Saksi MUGIYONOe Bahwa saksi menjadi Penyidik di kepolisian sudah kurang lebih 10 (Sepuluh)tahun;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada waktu itu mengakubernama

Saksi ANDRY IMAM PRASETYO Bahwa saksi menjadi Penyidik Kepolisian sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang di Polsek Subah;e Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa pada saat di Polsek Subah ;e Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September2015;e Bahwa pada saat memeriksa terdakwa, saksi tidak melakukan penekanan,pemaksaan dan ancaman, pemeriksaan sesuai prosedur;e Bahwa pada saat melakukan proses BAP,saksi bersama dengan AndryImam Prasetyo; Bahwa pada saat proses BAP, terdakwa pada

daribawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan CorpPerwira TNI.Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadapbawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNIsebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yangmelakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI)maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulangkali mendapat penekanan

setiap kesempatan.Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadiPembina Saksi1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadaribahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanyasehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baikdan benar supaya kebijakan pimpinan TNI di bidang penegakan hukum dapatdilaksanakan dengan baik.Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannyayang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan

sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sendiri meliputisebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas

sementara unsur dalam Pasal 242 Ayat (1)KUHP sendiri meliputi sebagai berikut :e Dalam keadaan dimana undangundang menentukan supayamemberikan keterangan diatas sumpah ataue Mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,e Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,baikdengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu.Selanjutnya dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP digariskan penekanan padaunsur Jika Keterangan palsu yang diberikan diatas

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaandokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakatatau kelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produkkredit.Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa SRIYATUN, SEtelah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredittopengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit oranglain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluhenam) nasabah.Bahwa terdakwa SRIYATUN, SE yang bertugas dibagian kredit di PD BPR BKKKarangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kreditbermasalah sesuai tingkatannya.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan,serta menyerahkan kepada seksi pelayanan.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit.152Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa jabatan atau kedudukannyatersebut, maka terdakwa tidak akan diberi kewenangan oleh PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen untuk

Bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk rekomendasiuntuk disetujui atau ditolak kepada pemimpinan cabang.c.

Tenggang waktuantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari Tergugat27.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepada28.29.Penggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat panggilan bekerja tertanggal 19Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa keramaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan sertapengobatandan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugatmengenaiuang penggantianperumahansertapengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.

Tenggang wakituantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari TergugatHalaman 35 dari 55 Putusan Nomor 65/Padt.SusPHI/2019/PN Smr27.28.29.30.31.32.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjamaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenaiuang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas

tanggal 8 Agustus 2007 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kota Cimahi mengirim Tim Pemeriksa untuk memeriksa laporanadanya pelanggaran hakhak normatif oleh Perusahaan Penggugat, dan hasilpemeriksaan tersebut Perusahaan Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahitertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan

;Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat padahalaman 4, yang menyatakan sebagaimana pada angka 4, 5 dan 6 makaterdapat ketidak jelasan Penggugat dalam melakukan penyelesaian danprosedur perundingan yang dilakukan, padahal telah dengan jelas pasal 137Undangundang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanyaTergugat menolak dengan keras apa yang didalilkan Penggugat sebagaiintimidasi dan penekanan serta tidak proposional mengingat pemberitahuanmogok kerja dan waktu mogok

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang

Rasau Jayatepatnya simpang pasar WBA Desa Kuala Dua Kec.Sei Raya Kab.KubuRaya.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa, terdakwa diperlakukan dengan baik.11 Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak disertai penekanan, ancaman,paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak ada orang lain selain saksi yangmelakukan penekanan, ancaman, paksaan serta kekerasan terhadapterdakwa.Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyangkal beberapa keterangan saksisaksi tersebut diantaranya adalah bahwabukan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban melainkanteman terdakwa yang bernama Kacong, bahwa yang mengambil Hp Samsung J1adalah teman

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat

perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.

berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Maret2009 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

No. 94/Pdt.P/2017/PA Mrs.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0064/Padt.G/2019/PA.Sadn.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan di Serang, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2016, yang saa ini tinggal bersamaPemohon.4.

PenNo. 176/Pdt.P/2019/MsSgihalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian

Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon, di dasari suka sama suka,saling mencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus DUDA CERAI dan Termohon berstatus PERAWAN;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknyasuami istri( Badadukhul) dan sudah dikarunial(satu) orang anak yangdiberinama anak , Lahir 13 Mei 2017 yang saat ini masih tinggal bersamaTermohon;4.

Abdul Rahingtidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap