hijauDan semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, sehingga tidak adaalasan bagi kami untuk tidak menerbitkan Ijin gangguan (HO) tersebut.Bahwa kemudian kami mengeluarkan Sertifikat Ijin GanggunanNomor :503/016493.68.12/HO.S/2013 tanggal 19 Maret 2013, namunsebelum kami mengeluarkan surat ijin gangguan tersebut kami jugamelakukan peninjauan lokasi (dilakukan oleh tim ijin gangguan yangdipimpin oleh Sdr.HANDOKO selaku Kepala Seksi Pengolahanperijinan dengan jumlah tim 6 orang meliputi Staf Dinas kebudayaandan

langsungmenggugurkan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 yang diterapbkan TERMOHON;Menimbang bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakimpraperadilan mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwaBenda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baikbergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaandan

Tanpa menggugat Kementerian Kebudayaandan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia makadengan sendirinya gugatan Penggugat kekurangan subyektergugat dan hal ini merupakan ketidaksempurnaan gugatansehingga layaklah jika gugatan Penggugat tidak diterima.DALAM POKOK PERKARA1.Halhal yang diungkapkan pada bagian Eksepsi menjadi bagianyang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara..

Disatu pihak secara fisik dikuasai oleh Kementerian Kebudayaandan Pariwisata namun tidak didukung oleh alas hak/buktiperolehan sedang di pihak lain Tanah dan Bangunan dimaksudtelan dibeli oleh Almarhum Bapak R. Soewito dari AlmarhumBapak Komarudin Martasendjaja berdasarkan Akte Jual Belitanggal 1 Agustus 1965 No. 135/1965;4. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9Tahun 1999. Permohonan dapat diproses apabila telah memenuhipersyaratan secara fisik maupun yuridis;5.

dijatuhkan tersebut ;Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ; Memerintahkan agar barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakasSar; ++ 2222 222 nnn cern en cere nnn eee eee eee1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31 Juli2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri KebudayaanDan

Bahwa dengan demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaandan Kepala Kantor Departemen Wilayah Propinsi Sumatera Utara bisajuga dimaknai sebagai PPK yang berwenang menerbitkan SuatuKeputusan Pemberhentian terhadap Penggugat;15.

., selaku Pemimpin Proyek DanaAlokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 dan Y.

MAP., sebagai Kepala BidangAnggaran pada BPKD Kota Bima.Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana AlokasiKhusus TA. 2007 Nomor : 2158.1/07003/XXI/2007 tanggal 31Desember 2006.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) TA. 2007.Juklak dan Juknis DAK tahun 2007.Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpar Kota Bima Nomor : 1521/130.21.420/A/2007 tanpa tanggal Mei 2007 tentang Pembentukan TimPanitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata

September 2010;42) Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh NomorDst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus TahunAnggaran 2010;43) Asli Surat Ukur Sementara Nomor 153/QQc tanggal 23 April 2011;44) Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dariSentosa Makmur tanggal 06 Oktober 2010;45) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh NotarisNurdhani, S.H,Sp.N banda Aceh;46) Dokumen Perencanaan Kapal Fiber Glass 14 Meter Dinas Kebudayaandan

No. 573 K/Pid.Sus/201743) Asli Surat Ukur Sementara Nomor 153/QQc tanggal 23 April 2011;44) Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dariSentosa Makmur tanggal 06 Oktober 2010;45) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh NotarisNurdhani, S.H,Sp.N banda Aceh;46) Dokumen Perencanaan Kapal Fiber Glass 14 Meter Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV Royal Perdana;47) Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata(Otsus) Sabang

Bahwa perlekatanpenentuan PPK yang melekat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaandan PyB pada Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan ini jugaHalaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN. JKT.telah sesuai dengan Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL, tanggal 8 Agustus2019, dimana pada Putusan tersebut posisi Pemohon dalam permohonanini juga merupakan Pemohon dalam putusan tersebut.

Putusan Nomor 08 P/HUM/2016e)minimum kavling sebesar 120 m2 (seratus duapuluh) meter persegi.ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yangdisediakan terdiri dari sarana dan prasarana yangmendukung pengembangan cyber city meliputi:1) saranasarana meliputi sarana pendidikan, saranaperibadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaandan rekreasi, Sarana perdagangan, Ruang TerbukaHijau (RTH) berupa taman, tempat bermain danberolahraga; Ruang Terobuka Non Hijau (RTNH)berupa plasa, tempat berkumpul warga

kepadatan sedangadalah untuk pembangunan perumahan denganlugs minimum kavling sebesar 120 m2 (seratus duapuluh) meter persegi; dan5) Koefisien Dasar Bagunan (KDB) paling tinggi 35%untuk peruntukan ruang perumahan pada lahanyang berbatasan langsung dengan Provinsi DKIJakarta.ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yangdisediakan terdiri dari sarana dan prasarana yangmendukung pengembangan cyber city meliputi:1) saranasarana meliputi sarana pendidikan, saranaperibadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaandan

Putusan Nomor 08 P/HUM/20161) saranasarana meliputi sarana pendidikan, saranaperibadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaandan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupataman, tempat bermain dan berolahraga; RINHberupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayananpemerintahan; dan2) prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringandrainase, jaringan air minum, jaringan air limbah,jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringantelepon, jaringan transportasi lokal, dan jaringanjalan pejalan kaki.f)

Gita jaya oleh masingmasing KepalaSekolah;31.Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) Kegiatan PengadaanMebelair Tahun 2007;32.Surat Keputusan Bupati Jembrana No:771/PERT/2007 tanggal 22Oktober 2007 Tentang Pedoman Standarisasi Satuan Harga atasPengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jembrana triwulan NMTahun 2007;33.Berita Acara Pemeriksaan No: 425/PP/PERT.03/2007 tanggal 26Desember 2007;34.Surat Perintah Pembayaran (SPP) No:619/LS/Pendidikan Kebudayaandan Pariwisata/2007 tanggal 17 Desember

> Terbukti pula semua sarana olah raga asah otak telah memperolehijin, baik Ijin Usaha Nomor : 503/02.04.40.00001/436.6.14/2010yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya DinasKebudayaan dan Pariwisata, tanggal 5 Februari 2010, jenis usaha :Gelanggang Olah Raga Tertutup, Nama Usaha Sky Club, kapasitas21 (dua puluh satu) ruangan, ljin dari Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Surabaya Nomor : 503/470/436.6.14/2010 yangsecara tegas menyatakan, "mengizinkan kepada H.

Menyatakan secara sah menurut hukum penguasaan Tergugat terhadaptanah dan bangunan di Jalan Hegarmanah Nomor 95 (d/h Nomor 55)Bandung , seluas + 1.733 M2 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga meterpersegi) dan luas bangunan 406 M2 (empat ratus enam meter persegi)untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata cqSekolah Tinggi Pariwisata Bandung sah milik Departemen Kebudayaandan Pariwisata; Menyatakan Tergugat secara sah mendapat hak prioritas untukmengajukan permohonan hak baru atas tanah

Semarang ,( Bukti TLD );Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : B/2752/V/2013/Restabes Smg, tertanggal3 Mei 2013, dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ,( BuktiL1.D );376 Fotocopy Sertifikat Tanda Daftar ulang usaha pariwisata, No. 556.4/12/2012,tertanggal 28 Juni 2012 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kebudayaan danPariwisata Seamarang, (Bukti T2A) ;Fotocopy Sertifikat Tanda Daftar ulang usaha pariwisata, No. 556.4/14/2013,tertanggal 22 Februari 2013 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Kebudayaandan

(fotoHal. 25 dari 56 hal.Pkr.No.06/G/2011/PTUN.PLKBuktiBuktiBuktiBuktiP5P6P7P8copy dari aslinya) ;Surat Pengantar Nomor62/TU/DISPORABUDPAR/I/2011,tertanggal 31 Januari 2011, ditujukankepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dariKepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kapuas, PerihalBanding Keputusan Bupati Kapuas Nomor23/BKPPD TAHUN 2011 tanggal 25 Januari2011 An. MAHRITA BUMBUN, SE.

Bukti P5 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Sumatera Utara Nomor. 0.61.1/3077TARUKIMPROVSU/04 tanggal 11 22004, tentang32 IZin.........6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011.

Kepala/ Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (KoordinatorKopertis/ Kopertis) bagi Asisten Ahli dan Lektor pada Perguruan Tinggidi Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masingmasing (vide Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan KebudayaanDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanMenteri

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan KebudayaanDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanHalaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

Penuntut Umum tersebut, terdakwatelah mengajukan Duplik tanpa tanggal yang dibacakan dan diserahkan padapersidangan hari Senin tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada Pledoinyadengan dilampiri foto copy;1.Kwitansi tertanggal Nanga Bulik 27/1207 berupa tanda terima uang sebesarRp. 15.000.000, untuk kegiatan penataran guru olah raga yang ditandatanganioleh Petua,S.Pd;Foto copy Nota Pertimbangan Nomor 900/7213/XH/Keu/2007 tanggal 15Desember 2007 yang ditandatangani Petua selaku PPTK Subdin Kebudayaandan

spesifik, yaitu ditujukan kepada UsahaKaraoke milik Penggugat; Final, Keputusan Tergugat Nomor188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020dimaksud bersifat final artinya sudah definitife yaitu tidak lagimemerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi laindan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimanaPenggugat kehilangan haknya untuk membuka/menjalankanusaha karaokenya.Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaandan

Nomor Kontrak03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp.59.700.000..Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CVCTU/2017 tanggal 01Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada PanggunaAnggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.TobaSamosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CVCSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal PermohonanUang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaandan

Nomor Kontrak03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp.59.700.000,.Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CVCTU/2017 tanggal 01Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada PanggunaAnggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.TobaSamosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CVCSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal PermohonanUang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaandan