Ditemukan 3981 data
11 — 5
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis,13Kabupaten Paser, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidangperkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah
38 — 10
memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusanyang amarnya yaitu. memberi izin kepada pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap termohon adalah patut untukdikabulkan.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah
102 — 4
Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengakui dalil gugatanPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, dan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup untuk memisahkan harta bersamatersebut;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannyabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, danHalaman 12 dari 16 hal.Putusan.No. 1223/Pdt.G/2016/PA.Ba.kaidah syar'iyyah
13 — 8
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, KabupatenWajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuanPasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang keduaatas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalildalil syar'iyyah
18 — 14
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
19 — 13
Hal. 12 dari 15 hal.SALINANPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirPUtUSAN INI; 22222 22 nnn n nnn een n een n eee ee == 2Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini
38 — 12
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
18 — 11
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
16 — 11
Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.KlkMengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ternadap Penggugat;4.
59 — 20
bagikaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumahtangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
29 — 10
Penggugat dan Tergugat dan kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
15 — 13
perkawinan adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalA ya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8,9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah
9 — 5
majelis hakimmenjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuanPasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang keduaatas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biayaperkara ini dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalildalil syar'iyyah
9 — 5
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Maajelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:J) 5g opcallArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
8 — 1
Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iyyah yangtertuang dalam Qur'an surat AlAkhzab ayat 49 yang berbunyi;Mu.om La Louw =rer pgMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sehingga dapat dikabulkandengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadapTermohon di
13 — 1
le Gle prio awlasll 52Artinya : Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankankebaikan/maslahatMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.
7 — 6
Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah
11 — 7
Tli.hakhak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujutnya anakIndonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untukmendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakandalil syar'iyyah yang terdapat dalam kitab Ilanatut Thalibin juz IV halaman 254yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :lg 9% yo abgpirg airmo
11 — 11
dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut tuntutan hakasuk anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbang lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
18 — 5
seluruhnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian danditolak selain dan selibihnya;;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah