Ditemukan 75624 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martabet martobat martamat murtabat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 22-05-2023 — Putus : 11-08-2023 — Upload : 12-08-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 11 Agustus 2023 —

Pembanding/semula Penggugat:
ZUPLIN SONTOTI
Terbanding/semula Tergugat:
KEPALA DESA TUWEYA


16 — 7
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 19-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 42/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Nopember 2014 — RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK,ST VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
164 — 83
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 03-11-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 30/Pid.C/2022/PN Ktb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M. RURI RIZKI SATRIA
Terdakwa:
Muhammad Yarin Hanafi Bin Ahmad Sarifendi.
26 — 3
  • Muhammad Yarin Hanafi Bin Ahmad Sarifendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN ;;
  • Membebaskan Terdakwa Muhammad Yarin Hanafi Bin Ahmad Sarifendi oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
  • Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabat
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
H.MUH ARIFIN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang
62 — 12
  • dan Anggaran Rumah Tangga adalah perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Terugat II mencabut Surat Keputusan Nomor SK.PP/1304/2018 tanggal 9 Juli 2018;
  • Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Pdriode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 28-03-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Sdk
Tanggal 14 Juni 2022 — Penuntut Umum:
AZMI NOVENDRI,SH.
Terdakwa:
JAYASMEN SIPAKKAR
289 — 0
  • melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
MANSUR
Tergugat:
RIO DUSUN TANAH BEKALI
Intervensi:
RIDWAN
281 — 145
  • Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Atasnama Ridwan Jabatan Kepala Kampung Alang Panjang;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rio Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Nomor : 04.6 Tahun 2019 tertanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dusun, Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Atasnama Ridwan Jabatan Kepala Kampung Alang Panjang;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikan harkatdan martabat serta jabatan Penggugat seperti semula sebagai KepalaKampung Alang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.6.
    menyatakankeputusan tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturanperundangundangan dan diwajibkan untuk dicabut;Halaman 61 dari 67 HalamanPutusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat makacukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugatpada angka 5 dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukanrehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, mengembalikanharkat dan martabat serta jabatan Penggugat seperti semula sebagaiKepala Kampung Alang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-11-2023 — Putus : 26-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 26 April 2024 — Penggugat:
Suraji
Tergugat:
Kepala Desa Asemrudung
178 — 0
  • Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas nama Suraji;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 25 Februari 2014 — FERI FERDIAN Melawan Kapolda Riau
239 — 45
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Register : 03-10-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN
Tanggal 14 Februari 2012 — MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH
518 — 119
  • Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabat terdakwa;4.
    tidak terpenuhi ,sehingga terdakwa harus dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ,maka terdakwaharus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena dibebaskan dari seluruh dakwaanPenuntut Umum, maka hakhak terdakwa harus dipulihkan dalamkemampuankedudukan dan martabat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 10 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AHMAD MUZAKKI SH
Terdakwa:
KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI
96 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOIMUDDIN Bin SYAIFUL BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 13-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEKAYU Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sky
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD REZA REVALDY,S.H
Terdakwa:
FAHRUL ROZI Alias BALUNG Bin AZIM (Alm)
46 — 39

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Als Balung Bin Azim (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
RENI AWAL, S.Mn
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
151 — 78
  • ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 666.000,00. (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
SUGITO
318 — 101

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
    3. Menetapkan hukuman tersebut tidak
    sampai bulan Pebruari tahun 2020 bertempat dikantor PT.Cheetah Bintang lima jalan Tun Abdul Razak kabupaten Gowa atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAPdimana daerah hokum tempat terdakwa tinggal dan sebagian besar saksiberdomisili di Makassar, sehingga Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat
    Dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikanhutang maupun menghapuskan Piutang;3. Baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.
    CHEETAH BINTANG LIMAnamun pada kenyataannya terdakwa SUGITO tidak bias memenuhikarena uang tersebut sudah tidak ada atau habis.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut diatas maka unsurDengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutangmaupun
    Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersamasamadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menghapuskan piutang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 06-01-2023
Putusan PN AMURANG Nomor 97/Pid.B/2022/PN Amr
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.WIWIN B, TUI, SH.
2.ERIKA, SH
Terdakwa:
MELKYUS WEYDEKAMP Alias OPO
178 — 66
  • > E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Melkyus Weydekamp Alias Opo tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
  • Ishak;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/245/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ishak;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  • Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    • asas profesionalitas maupun larangan konflik kepentingan dalampenerbitan suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti P20, Bukti P16,Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26, serta keterangan saksi Sirajuddin);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/245/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ishak;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 254.000, (Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
61 — 37
  • Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016, tanggal 05 Oktober 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti P20, Bukti P16,Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26, serta keterangan saksi Sirajuddin);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 76Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/059/BKD/2015, Tanggal 21 September 2015Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Faridah;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 785. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 254.000, (Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
277 — 235
  • B, S.Pd;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidak-tidaknya pada jabatan yang setara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
    • serta halhal yang dapat membuat ASN tersebut tidakdiberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana ketentuan Pasal 247PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dari itu objeksengketa yang diterbitkan tanpa memperhatikan keteraturan hukumdan kepastian hukum tidaklah dapat dibenarkan untuk diterbitkan danoleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah objeksengketa agquo dan Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasiPenggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan,kedudukan harkat dan martabat
    Asas Larangan Bertindak SewenangWenang;Bahwa Tergugat yang telah mengangkat Penggugat kembali setelahditerbitkannya putusan inkrah kemudian memberhentikan Penggugatsebagai ASN adalah bentuk kesewenangwenangan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa, sehingga penerbitkan objek sengketayang dipandang sewenangwenang haruslah dinyatakan bataldan/atau tidak sah, sehingga Tergugat diberikan kewajiban hukumuntuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugatdalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat
    Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakantindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik, sehinggaterhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquoharuslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan kepada Terggugatdiwajibkan mencabut objek sengketa serta merehabilitasi PenggugatHalaman 27 dari 64 HalamanPutusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.BNAVi.berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkatdan martabat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 04-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2143/Pid.B/2021/PN Sby
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ANIK SUPRAPTININGSIH ANAK DARI SIN SUPRAPTO
90 — 28

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ANIK SUPRAPTI NINGSIH anak dari SIN SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2021 — Penggugat:
Sapii
Tergugat:
Kuwu Jamaras Kidul
191 — 125
  • Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN KALIANDA Nomor 218/Pid.B/2023/PN Kla
Tanggal 11 September 2023 —
82 — 51

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ALDI FERDIANSYAH Bin BUDI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan