Ditemukan 551 data
8 — 0
6 — 0
11 — 1
10 — 0
10 — 0
9 — 0
29 — 2
15 — 2
56 — 8
15 — 1
21 — 1
8 — 0
14 — 1
13 — 1
12 — 1
79 — 13
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian sewa-menyewa (kontrak) antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi, sebagai berikut:1) Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi I. ;2) Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013, atas nama.
.;3) Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III.;4) Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.;3. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.4.
Nomor :0035/4027 1/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011) ;2 Antara Penggugat 2 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor :0053/4027 1/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013) ;3 Antara Penggugat 3 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor :003 1/4027 1/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013) ;4 Antara Penggugat 4 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide.
/RD/XII/2011, tanggal 1Desember 2011 ;Surat Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23September 2013 ;Surat Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19September 2013 ;Surat Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25September 2013 ;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum.Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan tanah danbangunan sewa milik Penggugat dalam Rekonpensi, secara
Pasal 4) ;2 Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/TX/2013, tanggal 23September 2013, atas nama. Tergugat dalam Rekonpensi II, berakhir tanggal 31Desember 2013 (vide. Pasal 5) ;3 Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III, berakhir tanggal 31Desember 2013 (vide.
Tergugat dalam Rekonpensi II.;7 Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/TX/2013, tanggal 19September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IIL;8 Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.
;Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23September 2013, atas nama. Tergugat dalam Rekonpensi IL.;Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III.;Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian sewa-menyewa (kontrak) antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi, sebagai berikut:1) Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi I. ;2) Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013, atas nama.
.;3) Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III.;4) Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.;3. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.4.
Nomor Kontrak : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD//IX/2013, perjanjiansewa ter tanggal 23 September 2013, atas nama Penggugat2;d. Nomor Kontrak : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, perjanjiansewa ter tgl 24 September 2013, atas nama Penggugat3;e. Nomor : 02/SPR/KP/1990, ter tgl 10 April 1990, atas nama KARMANAlm, suami Penggugat4;f. Nomor Kontrak : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/X/2013, perjanjiansewa ter tgl 7 Oktober 2013, atas nama Penggugat4;6.
Nomor :0035/4027 1/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011) ;2. Antara Penggugat 2 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor :0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013) ;3. Antara Penggugat 3 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor :0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013) ;4. Antara Penggugat 4 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide.
Surat Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal23 September 2013 ;Surat Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal19 September 2013 ;Surat Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal25 September 2013 ;Menyatakan Para Tergugat dalam MRekonpensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkantanah dan bangunan sewa milik Penggugat dalam Rekonpensi, secarasukarela ataupun secara paksa.Menghukum
Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1Desember 2011, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi I. ;6. Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23September 2013, atas nama. Tergugat dalam Rekonpensi II.;7. Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi Ill.;8. Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.
Tergugat dalam Rekonpensi II.;3) Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal19 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III.;4) Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal25 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.
324 — 76
tipe dijelaskan secaratersendiri/terpisah sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pejabat Bea danCukai berpendapat bahwa Form D hanya dapat dipakai terhadap jenis barang PPCOSMOPLENE 2433;Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pejabat Bea cukai yangmengadakan penelitian terhadap Form ATIGA yang mana menurut pejabat BeaCukai bahwa terdapat 2 (dua) jenis barang yaitu PP Cosmoplene BRA61 dan PPCosmoplene Z433 dan pada Box 8 hanya menyebutkan 1 (satu) status sebagai"CTH
Adapun pendapat PemohonBanding bahwa di Form D pada box 8 Origin Criterion (see Overleaf Notes)penulisan "CTH" adalah untuk 1x20"container (640 bags) yang bisa dilihat bahwapenulisan "CTH" adalah sejajar dengan penulisan 1x20'container (640 bags) di box7, dan bukan sejajar dengan item barang PP Cosmoplene BRA61 maupun denganitem barang PP COSMOPLENE 2433.
Sehingga posisi "CTH" di Box 8 adalah untukkeseluruhan isi container yang terdiri dari 2 jenis barang, yaitu PP COSMOPLENEBRA61 dan PP COSMOPLENE 2433;Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, bahwa pada invoice dan PIB terdapat 2 (dua) jenisbarang yaitu PP COSMOPLENE BRA61 dan PP COSMOPLENE 2433, sedangkanpada Box 8 Origin Criterion hanya disebutkan 1 (satu) status sebagai "CTH" untukseluruh barang dan berdasarkan Rule 6 (e) OCP ATIGA dan Point 4 Overleaf NotesCOO ATIGA, seharusnya setiap barang
yang berbeda jenis, model ataupun tipedijelaskan secara tersendiri/terpisah sehingga berdasarkan hal tersebut, makaPejabat Bea dan Cukai berpendapat bahwa Form D hanya dapat dipakai terhadapjenis barang PP COSMOPLENE 2433.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Banding, diForm D pada box 8 Origin Criterion (see Overleaf Notes) penulisan "CTH" adalah untuk 1x20"container (640bags) yang bisa di lihat bahwa penulisan "CTH" adalah sejajar dengan penulisan
Sehingga posisi "CTH" di Box 8 adalah untuk keseluruhan isi container yang terdiridari 2 jenis barang, yaitu PP COSMOPLENE BRA61 dan PP COSMOPLENE 2433bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentangPenetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)disebutkan:Pasal 1Menetapkan tarif bea masuk atas. barang impor dari negaranegara ASEAN, yang meliputi BruneiDarussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phillipina
13 — 1
No. 45pts. cth. 502.10aTahun 1990, Perubahan atas PP. No. 10 tahun = 1983,tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegri Sipil, menyatakan sebagai berikut:1. PNS. yang akan melakukan perceraian wajib memperolehijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;2.
