Ditemukan 51532 data
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberhentian TerkaitPelaksanaan Isi Surat Perjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;8.
Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan tanpa mendasari padasuatu rekomendasi dan/atau putusan Mahkamah Partai atau sebutan lainadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus.Parpol/201810.
peraturan perundangundangan yang terkait yang telahmenimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29Maret 2016 tentang Pemberhentian terkait pelaksanan isi SuratPerjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari
10 — 1
Nomor Tahun 2008,ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (BuktiP1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yangdikuatkan oleh Bukti P.2, adalah dinyatakan bahwa biodata tersebut adalah benar Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Termohon mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga dan setiap terjadipertengkaran selaliu minta cerai akaibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohondan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang mendasari permohonan Pemohontersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalildalil Pemohonakan tetapi keberatan untukbercerai; Menimbang, bahwa
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , 10namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal
445 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara ANDI AMRING dan bukannya Saudara Suleman selaku pemilikmobil, dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanoleh Terdakwa, dan menurut hukum hak milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum;Bahwa mendasari
tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16.Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwasendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahuiterjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannyatersebut ;Bahwa untuk itu mendasari
No. 2947 K/Pid.Sus/2015maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kKawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari pengertian kayu yang diambil dan berasal darikawasan
memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Iwan dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopir truckyang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman ;Bahwa mendasari
Dan dari tiga nilai tersebut dalamprakteknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehinggamenjadi kewajiban hakim untuk memilinnya dengan lebih mengutamakanrasa keadilan ;Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untukmencari kebenaran dan keadilan, hak atas keadilan diterjemahkan sebagaihak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lainyang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakimpada pengadilan Negeri Boyolali
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Muhammad Aidul Sofwa
159 — 39
Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwaberada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10huruf 6b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapanPasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksaperkara Terdakwa.4.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkaraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
20 — 4
am warnahitam (sudah mai ketika dititipkan), 1 (satu) buah goni plasik warna putih, 1 (satu) buahcelana Lee warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna coklat, 1 (satu) buah ceiana boxerwarna hitam ; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan petunluk dalampersidangan juga keterangan terdakwa dapat di peroleh faktafakta sebagai beikut: Bahwa pada hai Rabu tanggal 17 Apil 2013 pukul 02.30
Pengertian barang sia pa sebagaisubyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana, dan orang pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan akan perbuatannyaMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdak wa sendiiyang membenarkan diinya sebagaimana tersebut dalam idenitas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, maka dapat diketahui bahwa terdakwa FAHRUDDIN SYAHPUTRA Alias PUTRAdan terdakwa TEGUH SUMARLIN Alias KODRAT adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana melakukan
Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian KepunyaanOrang Lain;Menimbang, bahwa dengan unsur bahwa jelas dalam faktafakta persidangan terdakwa Idan terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor ayam siam warna hitam (sudah mati ketika ditiipkan), 1(satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah celana Lee warna biru, (satu) buah kemejawarna coklat, (satu) buah celana warna hitam yang bukan merupakan barangbarang miluik terdakwanamun barangbarang kepunyaan saksi korban Roza ;Menimbang, bahwa mendasari
Unsur Diiakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa paraterdakwa yaitu terdakwa Fahruddin Syahputra Alias Putra dan terdakwa Teguh Sumarlin AliasKodrat yang melakukan pengambilan barangbarang dari rumah saksi korban tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.500.000, (lima ratus ibu rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua diatas
14 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama M.Taufiqurrahman bin Jumasin dan Mashuri bin Abd.Karimtelah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat6formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya telah menguatkan dailildalilyang mendasari
ul> Glo p r&. .w Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan
14 — 7
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ; Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
59 — 4
Unsur Barang Siapa. 15Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barang siapa, Pengertian barang siapaadalah siapa saja sebagai subyek hukum Orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana,dan pelaku tersebut mempu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa dalam persidangan juga barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkapdan ditahan oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan terdakwa pada hari Selasatanggal
Dengan demikianpenggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwadalam persidangan, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dapatdiketahui bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 14 Mei 2013, sehubungandengan dirinya telah menguasai memiliki sejumlah pil Ekstasi dan sembilan paket daunganja yang disimpannya dalam
Terdakwa mengausai dan memilkibarang tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang M enteri K esehatan;Menimnbang bahwa mendasari pada fakta dan pertimbang tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa, unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah dapat dibuktikannyadalam perbuatan terdakwa tersebut;Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Gol.
I dam bentuk Tanaman.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan benarkan olehterdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Senin 13 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 W ib.
31 — 6
Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.
Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka
Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau
tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari
10 — 1
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
63 — 39
Landak yangjumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 lebih m3 per 31 desember 2013dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari surat perjanjiankerja sama tersebut maka tersangka dapat menjual kayu milik CV.EMPAT SAUDARA yang jumlahnya lebih dari 9.000 m3, jadi bisamencukupi permintaan kayu berapapun jumlah yang diminta, padaintinya terdakwa menyampaikan kalau dapat menyediakan kayu dalamjumlah yang besar untuk dikirim ke kota Semarang, kedua saksi jugadiajak ke lokasi IPK nya yang di tempat tersebut
Landak, Kalimantan Baratyang jumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 m3 lebih per31 desember2013 dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari suratperjanjian kerja sama tersebut maka terdakwa LO SONG LENG aliasATI dapat menjual kayu milik CV.
Semarang mempelajari secara saksama berkas perkaraHalaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGdan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal10 Juli 2017 Nomor 285/Pid.B/2016/PN Smg, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dari MaajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenapertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepatdan benar mengenai halhal, keadaankeadaan, kejadiankejadian ataupunfaktafakta yang mendasari
PT BATARA ANDALAN RIAU
Tergugat:
PT PASIFIK JAYA LINTASINDO MANDIRI
60 — 74
Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.
Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.
Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau
RINI AYU NINGTYAS
22 — 3
nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari
Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Sofya Ramli S.I.P
2.I Gede Hendra Widyantara
3.Suroso
4.Abdul Rifais Renyaan
120 — 45
Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
104 — 8
Muhammaddengan Hanifah binti Basyah dan peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari
permohonan Para Pemohon dan /egal standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa
116 — 31
tanggal 5 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari
jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp88.765.153,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis ternadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00007/207/10/019/11 tanggal
47 — 29
No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.KDI/1985 ( bukti P2 ) yang mendasari kepemilikan hak atas tanahyang didalilkan oleh Penggugat, dan Akta Jual Beli Nomor : 246/Mandonga/142/VI/1993 tanggal 29 Juni 1993 ( bukti T.ll Interv23 )yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 954//Kel.
11 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari
(rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
12 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan
137 — 42
Penghasilan Bruto) sebesar US$94,869.00;bahwa koreksi atas pengurangan penghasilan bruto (Biaya Usaha) sebesar US$ 94,869.00terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari
Penghasilan;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha)sebesar US$ 94,869.00 yang terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari