Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pembagian Hak Bersama No 29/2012 tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Djanur Manalu, SH7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 73/ 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 80 tahun 2014 yang dibuat di Notaris Elfita Achtar, SH;8.

/2012 tanggal 19/04/2012 yang dibuat oleh Djannur Manalu,SH selaku PPAT/ Notaris;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 219 tersebut maka dibagi tiga karenaAgusmar dan Nurhayati yang sebagai ahli waris telah meninggal dunia,maka ketiga pecahan sertipikat tersebut dibuat atas nama Penggugat I,Tergugat II dan Tergugat I;Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 219 dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat, Tergugat I terlebih dahulu membicarakan dan memintapersetujuan dari Tergugat II dan Penggugat I, bahwa tidak

. 219, oleh Tergugat I dan atas persetujuan TergugatII juga Penggugat I maka dipecahlah Sertipikat Hak Milik No. 219 tersebut menjadi 3( tiga ) Sertipikat Hak Milik No. 1417 atas nama Djusniarti Lenggang (Penggugat I ),Seripikat Hak Milik No. 1418 atas nama Djamaris (Tergugat II), dan Sertipikat HakMilik No. 1419 atas nama Syamsir ( Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik No. 1417,1418, 1419/ objek perkara telah dibagi sesuai dengan Pembagian Hak Bersamaberdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 29

/2012 tanggal 19/04/2012 yangdibuat oleh Djannur Manalu, SH selaku PPAT/ Notaris;Bahwa Sertipkat Hak Milik No. 219 tersebut maka dibagi tiga karena Agusmardan Nurhayati yang sebagai ahli waris telah meninggal dunia, maka ketiga pecahansertipikat tersebut dibuat atas nama Penggugat I, Tergugat II dan Tergugat I;Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 219 dipecah menjadi 3 (tiga )Sertipikat, Tergugat I terlebih dahulu membicarakan dan meminta persetujuan dariTergugat II dan Penggugat I, bahwa tidak

harus direnungkan lebih dalam lagi olehPenggugat I, jadi dengan katakata tersebut Tergugat I membagi objek perkara menjadi3 (tiga) bagian dan ini diketahui oleh Penggugat sendiri;Menimbang, bahwa didalam jawaban dan didalam duplik Tergugat I danTergugat II sama sekali tidak menjelaskan bahwa Penggugat Idiikut sertakan dalamproses pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 219 menjadi 3 bagian berdasarkan aktapembagian hak bersama No. 29/2012 tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh DjanurManalu, SH, Tergugat

/2012 tanggal 19 April 2012 yangdibuat oleh Notaris Djanur Manalu, SH7 Menyatakan tidak sah dan batal demihukum Akta Jual Beli Nomor 73/ 2014dan Akta Jual Beli Nomor 80 tahun2014 yang dibuat di Notaris ElfitaAchtar, SH;8 Menghukum Para Tergugat untukmembayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini secara tanggungrenteng yang sampai saat ini ditaksirsejumlah Rp. 2.661.000, (dua jutaenam ratus enam puluh satu ribu rupiah)9 Menolak gugatan Penggugat selain danselebihnya;Demikian diputuskan dalam

Lawalata, S.Th pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 29/2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGATdan TERGUGAT yang dilaksanakan di Desa Damau dengan AktaPerkawinan Nomor:29/2012 putus karena perceraian;3. Menyatakan bahwa anak dalam perkawinan PENGGUGAT danTERGUGAT yang bernama,ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATdibawah asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampaianak tumbuh dewasa menurut UndangUndang.4.

maka oleh karenanya tidakdimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilansehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat:1. 1 (Satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 29

/2012 atasnama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kepuluan Talaud, diberi tanda bukti P1;2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: 7104LT31102013.0047,tertanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberitanda bukti P2;3. 1 (Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala

mencakupseluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebin dahuluHalaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgnmempertimbangkan petitum nomor selanjutnya Sampai dengan petitum yangterakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitumkedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yangmenyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di desa Damau dengan Akta Perkawinan Nomor 29

/2012 putuskarena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka petitum angkakedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikanredaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksitersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Penggugat yangmenyatakan bahwa anak dalam perkawinan Penggugat

PutusanPengadilanPajak Nomor PUT. 44435/PP/M.XIV/99/2013 Jenis PajakGugatan Tahun Pajak2008 Pokok Sengketabahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang TidakBenar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor : 00004/207/08/735/10 tanggal 16 April 2010; MenurutTergugatbahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14September 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor : 00004/207/08/735/10 tanggal 16 April 2010; MenurutPenggugatbahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Pembetulan atas Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar

YYY, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 028/LAXI/2012 tanggal 23 November 2012 menyatakan tidaksetuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012tentang tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar Nomor : KEP493/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

/2012 diterbitkan tanggal 14 September 2012;bahwa menurut Tergugat, keputusan Tergugat Nomor : KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepada Penggugat tanggal 17 September 2012;bahwa Tergugat dalam persidangan menunjukkan asli Terima Kiriman Pos;bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap bukti yang disampaikan Tergugat dalampersidangan berupa bukti Terima Kiriman Pos terbukti bahwa keputusan Tergugat Nomor :KEP941/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepada Penggugat tanggal 17September

Putusan Put44509/PP/M.IV/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBBTahun Pajak 2011Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB Nomor:SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan

Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25Tergugat Juli 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKPPBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakPenggugat Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi Pajak Bumi dan Bangunan Atas SKP PBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011;Menurut Majelis bahwa Surat Gugatan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada tanggal 30 Agustus 2012;bahwa berdasarkan data dalam berkas gugatan diketahui Surat Gugatan Penggugat Nomor :138/IX/BUM/2012 tanggal 28 September 2012, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak padahari Jumat, tanggal 28 September 2012 (diantar);bahwa dalam persidangan Tergugat menyerahkan bukti pengiriman Keputusan TergugatKEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari PT.

Pos Indonesia, Jenis Kiriman Surat KilatKhusus Nomor Resipos 12631215128;bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas bukti kirim Khusus nomor Resipos12631215128, diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP792/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas SKPPBB Nomor: SKP22/WPJ.29/KP.0403/2011 tanggal 21 November 2011 telah dikirim kepadaPenggugat dengan alamat YY pada tanggal 25 Juli 2012 melalui jasa pengiriman PT.

Nomor: Und.0032/SP/Pg.07/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk persidangan tanggal 26Maret 2013namun Penggugat tidak menghadiri persidangan, sehingga Majelis tidak memperolehdokumen dan keterangan tambahan atas permohonan gugatannya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti kirim tersebut, Majelis berpendapat bahwajika dihitung dari tanggal kirim keputusan Tergugat Nomor:KEP792/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, yaitu tanggal 25 Juli 2012 sampai denganditerimanya Surat Gugatan Nomor: 138/IX/BUM/2012

VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1019/WPJ.29/2012 tanggal 05Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00015/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Desember 2008;: bahwa dalam persidangan Tergugat

juga menyampaikan mengenai materi yangdisampaikan oleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.Desember yang diterbitkan karena koreksi dari Tergugat dimana menurut TergugatJasa Tenaga Kerja merupakan objek PPN;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1019/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang PembatalanSurat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00015/107/08/735/11 tanggal 08 Maret

2011 Masa PajakDesember 2008;: bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasarhukum sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagiankonsideran "Mengingat" angka 1 dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1019/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012, yaitu :Tertulis :1.

PajakPertambahan Nilai Nomor: 00015/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakDesember 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat denganKeputusan Tergugat Nomor : KEP1019/WPuJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (8) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak mengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa ataspelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnyasebagaimana

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP PPN Nomor : 00015/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011Masa Pajak Desember 2008 atas nama XXX, NPWP : YYY, 71571 tidak dapatditerima.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00014/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP765/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP765/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP765/WPuJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 118/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketapajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan NomorKEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideranseharusnya menggunakan peraturan perundanganundangan yangberlaku yaitu: PER52/PJ/2010, tanggal 26 November 2010berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: BahwaKeputusan Terbanding KEP765/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan; Halaman 7 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015berikut:Pokok Sengketa (Formal)Menurut Terbandingbahwa pada bagian konsideran Mengingat angka 1, angka 2 dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012, yang berbunyi :1.Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan .SEHARUSNYABahwa Surat Keputusan Terbanding KEP742/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/PJ/2002sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;Menurut TerbandingBahwa pada bagian Menimbang Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, pencantuman nomor LPAD dari suratkeputusan Terbanding pada kalimat:Menimbang: 1.

;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Menimbang Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dalamkonsideran pencantuman nomor LPAD dari surat keputusan Terbandingseharusnya pada kalimat:Menimbang: 1. Bahwa Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama JonyKamitono dst .......... berdasarkan LPAD Nomor S1338/WPJ.29/KP.0603/2011 tanggal 27 Juli 2011 dst ..........

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

Bahwa sesuai Put. 50737/PP/M.XVIIIB/16/2014 halaman 41 s.d 47 dari 54halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding :Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2015Terbanding Nomor KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan

XIV.3.Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2015 Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP826/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.

Putusan PUT. 44432/PP/M.XIV/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10 tanggal 16 April2010;Menurut bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 MeiTergugat 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010;Menurut bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Penggugat KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010;Menurut Majelis

YYY, jabatan : Komisaris;bahwa Surat Gugatan Nomor : 022/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012 menyatakan tidaksetuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10)tanggal 16 April 2010;bahwa Surat Gugatan Nomor : 022/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012, dibuat dalam bahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan

Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 022/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012, diterima di SekretariatPengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 (diantar), sedangkan KeputusanTergugat Nomor : KEP494/WPJ.29/2012 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, sehinggamemenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002

Surat Gugatan Nomor : 022/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dilampiri dengan salinan keputusan Tergugat Nomor : KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012, sehinggalmemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 022/LAVI/2012 tanggal 12 Juni 2012 ditandatangani olehSdri.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangHalaman 4 dari 15 halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding; Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP751/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP751/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeniksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP751/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Di mana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP751/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan,Seharusnya:Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP751/WP4J.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil olen Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP751/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Di mana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima padatanggal 27 Juli 2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan PemohonBanding terhadap SKPKB Nomor 00021/207/05/ 734/11 tanggal 13 Mei 2011,maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatuupaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP781/WPUJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16

Pokok Sengketa (Formal)Menurut TerbandingBahwa pada bagian konsideran mengingat angka 1, angka 2, dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP781/ WPuJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 yang berbunyi:1. Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;2.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding.Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP781/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP781/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP781/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP781/WPJ.29/2012 tanggal25 Juli 2012 Tidak Memenuhi Ketentuan Formal PenerbitanKeputusan. Halaman 7 dari 12 halaman.

Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44434/PP/M.XIV/99/2013Jenis Pajak : Gugatan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010 oleh KPP Pratama Tanjung berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP11/WPJ.29/KP.0805/2010 tanggal 22Februari 2010;Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan : KEP940/WPUJ.29

/2012 tanggal 14Menurut Penggugat: bahwa menghubungi surat Penggugat Nomor :September 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor : KEP494/WPJ.29/2012tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10 tanggal 16 April 2010;022/LAV1I/2012 hal PengajuanGugatan Atas Penerbitan Keputusan Tergugat

XX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 028/LAXI/2012 tanggal 23 November 2012menyatakan tidak setuju atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP940/WPJ.29/2012tanggal 14 September 2012 tentang tentang Pembetulan atas Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar NomorKEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005

/2012 tanggal 14 September 2012 dikirim kepadaPenggugat tanggal 17 September 2012;bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk menghitungjangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak tanggalkeputusan Tergugat Nomor : KEP940/WPJ.29/2012 tanggal 14 September 2012dikirim kepada Penggugat yakni 17 September 2012 sampai dengan tanggalditerimanya surat gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak yakni 11 Desember 2012;bahwa dari penghitungan tanggal ke tanggal tersebut

/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Pembetulan atas SuratKeputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak BenarNomor : KEP494/WPJ.29/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00005/206/08/735/10tanggal 16 April 2010, atas nama : XXX, NPWP : YYY, tidak dapat diterima.

/2012 tanggal 25 Juli 2012yang berbunyi:1.

/2012 tanggal25 Juli 2012 pada Konsiderannya: (terlampir);Tertulis:Halaman 4 dari 12 halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuanformal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/2017 Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkanoleh Direktur Jenderal Pajak dimana Konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan: Bahwa Keputusan Terbanding KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan ; Seharusnya: Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP802/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan; Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak; Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli 2012menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Banding terhadapSKPKB Nomor 00017/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, maka PemohonBanding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upaya hukumkepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 13 halaman.

Termohon) namun Majelis HakimPengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak;Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu:PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Halaman 7 dari 13 halaman.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012 menetapkan/memutuskan Menolak keberatan Pemohon Bandingterhadap SKPKB Nomor 00022/207/04/734/11 tanggal 12 Mei 2011, makaPemohon Banding mengajukan Permohonan Banding sebagai suatu upayahukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan NomorKEP757/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahHalaman 1 dari 13 halaman.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan TerbandingBerdasarkan halhal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP757/WPuJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP757/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Bantahan Pemohon

/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 13 halaman.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan:Bahwa Keputusan Terbanding KEP757/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;Halaman 7 dari 13 halaman.

/2012 tanggal 25 Juli2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 27 Juli2012, yang menetapkan/memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Bandingterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa (SKPKB) Nomor 00022/207/05/734/11 tanggal 13 Mei 2011MasaPajakSeptember 2005;Bahwa maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Bandingsebagai suatu upaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012,sebagaimana dimaksud dalam

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

Termohon Banding) namun Majelis HakimPengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak.Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideranseharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp.

XIV.3;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan :Bahwa Keputusan Terbanding KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;seharusnya :Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali:Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan

Termohon Banding) namun Majelis Hakim PengadilanPajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak;Bahwa ada Sengketa Formal yang terkait dengan Surat Keputusanatas KeberatanNomorKEP782/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimanakonsideranseharusnya menggunakan' peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu: PER52/PJ/2010tanggal 26 November2010 berdasarkan Lamp.

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding Berdasarkan halhal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan; Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan.Bantahan Pemohon

Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana KONSIDERAN seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu : PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3.

XIV.3.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya yang menyatakan : Bahwa Keputusan Terbanding KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan . SEHARUSNYA Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli2012 TIDAK MEMENUHI Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan. DASAR HUKUM pengajuan Peninjauan Kembali :Berdasarkan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.

Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding :Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketa formalyang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangkapemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan TerbandingNomor KEP746/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhiketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Bahwa ada SENGKETA FORMAL yang terkait dengan Surat Keputusan atasKeberatan Nomor KEP746/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana KONSIDERAN seharusnyamenggunakan peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitu : PER52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3. Bahwa seharusnya untuk Sengketa Pajak terhadap pemeriksaan materibanding tidak lagi diperiksa.