metodologi alokasi biayabiaya yang berhubungandengan biaya umum dan administrasi yang berasal dari FM Services Company.bahwa kesimpulan dari hasil analisa Deloitte tersebut adalah Deloitte meyakinimetodologi alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya umum danadministrasi dari FM Services Company kepada Pemohon Banding selama Tahun2005 telah sesuai dengan peraturanperaturan di Indonesia dan OECD Guidelines.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa Transfer PricingReport for Fiscal

(FCX),P.28 Memo dari Deloitte Tax LPP tanggal 13 Mei 2008,P.29 Transfer Pricing Report for Fiscal Year 2005 Pemohon Banding oleh PrimeServices International.Majelis berkesimpulan bahwa biaya alokasi yang berasal dari FreeportMcMoRanCopper & Gold Inc. dan FM Services Company merupakan biaya yang wajar danbermanfaat bagi kegiatan usaha Pemohon Banding di Indonesia serta telah sesuaidengan peraturanperaturan perpajakan di Indonesia dan OECD Guidelines;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

( tiga ribu dua ratus meter persegi)sesuai dengan Pipil Nomor 134, Persil 18b, Klas IV, SPPTNomor. 51.08.080. 013.0050144.0 (vide posita gugatan angka2), tidak jelas dan kabur, karena SD 1 Tajun dan PuskesmasPembantu Tajun memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) tersendiri;Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT DPS1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.Bahwasecara fiscal cadaster (pencatatan/nukum perpajakan)SD 1 Tajun memiliki luas 2000 m* (dua ribu meter persegi)dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 51.08.080.013.00500310dan

tercatat sebagai fasilitas umum, artinya kewajibanmengenai Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggungjawabSD 1 Tajun;Bahwa secara fiscal cadaster (pencatatan/nukum perpajakan)Puskesmas Pembantu Tajun memiliki luas 1000 m* (dua ribumeter persegi) dengan NOP (Nomor Objek Pajak)51.08.080.013.00500320 dan tercatat sebagai fasilitas umum;Bahwa sesuai dengan data Nomor Objek Pajak ( NOP ) padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, sebagailembaga yang mempunyai wewenang mengenai Pajak Bumidan Bangunan

Reg : SKP/113/01/2012/Ditlantas tgl. 24 Januari 2012, Kode : A 00007997;- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti arsip no : SKET/59/1/2012/Ditlantas tgl.12 Januari 2012;- 1 (satu) lembar berita acara pencairan (arsip STNK) TGL 12 Januari 2012;- 1 (satu) lembar surat keterangan fiscal dalam daerah nomor : 973/12/DD/UPTD-P3/PD-2012, tgl 08 Maret 2012, no.seri : 1102160F;Dikembalikan kepada saksi Yudi Hendra (Ba Ur mutasi samsat Polres Padang Pariaman.- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1

BA 8100 A pemilik Dasril yang terdiri dari :e 1 (satu) lember surat mutasi ranmor, nomor surat :B/117/01/2012/Ditlantas tgl. 19 Januari 2012, kode : A 00003997;1 (satu) lembar surat keterangan pidana pengganti STNK No.Reg : SKP/113/01/2012/Ditlantas tgl. 24 Januari 2012, Kode: A00007997;1 (satu) lembar surat keterangan pengganti arsip noSKET/59/1/2012/Ditlantas tgl.12 Januari 2012;1 (satu) lembar berita acara pencairan (arsip STNK) TGL 12Januari 2012;1 (satu) lembar surat keterangan fiscal dalam

BA 8100A pemilik Dasril yang terdiri dari :1 (satu) lember surat mutasi ranmor, nomor surat :B/117/01/2012/Ditlantas tgl. 19 Januari 2012, kode : A 00003997;1 (satu) lembar surat keterangan pidana pengganti STNK No.Reg : SKP/113/01/2012/Ditlantas tgl. 24 Januari 2012, Kode: A00007997 ;1 (satu) lembar surat keterangan pengganti arsip noSKET/59/1/2012/Ditlantas tgl.12 Januari 2012;1 (satu) lembar berita acara pencairan (arsip STNK) TGL 12Januari 2012;1 (satu) lembar surat keterangan fiscal dalam daerah

BA 8100A pemilik Dasril yang terdiri dari :1 (satu) lember surat mutasi ranmor, nomor surat :B/117/01/2012/Ditlantas tgl. 19 Januari 2012, kode : A 00003997;e 1 (satu) lembar surat keterangan pidana pengganti STNK No.Reg : SKP/113/01/2012/Ditlantas tgl. 24 Januari 2012, Kode : A00007997;e 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti arsip noSKET/59/1/2012/Ditlantas tgl.12 Januari 2012;e 1 (satu) lembar berita acara pencairan (arsip STNK) TGL 12Januari 2012;e 1 (satu) lembar surat keterangan fiscal

dan surat tidak adatunggakan/kewajiban DR PSDH dan lainnya dari DinasKehutanan Kalimantan Timur.Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan(SPT PPH Badan) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajakpenghasilan dan Laporan Pajak Lainnya sampai Tahun 2017.Pihak pertama sebelum menyampaikan SuratPemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPPPH Badan) dan Surat Pemberitahuan Tahunan PenghasilanHalaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Smrdan Laporan Pajak lainnya tahun fiscal

Pihak pertama sebelum menyampaikan surat pemberitahuantahunan pajak penghasilan badan (SPT PPH Badan) dan suratpemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan laporan pajaklainnya tahun fiscal 2017 wajib mendapatkan persetujuan daripihak kedua.k.

Pihak pertama wajib memberikan surat keterangan fiscal dariKantor Pajak Samarinda untuk surat pemberitahuan tahunanpajak penghasilan badan (SPT PPH Badan) dan surat untuksurat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan laporanpajaklainnya tahun fiscal 2017..

Pihak kedua akan segera meminta KPP Pratama Samarindauntuk menerbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun fiscal 2015sampai dengan tahun 2017 dalamproses atau setelah penerbitanSKP tsb apabila terdapat hak dan kewajiban maka akan menjaditanggung jawab penih Pihak Pertama.5) Apabila Pihak pertama tidak memenuhi kewajiban dimaksud, apabilaada keberatan atau ternyata ada sengketa terkait perseroan makadengan pertimbangan pihak kedua, pihak kedua berhak memintakepada pihak pertama untuk menyelesaikan

SchlumbergerGeophysics for fiscal year 2007,bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukung tersebut di atas, sertamemperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelis dapat menyimpulkanbeberapa hal :Koreksi Terbanding yang didasarkan atas pendapat bahwa tidak wajar apabilaperusahaan induk membebankan biaya royalty atas pemakaian intelectual propertyoleh perusahaan afiliasi, lebih didasarkan atas analisa dan kesimpulan tanpa disertailandasan hukum yang kuat,Terbanding tidak pernah menguji

termasuk biro akomodasi (apartemen),gelolaan rumah apartemen, penyewaan apartemen, penyewaan flat, agenvMumahan, sewaguna tanah dan bangunan pemukiman, pialang tanah danpangunan pemukiman, penilaian tanah dan bangunan pemukiman,pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman, penyewaan kantor; jasa jasauruSan asuransi termasuk pertanggungan asuransi, konsultasi asuransi,informasi asuransi; jaSa jasa urusan moneter termasuk pekerjaan pialang,pialang pabean, penukaran uang, penagihan uang sewa, penaksiran fiscal

Juli 2006menyatakan bahwa :a.Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya;Jomt cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnyaMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingMenurut MajelisPenghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiscal

Hino Motor Sales Indonesia Jatake Tangerangsebagai Kepala Kaizen Departemen dan Terdakwa adalah sebagai security ;Bahwa benar setiap tahun fiscal menata pabrik dan saat itu saksi melakukanstok opname dan diketahi ada 8 planetary Gear dan 5 ring mengalami mines ;Bahwa pada tahun 2010 gudang mengalami pembongkaran besarbesaran danspare part yang ada mengalami pemindahan bertahap di bulan Juli 2011diketahui planetary Gear minus 12 dan Ring Assy Synchro tidakdiketemukan ;Bahwa atas kejadian tersebut

pihak yang berperkara yang menyebabkanpecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah teroenuhi maksud Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuanperkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allan SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:lass all Fiscal

Karunia Baru yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan PublikABDUL AZIZ, Surat Keterangan Fiscal (SKF) Nomor : SKF59/WPJ.11/KP.1154/2011tanggal 5 Mei 2011 a.n CV.

Karunia Baru antara lainSurat Keterangan Fiscal (SKF) Nomor : SKF59/WPJ.11/KP.1154/2011 tanggal 5Mei 2011 a.n CV. Karunia Baru dengan NPWP : 02.993.998.0615.000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya IWAN FAHRUDINdan Laporan Auditor Independen untuk CV. Karunia Baru yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik Drs.

Karunia Baru yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik ABDULAZIZ, Surat Keterangan Fiscal (SKF) Nomor : SKF59/WPJ.11/KP.1154/2011 tanggal 5Mei 2011 an CV.

September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober2014 di Majelis VI A bahwa:Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesualdengan ketentuan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok KekuasaaanKehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badanbadan peradilankhusus di samping badanbadan peradilan yang sudah ada hanya dapatdiadakan dengan UndangUndang....oleh karena sifatnya yang khusus,maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal

(fiscal strafrecht) yangberkaitan dengan hal pajak.....Meski dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa PeradilanHalaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapiUndangUndang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam perkaraPajak, karena dalam perkara Pajak berlaku UndangUndang Perpajakandan UndangUndang Pengadilan Pajak

Hal ini juga didasari padasuatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini diberbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs Forumon Tax Administration).The concept of protection of taxpayers rights is a function of thebroader notion of human rights........ Human rights seek toprotectindividuals especially against the exercise of public power.Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent andalmost universal interference with ownership.

FISCAL sissies cass cass cass cans commen same xe Rp. 5.000,003. Metered peer eee eee Rp. 6.000,00SUMAN Loe eeeeececcceeceec cess eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeanes Rp. 150.000,00Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangtid.H. TRI HARYONO,SHPutusan Nomor 079/Pdt.G/2015/PTA.Smglembar 21 dari 19 halaman

Padahal, pencatatan namaseseorang dalam Buku Letter C atau Buku Kerawangan Desa setelahTahun 1961 atau setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960, BUKANjaminan kepastian hukum sebagai pemilik tanah (Rechts Kadaster) tetapiuntuk mendapatkan kepastian tanggung jawab membayar kewajibanterhadap negara berkenaan dengan pajak (Fiscal Kadaster). Sedangkanuntuk diakui sebagai pemilik tanah, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik.Bukti Sertifikat Hak Milik No. 301/Desa Watukebo seluas 12.880 M?a/n.

pihak yang berperkara yang menyebabkanpecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah teroenuhi maksud Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuanperkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allan SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:lass all Fiscal

Peta blok berfungsi sebagaisarana dalam menentukan klasifikasi tanah masingmasing bidang obyekpajak (fiscal cadastre) dan hanya dipakai untuk mengetahui letak relatifatau lokasi obyek pajak (fiscal cadastre) bukan menentukan luas ataukepemilikan dalam pemberian hak atas tanah (rech cadastre).4.

serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patutdisimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat danmempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasadamai, tenang, dan tenteram sebagai pilarpilar mewujudkan rasa bahagia.Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengantujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al QuranSurah alRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 14 dari 17Jae 5 lel Fiscal

kebanyakan invisible dan petugaspabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas eksporjasa.bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi untuk ekspor jasaUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai menganut purchase principle(sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensiadministrasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, mengurangi moral hazardpenyalahgunaan tariff pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamananhak fiskal negara dan masyarakat (public fiscal

Bukankah keteranganketerangan produk Kantor PBB/IPEDAhanya berfungsi sebagai fiscal bilyet semata. Bahwa senyatanya tanahtanah objek perkara terdaftar secara ontentik di BPN Buleleng, dantanah persil 135, klas VI, luas 6,115 ha yang terletak di Br.

Pokok SengketaYang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding adalah hanyaberkenaan dengan masalah hukum atas keabsahan tindakan Termohon PK untukmelakukan koreksi fiscal terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantumdalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 (SPT Masa PPN).Koreksi fiskal yang dilakukan Termohon PK dimaksud diwujudkan dalam bentukmemasukkan unsur Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hasil Hutan(PSDH) kedalam DPP PPN Masa Pajak

pihak yang berperkara yang menyebabkanpecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah teroenuhi maksud Pasal 19huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuanperkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allan SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:lass all Fiscal