Mustika Ratu BuanaInternasional Tbk yang masuk bekerja sejak 11 April 1981 hingga 01 Juni 2005dan telah mengabdi selama + 24 (dua puluh empat) tahun dengan jabatanterakhir sebagai Koordinator Creative pada Tergugat II (bukti P1) ;Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan Tergugat II beberapa kalitelah mengikuti lokakarya dan pergelaran dan mendapat penghargaan (bukti P 2);Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan Tergugat Il pernahmendapat Piagam Penghargaan dengan Pengabdian Masa Kerja

belum memiliki perizinansesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean) ;Bahwa berdasarkanData Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU)Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Kepala Kantor WilayahPertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang salah satunyajuga menerangkan bahwa Tergugat tidak/belum memiliki Hak GunaUsaha (HGU) ;Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah,Badan Pertanahan Nasional, Wan Isa, sebagaimana dimuat diKompas.com dalam lokakarya

dilingkungan institute perbanas untukmelaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan sertapengembangan ilmu pengetahuan, teknologi . ....... dst" serta Hak Dosenpada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi " memperoleh kesempatan untukmeningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dansarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepadamasyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalambentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar,lokakarya

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan;(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)adalah orang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi RancanganPeraturan

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013kerja; sosialisasi; dan/atau. seminar, lokakarya, dan/ataudiskusi;Bahwa asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) tidakpernah diberitahukan, diminta, disosialisasikan dan/ataudidiskusikan perihal rencana pembentukan Peraturan Menteritentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus a quo;Bahwa, selanjutnya, pembentukan Permenkumham a quo,sama sekali tidak memberikan kemudahan akses kepadamasyarakat baik secara lisan dan/atau tertulis untukmemberikan masukan, sehingga

Lokakarya C.

Lokakarya :F.

Adi Andojo Soejipto, SH, Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence),dalam buku: Lokakarya Pemidanaan Dalam Musyawarah Nasional lkatan HakimIndonesia Ke VIll tanggal 27 s.d 29 Maret 1984 di Jakarta, Standar Pemidanaan,disusun oleh H.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan ;14(e). Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dansurvei yang bersifat khusus untuk pengembanganteknologi/ metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa ;(f). Pekerjaan survei, pemrosesan data (misalnya sensus danstatistik), perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;(h).Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yangbersangkutan.

sejumlah Rp116.080.000,00 (seratus enam belas jutadelapan puluh ribu rupiah), sehingga biaya Perjalanan Dinas yangditerima Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuaidengan ketentuan ;Bahwa pada tahun 2001, terdapat Pos Anggaran Untuk PendidikanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) di mana realisasi Biaya Pendidikanmerupakan biayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusipanel, workshop, kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

lima rupiah), dengan perincian yang seharusnya AnggotaDPRD hanya menerima uang saku sejumlah Rp2.230.000,00 tetapiAnggota DPRD menerima uang saku sejumlah Rp6.325.000,00 ;Bahwa untuk Tahun 2002 terdapat realisasi pengeluaran untukpembayaran uang pendidikan kepada Anggota DewansejumlahRp13.500.000,00 (45 x Rp300.000,00), Anggaran dan realisasibiaya pendidikan pada Tahun 2002 merupakan biayabiaya untukkontribusi dalam rangka seminar, diskusi panel, workshop, kursus,musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

2012sejumlah Rp116.080.000,00 (seratus enam belas juta delapan puluh riburupiah), sehingga biaya Perjalanan Dinas yang diterima Anggota DPRDKabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2001 Pos Anggaran Untuk PendidikanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp.18.000.000, (Delapanbelas juta rupiah) di mana realisasi Biaya Pendidikan merupakan biayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusi panel, workshop,kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

, pelatihan dan bantuanpendidikan bagi Anggota Dewan dan staf Sekretaris DPRD KabupatenPekalongan, pada tahun 2001diadakan Lokakarya yang diadakan di GedungDPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 dan 23 Desember 2001terdapat pembayaran uang saku kepada seluruh Anggota Dewan (45 orang)masingmasing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atauseluruhnya sebesar Rp18.000.000,00, (delapan belas juta rupiah),seharusnya kepada Anggota Dewan tidak perlu dibayarkan uang sakukarena kegiatan tersebut

lima rupiah),dengan perincian yang seharusnya Anggota DPRD hanya menerimauang saku sejumlah Rp2.230.000,00 tetapi Anggota DPRD menerimauang saku sejumlah Rp6.325.000,00 ;Bahwa untuk Tahun 2002 terdapat realisasi pengeluaran untuk pembayaranuang pendidikan kepada Anggota Dewan sejumlah Rp13.500.000,00 (45 xRp300.000,00), Anggaran dan realisasi biaya pendidikan pada Tahun 2002merupakan biayabiaya untuk kontribusi dalam rangka seminar, diskusipanel, workshop, kursus, musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

., melaksanakan perjalanan dinas ke Hotel Clarion Kendari dalamrangka Lokakarya Diseminasi Praktek Cerdas Proyek Basic tanggalsurat 2 Mei 2014.Hal. 42 dari 119 hal. Put.

Nur Qomar, SKM.125) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar kedua Surat PerintahTugas Nomor 090/256/spt/v/Dinkes/2014 menugaskan Nur Qomar,SKM., melaksanakan perjalanan dinas ke Hotel Clarion Kendari dalamrangka Lokakarya Diseminasi Praktek Cerdas Proyek Basic tanggalsurat 2 Mei 2014.126) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar kedua Surat PerintahTugas Nomor 090/267/SPT/V/Dinkes/2014 menugaskan Jumaedamelaksanakan perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan Provinsi SulawesiTenggara dalam rangka pengambilan

Nur Qomar, SKM.125) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar kedua Surat PerintahTugas Nomor 090/256/SPT/V/Dinkes/2014 menugaskan Nur Qomar,S.Km., melaksanakan perjalanan dinas ke Hotel Clarion Kendari dalamrangka Lokakarya Diseminasi Praktek Cerdas Proyek Basic tanggalsurat 2 Mei 2014.Hal. 108 dari 119 hal. Put.

dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaanpersepsi di antara Para Hakim di semua tingkat peradilan mengenaikeberlakuan "Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis"dalam konteks Administrative Penal Law;Lebih lanjut pembahasan tentang Administrative Penal Law yang masukkategori perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilanpidana dan perdata untuk menilainya, sesuai penegasan Surat EedaranMahkamah Agung RI, tanggal 25 Februari 1977, Nomor: MA/PEMB/0159/77,mempertegas hasil Lokakarya

Kinipandari borneonews.co.id tanggal 15 Mei 2016 dengan judulMembentengi Laman dengan Adat (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019tertanggal 9 Januari 2019 Tentang Panitia PembentukanMasyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 105 Tahun 2019tertanggal 19 Maret 2019 Tentang Penetapan MasyarakatHukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan JabirenRaya Kabupaten Pulang Pisau (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Lokakarya

tagihan pelayanan rumah sakit)sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Penerimaan dan penggunaan biaya perjalanan dinas dan pindah sebesarRp 183.300.200,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu duaratus rupiah) dimana pengeluaran mata anggaran ini merupakanperjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Madiun, Surabaya,Semarang, Jakarta, Banjarmasin, Bogor dan Makassar dalam rangkakoordinasi, diktat, TOT Perda, lokakarya

Uang tersebut dibagikan setelahselesai rapat minilok (mini lokakarya/rapat bulanan) olehBendahara puskesmas yaitu sdr SOFYAN dan tandaterima uang tersebut berada pada sdr SOFYAN selakubendahara puskesmas sei berombang.Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesarRp.162.000, setiap bulan dari bulan Januari sampaiNovember 2008 dan Rp.114.000 pada bulan Desember2008 seperti dalam laporan pertanggung jawaban kepalapuskesmas.Bahwa saksi ada mendapatkan surat perjalanan dinas.Namun saksi tidak mendapatkan

Uang tersebut dibagikan setelahselesai rapat minilok (mini lokakarya/rapat bulanan) olehBendahara puskesmas yaitu sdr SOFYAN dan tandaterima uang tersebut berada pada sdr SOFYAN selakubendahara puskesmas sei berombang dan lain daripadaitu saksi tidak mendapatkan uang apapun lagi.Bahwa tidak pernah menandatangani laporan daftarpenerimaan biaya jasa medis, para medis dan non medisdalam rangka kegiatan subsidi Pelayanan Kesehatanmasyarakat seperti yang termuat dalam laporanpertanggungjawaban kepala

Kesehatan yaituBidang Pelayanan Kesehatan;Kepala Puskesmas mengajukan klaim pencairan dana.e Bahwa kegiatan jamkesmasPengobatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmaspuskesmaspembantu, polindes / poskesdes;Pelayanan / pengobatan bagi penduduk miskin di luar gedung (kedesadesa);Melaksanakan survei penyakit menular;Melaksanakan survei gizi buruk kedesadesa;Pemeriksaan bagi ibu hamil bagi ibu hamil miskin;Pertolongan persalinan bagi ibu hamil miskin;Perawatan ibu nipas /ibu baru melahirkan;Rapat mini lokakarya

Labuhanbatu.Bahwa acuan JAMKESMAS adalah:Juknis pelaksanaan program jam kesmas;Perintah kepala puskesmas Sei Berombang.Acuan Askesda berdasarkan perintah kepala puskesmas sei Berombang.Bahwa kegiatan yang sumber dananya berasal dari JamkesmasPerjalanan dinas ke kabupaten / ke desa;Pemeriksaan ibu hamil bagi peserta jam kesmas;Pertolongan persalinan bagi peserta jam kesmas;Perawatan ibu nipas (ibu baru melahirkan )bagi peserta jamkesmas;Rapat mini lokakarya;Transport petugas dari desa ke puskesmas

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Ayat3: Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi RancanganPeraturan Perundangundangan;Penjelasan Pasal 96Ayat3: Termasuk dalam kelompok orang antara iain,kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi,lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.Bahwa, berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut makaperumusan dan pembentukan norma tentang PNT dalam bentuk peraturanperundangundangan

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Ayat3: Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi RancanganPeraturan Perundangundangan;Penjelasan Pasal 96Ayat (3): Termasuk dalam kelompok orang antara iain,kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi,lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat;Bahwa, berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut makaperumusan dan pembentukan norma tentang PNT dalam bentuk peraturanperundangundangan

Putusan Nomor 44 P/HUM/2016c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orangperseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentinganatas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secaralisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiapRancangan Peraturan Perundangundangan harus dapat diaksesdengan mudah oleh masyarakat.Namun pada kenyataannya

Seperti dijabarkan oleh Sustrisno Iwantono, Ketua Ketua KomisiPengawas Persaingan Usaha, dalam Filosofi dan Latar BelakangBelakang UndangUndang No. 5 Tahun 1999, (secara ekonomis)dan Status / Kelembagaan, Wewenang & Tugas KPPU, dimuatdalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas MasalahHal 20 dari 105 hal. Putusan No.631 K/Pdt.Sus/2008Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisinis Lainnya,UndangUndang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU.

Putusan No.631 K/Pdt.Sus/2008Se Illegal Dalam Hukum Persaingan, dimuat dalam ProsidingRangkaian Lokakarya Terbatas MasalahMasalah Kepailitan DanWawasan Hukum Bisnis Lainnya. UndangUndang No. 5 Tahun1999 dan KPPU. (Kerjasama antara Mahkamah Agung Rl. danPusat Pengkajian Hukum, 2005 : 91).Lebih lanjut dijabarkan oleh A.M. Tri Anggraini (2005:92), bahwadalam menerapkan kosep rule of reason harus ditempuh 3 (tiga)tahapan.

Workshop/Lokakarya (7 jenis);i. Rekrutmen Fasilitator (3 jenis);j. Pelatihan pelatihan (6 jenis);k.

Workshop/Lokakarya (7 jenis);i.Rekrutmen Fasilitator (3 jenis);j.Pelatinan pelatinan (6 jenis);k.

NUR QOMAR, SKM.1 (Satu) rangkap yang terdapat pada lembarkedua Surat Perintah Tugas Nomor : 090/256/spt/v/dinkes/2014menugaskan NUR QOMAR, S.Km melaksanakan perjalanan dinas keHotel Clarion Kendari dalam rangka Lokakarya Diseminasi PraktekCerdas Proyek Basic tanggal surat 2 Mei 2014.1 (Satu) rangkap yang terdapat pada lembarkedua Surat Perintah Tugas Nomor : 090/267/SPT/V/dinkes/2014menugaskan JUMAEDA melaksanakan perjalanan dinas ke DinasKesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka PengambilanBuku

NUR QOMAR,SKM.1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar kedua Surat PerintahTugas Nomor : 090/256/spt/v/dinkes/2014 menugaskan NURQOMAR, S.Km melaksanakan perjalanan dinas ke Hotel ClarionKendari dalam rangka Lokakarya Diseminasi Praktek Cerdas ProyekBasic tanggal surat 2 Mei 2014.1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar kedua Surat PerintahTugas Nomor : 090/267/SPT/V/dinkes/2014 menugaskan JUMAEDAmelaksanakan perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Tenggara dalam rangka Pengambilan

Itikad baik pada waktu melaksanakan hakhak dan kewajibankewajibanyang timbul dari perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa dalam Lokakarya Hukum Perikatan yangdiselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DepartemenKehakiman RI pada tanggal 1719 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannyaHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 4/Padt.G/2021/PN Tjsdelapan asas hukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21).

Penilaian Wawasan Kebangsaan, meliputi Keragaman wllayah penugasan dalamjabatan, Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri, Pengalaman sebagaipembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya tingkat regional, Dalam Negeridan Luar Negeri, serta Pokokpokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri.Pasal 41) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif,; Calon Sekretaris DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategis;2) Penilaian pemaparan rencana strategis Calon Sekretaris DaerahProvinsi dilakukan