Ditemukan 5511 data
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
55 — 0
BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
40 — 11
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
117 — 0
Pemohon:
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
KHAIDIR TANJUNG
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES BATUBARA
2.KAPOLRI
53 — 13
Pemohon:
KHAIDIR TANJUNG
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES BATUBARA
2.KAPOLRIKAPOLRI, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan,Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selanjutnya disebut sebagai TermohonPra Peradilan IlMembaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak No. 12/PidPra/2019/PN.Rap tentang Penetapan Hari Sidang ;Membaca surat tanggal 10 September 2019 perihal pencabutanpermohonan Praperadilan dari Kuasa Pemohon Praperadilan ;Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985tertanggal 1 Pebruari 1985 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
52 — 31
Pemohon:
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
HERMANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
48 — 13
Pemohon:
HERMANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
38 — 13
Pemohon:
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRES SALATIGA.
232 — 114
Pemohon:
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRES SALATIGA.
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
56 — 11
Pemohon:
Eliza Monalisa LumbanTobing
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES
127 — 144
Pemohon:
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRESTersangka pasca operasi.Bahwa tanggal 6 Juni 2017 Termohon mengirim kembali berkas keKejaksaan dikarenakan petunjuk akhir JPU bahwa Termohon selakupenyidik perkara aquo tidak bisa memenuhi permintaan JPU untukmelakukan pemeriksaan terhadap dokter yang merawat / menanganiTersangka karena tidak masuk dalam pemeriksaan perkara yangdilaporkan Pemohon, Termohon selaku penyidik telah melakukanpenyidikan secara maksimal.Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum danHAM, Jaksa Agung dan Kapolri
sudah 3 kali diajukan oleh pihak Penyidik dan dikembalikan olehJPU maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan,akan dijadikan dasar untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SuratPerintah Penghentian Penyidikan oleh Penyidik, hal tersebut telah sesuaidengan perkara aquo yang ditangani oleh termohon, dimana berkastersebut telah dikembalikan sebanyak 4 kali oleh JPU dan belumdinyatakan lengkap, sehingga berdasar Peraturan bersama Ketua MA,Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
77 — 39
Pemohon:
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal UmumPol.KEP/O4/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi PenyidikanTindak Pidana dimana diatur bahwa "bukti permulaan yang cukupmerupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidanadengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 184 KUHAP",13.Bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal
1 butir 14KUHAP juga tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, melainkanjustru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan KAPOLRI No.14 TahunHalaman 15 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yangmenyatakan bahwa:"Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana " jo Peraturan KAPOLRINo.12 Tahun 2009, tentang WASDAL Penaganan
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penyidikmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak fair (tidak adil),tidak transparan, dan tidak akuntabel adalah TIDAK BENAR,karena semua proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsudah prosedural, transparan dan berdasarkan hukum yangHalaman 34 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dpsberlaku sebagaimana diatur UU Nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP, UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RepublikIndonesia, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun
atau atau alat bukti yangcukup atau adanya minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 undangundang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan KeputusanMahkamah Konstitusi nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2014 serta keputusan Mahkamah Konstitusi nomor130/PUU/XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang mana Termohontelah memberikan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Tersangka /Pemohon tidak melebihi batas waktumaksimal, serta dengan melalui mekanisme gelar perkara danberpedoman kepada Peraturan Kapolri
Dalam LaporanPolisi Model A dapat dimungkinkan untuk penyidik melakukanpengembangan, melakukan penambahan tersangka, perubahan pasalatau penambahan pasal berdasarkan Peraturan Kapolri;Halaman 48 dari 53 Putusan.Praperadilan No.1/Pid.Pra/2019/PN.Dps Bahwa alat bukti awalnya bersifat subyektif yang kemudian dikaitkan olehpenyidik terkait tindak pidana tersebut, namun dalam persidangan akandinilai lagi apakah alat bukti htersebut memiliki pembuktian atau tidak ; Bahwa apabila dalam kesepakatan tersebut
110 — 54
Kapolri, Cq. Kapolda Bali
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
74 — 4
Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
31 — 11
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu
16 — 22
WASESO STvs1.KAPOLRI MARKAS BESAR POLRI2.KAPOLDA JAWA TENGAH3.KAPOLRESTA SURAKARTA MAPOLRESTA
KAPOLRI;d.a. Markas Besar POLRI di Jl. Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagal...................0ceceeeeeeeeeee eens TERGUGAT ;2. KAPOLDA Jawa Tengah;di Jl. Pahlawan, Semarang;Selanjutnya disebut sebagal....................:eceeeeeeeeeee ees TERGUGAT I;3. KAPOLRESTA Surakarta;d.a. MAPOLRESTA Surakarta Jl. Adisucipto, Surakarta;Selanjutnya disebut sebagal....................:ccceeeeeeeee ees TERGUGAT Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.
17 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
31 — 0
Pemohon:
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
79 — 12
CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
27 — 0
Pemohon:
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
4.Pemerintah R.I Cq.
75 — 9
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Sugeng Suratman, Penyidik Polsek Siantar Marihat
2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
4.Pemerintah R.I Cq.Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Kanit Reskrim Polsek Siantar Marihat
5.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat
6.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta Pematang Siantar
7.Pemerintah R.I. Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq Direktur Reserse Dan Kriminal Umum poldasu di Medan
8.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu di Medan