SYAMSURI VS BUPATI BANGKALAN DAN SAIFUDDIN;;

MANAN VS BUPATI BANGKALAN DAN LUTFI;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN vs SAMSURI;

PUTUSANNomor 586 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno HattaNomor 17, Bangkalan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaifuddin Al Hakim,A.Ptnh., jabatan Kasi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 11/SK35.26/VIII/2019, tanggal20

Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanSAMSURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Perombasan, Desa Petapan, Kecamatan Labang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.

,M.H.Kes., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nusantara,beralamat di Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 11/SK.TUN/LBHN/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN VS H. JUNAIDI;;

ACHMAD HORI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;

memutussebagai berikut dalam perkara:1.ACHMAD HORI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Lorong O Petak 27 D, RT 005 RW 005, JakartaUtara, pekerjaan wiraswasta;TUHA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalSidorame 14, RT 003 RW 001, Surabaya, pekerjaanmengurus rumah tangga;JUMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalTenggumung Wetan Jambu 41, Surabaya, pekerjaanwiraswasta,FADILAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Campaga, Desa/Kelurahan Konang, KecamatanKonang, Kabupaten Bangkalan

, pekerjaan petani/pekebun;LATIFAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalSawah Pulo SR 5/28, Surabaya, pekerjaan mengurusrumah tangga;MULHATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Cempaga, Desa Konang, Kecamatan Konang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan wiraswasta;NURHASANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Jalan Babakan Priangan IV, RT 008 RW 001,Desa/Kelurahan Cesereuh, Kecamatan Regol, KotaBandung, pekerjaan wiraswasta;MOCH.

AMINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalDusun Campaga, Desa Konang, Kecamatan Konang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan mengurus rumahtangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukarti, S.H., M.H.

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumKresno, beralamat di Gresik, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 April 2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno HattaNomor 17, WR 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan,Kabupaten Bangkalan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setiadjid, S.H., M.H.

ABDULLOH TAMAMY VS BUPATI BANGKALAN DAN M. ALY AMRINI;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN vs HJ. BASARIYAH DAN KEPALA DESA BURNEH;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN., II. WEFI;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;

BANGKALAN CORRUPTION WATCH (BCW)melawanDPRD KABUPATEN BANGKALAN

PUTUSANNomor : 75/G/2012/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhanatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara BANGKALAN CORRUPTION WATCH (BCW), beralamat di Jl.

Bromo Nomor 57Mlajah, Bangkalan Madura dalam hal ini diwakili oleh SYUKUR JabatanDirektur Bangkalan Corruption Watch bertindak untuk dan atas namaBCW dalam persidangan dihadiri oleh M. Fahrillah, SH Wakil DirekturBangkalan Corruption Watch berdasarkan surat tugas tertanggal 12 Maret2012: Selanjutnya disebut sebagai ............ PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANDPRD KABUPATEN BANGKALAN, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor41 Bangkalan 69116, dalam hal ini diwakili oleh H.

ALI WAHDIN, S.PDselaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang dalam persidanganmemberikan surat perintah tugas kepada SAFI, SH., MH. Jabatan TenagaAhli DPRD Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10Juli 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ..........

(KIP) tanggal 2 Agustus 2012 tentang Hari Sidang ;3 Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan berkas sengketa serta suratsurat lain yang berkaitan ; TENTANG DUDUK SENGKETA ;: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamengambil alih duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Komisi InformasiKabupaten Bangkalan Nomor : 003/PTS.KI.Kab.BKL/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 yangdimohonkan keberatan beserta suratsurat

Keberatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 19 Juni 2012, dan atas keberatan tersebut Termohon Keberatantelah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juli 2012 ; Menimbang...Menimbang, bahwa didalam keberatannya, Pemohon Keberatan padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan keberatan Pemohon Informasi Publik seluruhnya ; 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan

PENGGUGAT : ZABURTERGUGAT : PEMERINTAH DAERAH BANGKALAN Cq. BUPATI BANGKALAN, DKK

MUHAIMIN vs BUPATI BANGKALAN

PU T US ANNomor 215/B/2021/PT.TUNSBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negarapada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPS TIMEA GATES sae etter re teMUHAIMIN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Gintong,RT.001 RW.001, Kelurahan Mrandung, Kecamatan Klampis,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Februari

(Advokat magang); Kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada kantor Hukum ADIL PRANADJAJA, beralamat diJalan Simpang Dukuh 38 40 Andhika Plaza Building blok B138Q Surabaya, selanjutnya disebut sebagai; aan nnn nn ne ne ened PENGGUGAT / PEMBANDING;Melawan:BUPATI BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35,Wr 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, dalamHalaman 1 Putusan Nomor : 215/B/

