danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena bahwa in casu mengenai rentang waktuantara PEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

TERGUGAT merupakan Bank pemberi kredit (Kreditur) kepada TURUTTERGUGAT Il (Debitor) dengan tujuan kredit untuk membeli kapalAmbassador VII dari TURUT TERGUGAT (bukan dari PENGGUGAT), dandengan plafond kredit sebesar 60% dari harga jual beli kapalAmbassador VII (in casu 60% dari USS 1,000,000,00. atau sama denganUS$.600,000.00), dengan ketentuan sisanya sejumlah 40% dari US$.1,000,000,00. atau sama dengan US$.400,000.00. harus dibayar oleh danaTURUT TERGUGAT II sendiri (self financing);c.

PN.Jkt.Pst.TERGUGAT selanjutnya perlu mengutarakan pula, bahwa adalah sangat tidaklogis dan tidak wajar apabila TERGUGAT sebagai Bank yang telah memberikankredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan plafond kredit yang nyatanyatahanya sebesar 60% dari harga jual beli kapal Ambassador (in casu 60% dariUS$ 1,000, 000.00. atau sama dengan US$.600,000.00) namun kemudianTERGUGAT juga memberikan jaminan pembayaran untuk pelunasan sisanyasejumlah 40% atau sama dengan US$.400,000,00 yang jelasjelas merupakankewajiban self

Hal ini sudah pasti bertentangan dengan prinsip(syarat) keharusan 'self financing yang berlaku umum dan merupakankebiasaan di dalam praktek bisnis perkreditan di Bank/perbankan;Oleh karena itu, sekali lagi TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil danpembuktian PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menerbitkan/mengirimsuratsurat yang didalilkan PENGGUGAT merupakan 'jaminan pembayaran' dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT atas Angsuran Kedua dalam transaksipembelian/penjualan kapal Ambassador VII;TERGUGAT dengan

PENGGUGAT, karena TERGUGAT secaranyata telah memberikan kredit kepada TURUT TERGUGAT II dengan tujuanuntuk TURUT TERGUGAT II membeli kapal Ambassador VII dari TURUTTERGUGAT dengan harga US$.1,000,000.00, dan dengan schemepembayaran atau sumber dana: sebesar 60% (in casu US$. 600,000.00) yangberasal dari pencairan transaksi kredit dari TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT Il (sesuai plafond kreditnya) dan pembayaran atau sumber danauntuk sisa harga sebesar 40% adalah berasal dari dana TURUT TERGUGATsendiri (self

Perseroan Terbatas berkedudukan di Taman Krisna Permai No. 12,Tegal Jaya, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yangHalaman 3 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sbyberlaku di Negara Republik Indonesia, dimana TERMOHON PKPU merupakanPerusahaan yang bergerak dibidang pembangunan kawasa perumahan (realestate);Bahwa untuk keperluan Pelunasan utang eksisting dan pembiayaan kemballatas penggunaan dana sendiri (Self

Tabanan; (Bukti P2)Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dalam perkembangannyaPEMOHON PKPU telah memberikan Fasilitas Kredit/Utang kepadaTERMOHON PKPU antara lain pembiayaan kembali atas penggunaan danasendiri (Self Financing) untuk pembangunan proyek, yang mana berdasarkanPasal 2 Butir 2.1 Akta perjanjian kredit No. 41 tertanggal 20 Mei 2016,Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU, FasilitasKredit sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa

BPR Indra Candra.Bahwa selanjutnya karena Termohon PKPU membutuhkan dana yangcukup besar untuk memenuhi kewajiban kepada Konsumen dan terjadikesulitan pembayaran pinjaman kepada 8 (delapan) Bank dan 1 (satu)Koperasi tersebut diatas, maka Termohon PKPU I mencari penyandangdana untuk pelunasan atas Hutang Eksisting dan pembiayaan kembaliatas penggunaan dana sendiri (Self financing) untuk pembangunanproyek, dan yang dapat menTake Over utang Termohon PKPU tersebutdan selanjutnya Termohon PKPU I mengajukan

(Bukti TI3) yang menyetujuimemberikan Fasilitas Kredit Sampai dengan sejumlah Rp.120.000.000.000, (Seratus dua puluh milyar rupiah) yang akan digunakanuntuk pelunasan Hutang Eksisting dan pembiayaan kembali ataspenggunaan dana sendiri (Self financing) untuk membangun proyek, yangtertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 41, Tanggal 20 Mei2016 yang dibuat dihadapan Gusti Kade Oka, SH, Notaris di Tabanan.

