Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam Perkara Nomor 383K/Sip/1971, menyatakan:Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;Oleh karena gugatan Para Penggugat telah melanggar kompetensiabsolute, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali,karena perkara a quo pernah di ajukan kepada pengadilan yang sama;2.

oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan aanti ruai dan/atau direhabilitasi";Bahwa ketentuan demikian telah diperkuat oleh keputusan pengadilansebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 321 K/SIP/1978tanggal 31 Januari 1981 yang berbunyi:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Tahun 1964 termuatpada pasal 4 (empat), sehingga perbuatan Pembanding I / Tergugat I menimbulkankerugian sesuai dengan tuntutan ganti rugi tersendiri terhadap perbuatan Pembanding I /Tergugat I, begitu juga perbuatan Pembanding II / Tergugat II yang melakukan transaksijual beli dengan Akta No.446/88/IT.I/1992 secara melawan hukum karena jelas didalam akta tersebut adalah sebagian terkena tanah milik para Penggugat / paraTerbanding, selanjutnya perbuatan Tergugat V dan Tergugat IV yang menerbitkan surathak

/82/SKHAT/KEC.JET/2013;10 Surat keterangan hak atas tanah milik Penggugat Nomor :594/81/SKHAT/KEC.JET/2013 tersebut dibatalkan karena telah terjadiu unsur tipu daya dan pemalsuantanda tangan saksi perbatasan antara lain:10.1.Tanda tangan Ir Edi Kurnianto dipalsukan, Ir Edi Kurnianto menyatakan secaralisan maupun tertulis kepada Camat ,Kecamatan Jejawi ( yang menandatanaganiSKHAT Nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013, bahwa ia tidakmenandatangani saksi batas dan menyatakan tandatangan yang terdapat di suratHak

karenaTerdakwa Ngafifuddin samasama satu kesamaan untuk mendukungPasion 3 dan untuk pemenangan Pasion 3 lalu Terdakwa Ngafifuddin adamenyampaikan ide ke Terdakwa Ngafifuddin untuk formulir C KWK, tapiTerdakwa Ngafifuddin juga tidak menjanjikan, tapi Terdakwa Ngafifuddinjuga pada saat itu mengatakan kalau ada Undangan sisa bisa kahdipergunakan tetapi ini tidak ada uangnya; Bahwa benar Terdakwa Ngafifuddin mendapatkan formulir tersebut waktuitu Terdakwa Ngafifuddin ada kerumah Pak Dapit mau menanyakan surathak

MUDA RAYA SEJAHTERA) dan 302 (perubahan dari SuratHak Guna Bangunan No. 14 An. PT. MUDA RAYA SEJAHTERA) milikTergugat adalah terletak dalam Wilayah Administrasi Desa Simpang Baru,dahulunya masuk Wilayah Kabupaten Kampar, dan setelah ada pemekaranwilayah, tanah tersebut masuk ke dalam Wilayah Hukum Kota Pekanbaru,sekarang dalam Keluarahan Tuah Karya.

Bahwa adapun kepemilikan TURUT TERGUGAT sesuaidengan Akta Pengoperan Hak Nomor tanggal 2 Maret 2005adalah bahwa TURUT TERGUGAT selaku pihak yang berhakatas sebidang tanah Eigendom Verponding Nomor 5725 yangmasih tercatat atas nama NYOO SENG HOO dengan GroseAkta 819/1952 dan surat ukur tanah tertanggal Empat AprilSeribu Delapan ratus lima puluh sembilan (441859) serta surathak tanah tertanggal tigapulun satu Desember seribu sembilanratus dua puluh ( 31121920) nomor : 2087 seluas 50.000 m 2yang terletak

Jo Putusan MA No 1213.K/PID/2014 olehkarenadalam pemeriksaan perkara tersebut alat bukti Hasil Audit Independentahun Buku 2012 dan tahun Buku 2013 sebagai pedoman transaksiHal 19 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk10.11,12.biaya yang telah digunakan oleh Penggugat dan Buku (SHM) SuratHak Milik 2 (dua) Bidang tanah atas nama Penggugat tidak disertakanjadi barang sebagai alat bukti penyidikan maka keputusan majelis HakimPengadilan Neger Depok Menjadi Lain.Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Maret

Jo Putusan MA No 1213.K/PID/2014 olehkarenadalam pemeriksaan perkara tersebut alat bukti Hasil Audit IndependenTahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013 sebagai pedoman transaksibiaya yang telah digunakan oleh Penggugat dan Buku (SHM) SuratHak Milik 2 (dua) Bidang tanah atas nama Penggugat tidak disertakanjadi barang sebagai alat bukti penyidikan maka keputusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Depok Menjadi Lain.Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 dilakukan RAPATANGGOTA (RA), Penggugat diberhentikan

Bahwa guna menanggapi dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampaikankronologis permasalahannya sebagai berikut :6.1.6.2.Bahwa para Penggugat merupakan debitur dari Danamon Simpan Pinjam (DSP)Unit Mikro Pasar Kertosono (in casu Tergugat I), berdasarkan Perjanjian KreditNomor No. 0000186/PK/03304/0400/1110 tanggal 24 November 2010 telahmemperoleh kredit dari Tergugat I sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh jutarupiah) dengan jaminan berupa (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SuratHak Milik (

GerejaKatolik Merupakan Kintal Sekolah Yang disediakan Bagi GuruGuru YangMengajar di SDK Kmilaran Untuk Menggarap Sementara, dan Bukan Untukmemiliki Tanah Yang digugat;> Bahwa Terkait BatasBatas Tanah Yang di Didalilkan Penggugat DalamPosita Point 4 dan petitum Poin 2 Penggugat Tidak Punya kapasitas UntukMengukur Tanah Sengketa karena Yang Berhak Mengeluarkan Luas VolumeSebidang Tanah Hanya Dinas Pajak daerah, dan Badan Pertanahan Nasional(BPN) Saat Mengukur Obyek Tanah Untuk Di Terbitkan Sertifikat Atau SuratHak

, pada halaman 3, Diktum KELIMAyang berbunyi :Menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang di Palembang untuk menarik semua aslisuratsurat tanah yang menjadi dasar SuratKeputusan pemberian Hak Milik ini dari penerimahak dan menyimpannya dalam Buku Warkah Hakyang bersangkutan.Halaman 23 dari 103 Putusan No. 48/G/2019/PTUNPLGPada kenyataannya, Tergugat tidak melakukan penarikanAsli Suratsurat Tanah yang menjadi dasar diterbitkannyaSertipikat Hak Milik Nomor : 519/Srijaya, dalam hal ini surathak

Bahwa Tergugat menolak dalildalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka14 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sudah cermat dan hatihati hal tersebut terbukti dari datadata yuridis yangdilampirkan memang terdafatar yaitu Eigendom Verponding No.11068, SuratHak tanggal 2951941 No.625, Surat Ukur tanggal 2911938 No.37/1938seluas 843 M2 tertulis atas nama Lim Jauw Oe, dan pada saat dilakukanpengukuran tidak ada yang keberatan kemudian de facto fisik di lapangandikuasai

Negara atas Keputusan Tata UsahaNegara terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelasbukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar yurisprudensiHalaman 20 Putusan No. 397/Pdt.G/2020/PN MksMahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Disebutkan bahwa Sertifikat adalah surat hak tanah, yang sah dan Kuat.Penggugat 1.2.3.4.5 tidak sah meta wan hukum meiawan Tergugat danll, karena Tergugai dan Il dilindungi oieh UU yaitu yang menyatakansertifikat adalah SURATHAK TANAH YANG SAH DAN KUAT, sedangkansurat PPAT YANG DIMILIKI OLEH PENGGUGAT BUKAN SURAT HAKTANAH .5.

Bantahan terhadap replik penggugat pada poin 2Bahwa yang benar adalah harta warisan yang ditinggalkanorang tua cuma 1 buah rumah panggung 2 tingkat bawahsemen atasnya kayu dengan ukuran + (5x10) m dan tanahukuran + (11x21) m belum bersertifikat, tidak ada surathak guna tanah atau bangunan (HGB) dengan nama AlmarhumBulkini Bin Kerum ataupun dengan nama salah satu dariahli warisnya.

BRI.Tok ) kepada Tergugat II( KPKNL ) maka Tergugat II ( KPKNL Pekalongan ) melaksanakanlelang Surat Hak Milik (SHM) dengan jaminan sebidang tanah SuratHak Milik (GHM) No.00625 seluas kurang lebih 157 meter persegidan atas nama AKHMAD MAHMUDIN dan TARMUTI terletak diWonokerto Kec.Bandar ( Para Penggugat ) tanpa diberi tahu olehTergugat ( PT. BRI.Tbk ) berapa harga lelalangya dan siapapembelinya seolaholah penjualan dilakuklan buruburu tanpamempertimbangkan hakhak penggugat.8.

Surat Pernyataan Penyerahan SuratHak Atas Tanah dari NAWE (saksiMANNAWE) selaku Pihak Kesatukepada sajsu Drs. H. KARSIMAL?

danmenandatangani suratsurat lainnya,hal mana Surat Kuasa dibuatbermeterai dan ditandangani olehterdakwa selaku yang menerimakuasa dan dicap jempol saksiKAMARUDDIN selaku yangmemberi kuasa.Surat Pernyataan Penyerahan SuratHak Atas Tanah dari saksiKAMARUDDIN selaku PihakKesatu kepada Drs. H. KARSIMAL?

Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Bulungan dengan tembusankepada Badan Pengawas Daerah KabupatenBulungan ;Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalamproses pembayaran ganti rugi tanah adalahkwitansi, surat pernyataan, surat penyerahan surathak atas tanah, surat pernyataan pelepasan hak atastanah, bukti kepemilikan / penguasaan tanah yangasli, surat kuasa (apabila ganti rugi tersebutdiwakilkan / dikuasakan) ;e Bahwa proses pencairan sampai denganpembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunancold

Pardedemeninggal dunia agar seluruh suratsurat berharga berupa sertifikat / surathak atas tanah dan bangunan dan surat berharga lainnya milik AlmarhumDR. TD. Pardede, disimpan ke Safe Deposit Box (SDB);5. Bahwa kemudian beberapa hari setelah DR. TD. Pardede meninggal dunia,yaitu pada tanggal 26 Nopember 1991, Tergugat bersama dengan Alm.Lehat Sitorus menyimpan seluruh suratsurat berharga dimaksud ke PT.

Penggugat maka Pembanding semula Penggugatharuslah menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agarSertifikat Hak Milik nomor 364 seluas +1530 m* desa Penggudan KecamatanPetarukan Kabupaten Pemalang atas nama Nur Hidayah (Terbanding Il semulaTergugat II) dinyatakan batal atau tidak sah;Menimbang, bahwa pada praktiknya hal demikian telan pula adaYurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 321 K/Sip/1978 Tanggal 31 Januari 1981yang menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

menjdjalani djabatannja sebagai ketua (president) dari dan olehkarena itu bertindak untuk dan atas nama perkumpulan "TIONG HOA OENPutusan No.243/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR Hal. 5 dari 45 Hal.TONG HWEE UNION MAKES STRENGTH", jang berkedudukan diDjakarta, jaitu atas kekuatan fatsal 9 dari anggaran dasar perkumpulan tersebut.Pihak Kedua (Pembeli) ;Sebagian dari sebidang tanah, hak eigendom, nomer perponding 457, surat ukurtertanggal duapuluh dua Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh tiga nomer 303, surathak