Ditemukan 17963 data
17 — 6
86 — 36
144 — 40
90 — 9
363 — 329
(Nazir) diperkenankan membiarkan, menginginkan adanya jual bell,pengalihan atau pemindahtanganan harta wakaf (tanah wakaf)?
amalan wakaf, unsurunsur amalan wakaf, syaratsyarat wakaf,kedudukan harta wakaf, perubahan peruntukan harta wakaf, danpengelolaan/pengurusan harta wakaf.
Pencatatanatas tanah wakaf bukan merupakan syarat sahnya wakaf, tetapi hanya bersifatadministratif untuk tertibnya administrasi pendataan tanah wakaf.
Syafei(bagian tanah wakaf yang dijual oleh H.
Armas pada tahun 1938 telah sesuai menurutsyariah, yaitu telah memenuhi rukun Wakaf, ada Wakif (Hj.Arnas), Penerima Wakaf(H.Tamim), Pengelola Wakaf (H.Ardai), Benda Wakaf (Sebidang tanah seluas 5.666m2), jab Kabul antara Wakif dan Penerima Wakaf, dengan demikian Wakaf yang9495dilaksanakan oleh Hj.Arnas pada tahun 1938 tersebut telah sah menurut ketentuanhukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4a, P4b, P4c, P5, P6, P9,P10, P15 dan
111 — 88
Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan sertipikat Hak Milik Nomor 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi, tercatat diantaranya atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd.Rahim Lubis;- Sebelah Timur dengan Gang;- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;- Sebelah Barat
berbatas dengan tanah Negara,adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech H.M. Hasyim tersebut pada angka 2 di atas;Dalam Rekonvensi.- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat untuk seluruhnya.
;Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara.Adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumSyech H.M. Hasyim;Dalam Rekonvensi : Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensiuntuk seluruhnya.Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
Sofiah meninggal dunia padatahun 1915 yang dikebumikan di tanah wakaf terperkara.Menimbang, bahwa dailildalil Para Penggugat tentang kebenaran tanahwakaf tersebut dalam perkara ini telah didukung dengan buktibukti yang terdiridari bukti tanda P.1 sampai P.15 yang mana terbitnya buktibukti tersebutterjadi secara berurutan sejak tahun 1943 sampai dengan tanggal 16September 2017 dan semua bukti tersebut berkaitan erat dengan wakaf yangdisengketakan dalam perkara ini baik secara formil maupun secara
tanah Negara,adalah tanah wakaf almarhum Syech H.M.
Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumSyech H.M. Hasyim tersebut pada angka 2 di atas;Dalam Rekonvensi.
227 — 200
PUTUSANNomor 56/Pdt.G/2021/PTA.MTRerectseaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan wakaf antara pihakpihak sebagai berikut:FAHRONY, umur 44 tahun, Jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, WNI,1.pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di LingkunganBugis, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Bugis, KecamatanSumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Pathurrahman
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR BIN ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : Heri Saputra, S.H.
98 — 52
134 — 57
Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.
Hasan Bisri, melakukanpenyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui BadanWakaf Indonesia berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertamabelum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaftanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1.
#namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1. Nazlir meninggal dunia ;2. 1.apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapatdiganti jika badan/ yayasan tersebut sudah bubar atau dibubarkan ;3.
Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H.Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, kemudian oleh PB. NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/ 2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat Tanah wakaf yang semula An.Drs. H.Abd.
Gowa;11. + Bahwa oleh karena itu menurut penggugat dan Il, perbuatan H.Hasan Bisri, adalah masuk kategori perbuatan melawan hukum, denganmelakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyek tanah wakaf yangsama dengan Nazlir yang berbeda dengan iatikat buruk dan iatikattidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangantentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruh dokumendokumen dibuat oleh PB.NU Jakarta Pusat dan Badan Wakaf Indonesiamilik Perkumpulan NU Jakarta Pusat dapat dinyatakan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
428 — 131
Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Provisi
Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan MalikulSaleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
Sebelah barat dengan tanah Zainun ;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan
Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : JalaluddinAkantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.
Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?
156 — 100
Sri RahminiSumianti telah meninggal dunia, maka sesuai dengan yang bertindak untukmewakili kKepentingan Nazir selanjutnya adalah TERGUGAT sebagaimanatermuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/1X/1994yang dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis;9. Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan tentang keberatannya ataspemberian wakaf yang dilakukan secara sepihak oleh Ny.
Dengan kata lain perbuatan pemberian wakaf yangdilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti bertentangan dengan ketentuanPasal 15 UndangUndang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;10.
Bahwa oleh karena obyek wakaf tersebut bukan milik pribadi dari wakifNy. Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.
Sri Rahmini Soemianti sebagaimana ikrarwakaf tertanggal 16 September 1994 adalah tidak sah dan cacat hukumkarena pemberian wakaf tersebut dilakukan dengan tidak sempurnaterhadap obyek wakaf yang masih merupakan harta peninggalan atauharta waris (boedel waris) yang belum dibagi;12.
Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.
95 — 0
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
240 — 84
SUPARDIYO
2.DIAN PANSURI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWUWakaf.2.
Wakifhalaman 39 dari 95 halaman, Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PrwNazhir;Harta Benda Wakaf;Ikrar Wakaf;Peruntukan Harta Benda Wakaf;Jangka Waktu Wakaf;Dalam Pasal 6 huruf d tentang unsur Wakaf yaitu Ikrar Wakaf berdasarkanPasal 17 UndangUndang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakafdilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan ppaiw dengan disaksikan~ O29 5oleh 2 orang saksi dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta IkrarWakaf (AIW).5.
ketentuan pada UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf; Bahwa perbedaan tugas Direktorat Wakaf di Kementerian Agamadengan Badan Wakaf Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesiamerupakan Lembaga independent yang kewenangannya terkait denganpembinaan nazhir, sedangkan Direktorat Wakaf yang ada di KementerianAgama kewenangannya terkait dengan penerbitan aturanaturan terkaitpelaksanaan wakaf; Bahwa kementerian Agama harus aktif dalam mendata nazhiryang mengurus tanah wakaf, sebagaimana penjelasan Pasal
wakaf maka wakaf tersebutdikategorikan sebagai wakaf yang tidak memenuhi unsur; Bahwa terhadap wakaf yang tidak ada Akta Ikrar Wakafnya danwakaf tersebut tidak memenuhi unsurunsur wakaf, maka wakaf tersebutbatal demi hukum dan tanah yang sebelumnya sudah diwakafkankembali menjadi milik sepenuhnya dari wakif; Bahwa wakaf menurut Syariah itu adalah wakaf menurut hukumIslam tetapi tetap harus dicatatkan atau dituangkan dalam akta ikrarwakaf; Bahwa Wakaf yang dilakukan di bawah tangan selama memenuhiunsur
Wakaf, yang menyatakan hartabenda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakifsecara sah.
173 — 0
128 — 28
PUTUSANNomor 0064/Pdt.G/2016/PA.JSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara WAKAF antara:Abdul Hamid Bin H.
tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Setiabudi BaratNo. 8 K, Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DkiJakarta sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016telah mengajukan permohonan WAKAF
231 — 136
Bahwa tindakan Tergugat1 yang mewakafkan Objek Sengketa telahsesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam : Pasal 2 : Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 8 ayat (1) : Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakafa9 5 apabila memenuhi persyaratan :dewasa;berakal sehat;tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; danpemilik sah harta benda wakaf.11.
Bahwa Wakaf yang diberikan oleh Tergugat1 kepada Tergugat2 dan12.Tergugat3 belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, dan untuk menguatkanpembuktian bahwa Objek Sengketa telah diwakafkan secara hukumsyariah, Tergugat1 telah membuat Surat Keterangan Wakaf yangdiketahui oleh Kepala Desa Sakra Selatan, dan Camat Sakra;Bahwa pemberian Akta Ikrar Wakaf belum dapat dibuatkan denganalasanalasan sebagai berikut :1)2)bukti hak atas Objek Sengketa masih tercatat atas nama MAMIQPUTRADI sehingga harus ada persetujuan
mendalilkan tentang hak kepemilikan, dengandemikian maka pemeriksaan perkara pasti tentang bukti hak;Bahwa apabila mengacu pada UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf maka Objek Sengketa belum sah sebagai tanah wakaf,dan belum terdaftar sebagai Objek pendaftaran Tanah Wakaf sesuaiketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa pemeriksaan tentang alat bukti hak, tidak ada dalam pencerahanPenggugat, dengan demikian maka perkara a quo tidak termasuk
lanjut, majelishakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang dilayangkanoleh Tergugat berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan wakaf;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal apakah perkarapembatalan wakaf itu menjadi Kewenangan Pengadilan agama atau tidak ?
;Menimbang, bahwa jika yang digugat adalah masalah wakaf makayang mesti ada dalam gugatan (posita dan petitum) menggambarkan adanyarukun dan atau syarat (unsurunsur) dari wakaf yang tidak terpenuhi ataudilanggar sehingga wakaf tersebut harus dibatalkan, apakah tidak terpenuhiunsur wakaf itu pada pewakif, nazir atau pada hal lain yang menyebabkanwakaf itu tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makamajelis hakim menyatakan gugatan Penggugat eror in persona karenaHim 21 dari 24
118 — 55
SalinanPENETAPANNomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr28 Vee :a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Pembatalan AktaIkrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir pada tingkat pertama, dalampersidangan Hakim Majelis telan menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara:Penggugat, , Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan,tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat ;TERGUGAT, Umur 45
BahwasetelahPenggugat periksa berkas persyaratan permohonanAkta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir, maka pada tanggal 14Desember 2017, Penggugat memerintahkan kepada Pegawai pengelolaAdministrasi Wakaf Bapak Adri Surya Darmo, S.Ag untuk melakukanSurvey ke tanah yang akan di wakafkan tersebut;5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penggugat memintaTergugat dan Tergugat II untuk melaksanakan Ikrar Wakaf di KUAKecamatan Setu.
Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.
Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.
Bahwa karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalamkepemilikan Tanah Wakaf yang dimaksud pada point 2, maka Penggugatbermaksud membatalkan Akta Ikrar Wakaf NomorKUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) NomorKUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 yang telah di keluarkan oleh Penggugatselaku PPAIW Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.
93 — 27
138 — 35
111 — 15