Majelis dalam melaksanakan pembuktian terhadap pokok sengketamenganut pembuktian bebas tetapi Terbanding sebagai pejabat publik yangmendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Bandingmempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal yang didalilkankarena Terbanding yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dianggap telahmempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan peraturanperpajakan, memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.bahwa menurut Majelis, sesuai dengan prinsip self

mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yangdimuat dalam PEB Nomor 005399 tanggal 30 Desember 2010, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo yang didalilkan butir 13, 14, 15, 17 huruf f padahalaman 1920 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip Self

./2018/PN.Mrh.diterbitkan secara Self Assesment melalui Aplikasi SIPUHH.Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutana. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.2) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang jjin. Dokumen Nota Angkutan digunakanuntuk menyertal :a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b.

ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersamasamaNota Perusahaan.Bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam, yang berwenang memberikan atau mengeluarkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan adalah untuk SKSHHK diterbitkanoleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPLsesuai kompetensinya, diterbitkan secara Self

dapat dipakai sebagai pegangan (standar)menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal21 /Pasal 26 yang terutang.Apabila pada saat melaksanakan verifikas/pemeriksaan fiskus dan memperoleh datayang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dankontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasaruntuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untukkepentingan perpajakan yang lain.Sesuai dengan sistem self

dipakai sebagai pegangan(standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkanjumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.= Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperolehdata yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrakkerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikansebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutangserta untuk kepentingan perpajakan yang lain.= Sesuai dengan sistem self

kelurahan Wonokriyo,Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalamPengadilan Negeri Kebumen, telah tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiatau) = menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuktanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula adanya laporahdu@brkal imasyatakat bahwa ada Orang yang mencurigakan pada waktu = dan tempatHal SCT TE Fal CPUs SA No BAP EPE: SELF

PENETAPANNomor 846/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap, 24 April 2000, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakanbahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup sepertisepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam saturumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masingmasingatau self service dalam menjalani hidup.5.

faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai rentang waktu antaraPEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPLPKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

seperti plakat(bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu baranglain didalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubukkristal putin kemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukanpengujian awal menggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak FedEx dan hasilnya mengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkankepada pihak BNN guna dilakukan pengembangan atas penerima paketkiriman Fed Ex tersebut; Bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dari ASUMANILOFETA SELF

bingkai hiasan dinding) lalu berdasarkan Citra X Ray ada suatu barang laindidalam bingkai tesebut kemudian dibongkar dan terdapat bubuk kristal putihkemudian melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pengujian awalmenggunakan Narkotest yang disaksikan oleh pihak Fed Ex dan hasilnyamengandung metamfetamina dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak BNNguna dilakukan pengembangan atas penerima paket kiriman Fed Ex tersebut;Menimbang, bahwa paket kiriman Fed Ex tersebut Pengirimnya dariASUMANI LOFETA SELF

Bahwa paket kiriman Fed Extersebut Pengirimnya berasal dari ASUMANI LOFETA SELF LIMETE 5EMRUE / INDUSTRIELLE KINSHASA 999 CONGO, dengan Penerima bernamaRANDY SAPUTRA, Jl. Gang Sadar RT.03, RW.02, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN BgrMenimbang, bahwa untuk menelusuri paket tersebut lalu Penyidik dariBNN dan petugas Bea dan Cukai berkoordinasi dengan petugas Fed Ex untuktidak mengirimkan barang kepada Penerima.

., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self Service Terminal) transaksi non tunaiBank CIMB Niaga, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwasebagai supervisor adalah menganalisa masalah SST tersebut,dimana data transaksi dari beberapa lokasi seperti SST Thamrin, SSTSenayan dan SST Citra Raya kemudian bisa terdakwa crack ataupecahkan/bobol hingga terdakwa bisa mengetahui data nomor PINdan normor kartu ATM milik orang lain, sehingga kemudian

atau melawanhukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurandi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Februari 2001 sampai dengan bulanFebruari 2013, terdakwa Edison Hutagalung, S.T., bekerja di PT.Andalan Terampil Multisis (ATM) Jakarta yang merupakan vendorperawatan mesin SST (Self

Transformer dielektrik cair, terdapat 50.400 liter insulation merupakan bagianyang tidak dapat terpisahkan dari Transformer tersebut, namun berdasarkanpemeriksaan Majelis, 50.400 liter (252 drum @ 200 liter) oli tidak tercantum dalaminvoice dan tidak diberitahukan dalam PIB;bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barangyang diimpor adalah Transformer dielektrik cair;bahwa berdasarkan nama barang dan Tarip Pos yang diberitahukan dalam PIBNomor: 167906 tanggal 27 April 2012 (self

TSeSALINANSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 7 dari 6 halamanPutusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. TSe

Bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang TaxAmnesty mengatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak, WajibPajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri sesuaidengan prinsip perpajakan Indonesia yang menganut sistem selfassessment yaitu bahwa yang mengetahui seluruh hak dan kewajiban WajibPajak, utang, dan harta adalah Wajib Pajak dan Tergugat/DUP (fiskus) tidakmengetahui halhal yang tidak tersembunyi kecuali dinyatakan sendiri olehPenggugat/Wajib Pajak;Bahwa dalam sistem self

perkara Nomor: 560/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang didaftar padatanggal 8 Oktober 2018, dengan mengadakan perdamaian ;Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secarabersamasama disebut "PARA PIHAK") menerangkan terlebih dahulu halhal sebagaiberikut :e Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik Bangunan yang terletak di Jalan RayaRagunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan(selanjutnya disebut "Gedung").e Bahwa Pihak Kedua adalah pemilik mesin pembayaran elektronik (Self

.+ S# & )" &HS " ,S & *" )" &)&SH# FBESH ASHES (SS*+#0S(#'S )" S .M MESHSH 4S BS Lt SHNE 6 *" S&"EEHESSS (SH NO*S ("(&& S# ." )%S % SH )S *B& SY" KB BERS("1.3 & SS& S# & S( *" #3 $5 HX +#&(S)E& SSE 8/% )S()& S+ *MHTMLSL FM)" G)GSH# OM tf SHON SB" # &0+ &$%& ." )" G&#HS(4+ "H#FSS#3 S(& S(& SELF)S()& St MSH HO BH GHERETS (SHS SH NM#5 +# & S( ."3S)& B/% % MYM + &( BFE )S(VE (B "HS )S(VE " GB SHOEseQRolesenNheolelooeolewyLSocQRole=He~olecQR~~oleaQR3~lsoeQRoleeowyheWH 2 5 (S# S x qm"oleoleseoleseoe+oleW

;PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELF DEALING; now nee nee ene ene nen nennennonenensHal. 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps18.19.20.21.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai self dealing. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudulDoktrinDoktrin Modern Dalam Corporate LawDan Eksistensinya DalamHukum Indonesia, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196,telah menyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya: an cen een cee nen cae one ene nee enn oe on1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;4.

FORESTER 2.0 XT AWD JF1SJGK85DG019506AAT 22.yang telah disita oleh Terlawan adalah suatu Transaksi Self Dealingyang telah mengakibatkan transaksi yang tidak fair karena adanyabenturan kepentingan;= 222992 nnn een nenBahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenanmenyatakan tindakan Terlawan yang telah menyita mobil: No.Barang No.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melalui konseptersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukansendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenai barangyang diimpornya 22 ono non nnn non nnn non nnn con cee nen nen nneb.