Ditemukan 3285 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Upaya administratif Administrasi pemerintahan Administrasi kependudukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
111 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perkara a quo ini diajukan Penggugatsekarang Termohon Kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medanadalah karena sengketa administrasi atau sengketa tata usaha Negara,maka berdasarkan bukti administrasi yang menjadi dalil gugatan Penggugatdalam perkara a quo tersebut jelas gugatan Penggugat tidak mempunyaikepentingan hukum mengenai wilayah administratif tanah sengketa danatau tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara perkara
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
145 — 66
  • Ketentuan yang tersirat dalam Pasal 75 tersebut bahwasemua jenis sengketa administrasi wajib ditempuh upaya administratif terlebihdahulu.Bahwa karena Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagai disyaratkan olehUUAP a quo, maka gugatan Penggugat adalah prematur atau belum saatnya untukdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata UsahaPutusan Perkara No : 17/G/2018/PTUN.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

209 — 58
  • mempertimbangkandalildalil gugatan Penggugat maupun dalildalil bantahan Tergugat IX, X danXI, Tergugat XII, XIII dan XIV dan Tergugat XV berdasarkan alat bukti surat danalat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalildalil gugatan dan dalildalilJawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dansesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg urutanalat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;Menimbang, bukti Surat bertanda P1, P2, P3 dan P4, pada pokoknyamembuktikan tentang sengketa
    administrasi antara Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 1/ Desa Belongkut tanggal 16 Juni 1992 atas nama PT.
    Tergugat XVII telan meninggal dunia karena termasukHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap617.salah satu korban kecelakaan Pesawat Mandala Airlines pada pada tanggal 5September 2005;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX.X.XI242 pada pokoknyamembuktikan tentang laporan Penggugat tentang tindak pidana korupsi padapenerbitan Sertifikat Hak Milik diatas lahan HGU Penggugat tidak mengandungkebenaran;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX.X.XI243 s/d T.IX.X.XI245pada pokoknya membuktikan tentang sengketa
    administrasi penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474 /Desa Negeri Lama Seberang tanggal23122003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525 /Desa NegeriLama Seberang tanggal 29122003 atas nama Herawani (ic.
    Belunkut sebagai pelapor;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX.X.XI247 pada pokoknyamembuktikan tentang sengketa administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX.X.XI248 pada pokoknyamembuktikan tentang alas hak atas sebidang tanah seluas 19.965 M? yangterletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir KabupatenLabuhan Batu atas nama W.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
218 — 123
  • 215jadi selesaikan dulu dengan yang lain ;Sepengetahuan saudara ahli, ahli tidak bisa menjawabnya apa yang dimaksuddengan pemerintahan daerah, apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah, danapa yang dimaksud dengan daerah menurut Undangundang nomor 32 tahun 2004 ;Dalam system peradilan kita dikenal ada 4 macam peradilan, ada peradilan militer,umum, agama dan tata usaha Negara sementara sampai saat ini tidak ada para fihakyang mengajukan pembatalan SK nomor 973, menurut ahli, sehubungan denganada sengketa
    administrasi, untuk due process of law sebaiknya dianut peradilankomplementer, tetapi secara doktrin karena hukum pidana kita berasal dari Belandasecara prinsip dari abad 18 sampai sekarang tidak ada perubahan tidak adaketerkaitan antara peradilan pidana dengan peradilan bidang hukum lainnya, tetapikalau ingin terjadi proses hukum yang baik (due process of law) sebaiknyaperadilan ini dilakukan secara komplementer (bareng) supaya saling melengkapi ;Bahwa benar kaitannya dengan ultimum remedium bahwa
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
245 — 164
  • Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap dalil EksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 mengenai gugatan yang diajukanoleh Penggugat telah melewati tenggang waktu haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan EksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4 berikutnya yaitu Eksepsi yangpada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan