suara mobil truk masukkedalam kandang sapi dan kemudian saksi juga mendengar suara sapiyang sedang jalan ke mobil truk tersebut.Bahwa benar pintu gerbang depan kandang sapi tersebut jika malamselalu dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi simpan didekat tempatsaksi tidur.Bahwa setelah keadaan sudah sepi kemudian saksi berusaha membukaikatan tali tersebut dan setelah berhasil dibuka kemudian saksi langsungmenuju ke saksi SAMAD dan melihat saksi SAMAD juga tangan dankakinya dijadikan satu lalu di ikatnya

penyitaan merupakan obyek praperadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, HakimPraperadilan berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapantersangka dimaksud oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuanketentuanyang tercantum dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka harus didasarkan pula padaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1V2014 tanggal 28 April 2015 yangdalam pengujian undangundang adalah sama kuat daya ikatnya

(seratus juta rupiah) dari dalam kluise denganmenggunakan tangan kemudian terdakwa masukkan kedalam tromolterlebih dahulu karena yang didalam tromol sudah sedikit / tidak cukup Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dalam satu ikatnya setelah terdakwamasukkan kedalam tromol, kemudian terdakwa menyiapkan uang setoranPDAM ke Bank BIN Muara Bungo baru mengambil uang tersebut setelahitu. dimasukkan kedalam tas wama coklat merek 'POLO SERIESWALLABY". terdakwa mengambil uang tersebut dengan membelakangiHalaman

(seratus juta rupiah) dari dalam kluise denganmenggunakan tangan kemudian terdakwa masukkan kedalam tromolterlebih dahulu karena yang didalam tromol sudah sedikit / tidak cukup Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dalam satu ikatnya setelah terdakwamasukkan kedalam tromol, kemudian terdakwa menyiapkan uang setoranPDAM ke Bank BIN Muara Bungo baru mengambil uang tersebut setelahitu. dimasukkan kedalam tas wama coklat merek 'POLO SERIESWALLABY". terdakwa mengambil uang tersebut dengan membelakangiKamera

(seratus juta rupiah) dari dalam kluise denganmenggunakan tangan kemudian terdakwa masukkan kedalam tromolterlebih dahulu karena yang didalam tromol sudah sedikit / tidak cukup Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dalam satu ikatnya setelah terdakwamasukkan kedalam tromol, kemudian terdakwa menyiapkan uang setoranPDAM ke Bank BTN Muara Bungo baru mengambil uang tersebut setelahitu. dimasukkan kedalam tas wama coklat merek 'POLO SERIESWALLABY". terdakwa mengambil uang tersebut dengan membelakangiKamera

Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaanjuga menjadi obyek praperadilan;Menimbang bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifatfinal dan mengikat, maka daya ikatnya sama dengan Undangundang yangdibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagaiUndangundang demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014, mengenai penetapan tersangka

Jika materi pedoman atau tata cara berisi normahukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya,Hal. 3 dari 54 hal. Put.

kain sarung warna hitam;
1 (satu) buah sendal merek Inkayni warna abu-abu;
1 (satu) unit telepon selular android merek Vivo 1816 warna hitam;
1 (satu) unit telepon selular Samsung lipat warna putih;
1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor serta kunci kontak;
4 (empat) ikat uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang masing-masing ikatnya

Jika materi pedoman atau tatacara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapatdiabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikian tidak dapatdipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;10.Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundang11.undangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat,oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintahmengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakilwakil yang dudukdi Dewan Perwakilan Rakyat.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka,penggeledahan, penyitaaan sebagai obyek Praperadilan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final danmengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undangundangadalah sama kuat daya ikatnya dengan undangundang yang dibuat olehlembaga legislatif

Setelah itu, Terdakwa berceritakembali kepada saksi SUGIARTI binti SUMADI alias MBOK saya ini diikatmbok, ini ikatnya sambil menunjukkan seutas tali.saya berbaring dilantaisamping tempat tidur sambil nonton tv, tibatiba orangnya ada di atas kepalasaya kemudian saksi SUGIARTI binti SUMADI alias MBOK menjawab jendelakamar terbuka pak tetapi Terdakwa hanya terdiam dan Terdakwa menyuruhsaksi SUGIARTI binti SUMADI alias MBOK memanggil saksi PUTRI VERATEFA;Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi PUTRI

Singayo;Bahwa Jallaludin Sampono Bumi bisa berkubur di objek perkara karenatanah tersebut tanah dibeli;Bahwa kemenakan Jallaludin Sampono Bumi keberatan berkubur diobjek perkara tersebut karena Jallaludin Sampono Bumi mau berkubur ditanah keluarganya pula;Bahwa saksi tahu dengan objek perkara dan objek perkara pernahdipagar oleh para Tergugat;Bahwa lakilaki tertua dalam kaum Emi Yarni adalah Leo HayendriDatuak Intan Batuah, gelar Datuak Intan dan Datuak Singayodilewahkan dan saksi yang melekatkan ikatnya

sedangkan dalampenjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan MahkamahKonstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejakdiucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalamputusan Mahkamah Konstitusi dalam UndangUndang mencakup pula kekuatanhukum mengikat (final and binding);Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalahfinal dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujianUndangUndang adalah sama kuat daya ikatnya

YUSUF, selanjutnya saksibertanya mana BPKB Mobil dan saksi korban jawab tidak ada,dengan suami saya lalu saksi berkata lagi benar dan saksikorban jawab benar lalu saksi berkata lagi nanti saya tusuk,kunci rumah mana dan saksi korban jawab benar, tidak ada ,selanjutnya saksi terus menjalankan mobil, sambil tangan kirinyamemegang tangan saya yang sudah di ikatnya supaya janganbergerak, kalau saksi korban bergerak di ancam akan di tusuk saksimenggunakan pakai pisau, selanjutnya mobil terdakwa bawamenuju

tersebut diakibatkanbenturan atau ada benturan yang masuk kedalam vagina hingga adamemar disekitar liang vagina ;Bahwa Saksi tidak bisa pastikan benda apa yang masuk kedalamvagina Saksi Juliani, tetapi Saksi Juliani mengaku bahwa dirinyatelah diperkosa;Bahwa waktu itu Saksi Juliani dibawa oleh orang tuanya sendiribersama polisi;Bahwa perbedaan robekan baru dengan robekan lama adalah jikarobekan baru tidak terdapat jaringan baru pada permukaan lukatersebut sedangkan robekan lama sudah ada jaringan ikatnya

permulaan yang cukup , dan bukti yang cukup dalamPasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkansekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertaipemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapanTersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) ;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat finaldan mengikat, karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatuproduk undangundang adalah sama kuat daya ikatnya

adalahmengenai fakta, datayuridis danpertimbangan hukumdari putusan tersebut ;Amar putusanperadilan perdata danPeradilan Tata UsahaNegara mengenaitanah adalah berbeda,dalam putusanPeradilan Tata UsahaNegara jelasmenyebutkan dalam103amarnya menyatakanbatalSertipikat ........cccceeeeeee ees sertipikat, sedangkan dalam putusan Peradilan Perdata yangamarnya hanya menyebutkan sertipikat tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, hal ini bermakna bahwa sertipikattersebut sudah tidak sah, tidak ada daya ikatnya

Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015,Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dariPraperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final danmengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produkUndangundang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undangundang yangdibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagaiUndangundang, sehingga

Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015 atasnama Hadi Purnomo, yang pada pokoknya dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalampengujian undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganundangundang yang dibuat oleh lembaga legislative, dimana lembagalegislative adalah positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusiadalah negative legislator, sehingga dengan demikian penetapantersangka, penggeledahan, penyitaan secara yuridis adalahwewenang praperadilan dan hal tersebut

Yang mana putusan Mahkamah Konstitusi adalah finaldan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujianUndangUndang adalah sama kuat daya ikatnya dengan UndangUndang yang dibuat oleh lembaga legislative dimana lembagalegislative adalah sebagai positif legislator sedangkan MahkamahKonstitutif berlaku sebagai UndangUndang sehingga dengandemikian semua putusan pengujian atas UndangUndang sehinggadengan demikian ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP harusdimaknai Penyidik Wajib memberitahukan

sengketa;Hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) :Meskipun secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat (descente)bukan alat bukti karena tidak termasuk alat bukti sebagaimana disebutkandalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 1886 KUHPerdata, namun pemeriksaansetempat pada hakikatnya adalah persidangan sedangkan semua fakta yangditemukan dalam persidangan adalah fakta hukum, di mana Majelis Hakimterikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalampengambilan putusan, namun karena sifat daya ikatnya

Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015 atasnama Hadi Poernomo, yang pada pokoknya dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalahfinal dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujianundangundang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana lembaga legislatifadalah positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi adalahnegatif legislator, sehingga dengan demikian penetapan tersangka,penggeledahan, penyitaan secara

Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnyaputusan.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yangdituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yangsama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yangsama didalam hubungan yang sama pula.Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yangtelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, daya ikatnya