Pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan pesawatLion Air.Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima olehSaksi , selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Pam DodikjurRindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa diserahkankePomdam IM untuk proses lebih lanjut berdasarkan SuratPenetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandodikjur Rindam IMselaku Ankum Nomor SPPP/01/Il/2016 tanggal 22 Maret 2016

IM memerintahkan Saksi, Bapam Serka Ayar dan SerkaWira untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baikketempat tinggalnya maupun ketempat yang sering dikunjunginamun Terdakwa tidak ditemukan.Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan,kemudian dilakukanpemeriksaan oleh Staf Pam Dodikjur Rindam IM, selanjutnyasatuan menyerahkan pengusutan perkaranya ke Pomdam IMberdasarkan Surat Penetapan Penyerahan PengusutanDandodikjur Rindam IM selaku Ankum

berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan PengusutanDandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/O/IIV2016tanggal 22 Maret 2016.Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidanaTHT!

berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan PengusutanDandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/O/IIV2016tanggal 22 Maret 2016.7.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016sekira pukul 07.00 Wib, menyerahkan diri ke kesatuan dan diterimaoleh Lettu Kav Budi Santoso selanjutnya diperiksa oleh Staf PamDodikjur Rindam IM dan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh satuanTerdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan perkaraTHTI berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan PengusutanDandodikjur Rindam IM selaku Ankum Nomor SPPP/O/IIV2016tanggal 22 Maret 2016.3.

akan tetapi apabila Pejabat yangberwenang memberikan pertimbangan yang isinya secara tegastidak menyatakan bahwa anggota Polri yang dipidana penjaratersebut tidak dapatdipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri, makaAnggotaPolri yang telah dihukum pidana tersebut, tidak dapatdilaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri" ;Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusanobjeksengketa, Kapolres Langkat selaku Pejabat yang berwenangatau atasan yang berhak menghukum (Ankum

Kepada yang bersangkutan masih layak dipertahankanmenjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia";Bahwa Tergugat dalam mempergunakan kewenangan dalammembentuk Komisi Kode Etik Polri' telah salah menerapkanhukum, sebagaimana dalil Tergugat yang keliru) melakukantindakan PTDH atas Penggugat tentang penerapan melanggarketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No.1 Tahun 2003,karena sudah jelas dalam hal ini Penggugat telah mendapatRekomendasi dari Ankum (Atasan yang berhak menghukum)Hal. 7 dari

No.385K/TUN/2009menyatakan masih layak dipertahankan sebagai Anggota Polri,juga Penggugat jelas tidak ada melanggar Kode Etik Polridan dengan adanya Rekomendasi dari Ankum .

(Kapolda Sumut)atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hanyaberselang 1 (satu) hari untuk melakukan upaya hukumBanding, sehingga sangat sulit dibenarkan secara nalarsehat jika Penggugat baru mengetahui kalau ianyadiberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri (PTDH)sejak tanggai 9 September 2008, lantas upaya hukum BandingPenggugat kepada atasan Ankum (Kapolda Sumut) pada tanggal3 Nopember 2006 didasarkan pada apa dan keberatan apa, inijuga perlu) dijelaskan oleh Penggugat sehingga

kebenarandapat ditegakkan ditengah krisis kepercayaan hukum ini3Bahwa dengan dalil Tergugat tersebut telah jelasdimana sebenarnyaPenggugat pada dasarnya telah mengetahui ianyadiberhentikan dari Dinas Polri(PTDH) pada tanggal 2 Nopember 2006 pada saat digelarsidang KKEP dengan agenda pembacaan putusan atau setidaknyapada tanggal 3 Nopember 2008 sejak Penggugat melakukanupaya Hukum Banding terhadap putusan sidang KKEP kepadaatasan Ankum karena bagaimana mungkin Penggugat' tidakmengetahui ianya di

Dan Yonif 600/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejaktanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 diStaltahmil Pomdam VI/MlIw berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Skep /40/ VII / 2012 tanggal 29 Juli 2012 dan kemudian dibebaskanberdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif600/R selaku Ankum Nomor : Kep/61/VIII/2012 tanggal 18 Agustus2012 terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2012.PENGADILAN MILITER I07 BALIKPAPAN tersebut di atas.Membaca : Berita Acara Pemeriksaan

di Padang dalam memeriksadan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SLAMET RIADIPangkat / NRP : Kopda/ 31950330000475Jabatan : Ta Mudi Koramil 07 TembelanKesatuan : Kodim 0315/BintanTempat tanggal lahir : Medan, 2 April 1975Jenis kelamin : LakiLakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Perumahan Korem Batu 15 Tanjung PinangKepriTerdakwa ditahan oleh Dandim 0302/Inhu selaku Ankum

selama 20 (Duapuluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012,berdasarkan SuratKeputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0315/Bintanselaku Ankum Nomor : Kep/02/VIIV2012 tanggal 9 Agustus 2012.

Sukajadi KotaPekanbaru .Terdakwa ditahan oleh :1.Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan SuratKeputusan Penahanan Sementara dari Danrem 031/WB NomorSkep/54/X1V2012 tanggal 18 Desember 2012.Kemudian diperpanjang sesuai :Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/WBselaku Papera sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep

Bahwa sesuai dengan Surat dari Danrem 031/Wb kepadaKepala Oditurat Militer 03 Padang Nomor : B/22/V/2015 tanggal6 Januari 2015, selaku Ankum menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa An. Sertu Beni Miswardi NRP31950041341272, Ba Korem 031/Wb dipersidangan PengadilanMiliter 103 Padang karena yang bersangkutan sampai saat initidak berada di satuan dan telah dinyatakan desersi.3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa An.

Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Menimbang > Le Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuaiketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidanganPengadilan Militer 103 Padang sebanyak 4 (empat) kali berturutturut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala OdituratMlliter 103 Padang melalui Dandenarhanud Rudal 004 Dam VBBselaku Ankum Terdakwa yaitu :Mengingat2Pertama Surat Ka Otmil +03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil +03Padang Nomor : B/2633/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, KeduaSurat

Bahwa sesuai dengan Surat dari Dandenarhanud Rudal004 Dam IBB kepada Kepala Oditurat Militer 103 PadangNomor : B/478/X1V2014 tanggal 11 Desember 2014,Dandenarhanud Rudal 004 Dam V/BB selaku Ankum menyatakantidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Pratu Reko Depuci PutraNRP 31080049320689, Tajurad Pokkoton Ton 3 DenarhanudRudal 004 Dam I/BB, kepersidangan Pengadilan Militer l03 Padangkarena yang bersangkutan sampai sekarang sudah tidak diketahuikeberadaannya.3.

Kadisopslatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari diStaltahmil Mako Puspomal sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengantanggal 17 Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penahanan.2.

Buleleng Bali.Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :1.Komandan Denma Mabesal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) haridi Staltahmil Mako Puspomal sejak tanggal 29 Mei 2020 sampaidengan tanggal 17 Juni 2020, berdasarkan Surat KeputusanPenahanan Nomor : Kep/87/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentangPenahanan.Kemudian diperpanjang oleh Komandan Denma Mabesal selakuPapera selama 30 (tiga puluh) hari di Staltahmil Mako Puspomal sejaktanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020, berdasarkanSurat

Kadisopslatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di StaltahmilMako Puspomal sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17Juni 2020, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan NomorKep/01/V1/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penahanan.2.

. : 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata KerjaHalaman 5 dari 37 halaman Putusan Perkara No.07/G/2011/PTUN.ABNKomisi Kode Etik POLRI , karena yang berwenang untuk membentukKomisi Kode Etik POLRI untuk memeriksa Penggugat (SULAIMAN)adalah Kepala Satuan Brimob Polda Maluku selaku Atasan YangBerhak Menghukum (ANKUM) bukan oleh Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku ANKUM ;; Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Komisi Kode Etik POLRImenggelar Sidang Kode Etik POLRI dengan menghadirkanPenggugat

Pasal 11 Ayat (1), (2), dan Ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, danPasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota POLRI ; 10.11.Bahwa kemudian Putusan Sidang Komisi Kode Etik POLRI Nomor :Kep / 20 / Ill / 2011, pada tanggal 17 Maret 2011 diberikan kepadaPenggugat (SULAIMAN), dan terhadap Putusan Sidang Komisi KodeEtik tersebut, Penggugat (SULAIMAN) mengajukan keberatan padatanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM

dariPenggugat (SULAIMAN), namun keberatan yang diajukan olehPenggugat (SULAIMAN) ditolak oleh Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM dariPenggugat (SULAIMAN) dengan Surat Penolakan Keberatan atasKeputusan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Nomor :SPKK PTDH / 11 / IV / 2011, tanggal 7 April 2011 ;Bahwa Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PemberhentianTIDAK DENGAN HORMAT yang dikeluarkan oleh Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) nyata nyata telah bertentangandengan

Pol.: KEP/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata CaraPenyelesaian Pelanggaran Disiplin dimanaterhadappelanggaran Disiplin sesuai pasal 1 ayat (17) menjelaskan,bahwa Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnyadisebut ANKUM adalah Atasan yang karena jabatannya diberiwewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahanyang dipimpinnya, bahwa penjelasan pasal tersebut diatasadalah benar kewenangan Ankum, akan tetapi dalampelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI No. 1 tahun2003 tentang

Bahwa PENGGUGAT telahmenggunakan haknya sesuai pasal 12ayat (1) butir g tersebut diatas, dimanaoleh Ankum PENGGUGAT berdasarkanSKEP Kapolri No. Pol.

Aceh Tenggara.Terdakwa ditahan oleh Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 26Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 di ruang tahanan Denpom IM/1Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013kemudian dibebaskan oleh Danyonif 113/JS selaku Ankum sejak tanggal 14 November 2013dari ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan NomorKep/16/XV2013 tanggal 14 November 2013.PENGADILAN MILITER 101 tersebut di atas :Membaca, berkas

Bahwa benar setelah menyerahkan diri Terdakwa dilakukan penahanan oleh Danyonif113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung muali tanggal 26 Oktober 2013sampai dengan tanggal 14 November 2013, setelah di bebaskan dari penahanan sementaraTerdakwa melarikan diridan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 113/JS.13.

Bahwa benar setelah menyerahkan diri Terdakwa dilakukan penahanan oleh Danyonif113/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung muali tanggal 26 Oktober 2013sampai dengan tanggal 14 November 2013, setelah di bebaskan dari penahanan sementaraTerdakwa melarikan diridan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 113/JS.8.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS sejaktanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 dan setelahmenyerahkan diri ke kesatuan dan ditahan sementara selama 20 (dua puluh ) hari olehDanyonif 113/JS selaku Ankum mulai tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14November 2013, setelah dibebaskan pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa melarikandiri, sampai sekarang pada saat perkara Terdakwa disidangkan tanggal 14 Agustus 2014Terdakwa belum

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijinKomandan Yonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2013sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 dan setelah menyerahkan diri dan dilakukanpenahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Danyonif 113/JS selaku Ankum dandibebaskan tanggal 14 November 2013 Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan Yonif113/JS tanpa ijin dan sampai sekarang pada waktu persidangan tanggal 14 Agustus 2014Terdakwa belum

Bahwa keputusan Komisi Kode Etik tersebut hanyalah merupakan Rekomendasiyang diajukan kepada Kapolres selaku Ankum dan Pejabat Pembentuk SidangKomisi Kode Etik Polri, dan Kapolres tidak setuju dengan sanksi yangdyatuhkan oleh sidang Komisi Kode Etik sehingga mengusulkan kepadaKapolda NTT untuk memberikkan hukuman pemberhentian tidak denganhormat, dengan alasan hukum bahwa Penggugat terbukti melakukan asusila /Perzinahan.....perzinahan dengan.

bertanggungjawab, Penggugat membunuhnya danmenguburkannya di pinggir pantai;Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut telah diproses secara pidana berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 67/ PID.B/ 2007/ PN/LRTtanggal 25 Pebruari 2008 dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukanupaya hukum lagi;Bahwa oleh karena Sidang Komisi menjatuhkan hukuman PemberhentianDengan Hormat, tetapi Kapolres Flores Timur selaku Ankum

dan Kapolda NTTselaku Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan untuk merubah keputusantersebut dengan alasan demi keadilan bagi seluruh Anggota polri Polda NTT,dengan pertimbangan hukum Penggugat dijatuhi hukuman penjara 10 (sepuluh)tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diaturdalam pasal 338 KUHP seperti yang diakui kebenarannya oleh Penggugat padapoint 5 gugatan Penggugat;Bahwa pada point 1 gugatan Penggugat yang pada intinya menyampaikan adanyasurat dari Kapolres Flores

danKapolda NTT selaku atasan Ankum yang mempunyai kewenangan untukmerubah keputusan tersebut dengan alasan demi keadilan bagi seluruh anggotaPOLRI Polda NTT, dengan mempertimbangkan hukum Penggugat dyatuhihukuman penjara 10 (sepuluh) tahun karena terbukti melakukan tindak pidanapembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 MKUHP seperti diakuikebenarannya oleh Penggugat pada point 5 gugatan Penggugat;Bahwa pada poin 6 gugatan penggugat menyatakan surat Keputusan KapoldaNTT cacat hukum karena tidak