Nomor: 141/302/433.110/2021, tanggal19 Pebruari 2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa,perihal perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung,Kabupaten Bangkalan ; 0 n20 nme non noe con nee renee noneMenimbang, bahwa setelah pengadilan' tingkat bandingmempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor 35/G/2021/PTUN.SBY tanggal 9September 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti dariPenggugat yang bertanda P1 sampai dengan

S.E, memoribanding, kontra memori banding, dilanjutkan dengan RapatPermusyawaratan Majelis Hakim Banding, diperoleh kata sepakat bahwaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkanbanding tersebut, baik pertimbangannya dan diktum putusannya adalahsudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbanganMajelis Hakim Banding dalam memutus perkara Ini ; Halaman 6 Putusan Nomor : 215/B/2021/PT.TUNSBYMenimbang, memang benar bahwa Keputusan Objek sengketaitu, berupa Surat Bupati Bangkalan

BadanPermusyawaratan Desa, Desa Mrandung, Kecamatan Klampis dan 2).Camat Klampis, di Bangkalan, perihal Perintah kepada BPD segeramengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung (tanpa kehilangan statuskeanggotaannya) dengan anggota panitia lainnya dalam jangka waktupaling lambat 3 (tiga) hari sejak surat perintah ini diterbitkan.

vs BUPATI BANGKALAN

PUTUSANNomor 216/B/2021/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara ;MUHAIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gintongan,RT.001,RW.001, Desa Mrandung, Kecamatan Klampis,Kabupaten Bangkalan

;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWAN:BUPATI BANGKALAN, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 35,Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20September 2021 memberikan kuasa kepada :1. GATOT HADI PURWANTO,S.H.,CLA. ;2. BAHRUL ULUM, S.H.,M.H.;3. ROIS, S.H.

ABDUL WAHAD melawan BUPATI BANGKALAN

Bangkalan, yang dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya ADILPRANADJAJA, SH. dan SUHARTATIK, SH.

Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Halim Perdana Kusuma, Bangkalan ;3. Drs. SALMAN HIDAYAT, M.AP. Jabatan Kasubbid Sumber Daya Manusia PemerintahanDesa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan,Alamat Jl. SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ;4 JONI ARTIONO, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenBangkalan, Alamat Jl. SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ; 5 EDY SUCIPTO, SH.

Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, Alamat J.SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ; Kesemuanya.........kesemuanya memilih alamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan,Alamat Jl. SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :188.1/069/433.013/2010 tanggal 13.

Kepala111213Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan ( Bapak Setyawan, MM ) telah mencabut danmeminta kembali Cap Stampel Badan Permusyawaratan Desa / BPD Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dan seluruh berkas hasil pilihan Kepala Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan hingga sekarange belum dikembalikan ; Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, Penggugat menghadap kepada KepalaKecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan ( Bapak Bambang Setyawan, MM ) untukmeminta penjelasan

Busiri tentang kelebihan surat suara adalahmengadaada ) dari proses Pemilihan Kepala Desa Bragang, Kecamatan Klampis,Kabupaten Bangkalan dan masyarakat Desa Bragang, Kecamatan Klampis,Kabupaten Bangkalan mendukung Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan hasilPemilihan Kepala Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan padatanggal 26 Juli 2007 ) untuk segera dilantik ; 14 Bahwa pada bulan Desember 2007 bertempat di Pondok Pesantren Sebaneh ( Desa1516Bancaran, Kecamatan Kota Bangkalan ), telah

IMAMUDDIN vs BUPATI BANGKALAN

P U T U S A NNOMOR: 11/B/2011/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya = yangmemeriksa dan memutus~ sengketa tata usaha negara dalampengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam sengketaantara : IMAMUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaa Wiraswasta /Calon Kepala Desa Petaonan, Kecamatan Socah,Kabupaten Bangkalan, tempat tinggal di Desa Petaonan,Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan iSelanjutnya

:neeeeeees PENGGUGAT / PEMBANDING;Mel awan:BUPATI BANGKALAN, Tempat kedudukan Jalan Soekarno Hatta No. 35Bangkalan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. MOCH. MUSLEH, SH., MH. Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan ;2. SISWO IRIANTO, SH., MM, Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa KabupatenBangkalan ;3. Drs. SALMAN HIDAYAT, M.AP, Kepala Sub. BidangSumber Daya Pemerintahan Desa KabupatenBangkalan ; 288s se#H + seses sens sere seme seme4.

JONI ARTIANTO, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan;5. ADAM MUHSI, SH, Staf Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bangkalan ;=D.Kesemuanya berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 35Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188.1/123/433.013/2010, tanggal 30 Agustus 2010 ;Selanjutnya disebut STAG cere saws emssene coe 0 ee arn TERGUGAT/TERBANDING; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTTelah membaca :1.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Bangkalan Nomor : 188.45/328/KD/433.204/2010 Tanggal 12Mei 2010 Tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian PenjabatKepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Petaonan, KecamatanSocah, Kabupaten Bangkalan atas nama Rachman . 4.

