Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/

2015 tanggal 19 Oktober 2015;

>

Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3.

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

1. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
2. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
3. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
9. Nomor : 140/16

/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

MULYADI ADE PERMANA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK-ANTASARI, dkk.

., Advokat dan Anggota Pos Bantuan HukumAdvokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di JalanAmpera Raya 133, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qqKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINAMARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOLDEPOKANTASARI, berkedudukan di Jalan PatiimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN, beralamatdi Graha Sucofindo Lantai 10, Jalan Raya Pasar MingguKavling

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Makkah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I

MH
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV

Penggugat:
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,

Atas Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AirmadidiNomor : 66/SK/2017/PN Arm tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;LAWANKEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Kota Manado, SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung, selanjutnya disebut TERMOHON ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan.Bahwa dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012).Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal).Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan;Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012);Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal);Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;7 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

PULAU BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;17 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;20 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;30 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;31 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;32 SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;33 Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;34 Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan; 35 Agenda Surat keluar Tahun 2014;36 SPJ TU

JAYA SUKSES PRIMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Barang Selaku PPK Dinas Pekerjan Umum Kota Medan
Turut Tergugat:
Walikota Medan

SABAR JAYA KARYATAMA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Pelalawan

Putri Mahakam Lestari
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVII Prov. Kalimantan Timur Dan Prov. Kalimantan Utara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.

Nomor 121 PK/Pdt/2020Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu: Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015;Adalah

SPK Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp57.000.000 x90% 51,300,000;2. SPK Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;3. SPK Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/20204. SPK Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp189.300.000 x90% 170.370.000;5. SPK Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;6. SPK Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp178.000.000 x90% 160.200.000;7.

SPK Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;8. SPK Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;9. SPK Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;10. SPK Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;11. SPK Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp82.750.000 x90% 74.475.000;.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/31/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,B. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/35/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,C. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/39/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,D. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/40/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,E. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/26/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,F.

Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

ARY KARYA dengan alamatJorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani,Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung kantor(Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPembangunan Kantor Walinagari Sungai TanangKecamatan, Banuhampu Kabupaten Agam.Selanjutnya mohon disebut Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugattelah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban untukmelakukan perbuatan berupa membayar kegiatan yang telah dilaksanakan olehPenggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor :3.3.18.1/SPKBKKP/DPUTRAG/2018 tanggal4 September 2018;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, untuk Penggugat hadirsendiri, sedangkan untuk tergugat hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Penggugat:
INYO ANGGREK, SE
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
Intervensi:
PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di KantorHukum ACHMAD CHAMRI, SH & REKAN JalanNuri Il, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 025 / KHAC /SK.PTUN / XI / 2019 Tanggal 4 November 2019 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA KUPANG ; 2022002==Tempat Kedudukan : Jalan S.K.

Dethan, ST,.M.SiNIP. 197103151998031014 dengan Nomor : 05/PPK/SPPBJ/IV/2019,tanggal 15 April 2019, Perihal : Penunjukan Penyedia untukPelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD / MI dan SMP/MTs, ditujukan kepada Yth. PT TEGUHKARYA SAPUTRA PRATAMA di Timor Tengah Selatan (Kab) ; 2. DASAR DAN .ALASAN GUGATIAN :

Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)

PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam hal PA/KPA tidak memberikanpenetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan PokjaPemilihan ;Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusanpenolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan PembangunanPelabuhan Penyeberangan Muara Tahap Ill yang telah menetapkanPemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggapKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan MuaraTahap Ill, selanjutnya diberi tanda....Bukti P12 ;Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN13.Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahIl Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan PenunjukanPenyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda................cc0 Bukti P13 ;14.Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif

rapat persiapan Penunjukan PenyediaBarang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasilpemilinan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalamaturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJsetelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilaiwaktu yang diberikan untuk PPK melakukan

Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untukmelaksanakan kontrak;Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskanuntuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat PenandatangananKontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikanpenolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertaidengan alasan dan bukti.

Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasilpemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahtidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :a. Menyetujul penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,penawaran ulang atau tender ulang; ataub.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG I,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLMANADOBITUNG I, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan tanggal 3 Januari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAirmadidi pada tanggal

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan JalanTol Manado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah TolHalaman 6 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.ArmManado Bitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku; mengenai kKewenangan dari PPK dalam tahapanPelaksaan Pembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan oprinsipKelayakan dan rasa Keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa dalam keberatan Pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengannilai ganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yangbersebelahan atau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari KetuaPelaksana Pengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian JasaPenilai (APPRAISAL);10.Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugiansangat jelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasapenilai atau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), danHalaman 7 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.Arm11bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN PropinsiSulawesi Utara selaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado

sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (Appraisal) yang masingmasing bidang berbedabeda, merugikanpihak Pemohon;13.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat 2 UU no 2 Tahun 2012dalam Acara Persidangan Termohon meminta agar pihak Pemohonmenghadirkan Appraisal Pembanding, sehingga memperjelas dan dapatdilihat Pembanding dalam proses penilaian yang dilakukan;14.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran, dalamtahapan pemberian ganti kerugian PPK

PPK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOL TRANS SUMATERA