Dengan adanya putusan sidang komisi kode etik, Kapolres FloresTimur selaku ANKUM dan Pejabat Pembentuk Sidang Komisi Kode Etik POLRIberpendapat bahwa Keputusan Komisi Kode etik tersebut hanyalah merupakanRekomendasi yang diajukan kepada KAPOLRES selaku ANKUM dan PejabatPembentuk Sidang Komisi Kode Etik POLRI dan Kapolres Flores Timur tidak setujudengan sanksi yang dijatuhkan oleh Sidang komisi Kode Etik sehingga mengusulkankepada Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk memberikan hukuman pemberhentiantidak

KaryaMulya No. 73 Cirebon.Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari DanpomKostrad selaku Ankum Nomor Kep/05/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, dan dibebaskan dari penahananpada tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Penahanan dari Denpom Kostradselaku Ankum Kep/07/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.MembacaMemperhatikanPENGADILAN MILITER

H.Pangkat, NRP : Kopda, 31030050820382.Jabatan : Babinsa Ramil 06/Manggeng.Kesatuan : Kodim 0110/Abdya.Tempat tanggal lahir : Palembang, 29 Maret 1983Jenis kelamin > Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Kodim 0110/Abdya, Kec.Blang Pidie,Kab.Aceh Barat Daya.Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sejak tanggal 7 Mei 2019sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan penahanansementara dari Dandim 0110/Abdya selaku Ankum nomor Kep/01/V/2019tanggal 7 Mei

2019 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejaktanggal 27 Mei 2019 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanansementara dari Dandim 0110/Abdya selaku Ankum Nomor Kep/02/V/2019tanggal 22 Mei 2019.PENGADILAN MILITER I01 Banda Aceh, tersebut di atas.Membaca : Berita Perkara dari Denpom 1M/2 Meulaboh Nomor BP10/A10/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas namaTerdakwa dalam perkara ini.Hal. 1 dari 4 Hal.

Dandim 0115/Simeuleu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 berdasarkan SuratKeputusan Nomor Kep/01/l/2012 tanggal 27 Januari 2012.2. a. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 berdasarkanKeputusan Nomor Kep/30/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012.b.

Bahwa sikap dan ucapan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan Saksi1tentang alasan tidak pernah ikut Apel, memicu emosi Saksi1 selaku Ankum.2.

Bahwa sebagai Pewira dan Pemimpin seharusnya Terdakwa introspeksi diribahwa segala prilaku dan atitude Terdakwa selama dinas di Kodim 0115/Sml, tidakmemberikan contoh yang baik kepada bawahannya terbukti selama tahun 2011, 2 (dua)kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum dan sesuai UU Nomor 26 tahun 1997 pasal 35dan penjelasannya bahwa seorang prajurit TNI yang dijatuhi 3 (tiga) kali hukumandisiplin...disiplin dalam pangkat yang sama maka dapat dijatuhi hukuman Administrasi berupapemberhentian tidak

Komandan Pomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal16 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 berdasarkan SuratKeputusan Nomor: Skep/03/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.2.

Komandan Pomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal16 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 berdasarkan SuratKeputusan Nomor: Skep/04/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Pomal selaku Papera:a. Perpanjangan penahanan tingkat selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulaitanggal 06 Desember 2006 sampai dengan tanggal 04 Januari 2007berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/06/XII/2007 bulan 01 Desember2007.b.

Nefonaek Kec.Kota Lama Kota KupangNTT.Terdakwa ditahan oleh Danrem 161/Wirasakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) harisejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 berdasarkan SuratKeputusan Nomor Skep/66/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan selanjutnya dibebaskan daritahanan sejak tanggal 30 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dariDanrem 161/Wirasakti selaku Ankum Nomor Skep/68/IX/2012 tanggal 26 September 2012.PENGADILAN MILITER III15 Kupang

Danyonif 136/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 berdasarkan SuratKeputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 136/TS selaku Ankum NomorSkep/24/IX/2017 tanggal 6 September 2017.2.

tuntutan Pidana, pasal 1 angka 5 danpasal 11 ayat 1 dan 2 KEP Kapolri No.Pol : KEP/42/IX/2004, TentangKeankuman menjelaskan berbunyi Ankum adalah atasan yang karenaHalaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg.jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman Disiplin kepada bawahanyang dipimpinnya dan Ankum memiliki Kewenangan untuk menjatuhkanhukuman Disiplin, pasal 31 ayat (3) KEP Kapolri No.

:KEP/993/X1V2004 tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Polri diaturmengenai mekanisme pemberhentian anggota Polri mensyaratkan adanyausulan dari Ankum/atasan dan pernyataan dari Ankum menyangkut penilaiantidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

2) sedangkan untuk Tergugat Il2 Ankum menilai yangbersangkutan masih layak menjalani profesi Kepolisian sehingga Ankum(Tergugat Ill) tidaklah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan disamping itu MajelisHakim dalam putusan PN Muaro Sijunjung No. 136/Pid.B/2012/PN.MRTertanggal 29 Januari 2013 atas nama Terdakwa AL INDRA (Tergugat IL3) joputusan Pengadilan Tinggi Padang No. 43/Pid/2013/PT.PDG Tanggal 7 Maret2014 yang telah berkekuatan hukum

Selanjutnya terhadapperkembangan serta penanganan perkara pelanggaran disiplin dan setiapkeputusan yang diambil oleh Kapolres secara berjenjang telah dilaporkankepada Tergugat IV selaku atasan Ankum..

yang menentukan pertimbangan hukuman;Bahwa Saksi tidak tahu apa pertimbangan Ankum karena Ankumnya diSijunjung;Bahwa atas keterangan saksi diatas, baik pihak Kuasa Penggugat maupunKuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi masingmasingdalam kesimpulannya;9.

slamTempat tinggal : Asrama Pusdikkav Padalarang Bandung.Terdakwa ditahan selama 20 hari tmt 25 Juni 2008 sampai dengantanggal 14 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Pementaradari Dan Pussenkav selaku) Ankum Nomor : Skep/19/VI/2008 tanggal 30Juni 2008 dan dibebaskan pada tanggal 14 Juli 2008 berdasarkan SuratPembebasan Penahanan dari Dan Pussenkav selaku Ankum NomorSkep/20/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008.PENGADILAN MILITER II 09 BANDUNGtersebut di atasMembaca : Berita Acara Pemeriksaan dari

., sebagai Ankum Penggugat yang telahmencueki Penggugat untuk berdinas kembali, jelas bertentangandengan kealuran dan kepatutan, karena sebagai atasan seharusnyamemberikan pembinaan lebih dahulu kepada anggotanya yangmelakukan kesalahan dan pelanggaran dan apabila Penggugat tidakbisa dibina lagi, baru dilaksanakan Sidang Kode Etiknya =;14.

Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut, selanjutnya Unit P3D/Provost Sat Brimobda Riau melakukan pemeriksaan denganmengumpulkan buktibukti yaitu keterangan saksisaksi, buktipetunjuk dan bukti surat serta keterangan terperiksa yang kemudianmenjadi berkas perkara pelanggaran No.Pol.: SBPPP/08/V1I/2011 PROV, tanggal 07 Juli 2011 ; 12Cc.Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provost Sat Brimobda Riaumelimpahkan .....melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum Penggugat,selanjutnya Ankum Terperiksa

Penggugat pernah ditugaskanuntuk menangkap, dan memburu seorang Buronan yang paling berbahayatersangka pembunuhan dan perampasan senjata api milik korban Inspektur dua(Ipda) Ginting seorang perwira Polisi, tugas tersebut Penggugat berhasilmenunaikan/melaksanakan dengan baik, Penggugat berhasil mengintai danmengikuti pelaku yang buron tersebut, dan rnengimformasikannya kepada teampada saat itu ;Bahwa berdasarkan petunjuk dan penyampaian secara lisan dari KepalaKepolisian Resor Wakatobi selaku Pejabat Ankum

, dalam setiap pertemuan telahmenyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik yangdilaksanakan pada tanggal 28 September 2009, Penggugat telahdirekomendasikan oleh Pejabat Ankum In casu Kepala Kepolisian ResorWakatobi bahwa Penggugat direkomendasikan untuk untuk diberhentikandengan hormat dari Dinas Polri (In Litis) di pensiunkan secara dini ;Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No.

Pol.: 8 Tahun 2006 TentangOrganisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia secarategas diuraikan bahwa untuk memberhentikan seorang anggota Kepolisian harusberdasarkan pada sanksi yang dijatuhkan yang didasarkan pada rekomendasiyang diajukan oleh Pejabat Ankum (In Litis) Kepala Kepolisian Resor Wakatobisebagai pertimbangan Surat Keputusan (SK) In litis, sehingga surat keputusan JnHalaman 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia