Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
16292
  • Bahwa pada tanggal 24Agustus 2018 Terdakwa MUHAMAD BAQIR melalui mbanking mentransferuang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.nWAHYU TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada DWI FITRINURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala SubBagian (Kasubag) Pengendalian BLP, dimana WAKHFUDI HIDAYAT disarankanoleh EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untukmembantu DWI FITRI NURCAHYO;Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu DWI FITRI NURCAHYOmenyampaikan
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
20055
  • Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
201119
  • Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
    Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
223116
  • Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjukuntuk bawahannya ; Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; Setiap laporan yang diterima oleh KepalaDinas dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan untuk memberikan petunjuk
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
11641
  • NASIKIN, MA selaku SubBagian Kepegawaian dan Keuangan, selanjutnya atas perintah saksi Drs. NASIKIN,MA dana dikeluarkan oleh saksi NANA MULYANA, S.Ag.,M.Pdi selaku BendaharaPenerimaan.Bahwa dengan pengeluaran dana IKOMA dan Penggunaan langsung PNBP, adaperaturan tidak tertulis dari hasil rapat pimpinan bahwa persetujuan pengeluarandana dapat diberikan secara berjenjang yakni :. Untuk pengeluaran di atas sebesar Rp. 1.000.000, persetujuan diberikan oleh KetuaSTAIN;.
    pengeluaran keuanganyang dikelolanyasebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : Kep332/M/V/9/1968 tanggal 26 September1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya, yakni setiapbendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harusmempunyai buku kas umum dan mencatat semua pengeluaran danpenerimaan, catatan ini dilakukan sebelum pembukuan dalam bukubukukepala dan dalam registerregister.Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara penerima dan SubBagian
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 17 Januari 2013 — Drs. SAIFUL BAHRI Bin ZAKARIA
4615
  • sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengatakan ada keberatan karenasetahu TerdakwaSPK dibuat di subbagian
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
7314
  • MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
391792
  • Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(SubBagian TU dan Perjalanan) Nomor:024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara M.
Register : 18-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 12 September 2017 —
11830
  • Kemudian menandatangani Berita AcaraPengembalian Bonggol yang di ketahui dan disetujui oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenGunungkidul dan memasukkan kedalam Buku kas Umum. Setelah ituBendahara Penerima membuat Surat Tanda Setoran (STS) daripenerimaan yang disetor oleh koordinator TPR untuk disetorkan ke KasDaerah, dengan cara disetor tunai ke Rek Kas Daerah Kab.Gunungkidul di Bank BPD Nomor rekening 002.111.000038. Pada hariitu juga.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 9/PID.SUS/2013/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — -MUHAMMAD YAMIN, S.Sos (Terdakwa) -OKTONI D. MARPAUNG, S.Kom., SH (JPU)
6615
  • Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Administrasi KeuanganSekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkanSurat Perintah Plt. Sekdako Tanjung Pinang No. 103/SP/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang mempunyaitugas antara lain:a. Membuat usulan anggaran kegiatankegiatan danrancangan dokumen anggaran Sekretariat Kota TanjungPinang.b. Mengumpulkan rancangan kegiatan pada bagian bagianSekretariat Kota Tanjung Pinang.c.
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 20 April 2015 — Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;
7748
  • Milintum RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
17794
  • peraturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakilipemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasilain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yangmenyangkut tanggungjawabnya;Subbagian
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
93186
  • YUDHI RIARSO akan dilakukan pengukuran kepada111pemohon sesuai Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1993 Jo.Peratuaran Kepala BPN RI No. 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kanwil BPN dan uraian tugas urusan dan SubSeksi pada kantor Pertanahan dalam pasal 32 ;Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab denganmunculnya sertifikat diatas An.
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
7315
  • (BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
895827334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Uraian mengenai perkembanganforce majeure dalam peraturan perundangundangan dan kontrak akan dirangkumdalam subbagian tersendiri.B. Pengertian Keadaan Memaksa (Force Majeure)Keadaan memaksa (force majeure/overmacht) merupakan suatu ketentuan yangtidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundangundangan. Jikaditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhanperaturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau subayat darisuatu pasal.
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
11615
  • Atik Cahyawati MSi, Subbagian Perencanaan Program yaitu sdr.
    SubBagian Keuangan;Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan pada DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertuang dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut :zs QoHalaman 364 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg1.
    Kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan ke Subbagian perencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar, hingga akhirnyatertuang dalam formulir C4 bergabung dengan kebutuhan lain di DinkesProv. Jabar yang akan diusulkan ke TAPD. Selanjutnya sekitar bulanJuli 2011 staf saksi menerima lampiran PPAS dari staf sub. bagianperencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar yaitu seingat saksi sdr.Rusli atau sdri. Wini.
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
233740
  • Bahwa saksi khusus menganalisa bagian narkotika, hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa; Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap' keterangan saksi tersebut, para Terdakwamembenarkan semuanya;11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangansaksi semuanya sudah benar; Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
10723
  • Palberdasarkan paraf peneliti oleh Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB. (Bukti T24)b.8. Berdasarkan lembar kontrol PPK, dicantumkan bahwa Dokumen(a.1) s.d (a.5), SPPLS beserta lampiran, SPM diteruskan keBendahara Umum Daerah (BUD) oleh Pengguna Anggaran DPPWpada Tanggal 10 Desember 2008 jam 12.00 Wita.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 K/PID.SUS/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — MARGONO
11384 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP.131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru), sebagai staf Pembantu Pimpinanpada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR)Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK MenteriPendidikan Nasional Nomor : 10432 / A.8 / KP / 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampaidengan bulan
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
140113
  • Merencanakan kegiatan subbagian anggaran dengan sumber datayang ada, sesuai dengan kebijakan dan pertauran perundangundangan yang telah ditetapkan.2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan,kebijakan tekhnis, pedoman dan petunjuk tekhnis, serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagiananggaran sebagai pedoman dan landasan kerja.3.
    Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian anggaransesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatanyang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagi bahan masukanbagi atasan.15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabag Keuanganbaik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bagian keuangan. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi secara Fungsional TA. 2012selaku selaku Anggota TAPD adalah sebagai berikut: 1.
    SANTI di SubBagian Tata Usaha Setda Kab. Bengkallis;b. Setelah diagendakan diteruskan ke Bupati Bengkalis;c. Bupati Bengkalis mendisposisikan kepada Setda Kab. Bengkalisselaku ketua TAPD;d. Setda Mendisdposisikan kepada PPKSKPD untuk dilakukanverifikasi;e. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan;f. Tim verifikasi menyampaikan berkas permohonan kepada ketua TimTAPD;g. Tim TAPD menyampaikan kepada anggota Tim untuk dianggarkandi dalam Anggaran tahun 2012.