Bangkalan dimaksud diatas khususnyatidak dihiraukannya laporan pengaduan PENGGUGAT oleh TERGUGAT,merendahkan harga diri dan martabat PENGGUGAT dan parapendukung adalah merupakan pelanggaran Asas Kepercayaan =;Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, dengan dilantiknya KepalaDesa Petaonan terpilih atas nama Rachman dan tidak dipenuhinyapermohonan PENGGUGAT untuk memperoleh foto copy SuratKeputusan Bupati Bangkalan dimaksud oleh TERGUGAT tersebut,Penggugat merasa diperlakukan tidak adil karena Tergugatmenggunakan

Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 s/d Desember 201417. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 201418. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 29/ 433.026/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan

Bangkalan19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.026/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustiningsih, SE sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 123/ 433.026/ 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj.

Bangkalan21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 659/ 433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Subari, SE sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs.

Bangkalan23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs.

EKA NURHAYATI; Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan.8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

ERMI AGUSTININGSIHKejaksaan Negeri Bangkalan

Bangkalan antara lain terdiridari :a.

Bangkalan tiapbulannya pada tahun 2014:1.

Bangkalan Tahun 2013(bulan AprilSeptember 2013), yang menjadi Kepala Bagian Umum Setda Bangkalan saat itu adalahDrs.

Bangkalan Tahun2013 (bulan AprilSeptember 2013), yang menjadi Kepala Bagian Umum Setda Bangkalan saat ituadalah Drs.

Bangkalan antara lain terdiri dari :a.

ZAINI melawan BUPATI BANGKALAN

SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ;2 SISWO IRIANTO, SH.MM. Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Halim Perdana Kusuma,Bangkalan ;3. Drs. SALMAN HIDAYAT, M.AP. Jabatan Kasubbid Sumber Daya Manusia PemerintahanDesa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan,Alamat Jl. SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ;4 JONI ARTIONO, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenBangkalan, Alamat Jl.

SoekarnoHatta No. 35 Bangkalan ; kesemuanya memilih alamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan,Alamat Jl.

No. 7 Tahun 2006 dan PeraturanBupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 jo Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 TahunGC.

Pertimbangan ad. 1. :35Menimbang, bahwa proses pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bangkalan diatur olehPeraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; Pertimbangan ad. 2.

SUPRIYADI EVENDY vs BUPATI BANGKALAN

LATIFAH vs BUPATI BANGKALAN, MOCH. SYAFI'I;;

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Pd;Indonesia; Swasta/Ketua Partai PersatuanDaerah Kabupaten Bangkalan;Jl. R. A. Kartini No. 24 PongkeranKraton Bangkalan; AHMAD ROIS; Indonesia; Swasta/Sekretaris Partai PersatuanDaerah Kabupaten Bangkalan;: Jl. R. A. Kartini No. 24 PongkeranKraton Bangkalan;Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1.2.MUHAMMAD SHOLEH, S.H;===== ===IMAM SYAFI'L, S.H;ABDUL HOLIL, S.H;.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23Oktober 2012; = Selanjutnya disebut Sebagdi...........ccsceeseeseeeeeeees PENGGUGAT;Lawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN, Berkedudukan di JalanPemuda Kaffa No. 1 Bangkalan;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: BAKHTIAR PRADINATA, S.H., dan FAJAR HARIANTO, S.H.,advokat pada Law Firm Tjakraningrat, berkedudukan diPerum Batara Regency Kav. 02 II. Nusa IndaPerumda,Bangkalan.

Untuk memperjelas dan memperkuat dasar Tergugat yang terkaitdengan pendaftaran pasangan calon DPC PPN Kabupaten Bangkalan,Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2012 telah mengirim surat kepadaKPU RI, dengan perihal surat: Mohon Petunjuk Perubahan Nama PPDmenjadi PPN dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012; .

; nn nnn nn nn nnn ene Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Daerah (PPD)Kabupaten Bangkalan; enn neon nn nnn nnn nen nena31Bahwa selama saksi menjabat sebagai Anggota DPRD KabupatenBangkalan, tidak pernah terjadi perubahan nama institusi PartaiPersatuan daerah (PPD) di DPRD Kabupaten Bangkalan;Bahwa di DPRD masih tetap menggunakan nama Partai PersatuanDa@irant (PPD); s=sss=seesee eee eee eee ESBahwa saksi mengetahui adanya surat dari DPC Partai PersatuanDaerah (PPD) Kabupaten Bangkalan

kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bangkalan, yang menyatakan bahwa PartaiPersatuan Daerah (PPD) Kabupaten Bangkalan tidak menggunakanhaknya dalam mengusulkan pasangan calon pada Pemilu KadaKabupaten Bangkalan tahun 2012; Bahwa Pengurus DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) KabupatenBangkalan tidak pernah dipanggil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Bangkalan untuk dimintai keterangan berkaitan dengantidak mengusulkan pasangan calon pada Pemilu Kada KabupatenBangkalan tahun 2012; 2 222