Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2013 — BUDIYONO, S.H., S.Sos.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 35
,S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipilmerupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 9 PeraturanPemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 ;C.(1)e Bahwa BAPEK dalam pertimbangan dan putusan tidak melihat runtutanperkara tidak menengok kebelakang perkara ;e Bahwa perkara tersebut bukan perkara Penggugat ;e Bahwa perkara tersebut saya diperintah untuk membantu ;e Bahwa perkara tersebut adalah milik :1 MADONA EMBANG (Gol IV/a) ;ennn nnn2 Budi Santoso (Gol III/d) ;e Bahwa Penggugat tidak tercantum dalam
dikaitkan dengan KUHP pasal 51 (1) yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan yang melaksanakan perintah jabatan yangdiberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.Pasal 51 (2) : Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkanhapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baikmengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang danpelaksanaannya termasuk dalam lingkunganpekerjaannya. e Bahwa Penggugat melihat pasal 51 (1) dengan melaksanakanperintah Kasi Pidum maupun JPU Madona
Kursani tersebut bukan perkaraPenggugat melainkan perkara Madona Embang (Gol IV/a) dan Budi Santoso (Gol HI/d).
Penggugat bukanlah Jaksa yangditunjuk dalam penanganan perkara ZAINAL Bin H KURSANI (Bukti P3) danada Jaksa lain yang ditunjuk yaitu Madona Embang,SH dan Budi Santoso,SH.Penggugat yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi Jaksa tidak patut mengiradengan itikad baik bahwa perintah diberikan Kasi Tipidum untuk melaksnakaneksekusi Putusan Pengadilan palsu dapat dilaksnakan sesuai dengan wewenangnyadan termasuk objek yang dapat dieksekusi.
KURSANI (Bukti P3) dan adaJaksa lain yang ditunjuk yaitu Madona Embang,SH dan Budi Santoso,SH. Tidaksepatutnya perintah eksekusi terhadap Putusan Pengadilan palsu tersebut dari KasiTipidum dituruti oleh Penggugat. Penggugat punya hak untuk bersikap menolak ataumenerima perintah berdasarkan penilaian sesuai hukum atau tidak, sebagai saranakontrol bawahan terhadap atasan.