Putusan Nomor 59 K/TUN/2016Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga secara yuridis formaltidak dapat diketahui secara pasti mengenai dugaan tumpang tindih tersebut,dan oleh karenanya beralasan menurut hukum menyatakan gugatandimaksud sebagai prematur dan patut kiranya untuk ditolak seluruhnya atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);Perlu dijelaskan, penunjukkan letak/kedudukan tanah yang sematamatahanya mengandalkan penunjukan dari pemegang hak atas tanah, tidak

Putusan Nomor 59 K/TUN/2016Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RABIATULADAWIYAH tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yangmenyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikanplang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untukmemudahkan pengawasan.

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk dicatat dalam daftaryang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.KdgTanggal 25 Oktober 2016Tahun

Putusan Nomor 176 PK/TUN/2016Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR) JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Pemohon Peninjauan

Nomor 846 K/Pdt/2016Tahun 1985, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pembebasantanah adat/objek sengketa seluas 15 (lima belas) hektar are sesuaiBerita Acara Pembebasan Tanah Atas Tanah Adat serta PembayaranGanti Rugi Nomor 02/BA/ 1984 tanggal 22 Oktober 1984 yang dibuatoleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Biak Numfor.

Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat4.tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di DusunGunungsaren Lor RT. 80, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan,Kabupaten Bantul selama 4 bulan, kKemudian pada bulan Januari 2016tahun Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat Tergugat denganalamat Punduhan RT. 01, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek,Kabupaten Bantul selama 1 bulan, kemudian pada Februari 2016Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat yangberalamat

No. 842 K/Pid.Sus/2016tahun 2015 bertempat di Jalan raya Setangkai Sijunjung di Jorong TarukoNagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakanpengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yangdisubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai

No. 213 K/PID/2016Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olen Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :1.Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya yakni :Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 101/PID.B/2015/PN.

Namun, sejak tahun 2016tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakrukun dan tidak harmonis;Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tanggaTermohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadipertengkaran.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2016Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yangmenyebutkan:(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberiwewenang oleh atau berdasarkan Peraturan PerundangUndanganuntuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negaratertentu, maka Sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melaluiupaya Administratif yang tersedia;(2) Pengadilan baru Berwenang Memeriksa, Memutus dan MenyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

No. 201 K/Pid/2016Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JEMBER tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIl/TerdakwaWIWIEK WIDOWATI TRIJATININGSIH tersebut ;Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayarbiaya perkara

No. 248 K/Pid.Sus/2016Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 49/Pid/2015/PT BGL tanggal 17 Nopember 2015 yang memperbaiki Putusan PengadilanNegeri

tinggal di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kotabumi, hal mana Tergugat tidak pernah menyampaikan sanggahanatas hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 sertaPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Hal 6 dari hal 14 Putusan 0522/Pdt.G/PA.Ktbm/2016Tahun

Perpajakan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009,diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati(azas clemency) dari Direktur Jenderal Pajak yang harus dilaksanakanberdasarkan unsur keadilan;Halaman 25 Alinea Alinea ke4Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur prosespenyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusansanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 UndangUndang Nomor 6Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1489 B/PK/PJK/2016Tahun

Nomor 765 PK/Padt/2016tahun 1978 seharga Rp15.000,00; Pada waktu pembelian/penyerahan tanah tersebut tidak dilengkapidengan bukti apapun;Maka akan ditemukan fakta bahwa keterangan saksi Taso tersebut tidakbersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakanbahwa ukuran tanah yang dijual Taso kepada Penggugat (H.

Nomor 765 PK/Pdt/2016Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali: 1. AMBO, 2. SUHA, 3. LEMU, 4. AZIS, 5. DARISE, dan 6.JENGGO tersebut;2.

Putusan Nomor 1076 K/PID/2016tahun, pekerjaan mantan anggota Polri, Alamatnya di Jalan Sadang Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;Bahwa benar tanah tersebut terletak di Jalan Semarak KelurahanPadang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan dibelioleh Terdakwa senilai harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan luas ukuran tanah tersebut adalah 14.300 meter persegi;Bahwa benar Terdakwa menyatakan kepada korban setelah jadi sertifikattanah akan dibayar lunas

Putusan Nomor 1076 K/PID/2016Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Bgl. tanggal 15 Juni 2016 tersebut;MENGADILI SENDIRI :1.

Nomor 198 PK/Pdt/2016tahun, bunga provisi setiap tahun sebesar 0,25 (nol koma du lima persen)yang dihitung dari pagu.

Nomor 198 PK/Pdt/2016Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali H. ABDUL RAHMAN. HM tersebut;2.

Putusan Nomor 1392 K/Pid.Sus/2016Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14(empat belas) tahun potong tahanan dan denda Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah terbukti menurut hukumbahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Karawang,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut secaraaquo dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Halaman 6 dari 11 halaman Putusan.No.0609/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 02 Juni 2016Tahun

No. 1005 K/PID/2016tahun, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Salomo, dokter pemeriksa pada Klinik Ananda Pekan Dolok Masihul,Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan kesimpulan: daripemeriksaan didapat tandatanda penganiayaan yang ditemukan adanya lukadan memar di daerah pipi sebelah kanan, memar dibibir atas sebelah kiri, lukalecet di siku tangan sebelah kanan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana Jo.