Ditemukan 4027959 data
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDULLAH IBRAHIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;;
84 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO VS PEMERINTAH DESA WONODADI;
PUTUSANNomor 305 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor45, Kabupaten Mojokerto;Dalam hal ini diwakili oleh Bronto Susanto, A.Ptnh., M.H.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2019Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH., 2. CAMAT GEBOG KABUPATEN KUDUS JAWA TENGAH., 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;;
89 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping kepada RosyidSubur (Terdakwa), surat undangan sebenarnya juga ditujukan kepadaKepala Badan Pertanahan (BPN) Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(DPU) Kabupaten Sukoharjo, Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo,Kabag Perlengkapan Kabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum KabupatenSukoharjo, Camat Polokarto dan Lurah Desa Mranggen, namun alamatalamat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirimi undangannyaoleh Drs.
Disamping kepada Terdakwa, surat undanganjuga ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo,Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, Kabag PerlengkapanKabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum Kabupaten Sukoharjo, CamatPolokarto, Lurah Desa Mranggen, namun undangan untuk alamatalamatsurat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirim oleh Drs.Ishtadi, karena memang tidak pernah ada rapat tersebut (fiktif) ;Dalam rapat fiktif tanggal
Ishtadi tersebut juga telahmerugikan keuangan negara, karena apabila Terdakwa Rosyid Subur dalamproses negosiasi jual beli tanah antara DPKD Kabupaten Sukoharjo denganahli waris almarhum H. Abdul Syakur memegang normanorma etika yanghidup dalam masyarakat yaitu dengan berlaku transparan dan jujur dalamarti benarbenar melaporkan setiap hasil negosiasi antara Terdakwa denganDPKD Kabupaten Sukoharjo kepada para pemegang hak (ahli warisalmarhum H.
Ishtadi sebagai PNS(yang telah dilegalisir) ;Dikembalikan kepada kantor DPKD Kabupaten Sukoharjo ;12.Kuitansi Tanda Terima Uang senilai Rp.476.300.000, a.n. Muh.Octaviant Yulianto ;Dikembalikan kepada kantor BPKD Kabupaten Sukohario ;13.SPPTPBB untuk Dusun Glondongan tahun 2003 dan 2004, lokasi tanahHak Milik a.n. H. Syakur, HM No. 2801, Desa Mranggen, KecamatanPolokarto, Kab.
No. 2456 K/Pid/2006Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukohario ;17.Buku Agenda PPAT Kecamatan Polokarto Tahun 20032004 ;Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukohario ;8.
170 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS;
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD MURSYID SILALAHI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI;
&Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 134,Sidikalang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel Sepdiares Sagala,S.SIT., S.H., dan kawankawan, jabatan Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor182/60012.11/IV/2019, tanggal 2 April 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
105 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
RENDRA DARWIS, S.T VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
GWIE PETER WINARSO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR;
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEGAK LURUS, DKK VS BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR;;
60 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD HORI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;
kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.ACHMAD HORI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Lorong O Petak 27 D, RT 005 RW 005, JakartaUtara, pekerjaan wiraswasta;TUHA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalSidorame 14, RT 003 RW 001, Surabaya, pekerjaanmengurus rumah tangga;JUMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalTenggumung Wetan Jambu 41, Surabaya, pekerjaanwiraswasta,FADILAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Campaga, Desa/Kelurahan Konang, KecamatanKonang, Kabupaten
Bangkalan, pekerjaan petani/pekebun;LATIFAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalSawah Pulo SR 5/28, Surabaya, pekerjaan mengurusrumah tangga;MULHATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Cempaga, Desa Konang, Kecamatan Konang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan wiraswasta;NURHASANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Jalan Babakan Priangan IV, RT 008 RW 001,Desa/Kelurahan Cesereuh, Kecamatan Regol, KotaBandung, pekerjaan wiraswasta;MOCH.
AMINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Campaga, Desa Konang, Kecamatan Konang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan mengurus rumahtangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukarti, S.H., M.H.
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumKresno, beralamat di Gresik, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 April 2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno HattaNomor 17, WR 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan,Kabupaten Bangkalan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setiadjid, S.H., M.H.
101 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADRIANUS PROTES, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU;
Putusan Nomor 542 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSANGGAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNomor 08, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Uray Irfan, S.ST., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor148/Sk61.03
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang diterbitkanTergugat berupa:(1)Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau No.30/100/61.03/1/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal PermohonanSertipikasi Tanah Hak Milik;Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 168/Desa Sungai Tekam,diterbitkan tanggal 9 Agustus 2012, Surat Ukur (SU) No. 7/04/2012,tanggal 9 Agustus 2012, dengan luas 43,58 Ha, atas namaPemegang Hak Perseroan Terbatas Sepanjang Inti Surya Utama 2:Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 169
Putusan Nomor 542 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1.No.15/04/2012, tanggal 9 Agustus 2012, dengan luas 37,26 Ha,atas nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Sepanjang IntiSurya Utama 2;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yangditerbitkan Tergugat berupa:(1)Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau No.30/100/61.03/1/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal PermohonanSertipikasi Tanah Hak Milik
Putusan Nomor 542 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1)Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau No.30/100/61.03/1/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal PermohonanSertipikasi Tanah Hak Milik;Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 168/Desa Sungai Tekam,diterbitkan tanggal 9 Agustus 2012, Surat Ukur (SU) No. 7/04/2012,tanggal 9 Agustus 2012, dengan luas 43,58 Ha, Atas NamaPemegang Hak Perseroan Terbatas Sepanjang
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yangditerbitkan Tergugat berupa:1)Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau No.30/100/61.03/1/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal PermohonanSertipikasi Tanah Hak Milik;Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 168/Desa Sungai Tekam,diterbitkan tanggal 9 Agustus 2012, Surat Ukur (SU) No. 7/04/2012,tanggal 9 Agustus 2012, dengan luas 43,58 Ha, Atas NamaPemegang Hak Perseroan Terbatas Sepanjang Inti Surya Utama 2:Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 169
214 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AHMAD GHOZALI, M.M;
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIKA SURYANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR;;
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN vs AMBO, dk
70 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGKA SUCI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUMBAWA, Dkk
117 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON VS KARTONO, DKK;
PUTUSANNomor 191 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATENCIREBON, tempat kedudukan di Desa Budur, KecamatanCiwaringin, Kabupaten Cirebon;Pemohon Kasasi;Lawan1. KARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Blok Dukuh Tenang RT 02 RW 01, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;2.
SENTOT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diBlok Dukuh Tenang RI 05 RW 01, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;3. BALI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Budur Sura RT 03 RW 02, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;4. KURAESIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Blok Budur Sura RT 03 RW 04, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;5.
ACIP SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Blok Karang Wangi RT 04 RW 03, Desa Budur,Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Otong Bahrudin,S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia, Advokat padaHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021Kantor Advokat Dr. H.
. & Partner,beralamat di Kabupaten Indramayu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Mei 2020;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KUWU BUDURKECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
214 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMANG HALIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, Dkk
110 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
Pasir Randu, Desa Cibadak, RT/RW007/002, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,Banten, pekerjaan Swasta;10. NURYAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp. Pasir Randu, Desa Cibadak, RT/RW007/002, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,Banten, pekerjaan Swasta;11. SURAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kp.
Pasir Randu, Desa Cibadak, RT/RW007/002, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,Banten, pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imron Jono, S.H., M.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padaKantor IJ & Partners Private & Corporate Lawyers, beralamatdi Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 November 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENTANGERANG, tempat kedudukan di Jalan H. Abdul HamidKav.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 00542 Desa/Kel. Wanakerta, terbit pada tanggal 8 April2002, dan Surat Ukur Nomor 485/Wanakerta/2002, terbit pada tanggal 18Maret 2002, atas tanah seluas 9.440 m? (sembilan ribu empat ratus empatpuluh meter persegi) nama pemegang hak Nona Ho Harianty;3.
Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, untukmencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 00542 Desa/Kel. Wanakerta, terbit pada tanggal 8 April 2002,Surat Ukur Nomor 485/Wanakerta/2002, terbit pada tanggal 18 Maret2002, tanah seluas 9.440 m? (sembilan ribu empat ratus empat puluhmeter persegi) pemegang hak atas nama Nona Ho Harianty;4.
Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untukmencabut dan mencoret dari register buku tanah tentang pencatatanperalihnan hak milik sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak MilikNomor 00542/Desa/Kel. Wanakerta, terbit tanggal 8 April 2002, danSurat Ukur Nomor 485/Wanakerta/2002, terbit tanggal 18 Maret 2002,atas tanah seluas 9.440 m2 (sembilan ribu empat ratus empat puluhmeter persegi) atas nama Nona Ho Harianty;Dalam Pokok Perkara:1.
140 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT., II. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
Putusan Nomor 55 PK/TUN/2021M2 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada DinasPerikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat Il Manggarai lebih jelasdiuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 2 1991 Nomor52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten, terletak di PulauBajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
sebagaimana Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor 532/63/56/MGR/91 tanggal 22 Nopember 1991 tentangPemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggaraiterletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten DaerahTingkat Il Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/SuratUkur tanggal 5 2 1991 Nomor 52/1991, sekarang setelah PemekaranKabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai
Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas namaDinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M?
sebagaimanaSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91, tertanggal 22November 1991, tentang pemberian Hak Pakai kepada Dinas PerikananKabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Dati Il Manggarai, lebih jelas diuraikan dalamGambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 Februari 1991, Nomor 52/1991,sekarang setelah pemekaran kabupaten terletak di Pulau Bajo, KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Setipikat Hak Pakai Nomor 42Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas26.498 M?
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESTI SULASTRI, DKK VS KEPALA DESA SIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI;