Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1706/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 Tanggal 23 November 2016.3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23NOVEMBER 2016 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.

Kabupaten Batu BaraNo. 1706/Arbitrase/BPSK/BB/XV/2016 Tanggal 23 November 2016.PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER2016 TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUMBahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum samae sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanHalaman 32 dari 82.

PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR1706/ARBITRASE/BPSK/BB/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016MELEBIH WEWENANG YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM (ULTRAVIRES)Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara No.1706/Arbitrase/BPSK/BB/XV2016 Tanggal 23 November 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (Ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalahmengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenangmenetapkan ganti rugi.

(BPSK)Halaman 54 dari 82.

oleh Wakil Ketua BPSK KabupatenBatu Bara.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase tentang pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Wagiman;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 746/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demihukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut.5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriRantauprapat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m

ganti rugi sebesarbesarnya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015; Putusan perkara perdata No. 109/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 45e.

706 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

;Sehingga terbitlan Putusan BPSK Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30Januari 2015 yang salinan putusan tersebut diterima oleh PT Binakarya CitraBuana tanggal 2 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Memutuskan1.

Kota Bogor dalammengambil keputusannya sebagaimana Putusan BPSK Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, menggunakan bukti yangHalaman 10 dari 21 Hal.

Kota Bogor Nomor 20/Pts.Arb/BPSK/I/2015tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Bogor Nomor20/Pts.Arb/BPSK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan menyatakan tidakmemiliki Kekuatan hukum.

Walapun secara tegas Pemohon Kasasi (Tergugat) menyatakan tidakmemilin dan tidak sukarela menempuh penyelesaian sengketakonsumen oleh BPSK melalui cara arbitrase, Majelis tetap memaksakandengan tanpa hadirnya Pemohon Kasasi (Tergugat) Maajelismelanjutkan penyelesaian dengan cara arbitrase berdasarkanKeputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota BogorNomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang PedomanMekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogormengenai ketentuan persidangan

Putusan Nomor 706 K/Pdt.SusBPSkK/201510.Apakah Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kota Bogor Nomor 02/BPSK/2012 tanggal 2 Januari 2012 lebihtinggi dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen?

Membatalkan Putusan Majelis Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Nomor 003/A/VIII/2013/BPSK KT TSM ; 3. Menolak gugatan keberatan selain dan selebihnya ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

M E N G A D I L I :- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 02 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013; MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon keberatan untuk sebagian;2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.20-161-10-00118 tanggal 20 September 2010 antara Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur; 3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);4.

apabila Pemohon Keberatan menyatakan bahwa Majelis HakimBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yangmemeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo tidak obyektif dalammenjatuhkan putusan, sebab jelas dan terang Pemohon Keberatan dalampersidangan di BPSK Singkawang, dapat membuktikan tindakanpengamanan dan penjualan unit motor merk dan tipe Honda New Supra X125 D (NF125TD), tahun 2010, warna hitam, No.

Bahwa tidak benar pihak Pemohon Keberatan selalu hadir dalampersidangan, Fakta di persidangan BPSK Kota Singkawang panggilanpertama pada hari Senin 15 April 2013 untuk dilakukan upayapenyelesaian atas sengketa hanya dihadiri oleh Pihak TermohonKeberatan, kemudian pada tanggal 19 April 2013 untuk dilakukan upayapenyelesaian atas sengketa kedua kalinya oleh BPSK hanya dihadirioleh pihak Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatanmeminta sidang Arbitrase sesuai dengan SOP BPSK Kota SingkawangPasal

Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhipersyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70UU No.380 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative PenyelesaianSengketa, yaitu:a.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;atauc.

keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkasperkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksamaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang danberkas perkara maka yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah adanyaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 02 Tahun2013 tanggal 13 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dalam Putusannya Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 telahmemutuskan :1.

63 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Majelis Hakim BPSK Batu Bara lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan:1.Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 801/P3K/JSIII/BPSKBB/V/2016 tanggal 29Juni 2016 (bukti P13) dibuat melebihi jangka waktu 21 hari kerja sejakgugatan diterima yakni tanggal 11April 2016.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah;1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Halaman 20 dari 38 hal. Put.

Nomor 63 K/Pdt.SusBPSK/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;Sehingga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani

Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan: Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan

sengketa; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Halaman 29 dari 38 hal.

51 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat surat panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan olen BPSK Kabupaten Batu Bara.6. Bahwa seharusnya pihak BPSK Batu Bara juga memangil dan melibatkanpihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisarandalam gugatan Termohon Keberatan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (BPSK) adalah:1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a.

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekatBahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)berwenang mutlak menangani perkara ini.Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 51 K/Pdt.SusBPSK

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor508/Arbirase/BPSKBB/V/2016 tanggal 24 Agustus 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

39 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 39 K/Padt.SusBPSK/2017Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;9.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum Putusannya Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2Agustus 2016 mengenai pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihanHal 12 dari 51 hal Put.

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016;f) Surat Panggilan Dari BPSK Kabupaten Batu Bara Yang Tidak DicantumkanDalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;1.Bahwa Pemohon

Kabupaten BatuBara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016, tanggal 2 Agustus 2016;J) Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016,tanggal 2 Agustus 2016 Tidak Cermat, Keliru, Bertentangan Dengan PrinsipKeadilan, Kepatutan, Kemanfaatan Dan Atau Kepastian Hukum;1.Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 356/Arbitrase

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 Melebihi Wewenang Yang DiperbolehkanHukum (Ultra Vires);Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadili dan memutusdengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultra vires). Majelis BPSKKabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

756 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekatSehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanHalaman 16 dari 51 hal

Surat Panggilan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)kabupaten Batu Bara Nomor 485/PGARBI/BPSK/BB/IX/2015 tanggal29 September, perihal panggilan persidangan atas namapelakuusaha/pimpinan PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kota Pinang malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yangletak lokasinya sangat jauh dari Kota Pinang, sementara di Kota TanjungBalai sendiri yang notabene berlokasi lebin dekat dengan Kota Pinang telahtersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama denganBPSK Batu Bara;Dengan demikian dengan alasan apakah Termohon Keberatan memilihuntuk mengajukan gugatannya melalui BPSK Batu Bara dan bukan melaluiBPSK kota terdekat (BPSK

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015;.

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 428/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015, tanggal 9 Februari 2016;3. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp444.000,00 (Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Dum

BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Telah Melampaui Kewenangannyadalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan danamar putusannya;1.Bahwa PEMOHON KEBERATANsangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batubara Nomor: 428/BPSK/Arbitrease/BB/X/2015,tanggal 09 Februari 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah KabupatenBatubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutusperkara a quo.

Olehkarenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quoberkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten BatubaraNomor : 428/BPSK/Arbitrase/BB/X/2013, tanggal 09 Februari 2016 tersebut;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6 /Pdt. SusBPSk/2016/PN Dum2. Bahwa PEMOHON KEBERATANsangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batubara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kKewenangannya dalam memeriksa danmemutus perkara a quo.

Oleh karenanya mohonkepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu bara Nomor 428/BPSK/Arbitrase/BB/2015, tanggal 09 Februari 2016 tersebut;.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 428/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015,tanggal 9 Februari 2016 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Baratersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

7/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bsk

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;atauc.

ini diajukan atas dasar dan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Putusan BPSK setelah menerimaRelas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBukittinggi Nomor: 01/P/2019/BPSK.BKT, pada tanggal 11 Maret 2019,dimana para pihak didalam Putusan tersebut adalah SUSTRIYANISsebagai KONSUMEN/ PENGGUGAT melawan PT.

Bahwa bila mencermati amar Putusan BPSK Kota Buittinggi maka akanterlinat secara jelas kekeliruannya, dimana BPSK Kota Bukittinggi tidakmenggali secara benar tentang legal standing dan kepentingan hukumSUSTRIYANIS / Tergugat dalam mengajukan sengketa, BPSK KotaBukittinggi telah membuat putusan arbitrase diluar ketentuan didalamUndangundang Perlindungan Konsumen, BPSK Kota Bukittinggimelaksanakan pemeriksaan Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulisdari para pihak terutama dari pihak Pelaku usaha yang

pelaku usaha yangmerugikan Tergugat baik secara materil maupun non maiteril.> Bahwa setelah gugatan Tergugat daftarkan di BPSK Kota Bukittinggi,maka terhadap Penggugat maupun' Tergugat telah dilakukanpemanggilan oleh BPSK Kota Bukittinggi untuk menghadiri sidang,namun Penggugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan sidangataupun mengirimkan wakilnya.

Dimana Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor:01/P/2019/BPSK.BKT telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachtvan gewsjde).

290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu mengajukankeberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 harikerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini Putusan BPSK;Bahwa pemberitahuan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 49/A/ BPSKKota.Tsm/X1I/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014 telah diberitahukandan diterima

Oleh karena itu, Pengadilan NegeriGarut secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadilikeberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya;Ii AlasanAlasan Keberatan ;1 Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalildalilpermohonan Termohon Keberatan yang disampaikan kepada BPSK KotaTasikmalaya, serta pertimbangan dan amar putusan BPSK KotaTasikmalaya Nomor 49/A/BPSKKota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26November 2014, kecuali terhadap halhal yang diakui dan diterima

secara tegasoleh Pemohon Keberatan dalam perkara ini;2 Bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak cermat dalam menangani perkaradimaksud.

hukum BPSK lainnya, Pemohon Keberatan tidakperlu menanggapi karena dengan pertimbangan hukum yang telah dinyatakanoleh BPSK sendiri, bahwa pengaduan/gugatan dari Termohon Keberatan telahdinyatakan gugur demi hukum;Bahwa mengenai tingkat kehadiran dari Pemohon Keberatan dalam persidangandi BPSK, tanggal 3 November 2014 ijin karena berhalangan, tanggal 6November 2014 hadir di persidangan namun tidak diterima karena surat kuasaDireksi belum selesai, tanggal 12 November 2014 ijin karena berhalangan,

;Bahwa Judex Facti telah salah dalam pencantuman tempatdomisili BPSK dalam perkara a quo yaitu dengan menyatakanhanya Tasikmalaya saja sedangkan yang dimaksudTasikmalaya tersebut menunjuk dua tempat atau domisili yangberbeda apakah Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa adalah yang sebenarnya Putusan BPSK dalam perkaraa quo adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Tasikmalaya dengan Nomor: 49/A/BPSKKota.TSM/X1/2014/BPSK.

Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:364/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 13 Mei 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 364/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016;3. Menolak Permohonan / Gugatan Pemohon Keberatan / Konsumen yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batubara untuk seluruhnya;4.

BPSK Kabupaten Batu Bara No.364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2015 Tanggal 13 Mei 2016 tersebut pada tanggal17 Mei 2016 dan Pengajuaan PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHAatas putusan BPSK tersebut di atas masih dalam tenggang waktu yang di2perbolehkan dan ditentukan undangundang, karenanya mohon keberatan atasPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;Bahwa, PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA menolak dan keberatan atasPutusan Arbitrase, sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan BPSK No.364

tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kab.

tegas dan nyata telah diakui dan dibahaskebenarannya oleh PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA dalam bagianPertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan Fakta Hukumnya;Bahwa, didalam diktum Putusan BPSK No.

BPSK Kabupaten Batu Bara, dan setelah dibacakan surat tersebutdiserahkan langsung didepan persidangan kepada Majelis BPSK Kabupaten BatuBara, namun mengenai keberatan yang disampaikan dalam persidangan maupunsurat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara, bahkan dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak disinggung adanyasurat yang nyatanyata telah diterma oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara,22,20.padahal Pasal 17 pon b KEPMENPERINDAG No 350/MPP/Kep/12/2001

Menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VII/2015 Tanggal 13 Mei 2016.3.

530 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 September 2016 membacakanPutusan Nomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, yang amarnya sepertitersebut di atas;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akalakalan cerdik)

BPSK Kabupaten Batu Bara,Halaman 7 dari 31 hal.

;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 390/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016,Halaman 11 dari 31 hal.

)hari kerja setelah berkasberkas sengketa dinyatakan lengkap danbenar oleh Majelis BPSK;.

danwewenang BPSK pada Pasal 36 ayat (8) menyatakan Bila manaHalaman 20 dari 31 hal.

46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

Nomor 46 K/Pdt.SusBPSK/2017mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke pengadilan negeri setempathanya atas dasar putusan BPSK dan bukan antara Para Penggugat danTergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksa pengadilan. (PERMANomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan AtasPutusan BPSk);C. Bahwa, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pada halaman 35pada keberatan Pemohon sekarang Termohon Kasasi menyebutkan:1.

/dahuluTermohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSKditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahuluTermohon Keberatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat juncto Pasal 43 ayat (1)KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ketentuan teknisdalam beracara persidangan yang belum diatur dalam keputusan inidiatur lebih lanjut oleh ketua BPSK; Bahwa, putusan Badan Penyelesaian

912 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 912 K/Pdt.SusBPSK/2017dan/atau putusan melebihi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yangPenggugat (Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut:A.

Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Baradan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase,sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dansewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketasecara arbitrase

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlinatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepadaMajelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang akandibatalkan, sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut di atas adalahtidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

Sus BPSK/2018/PN Tng, tanggal 7 Desember 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

440 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus agarmemberikan putusan sebagai berikut:Menerima permohonan keberatan Pemohon/Pelaku Usaha;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Tangerang Selatan Nomor 14/Pts/BPSKTANGSEL/IX/2018 tanggal 13 September 2018 juncto Putusan Sela BadanPenyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang SelatanNomor 13/Pts/BPSKTANGSEL/IX/2018 tanggal 1 Maret 2018;Halaman 2 dari 8 hal.

Sus BPSK/2018/PN Tng, tanggal 7 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohon kebaratan Pemohon/Pelaku Usaha.2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 13/Pts/BPSKTangsel IX/2018,tanggal 1 Maret 2018 dan Putusan Nomor 14/Pts/BPSKTangsel/IX/2018, tanggal 13 September 2019;3.

Nomor 440 K/Pdt.SusBPSK/2019Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena sengketa a quobukan sengketa konsumen;Akan tetapi terlepas dari pertimbangan tersebut di atas putusan JudexFacti dalam perkara a quo pula diperbaiki sepanjang mengenai amarputusan, yaitu cukup menyatakan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) tidak berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MANGALA IDHICHANDRA tersebut harus ditolak dengan perbaikan

Sus BPSK/2018/PN Tng, tanggal 7Desember 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.SusBPSK/2019rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh H.

813 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2)UUPK dan Pasal 4 Ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;.

Pasal60 Ayat 2 UUPK) paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) sehingga kewenangan BPSK bukan untuk membatalkanPerjanjian Kredit atau perbuatan hukum lainnya antara para pihak;Bahwa amar putusan BPSK tersebut juga telah didasarkan pada fungsipengawasan klausula baku, akan tetapi Majelis BPSK telah melampauikewenangannya karena seharusnya hasil pengawasan klausula bakuyang membuktikan adanya pelanggaran diberitahukan secara tertulissebagai peringatan berturutturut 3 (tiga) kali

kepada Pelaku Usaha danapabila tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untukHalaman 12 dari 30 Hal.

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredityang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebutdiatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;6.

Nomor 813 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor 30 tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Mahu Esa;Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani

678 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Keberatan Terhadap Putusan Bpsk DKI JakartaBahwa alasanalasan keberatan Para Pemohon Keberatan terhadapPutusan BPSK DKI Jakarta adalah sebagai berikut:Keberatan Pertama:1. BPSK DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan, danmemutus perkara a quo karena bukan sengketa konsumen melainkanperselisihan keperdataan yang menjadi kKewenangan Peradilan Umum;1.

Bahwa Para Pemohon Keberatan telah menyampaikan keberatanmengenai kKewenangan BPSK DKI Jakarta untuk memeriksa perkara aquo melalui eksepsi kompetensi absolut dalam surat jawaban ParaPemohon Keberatan Nomor 48/Lgl/KMI/IX.2013 tertanggal 25 September2013 pada tahap Pra Sidang di BPSK DKI Jakarta tanggal 03 September2013, sebelum perkara a quo diselesaikan dengan cara arbitrase. Namunkeberatan dalam eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan oleh BPSK DKIJakarta;7.

Tobing sebagai kuasa hukum Termohon Keberatan(Penggugat) pada persidangan di BPSK DKI Jakarta adalah anggota BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BSPKN) yang dapat mempengaruhiproses pemeriksaan perkara a quo di BPSK DKI Jakarta;13.14.Bahwa Sdr. David M.L.

meminta pada Majelis Hakim PengadilanNegeri Bekasi untuk menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadiliperkara a quo.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.