Bahwa, dari perkawinan anatara Pemohon Termohontersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:25.1 ANAK LAKILAKI KEI, laki laki, lahir di BloraJawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2001;25.2 ANAK PEREMPUAN KE II, perempuan, lahir diTangerang pada tanggal 26 Februari 2003;25.3 ANAK PEREMPUAN KE III, perempuan, lahir diTangerang pada tanggal 24 November 2006;cth. 502.1026.
Bahwa Termohon tetap pada dalil dalil sebagaimanapts. cth. 502.10dikemukakan dalam jawaban dan wmenolak ~ seluruhdalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali halhal yang diakui secara tegas;2. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan olehPemohon adalah didasarkan fakta fakta yang belummemenuhi syarat untuk diajukan perceraian, maka gugatan kabur (obscuur libel);Dalam Pokok Perkara:1.
ANAK PEREMPUAN KE II (P.), Jlahir tanggal 26Pebruari 2003;pts. cth. 502.10413.3. ANAK PEREMPUAN KE III (P.), lahir tanggal 26Nopember 2006;4. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Termohonuntuk membayar kepada Pemohon biaya hadlanah ketigaanak tersebut minimal Rp. 6.000.000,00 (enam jutarupiah) setiap bulan sampai sampai anak anak tersebutdewasa atau mandiri;5.
Ali MansurCatatan:e Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetapS6jak tan GPa Drccnwwwsmcenspts. cth. 502.1043
314 — 223
ALI REZWANI, dalam keadaandimana wajar disimpulkan bahwa ABDULLAH KHAN EHSANI tersebutbermaksud masuk ke Australia bertentangan dengan UndangUndangMigrasi 1958 (Persemakmuran) (Migration Act 1958 (Cth) melanggar bagian233 (1) (a) dari UndangUndang Migrasi 1958 (Persemakmuran) (MigrationAct 1958 (Cth)) ;Antara 1 Januari 2009 dan 24 Pebruari 2010, di Indonesia dan dilautanantara Indonesia dan wilayah Ashmore Island, AHMAD ZIA ALIZADAH ikutserta dalam pembawaan atau kedatangan ke Australia seorang
ikutserta dalam pembawaan atau kedatangan ke Australia seorang yang bukanwarga negara yang bernama NAWID DARWESHI, dalam keadaan dimanawajar disimpulkan bahwa, NAWID DARWEGSHI tersebut bermaksud masukke Australia bertentangan dengan UndangUndang Migrasi 1958(Persemakmuran) (Migration Act 1958 (Cth)) melanggar bagian 233 (1) (a)Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2015/PT YYKdari UndangUndang Migrasi 1958 (Persemakmuran) (Migration Act 1958(Cth) ;Antara 1 Januari 2009 dan 24 Pebruari 2010,
di Indonesia dan dilautanantara Indonesia dan wilayah Ashmore Island, AHMAD ZIA ALIZADAH ikutserta dalam pembawaan atau kedatangan ke Australia seorang yang bukanwarga negara yang bernama LIAQAT ALI BAKHTYARI, dalam keadaandimana wajar disimpulkan bahwa LIAQAT ALI BAKHTYARI tersebutbermaksud masuk ke Australia bertentangan dengan UndangUndangMigrasi 1958 (Persemakmuran) (Migration Act 1958 (Cth) melanggar bagian233 (1) (a) dari Undang Undang Migrasi 1958 (Persemakmuran) (MigrationAct 1958 (Cth))
)(Migration Act 1958 (Cth));Antara 1 Januari 2009 dan 7 Maret 2010, di Indonesia dan dilautan antaraIndonesia dan wilayah Ashmore Island, AHMAD ZIA ALIZADAH ikut sertadalam pembawaan atau kedatangan ke Australia seorang yang bukanwarga negara yang bernama JALIL AHMAD MALIKZAD, dalam keadaandimana wajar disimpulkan bahwa JALIL AHMAD MALIKZAD tersebutbermaksud masuk ke Australia bertentangan dengan UndangUndangMigrasi 1958 (Persemakmuran) (Migration Act 1958 (Cth)) melanggarbagian 233 (1) (a) dari
UndangUndang Migrasi 1958 (Persemakmuran)(Migration Act 1958 (Cth)) ;10) Antara 1 Januari 2009 dan 12 Mei 2010, di Indonesia dan dilautan antaraIndonesia dan wilayah Ashmore Island, AHMAD ZIA ALIZADAH ikut sertadalam pembawaan atau kedatangan ke Australia seorang yang bukanwarga negara yang bernama MURTAZA HASSANI, dalam keadaan dimanawajar disimpulkan bahwa MURTAZA HASSANI tersebut bermaksud masukke Australia bertentangan dengan UndangUndang Migrasi 1958(Persemakmuran) (Migration Act 1958 (Cth)