barang dalam kaitannya dengan transaksipenjualan dan pembelian, pemeriksaan terhadap fisik persediaan galndan barang untuk dijual, pemeriksaan terhadap penghapusan persediaangal6n pada tahun 2016); (d) beban promosi atas retur barang(pemeriksaan atas beban yang terjadi pada tahun 2016); (e) investasipada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (pemeriksaan atas kepemilikanPerusahaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi); (f) dan lainsebagainya.Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapana

Beradasarkan isi ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 sebagaimana dikutip di atas jelas dan tegas bahwapihak manapun dilarang melakukan segala bentuk penyitaanterhadap barang milik negara, sedangkan faktanya penetapana quo adalah penyitaan eksekusi terhadap barang tidak bergerakmilik negara..

Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara pada Pelaksanan Pemungutan Suarauntuk Pemilihan Kepala Desa Hiliamondregeraya Kecamatan OnolaluKabupaten Nias Selatan, tanggal 08112019, selanjutnya diberi tandaweeeeeeeeess (Bukti P9) ;10.Fotokopi Berita Acara Penetapana Pemenang Pemilihn Kepala desaHiliamondregeraya Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun2019, tanggal 08112019, selanjutnya diberi tanda .........

berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:1.2.Menyatakan diterima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHONterkait peristiwa Pidana dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian denganPemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, Tindak PidanaPengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Tindak PidanaPerbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 adalahTIDAK SAH dan BERDASAR ATAS HUKUM dan oleh karenanya Penetapana

memberikan Putusansebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untukmenerima dan mengadili perkara ini ;3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini ;DALAM POKOK PERKARA :1 Menolak Surat Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon penetapana

dalam penetapan Tersangka terhadap diriPEMOHON dan proses Penyelidikan atas PEMOHON dinyatakan agaruntuk dihentikan terkait dugaan tindak pidana Pengancamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana adalah tidaksah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quotidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkanPEMOHON selaku Tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup adalahcacat yuridis/ bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya penetapana

(Ex acequo Et Bono;Membaca surat jawaban Tergugat bertanggal Agustus 2016 yanguraian selengkapnya sebagai berikut:1.Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utarasebagai TERGUGAT I.Selaku pihak yang ditetapkan sebagai Tergugat , kami Kepala DinasPendidikan Nasional yang saat ini menjabat berdasarkan SK GubernurSulawesi Utara Nomor : 821.2/BKD/SK/82/2014 tanggal 2 April 2014menyatakan tidak menerima penetapana selaku TERGUGAT olehPENGGUGAT dengan alasanalasan sebagai berikut:Peristiwa

Penyidikan No.PolSP.Sidik/63/III/2021/Reskrikm tertanggal 11 Maret 2021.Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON olehTERMOHON terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atauMemasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atauMemberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah Baik dengan Lisanatau Tulisan secara pribadi atau kuasanya yang khusus ditunjukuntuk itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266dan atau 242 KUHPidana, adalah TIDAK SAH DAN TIDAKBERDASAR ATAS HUKUM, DAN OLEH KARENANYA PENETAPANA

09 Juni 2010;41) 1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tgl. 16 juni 2010;43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana

/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor76/009.19/1/Vl.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada PekerjaanKonstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang,Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan);1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala DinasPU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenaiusulan penetapana

2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/VL2010 tanggal15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum diKecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan) ;1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)54)77Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana

07/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;1 (satu) lembar Surat penawaran PT AT Nomor 76/009.19/1/V1.2010 tanggal15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konsitruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum diKecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu(lanjutan) ;1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tgl. 16 juni 2010;1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU KabupatenKarangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana

Risalah LelangNo.111/25/2018, Tanggal 28 Nopember 2018 tentang eksekusipengosongan, yang di mohonkan oleh TERLAWAN II adalah obscuur dantidak memenuhi azas legitima persona standi in judicio, untuk itu penetapana quo yang di mohonkan TERLAWAN II patut di nyatakan cacat hukum dantidak memiliki kekuatan hukum karena telah merugikan Para PELAWANselaku pihak ketiga yang turut berhak secara hukum memiliki hak mewarisirumah tinggal a quo yang saat ini menjadi obyek eksekusi pengosonganyang di mohonkan

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun telah meletakkan Sita eksekusi terhadap barangtidak bergerak milik Para Pembantah berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Oktober 2016 Nomor:02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbk selanjutnya disebut sebagai Surat PenetapanA quo;2.

Bahwa terbukti Putusan Singapura International ArbitrationCentre (SIAC) dalam perkara a quo telah memperoleh Penetapan Eksekuatordari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga terhadap Penetapana quo tidak tersedia upaya hukum.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh pertimbanganpertimbangan yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 25/G/2012/PTUNJKT tanggal 23 Februari 2012 (selanjutnya disebut Penetapana quo), yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk menundapelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/KM.6/2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke LuarWilayah Republik Indonesia Terhadap Eks Pemegang Saham Bank

suami Istri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quoberpendapat juga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo berpendapat juga telahmenjalankan ketentuan Pasal 16 huruf a hingga Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapana

Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan membuat diktum PENETAPAN a quo pada poin 3 (tiga) yangbertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu:"Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan perseroan terhadapTERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) yang bertujuan untuk mendapatkandata berupa laporan keuangan TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) untuktahun buku 2007, 2008, dan 2009";Bahwa letak kekeliruan dan kesalahan dalam membuat diktum penetapana quo adalah diktum yang dibuat oleh Judex

Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Agama DEPOK menerbitkan penetapana quo, Ketua Pengadilan Agama DEPOK baru sekali saja TIDAKmelakukan panggilan aanmaning terhadap Pelawan. Hal ini menjadikanPenetapan Eksekusi Batal Demi Hukum. KARENA MENGABAIKAN ASASKEHATIHATIAN.

Sidoarjo sejak tanggal 19 Juli 2013 S/d 17Agustus 2013 ; Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejaktanggal 18 Agustus 2013 S/d. tanggal 16 Okrober 2013; Dialihkan menjadi tahanan rumah masingmasing sejaktanggal 12 September 2013 dengan Penetapana Nomor:636/Pen.Pid.B/2013/PN.Sda., tertanggal 12 September2013;Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat MHukumnyayaitu: TOTOK DWI HARTONO, SH., TRI WIDODO, SH., INDRAAJOESTIA, SH., Dan EKO AGUS INDRA WONO, SH.MH., Advokad danPenasehat Hukum, berkantor

Bahwa kemudian dengan Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.AB tersebuttelah ternyata TERGUGAT secara subjektif telah menyalahgunakan Penetapana quo seolaholah mencakup segala hal termasuk menguasai aspek kepemilikansecara keperdataan yang mencakup aset dan kekayaan milik Yayasan AlHilaal,hal tersebut dilakukan dengan Modus Operandi membentuk Opini Publik yangdimuat diberbagai harian Media Cetak (Korankoran local) selama 5 (lima)hari berturutturut bahwa seolaholah perkara Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.ABadalah

PELAWAN yang tidak jelas satu samalain sebagai berikut:Butir 2 Halaman 2Bahwa Pelawan adalah Agent dari Control Union B.V,Manager Penjamin yang bertugas dan memilikikewenangan untuk mengawasi dan mengelola barangbarang milik AWB Geneva SA berdasarkan CollateralManagement Agreement tanggal 5 January 2009, yangberada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebutdiatas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan perlawanan ini;Butir 3 Halaman 2 3Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapana

perjanjian ikutannya beserta segala akibat hukum dari perjanjianperjanjian tersebut, sedangkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yangmenjadi objek perlawanan adalah Penetapan Eksekusi Pengosongan.Karena itu alasan dan tuntutan perlawanan menjadi campur aduk denganhalhal lain yang bukan permasalahan Penetapan a quo.Dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa perlawanan terhadapsuatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri beserta alasan hukumnya ituhanya sebatas (limit) pada persoalan yang dimaksud dalam penetapana