Ditemukan 411 data
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1287/B/PK/PJK/2016Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00070/207/08/607/11tanggal 08 Agustus 2011 Masa Pajak Maret 2008 sebagimana telah dibetulkandengan KEP92/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP5/WPJ.11/KP.0503/201 2 tanggal 20 Februari 2012;Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasadengan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/GSP/XII/SK/2012 tanggal 03Desember 2012 dari Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding NomorKEP1604/WPJ.11/2012 tanggal
100 — 18
sengketa PenggugatHak Milik Nomor.193 Desa Pulo atas nama Sarip yangtercantum dalam Sertifikat tanah persil 42 namundilapangan tanah yang ditunjuk sebagai obyeksengketa adalah persil 35, diberi tanda 1.6 VI;VII.Surat Pernyataan diri atas nama Sarip dari KepalaDesa tertanggal 02 Februari 1965 yang menyatakanbahwa tanah bekas hak norowito matok huruf C No.580yang telah ditegaskan menjadi tanah hak milik olehKepala inspeksi Agraria Djawa Tengah di Semarangpada tanggal 14 Oktober 1963 suratNo.SK.LA.V/Gsp
ASEP SUNARSA, SH
Terdakwa:
SUPARMAN bin SUDIRA
68 — 31
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Oktober2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Yudia Alamsyach, SH,Aries Yohansyah, SH, Agus Firman Amaldo, SH dan Bana, SH, berkantor padaKantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon di Jalan Mahoni Raya L 14Griya Sunyaragi Permai (GSP), Kelurahan Karyamulya Kesambi, Kota Cirebon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 yang telahHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/
118 — 61
wilayahsempadan pantai. sedangkan sempadan pantai merupakan kawasanlindung yang pemanfaatan, pengelolaan, dan peruntukannya dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene ;Menimbang bahwa untuk dalil ini Para Tergugat tidak mengajukanbukti apapun, malah sebaliknya Penggugatlah yang menghadirkan saksi3 dalam kedudukannya sebagai kepala dinas pemukiman dankebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan dalamketerangannya saksi 3 mengemukakan bahwa Peraturan Daerah tentangGaris Sempadan Pantai (GSP
JOHANA JOSEPHINA, SH
Terdakwa:
UMAR Bin LA HUNDE
117 — 28
Beras sebanyak 383.975 KG yang tersimpan dalam gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ;
- Pada gudang 02 ( dua) tumpukan 03 sebanyak 2015. 155 KG
- Pada gudang 02 ( dua) tumpukan 04 sebanyak 20.195 Kg.
- Pada gudang 09 ( sembilan ) tumpukan 01 sebanyak158.625 Kg.
Dikembalikan ke Gudang GSP lamajakka 1 Pinrang .
79 — 54
,semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ISALO (Iwan Setiawan& Associates) beralamat di Jl Mahoni Raya Blok E No.6, Komplek GSP KottaCirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2015, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Lawan:1. RUYAT, beralamat di Jl.Siraga Indah, Desa Tuk RT.02/02, Kec. Kedawung,Kab. Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. H.DILIP, beralamat di Kp.Siyati, Desa Tuk RT.02/02, Kec.
107 — 14
masih dikuasai oleh para penggugat;Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukumtergugat I dan II serta tergugatIII membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;2 Saksi bernama Longgon GSP, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan para tergugat tetapi tidak mempunyai hubunganpersaudaraan atau hubungan pertalian darah ataupun hubungan kerja sedangkandengan para penggugat, saksi tidak kenal;Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persengketaan antara para
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 05 Oktober 2012 Tentang Keberatan Wajib PajakAtas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00068/207/08/607/11 tanggal 08Agustus 2011 Masa Pajak Februari 2008 sebagimana telah dibetulkan denganKEP90/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 jo KEP3/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012;Atas Nama: PT Grahadhika Sarana Purnajati;NPWP : 01.771.411.4.607.000;Alamat : Jalan MH.Thamrin 40,Jakarta 12810;Maka pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa dengan SuratKuasa Khusus No. 002/GSP
1.RATRIEKA YULIANA,SH
2.PUJO RASMOYO. SH.MH.
Terdakwa:
1.SUPRIYANTO Alias YIP Bin SARIDIN
2.SUDARNO Alias GEMBEL Bin SUDARMAN
3.YULIANTO Alias NONONG Bin GITO
4.RAGIL ADI NUGROHO Bin MUJIONO
5.ANDRE WIJAYA Bin MALIK SAFARI
6.MUSTAKHIM Bin MUSTOFA
30 — 3
Raya Nganjuk KM.13 Dusun Barong Desa Kedung Rejo KecamatanTanjunganom Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa lKhususNo.138/GSP/21 tanggal 12 Februari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 74/Pid.B/2021/PN Njktanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 13 April 2021tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin 40 Jakarta 12810Maka pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa dengan SuratKuasa Khusus Nomor 008/GSP/XII/SK/2012 tanggal 03 Desember 2012 dariPemohon Banding menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP1606/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00075/207/08/607/11 tanggal 08Agustus 2011 masa pajak Agustus 2008 sebagimana telah dibetulkan denganKEP97/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 juncto KEP10/WPJ.11/KP.0503
MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
1.RANI ATMAJA bin KUSEN
2.MUHAMMAD KADIMAH alias ADIM bin KUSEN
105 — 13
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Oktober2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Yudia Alamsyach,SH, Aries Yohansyah, SH, Agus Firman Amaldo, SH dan Bana, SH, berkantorpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon di Jalan Mahoni Raya L14 Griya Sunyaragi Permai (GSP), Kelurahan Karyamulya Kesambi, KotaCirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 yangtelah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan
38 — 27
Usmar Ismail menyetor uang tersebut, Kemudian berdasarkanPermohonan Nomor 2882/Gsb/S/77, ke Dinas Tata Kota untukmendapatkan batasan patok GSP/GSJ, dan berdasarkan Surat yangditandatangani Kepala Suku Dinas Tata Kota tertanggal 16 Juni 1976,diharuskan mengajukan pemasangan patok GSB/GSJ kepada KepalaSeksi Pelayanan Pengukuran SDTK Jakarta Selatan ;Bahwa pada tanggal 20 Juni 1977, Ny.
51 — 11
GhobalindoSukses Pratama Nomor : 009/GSP/SFH/V/2011 tanggal 30 Mei2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian DinasLapangan (Asli) ;25.Bukti Tl, Il, I27: Surat Direktur Utama PT. AndhikagatraNararya Nomor : 001/SPH/AGN/V/2011 tanggal 30 Mei 2011perinal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian DinasLapangan (Asli) ;26.Bukti Tl, Il, IIl28 : Surat Direktur Utama PT.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
.11/2012 tanggal 03 Oktober 2012 Tentang KeberatanWajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00072/207/08/607/11tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Mei 2008 sebagimana telah dibetulkandengan KEP94/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP7WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012;Atas Nama: PT Grahadhika Sarana Purnajati.NPWP : 01.771.411.4.607.000.Alamat : J1.MH.Thamrin 40.Jakarta 12810.Maka pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa dengan SuratKuasa Khusus No. 005/GSP
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagimana telah dibetulkan denganKEP96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012;Atas Nama: PT Grahadhika Sarana Purnajati.NPWP : 01.771.411.4.607.000.Alamat : J1.MH.Thamrin 40.Jakarta 12810.Maka pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa dengan SuratKuasa Khusus No. 007/GSP
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Terbanding Nomor:KEP1719/WPJ.11/2012 tanggal 05 Oktober 2012 Tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00069/207/08/607/11 tanggal8 Agustus 2011 masa pajak Januari 2008 sebagimana telah dibetulkan denganKEP91/WPJ.11/KP.0503/2011, tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP.4/WPuJ.11/KP. 0503/2012, tanggal 20 Februari 2012;Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa denganSurat Kuasa Khusus No. 001/GSP
1.Liberty Saur Martuah Purba, S.H
2.MULYANTO, SH
Terdakwa:
1.SYAMSUDDIN Bin Alm. MANGULANGI DAENG NAKKU
2.AHMAD FAUZI Bin Alm. WASA KASDAN
3.YOYOK HARTOYO Bin Alm. SUWITO
45 — 31
li>
- 1 (satu) buah Topi warna hitam berlogo ADIDAS warna putih
- 1 (satu) buah helem warna hitam merk G2
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk millet
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HMR
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian hem warna hitam merk AZWR
- 1 (satu) buah Topi warna coklat berlugo padi kapas warna kuning
- 1 (satu) buah Helem warna hitam merk GSP
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2383 K/Pid.Sus/2016Bahwa alasan Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa bahwa terhadaptitik Koordinat 0334'00"U 11923'00" yang dijadikan dasar Penuntut Umumdalam menentukan lokus delik (tempat terjadinya tindak pidana) tidakdidukung dengan data otentik yang berasal dari radar ataupun GSP kapalPatroli Bea Cukai atau dokumen otentik lainnya yang dapat menjelaskan ataumemperlihatkan koordinat adalah koordinat yang benar pada saatpenindakan kepada Terdakwa.
56 — 33
*;Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum dan Calon Advokat* padaGSP Associates, beralamat di Jalan Wijaya Nomor 381 A,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK103/GSP/VIV2014 tertanggal 26 JuliMELAWANKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Tempat Kedudukan : Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten BogorPAWA Bala j~~n mannerDengan ini memberikan kuasa khusus kepada:1. Ispriyadi Nurhantara,S .H.;2. Sopiyan,A.Ptnh;S.
56 — 1
:Bt 8 ete fears ace +7Ade tas GSP GUNN we dlsArtinya: Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya AllahMaha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al Bagarah : 227);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salahHalaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.Smpsatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.