Ditemukan 2075706 data
227 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
661 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah(UndangUndang Hak Tanggungan) yang secara tegas menyatakan bahwaSisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.b. Pasal 8 ayat 1 UndangUndang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa yangdimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :Hal. 5 dari 20 hal. Put.
bahwa sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 yang dimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :orang atau perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenanganuntuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan;Hal. 9 dari 20 hal.
Tanggungan No.10842/1996, Akta Pemberian Hak Tanggungan, masingmasing dalamakta tersebut tercantum nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 151Duri Kepa adalah H.
Firdaus kepadaPT Winner Garments Manifacturing (dalam pailit) yang notabenepengalihan hak tersebut belum disahkan dengan pendaftaransebagaimana yang diatur dalam pasal 19 dan 23 UUPA tahun 1960,namun dilain pihak Sertifikat Hak Milik No. 151/Duri Kepa telahdijaminkan oleh pemegang hak H.
Firdaus;2. bahwa tanah mana telah dilakukan pelepasan hak, sebagaimana termuatdalam bukti P2, berupa Akte Pelepasan Hak No. 108 tanggal 16 Maret 1993dibuat dihadapan H. Azhar Alia,SH., PPAT di Jakarta ;3. bahwa dengan adanya akte pelepasan hak tersebut, maka H.
483 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajidb menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
227 — 0
162 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006,setidaktidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun2006, bertempat di Toko Star Jalan Diponegoro No. 20, Kelurahan Proklamasi,Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkanatau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta atau Hak
Cipta;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPematang Siantar tanggal 28 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan melanggar pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta;.
cipta adalah sangatmengganggu hakhak dari pencipta lagu, dan lagi pula Indonesia telahmenandatangani perjanjian internasional tentang Copy Rigts, TRIPPs serta telahmemiliki UndangUndang Hak Cipta sendiri, sehingga dengan demikianpenjualan barang hasil pelanggaran terhadap hak cipta harus diberantas denganserius dengan cara menghukum dengan berat pelakupelakunya;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana yang tepatdijatunkan terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalahmelakukan
Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENGAJA MENJUALKEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NG KIM MENG aliasAMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendaRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
146 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
KURA (Penggugat) ... 100 M2;adalah tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mensertifikatkan danmenjual atau mengalihkan objek perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membantu AbdullahNainggolan (Bapak Tergugat ) menyerobot objek perkara dan menebangipohon karet yang ada diatasnya secara tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan perbuatan turut Tergugat yang telah mengeluarkan
sertifikatNomor 01 atas nama Tergugat tanopa adanya alas hak yang benar danmelakukan pengukuran obyek perkara tanpa prosedur peraturan perundangundangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat kepadaTergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl dan IX adalah tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan jual beli atas pengalihnan Tergugat kepada Tergugat Il, Ill, IV,V, VI, VII, VII dan IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Menyatakan Sertifikat
Hak Milik Nomor 52 dan Nomor 53 atas namaTergugat Il, Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas Tergugat Ill, Sertifikat HakHal. 7 dari 20 hal.
No. 2511 K/Pdt/2004Milik Nomor 55 atas nama Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 128atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh turut Tergugat sebagaipecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;10.Menyatakan sah dan berharga sita terhadap objek perkara ;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) secara sekaligus dan seketika
KURA, selaku pembeli pada tanggal 3Desember 1978) adalah merupakan bukti surat yang sah dan sempurna,sebagai bukti pendukung tentang asal perolehan hak atas tanah terperkarayang dibeli oleh H. Adnan orang tua Penggugat dari Sianturi, hal ini terlihatdalam kesaksian saksi Penggugat bernama H.
243 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
172 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
DR.CHRISTINA MBAYOWOS.,S.Sos.,Msi
Tergugat:
YAYASAN AL KHAIRAT KABUPATEN POSO
42 — 10
Terbanding/Penggugat : YOSEPH FUNAN, SH
24 — 0
Terbanding/Tergugat : SHERLY GAGHANA
52 — 0
menurut Hukum bahwa tanah dan bangunan Penginapan
- Menyatakan menurut Hukum, Terbanding/Tergugat tidak ada hak
atas tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa) tersebut;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat menguasai Objek Sengketa dan telah melarang Penggugat untuk masuk di atas tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa) adalah suatu perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dihukum supaya segera menyerahkan tanah dan bangunan Penginapan WISMA MELIA (Objek Sengketa
WISMA MELIA (Objek Sengketa) yang terletak di RT. 001 Wilayah Kelurahan Soataloara Il Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang batas-batasnya sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan angka (7) adalah milik Pembanding/Penggugat bersama Isteri bernama JENNY GAGHANA (Almarhumah);
371 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
ciptayang mengakibatkan menurunkan reputasi Hak Kekayaan Intelektual dan Negaradirugikan pada aspek ekonomi dalam hal bea masuk berikut pajak atas impor barangproduk tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal72 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :1.
Menyatakan Terdakwa RULY telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana *menjual, mengedarkan barang hasilpelanggaran hak Cipta atau hak Terkait ;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan, dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;3.
Terlebih lagi dalam peradilanpidana Hak Cipta, kehadiran dan keberadaan korban sebagai saksi, adalah sangatmenentukan adanya hak eksklusif pemegang hak cipta dilanggar atau tidak,dirugikan atau malah diutungkan pihak pemilik hak cipta tersebut, sehingga saksikorban / pemilik hak cipta, sangat perlu dan harus didengar keterangannya dalampersidangan, namun hal tersebut disimpangi , dan diabaikan begitu saja oleh JudexFacti;Bahwa Peradilan untuk menegakkan hukum yang berintikan kebenarandengan melanggar
Sehinggamenghasilkan putusan yang tidak legitimete, maka oleh karena itu putusan tersebutditolak seluruhnya oleh Terdakwa;Bahwa dakwaan tentang pelanggaran hak cipta, tentunya harus ada pihakpemilik hak cipta/pemegang hak cipta yang dilanggar, pihak yang dirugikan hakciptanya.
Sehingga selamapersidangan tidak pernah terbukti sama sekali barang didakwakan sebagai barangbajakan atau barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut didukung dasar dan faktapersidangan sudah demikian itu jelas tuntas tidak terdapat pelanggaran hak ciptatersebut;Hal. 6 dari 9 hal. Put.
908 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tuan BUDI LAWIN
Tergugat:
1.PT. BANK HSBC INDONESIA
2.PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
131 — 58
297 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, KabupatenKonawe Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAndolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KonaweSelatan Nomor 66/Rp9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias =HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukanpenggandaan dan pendistribusian ciptaan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a,Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik
Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri AndoloNomor69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaansecara komersial;Menjatuhkan pidana
Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaranhak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untukpenggunaan secara komersial;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4.
Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enambelas) ribu buku/eksemplar;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa a quo, pihak pemilik hak penciptaSaudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh.
Terbanding/Penggugat : I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARATt
109 — 70
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
98 — 43
ARIE INDRA MANURUNG
Tergugat:
PT. ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia Refinery Business Unit
78 — 0
Terbanding/Tergugat : ANWAR AA
49 — 15
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapakttuan tanggal 29 September 2011, No. 03/Pdt.G/2011/PN- TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
- Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat. untuk sebahagian ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 56 tahun 1987 tanggal 15 September 1987 atas
nama Syahbuddin adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap tanah dan kedai hak milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat dan ikatan apapun ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, bila ternyata
Syaren Bin UsmanRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang bersamaPenggugat dan Tergugat ; Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat usaha bersama, meneruskan usahaorang tuanya Agam Wali, kemudian ada surat pembagian harta seharkat tanggal30 September 1997 (bukti T3) ; Bahwa tanah tersebut sudah Bersertifikat Hak Milik No. 56/1987 atas nama.Penggugat ; Bahwa tahun 1980, Tergugat telah menduduki tanpa izin tanah Surak Hak MilikNo. 56 Atas nama Penggugat tersebut sampai
Agam Wali tidak akan menyetujuipembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, sehingga Gugatan Penggugattersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa kedai/Toko yang disengketakan, pernah di upayakan deganperdamaian antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 02 April 1989, namun tidakberhasil, .........4berhasil, karena pembagian tersebut dianggap tidak adil sehingga Tergugat tidak maumenandatangani Surat Perdamaian tersebut, bukti Pl (Sertifikar Hak Milik No. 56),yang diterbitkan pada tanggal
15 September 1987, lebih dahulu dari Surat PerdamaianPenggugat dan Tergugat tanggal 02 April 1989, keberatan sebagaimana tercantum dalamSurat Perdamaian ini seharusnya dikemukakan pada waktu proses penerbitan SertifikatHak Milik No. 56, pada saat pengumuman berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal mana tidak dilakukan Tergugat atausiapapun yang berkeberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga terbitlahSertifikat Hak Milik No. 56 atas tanah tersebut
(bukti P1) Sertifikat Hak Milik tanggal15 September 1981 atas nama Penggugat (vide bukti Pl) tanggal 15 September 1987atas nama Penggugat (vide P1) adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim bahwa Penyalahgunaankesempatan Penggugat, Tergugat maupun orang tua Penggugat dan Tergugat yaituAgam Wali tidak akan menyetujui pembuatan Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat, ini adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berlebihan, apalagi bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah sepakat, (bukti P1) terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah sepakat, sehingga bukti Pl yakni Sertifikat Hak MilikNo. 56 atas nama Penggugat adalah sah adanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik NO. 56 sah, maka Tergugatmenguasai atau menempati tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatanmelawan Hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah sah milik Penggugat, makatanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut harus dikembalikan kepada yang