TASRIH, SE, sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAAGUSTA GUNAWAN, SH AGUNG SULISTIONO, SHHARRIES KONSTITUANTO, SH.M.KnPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bin.S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehAdieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadapsendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum, danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 11 dari 11 putusan pidana nomor 23/Pid.B/2019/PN Bin.

yang samasama = mengandungmafsadat/kerusakan, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebihkecil mafsadat/kerusakannya;Juga kaidah fighiyah yang menyatakan:celecll Gila (cle pads auiliall joHal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PA.Pal.Artinya:Mencegah kerusakan/kemadiorotan harus didahulukn dari padamengambil suatu manfaat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berpekara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975serta pasalpasal sebagaimana tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1998 joPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, sementara Tergugat sudah menyatakansudah siap untuk bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,dihadiri oleh PRIHANANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin, serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)16

TASRIH,S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiriAGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dandihadiri oleh Terdakwa Hakim Aggota, Hakim Ketua,AGUSTA GUNAWAN, S.H. ANDI AHKAM JAYADI., S.H.FERDI, S.H.Panitera Pengganti,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 335/Pid.B /2016/PN. Bln.

TASRIH, SE, sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAAGUSTA GUNAWAN, SH AGUNG SULISTIONO, SHHARRIES KONSTITUANTO, SH.M.KnPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih bi thsan, oleh karena itu permohonan Pemohonpatut untuk diterima dan dikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensisebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukanbersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian,sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg.

TASRIH,SE Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin , dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH .MH sebagaiPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa.Hakim Anggota Hakim KetuaHARRIES KONSTITUANTO.SH.M.Kn VIVIINDRASUSI SIREGAR.SH DAMAR KUSUMA WARDANA,SH Panitera PenggantiA.M. TASRIH, SE13

TASRIH, S.E., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADIMASHARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbudan Terdakwa ;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H. FERDI,S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, S.E.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor : 251 / Pid. B/ 2016 / PN BinFORM01/SOP/001/HKM/2016

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa;Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN BlInHAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI, S.H.

., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Blin

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 lao) Wunliol 8 d3g0 Vo atmo logiy 2793 oJ YL calisl ysArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PlhMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan

M TASRIH, SE Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dandengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH, MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.HAKIM KETUA,FIDIYAWAN SATRIANTOR: HHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn. DEVITA WISNU WARDHANL SHPANITERA PENGGANTI,A.M TASRIH, SE 13

Cusliall B5 ge Vy Lae Legiy aed al ob Glial GliArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi fhsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untukberdamai sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan agama sebagaimana diubah dalam UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2006 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam satu rumah tangga, yang kehidupan antar pribadiPutusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smglembar 4 dari 6 halamantidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimBanding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya Tasrih

TASRIH, SE sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oldeh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, SHselaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa.Hakim KetuaVIVI INDRASUSI SIREGAR,SHHakim Anggota Hakim AnggotaFERDY,SH DAMAR KUSUMA WARDANA,SH., MHPanitera PenggantiA.M. TASRIH, SE

Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yangdiucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim,ttd ttdAhmad Makasidik Tasrih, S.E. Chahyan Uun Pryatna, S.H.Perincian biaya: 1. Pendaftaran Rp: 30.000002. Pemberkasan/ATK Rp. 59008.003. Panggilan Rp: 3500000004. PNBP panggilan pertama Rp: 5000005. Redaksi Rp: 500000 6.

,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNUWARDHANTL, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebutdidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ALM TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.

(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI1415(A.M TASRIH, S.E.)

TASRIH, SE. sebagaiPanitera Pengganti, serta dihadiri oldhh DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H. Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,VIVIINDRASUSI SIREGAR,S.H.MH IMELDA HERAWATI DP S.H.,.MH.AGUSTAGUNAWAN, S.H.Panitera Pengganti,AM. TASRIH, SE.

Undangundang Nomor 16 tahun 2019 TentangPerkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanternyata tidak berhasil, maka perceraian a quo dipandang sebagai tasrih