dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat yang dapat dilakukan Pemutusan Hubungankerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), padahal demi untukmenjaga kelangsungan hidup dan jalannya perusahaan yang merupakan sawah ladangbagi seluruh pekerja, maka Serikat Pekerja Perkayuaan dan Perhutanan IndonesiaPT.Kumia Anggun Unit I di Desa

Dan fasilitas bagi Serikat Pekerja yang didasarkanpada UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 29, telah diatursecara khusus dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),bahkan hubungan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja tentang Fasilitas untukSerikat Pekerja telah diatur dalam Pasal 6 ayat KKB tersebut, sejak tahun 2001 antaraPT.Kurnia Anggun dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja I PT.KurniaAnggun selama ini tidak ada masalah;Bahwa dengan

di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Penggugatdiberi ijin untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugatdengan alasan pelanggaran berat sebagaimana yang diuraikan di atas, dan mohonPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 18 April 2011;Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang jelasjelas telah sengaja melanggarKesepakatan Kerja Bersama (KKB

2019, surat keterangan tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.11;Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jihadun Fitrah tertanggal 11 Februari2019 membenarkan 3 (tiga) orang saudara telah meninggal dunia denganstatus masih lajang atau belum menikah atau tidak mempunyai keturunan,surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;Fotocopy Surat Keterangan Nomor 63/KKB

Fotocopy Surat Kematian Nomor 79/KKB/1999 atas nama H. Kahar Thaibdikeluarkan Lurah Kota Baru Kota Pekanbaru tanggal 20 Mai 1999, suratketerangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;16.

Fotocopy Surat Keterangan Nomor 62/KKB/IV/2017 atas nama H.KaharThaib, menerangkan bahwa selama hidupnya tidak pernah mempunyai NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru Kota Pekanbarutanggal 10 April 2019, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;17.

Bahwa ketika almarhum wafat, kedua orang tua almarhum(bapak/ibunya) telah meninggal terlebih dahulu, ayahnya atas namaXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada Bulan Juni 1955 sesuai SuratKeterangan Kematian Nomor : 472.12/243/KKB/VIII/2020 tertanggal 25Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Buyang,Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sedangkan ibunya bernamaXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 April 1984 sesuaiSurat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/242/KKB/VIII/2020tertanggal 25 Agustus

0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN BIsdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018;Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melakukankegiatan mengangkut kayu hasil hutan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayudidalam perkara A quo yang pada pokoknya berjumlah 38 (Tiga puluhdelapan) keping dengan volumen 0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayudidalam perkara A quo yang pada pokoknya berjumlah 38 (Tiga puluhdelapan) keping dengan volumen 0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN BIsdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018;Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melakukankegiatan mengangkut kayu hasil hutan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayudidalam perkara A quo yang pada pokoknya berjumlah 38 (Tiga puluhdelapan) keping dengan volumen 0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayudidalam perkara A quo yang pada pokoknya berjumlah 38 (Tiga puluhdelapan) keping dengan volumen 0,7448 M3 (Nol koma tujuh empatdelapan meter kubik), sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPengukuran tertanggal 26 April 2018; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/MELHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi SumberDaya Hutan adalah kayu bulat besar (KKB

Depok hal tersebut disampaikan agarTergugat lebih perhatian karena berkaitan dengan pihak ke 3 (tiga) BankSwamitra KKB Depok;Bahwa untuk melaksanakan proses Jual Beli yang benar berdasarkanketentuan aturan Hukum dan Per UndangUndangan yang berlaku makaberdasarkan dengan itikad baik dan kesepakatan para pihakPenjual/Penggugat dan Pembeli/Tergugat mengikatkan diri kedalamsuatu.

Ade Triana/ Penggugat, yangdiberi tandaP 17;18.Foto copy Kwitansi Pembayaran Angsuran Penggugat kepada BankSwamitra KKB Depok, yang diberi tanda P 18 ;19.Foto copy History mutasi rekening pembayaran Debitur an.

AdeTriana/Penggugat di Bank Swamitra KKB Depok, yang diberi tanda P 19;20.Foto copy Surat Peringatan (SP) 2 Nomor : 0O05/SPIlSWAKKBDPK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Bank Swamitra KKB Depoktertanggal 02 Februari 2017, yang di tunjukan kepada Penggugatdengan alamat objek Tanah dan Bangunan Perkara A qou, yang diberitanda P 20;21.Foto copy Surat Peringatan (SP) 3 Nomor : OO093/SPIIISWAKKBDPK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Bank Swamitra KKB Depoktertanggal 14 Februari 2017, yang di tunjukan kepada Penggugatdengan

alamat objek Tanah dan Bangunan Perkara A qou, yang diberitanda P 21;22.Foto copy Surat Somasi Nomor : 763/01IlII/ 2016/Som.SB/GPP yangdikeluarkan oleh Kuasa Hukum dari Bank Swamitra KKB Depoktertanggal 01 Maret 2017 yang di tunjukan kepada Penggugat denganalamat objek Tanah dan Bangunan Perkara A qou, yang diberi tanda P 22;23.Foto copy Surat Somasi lanjutan Nomor : 763/01 III/Som.SB/GPP yangdikeluarkan oleh Kuasa Hukum dari Bank Swamitra KKB Depoktertanggal 3 April 2017 yang di tunjukan kepada

qgou, bukti P 21 berupa Surat Peringatan (SP) 3 Nomor : 003/SPIllSWAKKBDPK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Bank Swamitra KKB Depoktertanggal 14 Februari 2017, yang di tunjukan kepada Penggugat denganalamat objek Tanah dan Bangunan Perkara A qgou, bukti P 22 berupa SuratSomasi Nomor : 763/01III/ 2016/Som.SB/GPP yang dikeluarkan oleh KuasaHukum dari Bank Swamitra KKB Depok tertanggal 01 Maret 2017 yang ditunjukan kepada Penggugat dengan alamat objek Tanah dan BangunanPerkara A gou, bahwa sebagaimana

Sekitar pukul 17.00 WIT,kelompok KKB yang dipimpin oleh sdr.Undius Kogoya tiba di kampungPagamba. Ikut dalam rombongan sdr.Undius Pagamba adalah sdr.JanuariusSani, sdr.Alex Kobagau, sdr.Roni Kogoya dan Anus Sagani, semuaberistirahat di rumah sdr.Jeburu Nagapa;> Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIT,terdengar suara tembakan sehingga terdakwa langsung lari ke rumahsdr.Jeburu Nagapa bertemu sdr. Ayon Sagani lalu terdakwa bertanya Bap aitu ada kejadian apa ? lalu sdr.

Sekitar pukul17.00 WIT, kelompok KKB yang dipimpin oleh sdr.Undius Kogoya tiba dikampung Pagamba. Ikut dalam rombongan sdr.Undius Pagamba adalahsdr.Januarius Sani, sdr.Alex Kobagau, sdr.Roni Kogoya dan Anus Sagani,semua beristirahat di rumah sdr.Jeburu Nagapa;> Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIT,terdengar suara tembakan sehingga terdakwa langsung lari ke rumahsdr.Jeburu Nagapa bertemu sdr. Ayon Sagani lalu terdakwa bertanya Bap aitu ada kejadian apa ? lalu sdr.

Selanjutnya Terdakwa bersamapasukannya meninggalkan pesawat untuk beristrahat di Honai sdr.JeburunNagapa;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama temantemannya yang tergabungdalam pasukan KKB Kodap VIII Intan Jaya tersebut dengan sengaja danmelawan hukum melempari batu, membakar pesawat PKMAX K 100 milikYayasan MAF yang telah didaftar dalam daftar Pesawat Udara Sipil RepublikHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor :123 /PID/2021/PT JAPIndonesia sesuai dengan perjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal7

Sekitar pukul 17.00 WIT,kelompok KKB yang dipimpin oleh sdr.Undius Kogoya tiba di kampungPagamba. Ikut dalam rombongan sdr.Undius Pagamba adalah sdr.JanuariusSani, sdr.Alex Kobagau, sdr.Roni Kogoya dan Anus Sagani, semuaberistirahat di rumah sdr.Jeburu Nagapa;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :123 /PID/2021/PT JAP> Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, terdengarsuara tembakan sehingga Terdakwa langsung lari ke rumah sdr.JeburuNagapa bertemu sdr.

Selanjutnya Terdakwa bersamapasukannya meninggalkan pesawat untuk beristrahat di Honai sdr.JeburunNagapa;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama temantemannya yang tergabungdalam pasukan KKB Kodap VIII Intan Jaya tersebut dengan dengan terangterangan menggunakan kekerasan berupa pelemparan dan pembakaranterhadap pesawat PKMAX K 100 milik Yayasan MAF yang telah didaftardalam daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai denganperjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944,

dengan Internal Memo tanggal 29 Juni 2004 tersebut.16.Bahwa, Majelis Hakim dalam keputusannya antara lain mengatakanbahwa Gugatan Penggugat dinyatakan sudah kadaluarsaberdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, pada Pasal 96.Padahal pasal tersebut mengatur tentang masalah pengupahan,bukan masalah tentang tidak dipatuhinya ketentuan yang ada padaPerjanjian Kerja Bersama ( PKB ) antara PT BASF Indonesia danSerikat Pekerja BASF Indonesia, baik pada periode 2004 2005,maupun Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya PKB pada perode 1Januari 2004 31 Desember 2005.20.Bahwa, Pemohon Kasasi pada surat Gugatan, Replik danKesimpulan selalu mendasarkan alasanalasan pelanggaran yangHal. 11 dari 16 hal.Put.No. 493 K/Pdt.Sus/2009dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dipatuhinya isi PKB 2004 2005, dengan ini pemohon kasasi mengajukan koreksi, denganmendasarkan alasanalasan tersebut pada KKB 2002 2003, karenasudah ada pengesahan dari Depnakertrans, sedangkan PKB 2004 2005 belum didaftar

Berdasarkan halini, sudah seharusnya Pengusaha Tergugat wajidb mematuhiketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut, bukanmelanggar dan mengabaikannya.23.Bahwa, pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT BASF Indonesiadengan Serikat Pekerja BASF Indonesia periode ke VIII, yang berlakupada tahun 2002 2003, pada BAB istilahistilah, pada butir 7 (tujuh)pada halaman 4, dikatakan ;Promosi adalah Pemindahan Karyawan dari jabatan satu ke jabatanlain dengan level yang sarna atau lebih tinggi,

/Penggugat pada saat masa percobaan tersebuttelah dilalui dengan baik dan juga tidak mengembalikan PemohonKasasi/Penggugat kejabatan semula, bila dinilai gagal melaksanakantugastugas dalam memimpin dan mengkordinir DepartemenIndustrial Relation, seperti internal memo tanggal 29 Juni 2004tersebut.29.Bahwa ketentuan promosi tersebut sudah sangat jelas diatur padaKKB 2002 2003 tersebut, sehingga bila Pengusaha tidak mematuhinya, dapat dikatakan Pengusaha melanggar ketentuan tersebut.30.Bahwa, pada KKB

Dewang berdasarkan pembelian dari Kepala KampungLa Panroko (Bapak Anmad) dan Kepala Kampung Baru (Bapak Ali) padaTahun 1950;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII dan orang tua Tergugat sampaidengan Tergugat VII melakukan penguasaan dan/atau transaksi jual beliatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawanhukum;Menyatakan perbuatan Tergugat IX menerbitkan Akta Jual Beli Nomor130/KKB/X1/1980 tanggal 3 November 1980 di atas tanah objek sengketaadalah perbuatan melawan hukum sehingga jual

Dewang berdasarkan pembelian dari Kepala KampungLa Panroko (Bapak Ahmad) dan Kepala Kampung Baru (Bapak Ali)pada tahun 1950;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII dan orang tua Tergugat sampaidengan Tergugat VII melakukan penguasaan dan/atau transaksi jualbeli atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbhuatanmelawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat IX menerbitkan Akta Jual Beli Nomor130/KKB/X1/1980 tanggal 3 November 1980 di atas tanah objeksengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga jual

Dewang berdasarkan pembelian dari KepalaKampung La Panroko (Bapak Ahmad) dan Kepala Kampung Baru(Bapak Ali) pada Tahun 1950;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII dan orang tua Tergugat sampai dengan Tergugat VII melakukan penguasaan dan/atautransaksi jual beli atas tanah objek sengketa adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat IX menerbitkan Akta Jual BeliNomor 130/KKB/XI/1980 tanggal 3 November 1980 di atas tanahobjek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga jual

Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat secara yuridis formal telahberakhir, berdasar Kesepakatan Kerja Waktu tertentu No: 006/ICSBWI/KKWT XII/2008, yangtelah didaftarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerjakabupaten Banyuwangi, didalam Pasal 4 KKB disebutkan berakhirnya masa kontrak adalahtanggal 5 Desember 2009, sehingga setelah tanggal tersebut diatas antara Penggugat danTergugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi;4.

Bahwa Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang tertuang dalam Kesepakatan KerjaWaktu tertentu No: 006/ICSBWI/KKWT XII/2008, yang telah didaftarkan dan disahkan olehpejabat yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja kabupaten Banyuwangi, adalah merupakanLEX SPESIALIS dan punya kekuatan hukum mengikat; 5.

Bahwa didalam Pasal 4 KKB telah menyebutkan dengan jelas berakhirnya perjanjiankerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Desember 2009, maka secara hukum perikatan10antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir, artinya sudah tidak ada perikatan danhubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang hak dan kewajibanmasing masing pihak; 6.

Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan Grand Istana RamaHotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur pada Kesepakatan KerjaBersama (KKB) dan Kepmenakertrans Nomor Kep.51/MEN/IV/2004 tentangCuti Panjang pada Perusahaan tertentu;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas cuti panjang kepadaseluruh pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad);6.

Menyatakan hukum bahwa Pekerja pada Perusahaan Grand IstanaRama Hotel berhak atas cuti panjang sebagaimana diatur padaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Kepmenakertrans NomorKep.51/MEN/IV/2004 tentang Cuti Panjang pada Perusahaan tertentu;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas cuti panjang kepadaseluruh pekerja pada Perusahaan Grand Istana Rama Hotel;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Batang Jawa Tengah dan kembali lagi ketempatnya Terdakwa dengan menggunakan KTP yang lain lagi yaitu KTP atasnama Dwi Anggraini dengan NIK : 3325025303870004 yang telahditandatangani oleh Kepala Dinas KKB dan CAPIL Kabupaten Batang bernamaDrs. Sukardi Paputungan dimana pada awalnya saksi Chuswatun ChasanahAls. Nina menggunakan KTP atas nama Nina Kartini serta selain KTP tersebut,saksi Chuswatun Chasanah Als. Nina juga menyerahkan 1 (satu) lembarKutipan Akte Kelahiran No.

Batang Jawa Tengah dan kembali lagi ketempatnya Terdakwa dengan menggunakan KTP yang lain lagi yaitu KTP atasnama Dwi Anggraini dengan NIK : 3325025303870004 yang telahditandatangani oleh Kepala Dinas KKB dan CAPIL Kabupaten Batang bernamaDrs. Sukardi Paputungan dimana pada awalnya saksi Chuswatun ChasanahAls. Nina menggunakan KTP atas nama Nina Kartini serta selain KTP tersebut,saksi Chuswatun Chasanah Als. Nina juga menyerahkan 1(satu) lembar KutipanAkte Kelahiran No.

No. 1997 K/Pid.Sus/2009tangani oleh Kepala Dinas KKB dan CAPIL Kabupaten Batang bernama Drs.Sukardi Paputungan dimana pada awalnya saksi Chuswatun Chasanah Als.Nina menggunakan KTP atas nama Nina Kartini serta selain KTP tersebut, saksiChuswatun Chasanah Als. Nina juga menyerahkan 1(satu) lembar Kutipan AkteKelahiran No.

PARWINDO serta mencantumkan dalam Kesepakatan KerjaBersama (KKB) mengenai pemberian tunjangan jabatan dan tunjangankehadiran kepada Pekerja Penggugat, karena tidak ada ketentuan hukumperburuhan yang dilanggar atau tidak dipatuhi olen Penggugat ;. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas permasalahan antara PUK.SP.KAHUT SPSI CV.

yangmenerbitkan putusan yang menguatkan putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah Sumut No.30/1217/3012/PHI/II/1 12002 bertanggal 28 November 2002, dengan merujuk pada ketentuanPeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1985 (videhalaman 1 bagian menimbang), padahal Termohon Kasasi ternyatatelah bertindak melampaui wewenangnya sebab berdasarkanketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER/01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Tata Cara PembuatanKesepakatan Kerja Bersama (KKB

mempertimbangkan hukum denganberdasarkan fakta hukum dan landasan hukum yang akurat serta tidakmempertimbangkan kepentingan nasional di sektor pembangunan ekonomi,bahkan sebaliknya secara sewenangwenang mengabaikan serta bertindaksecara tidak hatihati dan sewenangwenang tanpa didukung dasar hukumsecara subyektif telah berkesimpulan dan memutuskan membenarkanputusan Termohon Kasasi yang mewajibkan Pemohon Kasasi agarmembahas dan membicarakan dengan PUK.SP.KAHUT SPSI CV.PARWINDO serta mencantumkan dalam KKB

untuk tetap dipertahankan, melainkandibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c JoPasal 50 dan Pasal 52 Undang Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang Undang No.14 Tahun 1985;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke 2.2, 2.3, 2.4: Bahwa alasan alasan kasasi ini dapat dibenarkan oleh karena JudexFactie telah salah menerapkan hukum, karena yang berwenang mengatur ataumenyelesaikan sengketa pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Tanggapan Atas Anjuran yang ditujukan kepada Mediator HubunganIndistrial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan ; Bahwa terhadap keputusan Tergugat dengan menerbitkan SPI, SPII danSPIIl sudah sangat jelas dan beralasan menurut hukum sebagaimanatelah diuraikan diatas, sehingga sangat jelas dan terang alsanalasanTergugat menerbitkan SPSP tersebut oleh karena Penggugat sebagaimandor telah melalaikan pekerjaannya dan melanggar tata tertio dalambekerja sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 11 dalam gugatannyanmengatakan ....vang mengasumsikan tentang Surat Peringatan yangdiberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah kesalahan yangdengan sengaja dicaricari untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHkK).... adalah sangat mengadangada dan tidak beralasan hukum samasekali, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehperusahaan sudah sesuai dengan ketentuan Undangundang NO. 13Tahun 2003 pasal 161 jo Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

;Bahwa permohonan provisi sebagaimana dimohonkan oleh Penggugattersebut diatas jelas permohonan yang ngawur dan tidak berdasar hukumsama sekali, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan ;Bahwa telah terbukti adanya bahwa secara formil maupun materilpemutusan hubungan kerja telah dilakukan sesuai dengan mekanisme danketentuan hukum dan berdasarkan kepada peraturan tentangKetenagakerjaan maupun tentang KKB antara Pengusaha dengan SerikatPekerja/ouruh ; Bahwa langkahlangkah yang dilakukan oleh Tergugat

United Ropenomor 03/SK/PT.UR/022016 tanggal 19 februari 2016 ;Fotocopy Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antarapengusaha PT. United Rope dengan PUK SPKEPSPSI UnitedRope;Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PengusahaPT. United Rope dengan PUK SP KEPSPSI United Ropetahun 2010 s/d 2012;Fotocopy slip gaji sdr Awaluddin Pasaribu sebagai karyawanPT. United Rope pada bulan oktober 2015;Fotocopy slip gaji sdr Awaluddin Pasaribu sebagai karyawanPT.

United Rope pada bulan desember 2015;Fotocopy surat peringatan (SP) tanggal 14 januari 2011tentang pelanggaran KKB yaitu produksi tikar ada yang rusak ;Fotocopy surat peringatan (SP) 24 januari 2011 tentangpelanggaran KKB yaitu produksi tikar ada yang rusak ;Fotocopy surat peringatan (SP) tanggal 24 juni 2011 tentangpelanggaran KKB yaitu kurang perhatian, jalinan tikar tidakdijahit ;Fotocopy surat peringatan (SP) tanggal 06 juli 2011 ;Fotocopy surat peringatan (SP) tanggal 23 agustus 2011 ;Fotocopy

Fendi Raharjo menjadi tersangka, tetapi Penggugat tidakmeneruskan proses tersebut sampai ke Pengadilan Negeri ;Bahwa tindakan Pekerja yang memperoleh keuntungan pribadi pada saatmembeli kebutuhan perusahaan secara jelas melanggar Pasal 27 huruf k alineake 4 kesepakatan kerja bersama (KKB) dari PT.

Serta menggunakan ruangkerja perusahaan untuk kegiatan administrasi penjualan (usahapribadi)dengan sembunyisembunyi tanpa sepengetahuan Pengusaha ;Dari uraian diatas jelas dan nyata Pekerja telah bersalah (salah beratmenurut Pasal 27 ayat (1) huruf K (addendum hal. 41) KKB PT. Prima AlloySteel Universal Tbk. jo Kepmenaker No. Kep150/MEN/2000 Pasal 18 ayat(1) Karena menyalahgunakan amanat, dengan memperoleh keuntunganpribadi saat membeli barang kebutuhan perusahaan.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangat sumir.Pada halaman 16 alinea pertama putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta No. 82/G/2004/PT.TUN.JKT. menyatakan Menimbangbahwa, sekiranya tuduhan Penggugat kepada Pekerja terbukti maka dalamKKB Perusahaan hal itu hanya dinyatakan sebagai kesalahan sedang, .....Padahal di KKB Perusahaan tidak ada pasal yang menyatakan bahwa,memperoleh keuntungan (uang) pribadi merupakan kesalahan katagorisedang, yang ada adalah katagori kesalahan berat.

Putusan P 4 Pusat Tahun 1987 tentang uang makan dan uangtransport dimasukkan dalam komponen upah untuk menghitung uangpesangon dan uang jasa PHK, bukan upah pokok, akibatnya sampaisekarang menjadi Jurisprudensi di P 4 Pusat atau Pengadilan ;Bahwa Penggugat/Pengusaha dalam pengahiran ini hanya bersediauntuk membayar sebagai pengahiran hubungan kerja sejak Pekerjamencapai usia pensiun sesuai KKB yang berlaku, Pasal 56 ayat E butir 1.edengan mengacu kepada Permenaker 03/Men/1996 mengenai pemberianhak

pensiun Pekerjaa yang telah mencapai atau berusia pensiun yakni usia55 Tahun sesuai dengan KKB yang masih berlaku Pasal 60 (P.8) dan Pasal55 butir E dan ;Bahwa Tergugat/P4Pusat telah keliru menerapkan kebiasaan(Jurisprudensi) yang dipakai khusus terhadap Pekerja yang berusia pensiun ;Bahwa sebenarnya Pengusaha dengan Pekerja yang bersangkutansedang membicarakan pembayaran sebagai akibat usia pensiun, ternyataSerikat Pekerja Nasional (SPN) langsung mengadukan permasalahantersebut ke Dinas Tenaga

,Bahwa Pemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat dalam PengahiranHubungan Kerja (PHK) yang karena usia pensiun hanya bersedia untukmembayar pesangon sesuai dengan isi KKB yang berlaku pada Pasal 56ayat E butir e mengacu pada Permen 03/1996 oleh karena sejak 1999/2000para pekerja sebenarnya sudah pensiun (usia 55 tahun) ;15.Bahwa sebenarnya berakhir masa kerja Para pekerja yang bersangkutanadalah sejak 1999/2000, akan tetapi karena yang bersangkutan masihmeminta ingin bekerja, sehingga Pemohon Kasasi/sebelumnya

(lima puluh juta rupiah) atas persengkongkolan yang dilakukansebelum dan pada saat pemrosesan KMK PT A Tiga pada BRICabang Somba Opu, dimana uang tersebut diterima oleh terdakwaDrs.Whisnu Purnomo di Hotel Santika Jl.Sultan HasanuddinMakassar .Bahwa kemudian pada Tahun 2008, PT A Tiga mengajukan lagipermohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Joint Financingpada BRI Makassar sebesar Rp. 120.000.000.000,00,yangdituangkan dalam Memrorandum Analisis dan PutusanUncommitted Line tanggal 27 Maret 2008 yang

menyimpulkanbahwa PT A Tiga dapat diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.65.000.000.000,, dan oleh karena persertujuan KKB Joint Financingitu harus dilakukan dikantor pusat dan memakan waktu yang lama,maka PT A Tiga mengajukan permohonan kredit lain yang bersifatsementara melalui surat Nomor: 131/A3MKS/2008 tanggal 16 April2008 maximal sebesar Rp. 40.000.000.000,00 yang akan dilaunasiapabila KKB Joint Financing telah disetujui.Hal. 13 dari 92 putusan No.46/Pid.Sus.

Whisnu Purnomomembuat MAK tanggal 18 April 2008 yang merekomendasikan PT ATiga untuk diberikan fasilias KMK Talangan sebesar Rp.6.800.000.000,00, sehingga jika ditambah dengan saldo fasilitaskredit lama (KMK Tahun 2007) sebesar Rp. 33.200.000.000,00,maka total eksposure (direct loan) menjadi Rp. 40.000.000.000,00dengan syarat penarikan menyerahkan BPKB minimal 120% darikredit yang ditarik serta KMK Talangan harus dilunasi setelahfasilitas KKB Joint Financing disetujui direksi.Bahwa dalam membuat

dalam Memrorandum Analisis dan PutusanUncommitted Line tanggal 27 Maret 2008 yang menyimpulkanbahwa PT A Tiga dapat diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.65.000.000.000,, dan oleh karena persertujuan KKB Joint Financingitu harus dilakukan dikantor pusat dan memakan waktu yang lama,maka PT A Tiga mengajukan permohonan kredit lain yang bersifatsementara melalui surat Nomor: 131/A3MKS/2008 tanggal 16 April2008 maximal sebesar Rp. 40.000.000.000,00 yang akan dilaunasiapabila KKB Joint Financing telah

Tiga dapat diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.Hal. 53 dari 92 putusan No.46/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks65.000.000.000,, dan oleh karena persertujuaan KKB Joint Financingitu harus dilakukan dikantor pusat dan memakan waktu yang lama,maka PT A Tiga mengajukan permohonan kredit lain yang bersifatsementara melalui surat Nomor: 131/A3MKS/2008 tanggal 16 April2008 maximal sebesar Rp. 40.000.000.000,00 yang akan dilaunasiapabila KKB Joint Financing telah disetujui.Atas permohonan tersebut, terdakwa Drs.

PST,tertanggal 5 April 2007 a quo dalam halaman 19 paragraf 6 menyatakansebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2008, perjanjian kerja bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dandapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkankesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja";Bawah berdasarkan Pasal 70 Ayat (3) KKB tersebut berakhirpada Oktober 2004 sehingga perpanjangan pemberlakuan KKB yangdilakukan oleh Tergugat

dengan IKSG tertanggal 27 September 2005 danmasih berlaku sampai sekarang adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal123 tersebut di atas";Bahwa pihakpihak yang mengadakan dan menandatanganiKKB adalah Tergugat dengan Serikat Pekerja Sismadi Group(SPSG) sedangkan yang mengadakan perpanjangan terhadap KKB tersebutadalah Tergugat dengan IKSG yang bukan pihak yang terikat oleh KKBtersebut sehingga perpanjangan pemberlakuan KKB tersebut bertentangandengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danPasal

semua para karyawan di lingkunganperusahaan Pemohon, tanpa terkecuali kKedudukan hukum Termohonsebagai karyawan/mitra kerja Pemohon;32.Bahwa tidak cukup alasan secara hukum putusan Judex FactiTingkat Kasasi in casu Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 08/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst, tertanggal 5 April 2007 a quomenyatakan:Bahwa pihakpihak yang mengadakan dan menandatanganiKKB adalah Tergugat dengan Serikat Pekerja Sismadi Group(SPSG) sedangkan yang mengadakan perpanjangan ternadap KKB

tersebutadalah Tergugat dengan IKSG yang bukan pihak yang terikat oleh KKBtersebut sehingga perpanjangan pemberlakukan KKB tersebut bertentangandengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danPasal 1338 KUHPerdata";Sedangkan menurut Pasal 118 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja bersama hanya dibuat 1(satu) dan berlaku untuk seluruh karyawan, dan berdasarkan fakta hukumyang terungkap mengenai /egal standing perpanjangan kesepakatankerja bersama PT

MUS atas nama : DidikP1+P23 Sudarmawan.Fotocopy ID Card Crew "One Soul" saat event tanggal 21P1+P2 4 Desember 2013.Fotocopy Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) VI PT. Mekar UnggulSari Periode 2012 2014 . Ditandai masingmasing Pasal pasalterkait : Pasal 49 ayat 1 huruf (k) dan huruf (m) , Pasal 50, Pasal 51P1+P25 serta Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2.Fotocopy Data Pencapaian Target (2003 2012) Taman WisataMekar Sari / PT. MEKAR UNGGUL SARI.

yangberbunyi : Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentinganpribadi atau pihak lain sehingga merugikan perusahaan, dan selain itu Penggugat Iltelah pemah diberikan teguran/peringatan karena melakukan pelanggaran disiplindan tata tertib kerja serta melakukan kelalaian dalam bekerja;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Penggugat II terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1)huruf (k) KKB yang berbunyi: Setiap karyawan dilarang

, maka dapat disimpulkan bahwapenermaan insentif atau bonus atau kebijakan oleh Penggugat berupa uangsebesar Rp 54.000.000, (Lima puluh empat juta rupiah) dan Penggugat II berupafaslitas rumah pada bulan Desember 2008 dari Tergugat melalui General Managerperusahaan saat itu adalah sah secara hukum dan karenanya Penggugat danPenggugat Il tidak terobukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf (k) KKB;Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwaPenggugat juga

telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) Pasal 49 ayat (1) huruf (m) yang berbunyi Setiap karyawanselama ada hubungan kerja dengan perusahaan dilarang bekerja pada perusahaanlain", pelanggaran mana telah diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas olehPenggugat dalam gugatan point 10 dan 11 dimana Penggugat pernah bekerja ditempat lain selain di perusahaan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa benar pada dalil angka 10 dan 11 gugatan

mempelajari bukti surat yangdiajukan Tergugat, ternyata bukti yang relevan untuk dalil Tergugat tersebut adalahbukti surat T4 berupa Surat Teguran dari Tergugat kepada Penggugat Il tertanggal20 Februari 2013 dan T5 berupa Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat Il yangdiberikan Tergugat tanggal 4 Oktober 2013;Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan hukum tersebut di atassudah dinyatakan bahwa Penggugat Il tidak terbukti melakukan pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (k) KKB