Ditemukan 3405 data
Serli Patulak, S.H
Terdakwa:
MULYADI Bin DARISA
77 — 8
WiayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Bahwa ahli jelaskan bahwa wilayah Perairan sebelah selatan TakaBulango, kecamatan liukang tupabbiring utara, Kabupaten Pangkep, padatitik koordinat 1190 17 000 E, 040 30 000 S, merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa menurut sepengetahuan ahli hal tersebut sangat di larang, karenasemua itu Sudah diatur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanUU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang penjelasannya di Pasal 9dan sangsi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : MUHADIR, S.H.
97 — 57
bukti ialan apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili dan memutusperkara atas nama terdakwa Muhammad Anwar alias Wan bin Adam telahtepat dalam mengambil keputusan atau pertimbangan hukum yang benardengan menggunakan alat bukti Keterangan Saksi sebagai dasarpertimbangan dalam menjatuhkan putusan.Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prosesuntuk menjatuhkan sangsi
70 — 8
Akibat pemukulan dan ancaman dari PENGGUGAT menyebabkan IlhamNur Fathoni tidak melaporkan ke bagian penindakan, sehingga membuatkelakuan PENGGUGAT semakin menjadijadi yaitu menceritakan kepada rekan17kerjanya bahwasannya atas tindakannya merokok pada jam dan tempat yangdilarang tidak mendapatkan sangsi dari TERGUGAT.Atas tindakan PENGGUGAT yang mengatakan kepada rekanrekan dimanaPENGGUGAT merokok pada saat jam kerja dan tidak mendapatkan berupa SuratPeringatan dari TERGUGAT, Namun Ilham Nur Fathoni
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah seluas 31.350 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.732 Desa Manggisatas nama Pedanda Nyoman Sangsi dengan harga jual Rp.65.000.000, enam puluhlima juta) per areBahwa untuk penyewaan dan pembelian tanah seluas 97.730 m2 tersebutPenggugat telah mengirim uang sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat I melaluirekening valas (USD) atas nama Tergugat II pada Bank Permata Cabang SanurNo.5802143100 serta bertahap sebagai berikut :1 Melalui Konsultan Penggugat yang bernama Simon Jenour, yaitu :e
77 — 28
Karena bertahuntahun menjadi istri kedua dari seseorang tanpa surat nikahmaka dikenakan sangsi sesuai pasal 106 ayat 1 huruf e Pergub 148 tahun2008, yaitu melanggar pasal 106, ayat 1 huruf e pelanggaran sikap danbudi pekerti yang sangsinya adalah pemberhentian dari calon pegawai BPRBKK, (prosedure pengiriman sudah sesuai SOP tentang surat menyurat diHalaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMGBPR BKK Ungaran).
210 — 126
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
109 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi HukumanDisiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahNomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;Pasal 5.
62 — 8
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
37 — 7
lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
79 — 37
Namundemikian bagi prajurit yang bersalah tetaplah harus dihukum dandiberikan sangsi yang proporsional sesuai dengan kesalahannya,bukan untuk balas dendam dan membabi buta.
Terbanding/Penggugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, Tbk (PT PP Persero Tbk Cabang IX) Diwakili Oleh : NENGAH SUJANA, SH., MH
85 — 39
halpemutusan kontrak dilakukan pada kesalahan penyedia barang dan jasa,klusul perjanjian yang diatur dalam sertifikat Bank garansi dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 Nomor 35bahwa yang berbunyi, penjamin akan membayar kepada penerimajaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas paling lambat 14 harikerja tanpa syarat ( unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari penerima jaminan berdasarkan surat pernyataan wanprestasi daripenerima jaminan mengenai pengenaan sangsi
45 — 14
perundangundangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
44 — 9
undangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
18 — 11
tersebut terkaitdengan pemberian setengah gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS kepadaPenggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukan merupakankewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakimberpendapat, bahwa pemberian sebagian dari gaji Tergugat yangberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil saat itu kepada Penggugatdiatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dan sangsi
36 — 38
dariPerusahaan Leasing ACC yang sebentar lagi akan datang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta) yang mengaku sebagai biaya pengembaliantarikan;Bahwa semula Pelawan tidak tertarik akan tawaran kedua Karyawan leasingtersebut, karena disamping tidak membutuhkannnya juga tidak tahu untukdikemanakan mobilnya tersebut nantinya;Bahwa dengan bujuk rayuan Turut Terlawan Il / Tergugat II asli dan TurutTerlawan Ill / Tergugat IV Asli kepada Pelawan / Tergugat Asli II denganmenekankan dengan katakata gak usah sangsi
87 — 35
Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatandan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabilaterjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkaraini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi olehmotivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebihdiwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jerabagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harusdipisahkan dari kehidupan militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frans Putratex dengan SPM;25.Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 6 klausul 6.30 PKB PT.Frans Putratexsangatlah tidak adil dan diskriminatif, karena hanya mengatur sangsi PHKbagi bawahan yang tidak sopan kepada atasannya, sedangkan kalau adaatasan yang tidak sopan kepada bawahannya tidak dikenakan sangsiapapun. Padahal dalam hal ketentuan tidak sopan harusnya berlakusama terhadap pekerja tanpa mengenal jabatan.
18 — 2
Muslim, An Nasai dan ibnuMajah dari Abu Hurairah RA. ) Naudzubillah.Bahwa Sangsi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari yangbelum menikah.
38 — 25
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum MajelisMenjatuhkan
54 — 29
Ratih Purwasih ternyata sewaktuTerdakwa masih berdinas di Kesatuan lama Skadron 21/sena PondokCabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabukmabukandan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/Sena Pondok Cabe selaku Ankum Terdakwa pernah dijatuhi hukumandisiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai KeputusanHukuman Disiplin dan Skadron 21 /sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi AdministrasiNomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober